Rapat kerja Forum Serikat Pekerja Se Aop

Bapor lem,31/10/2016.Rapat kerja Forum Serikat Pekerja se Astra Otopart (FORUM SP AOP)  yang diadakan di Hotel Siliwangi jln.Mgr.Sugijopranoto.S.J No 61 Semarang Jawa Tengah ini direncanakan selama 2 hari yaitu tgl 31 Oktober 2016 s/ d 01 November 2016.
±16 Pengurus Unit Kerja di bawah naungan Astra Otopart yang menjadi pesertanya.

Rapat kerja yang mengambil thema Terus berkarya,sejahtera bersama membicarakan upah buruh secara global dan mikro tentunya di lingkungan Astra Otopart agar sejahtera bersama.

Tampak hadir Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronok dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F SP LEM SPSI ) Bung Ir.Arief Minardi yang menjadi pembicara bersama Bung Iswan Abdullah vice Presiden FSPMI dalam acara Rapat Kerja Forum Serikat Pekerja seAstra Otopart.

Dalam penyampian materi yang dimoderatori oleh Bung Jajuli dari AAIJ ketua umum menyampikan bahwa "Buruh sebagi pilar utama ekonomi bersama Pengusaha dimana Serikat Buruh yang mempunyai posisi,peran dan tujuan yang sangat strategis untuk bisa mewujudkan kesejahteraan bersama.
Adapun Fungsi dari Serikat Pekerja itu sendiri adalah sebagai sarana penyelesaian antara buruh dan buruh versus pengusaha dan juga menjadi penampung,pengumpul,perumus,Articulator,komunikator dan aspirator hak-hak buruh karena jangkauannya yang sangat luas dengan pengetahuan yang memadahi" Tandas ketua Umum dalam penyampaian materinya.

Read More

Kronoligi Penangkapan Ketua dan Sekretaris PUK PT. Dok & Perkapalan

Bapor Lem, Peristiwa terjadi pada tanggal 12 Oktober 2016, yaitu saat Ketua PUK SP LEM SPSI PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari yaitu SDR. VIRZA VARDIANSYAH dan Sekretaris PUK yaitu SDR MUHAMMAD AMIN pulang dari Mabes Polri untuk mengantarkan surat pemberitahuan mogok kerja di PT. DKB, kemudian pada pukul 21.00 keduanya kembali ke kantor dengan maksud akan mengambil kunci motor dan menyimpan dokumen surat pemberitahuan tersebut di bagian Harkan (pemeliharaan dan perbaikan kapal).

Baca : Bebaskan Ketua PUK SP LEM SPSI PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB)

Sebelum memasuki lobby keduanya telah memberitahukan kepada dua orang security yang bernama SDR NlMROD SIREGAR dan SDR. JUNAIDI, mereka berempat masuk melalui lobby ke arah belakang menuju pintu tengah di samping ruangan yang akan dituju mengikuti arahan security. Kemudian pintu tengah dengan kunci manual sudah dibuka oleh security, akan tetapi pintu satu lagi yang akan dimasuki oleh mereka tidak dapat dibuka karena menggunakan kartu (magnetic). SDR. VIRZA VARDIANSYAH dan SDK MUHAMMAD AMIN saat akan membuka pintu ternyata terkunci, pada saat itu SDR. NIMROD SIREGAR berusaha memanggil orang yang sedang tidur dalam ruangan tersebut yaitu SDR. SUPARDI, saat yang bersamaan SDR. JUNAIDI security, berupaya membuka pintu dengan meraih gerendel bagian bawah dengan cara berjongkom, SDR. VIRZA VARDIANSYAH dan SDR. MUHAMMAD AMIN menahan pintu bagian atas dan bawah, pada saat ketiganya sedang berupaya membuka pintu tersebut tiba-tiba kaca pintu pecah, security SDR. JUNAIDI kemudian membersihkan pecahan kaca tersebut, tak lama SDR. NIMROD SIREGAR dan SDR. SUPARDI datang, SDR NIMROD SIREGAR menyalakan lampu dan keduanya menemani SDR. VIRZA VARDIANSYAH dan SDR MUHAMMAD AMIN kemasuk ke dalam ruangan dan menyimpan dokumen juga mengambil kunci motor keduanya bergegas pulang, setelah selesai masih didampingi security keduanya meninggalkan ruangan bersama-sama.

Kemudian Kamis paginya SDR. VIRZA VARDIANSYAH dan SDR. MUHAMMAD AMIN di mintai keterangan oleh security terkait kejadian pecahnya kaca pintu oleh security SDR. NIMROD SIREGAR yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Ternyata, pada tanggal 13 Oktober 2016 pihak perusahaan yaitu Direktur Utama melaporkan kejadian pecahnya kaca pintu tersebut ke kepolisian sector Kalibaru Jakarta Utara dengan surat laporan polisi nomor : /19/K/X/2016/Sek. Klb tanggal 13 Oktober 2016, kemudian pada tanggal 17 Oktober 2016 keduanya mendapatkan panggilan dengan status sebagai saksi untuk hadir dimintai keterangan sesuai dengan surat panggilan nomor : S.Pgl/01/X/2016/Sek Klb tertanggal 13 Oktober 2016. 

Setelah dimintai keterangan yang dituangkan dalam BAP keduanya tidak didampingi oleh kuasa hukum, karena merasa tidak melakukan tindak pidana sehingga merasa mampu menghadapi sendiri saat pemeriksaan. Kemudian pada tanggal 20 Oktober keduanya mendapatkan panggilan dari Polsek Kawasan Kalibaru dengan status telah menjadi tersangka yaitu berdasarkan surat panggilan nomor : S.Pgl/01/X/2016/Sek Klb tanggal 13 Oktober 2016. Akan tetapi dikarenakan ada keperluan keduanya tidak dapat hadir dan meminta dijadwalkan kembali pada tanggal 25 Oktober, setelah selesai dimintai keterangan, diminta menandatangani surat penangkapan dan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, diperiksa kembali sampai pukul 01.00 dini hari dan pada pukul 11.00 keduanya diberikan surat penahanan dengan surat perintah penahanan untuk Sdr. Muhammad AMIN, S.E yaitu nomor : Sp. Han/58/X/2016/Resort Fei dan surat perintah penahanan untuk Sdr. VIRZA VARDIANSYAH yaitu nomor : Sp.Han/59/X/2016/Resort Pel tertanggal 26 Oktober 2016 terhitung 20 hari sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok. 

Keduanya dikenakan Pasal 170 ayat 1 dan atau Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Read More

Gallery : Betako Bapor Lem Napak Tilas 29-30/10/16

Napak Tilas Merpati Putih, diselenggarakan di Parangkusumo, Yogyakarta. Sabtu- Minggu, 29-30/10/2016.

Kolat Betako MP BAPOR LEM mengikuti Napak Tilas yang merupakan tradisi event tahunan Merpati Putih, diselenggarakan di Parangkusumo, Yogyakarta. Sabtu- Minggu, 29-30/10/2016.

Kolat Betako MP BAPOR LEM mengikuti Napak Tilas yang merupakan tradisi event tahunan Merpati Putih, diselenggarakan di Parangkusumo, Yogyakarta. Sabtu- Minggu, 29-30/10/2016.

Napak Tilas Merpati Putih, diselenggarakan di Parangkusumo, Yogyakarta. Sabtu- Minggu, 29-30/10/2016.

Kolat Betako MP BAPOR LEM mengikuti Napak Tilas yang merupakan tradisi event tahunan Merpati Putih, diselenggarakan di Parangkusumo, Yogyakarta. Sabtu- Minggu, 29-30/10/2016.

Napak Tilas Merpati Putih, diselenggarakan di Parangkusumo, Yogyakarta. Sabtu- Minggu, 29-30/10/2016

Read More

Kolat Bapor Lem Mengikuti Napak Tilas MP

Bapor lem, Kelompok latihan bela diri tangan kosong merpati putih BAPOR LEM SPSI (Kolat Betako MP BAPOR LEM) mengikuti Napak Tilas yang merupakan tradisi event tahunan Merpati Putih, diselenggarakan di Parangkusumo, Yogyakarta. Sabtu- Minggu, 29-30/10/2016.

Ribuan anggota Merpati Putih se Indonesia tidak terkecuali Kolat Betako MP Bapor Lem ikut andil dalam agenda tersebut, dengan tema "Jalan Pengabdian".

Dari kepesertaan Kolat Betako MP Bapor Lem sebanyak 103 peserta dari DKI Jakarta dan Bekasi, sebanyak 25 peserta mendapat kesempatan ikut dalam Napak Tilas tersebut.

Agenda tersebut merupakan tradisi Merpati Putih bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan ajang untuk penyeragaman keilmuan, dimana terkadang ada beberapa cabang yang memiliki keragaman bentuk, yang sebenarnya sudah disosialisasikan pada penataran manggala.

Tradisi ini sendiri sebenarnya adalah serangkaian kegiatan yang pernah dijalani oleh Guru Besar Merpati Putih yang dulunya dilatih langsung oleh Sang Guru. (whm)

Read More

Bebaskan Ketua PUK SP LEM SPSI PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB)

Bapor Lem, Sehubungan dengan telah dilakukannya penahanan dan upaya dugaan kriminalisasi pengurus Serikat Pekerja PUK SP LEM SPSI PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB) dengan nama Sdr.VIRZA VARDIANSYAH (Ketua PUK) dan Sdr. MUHAMMAD AMIN (Sekretaris PUK) atas pelaporan Direktur Utama dengan Nomor:   /19/K/2016/Sek.klb tanggal 13 Oktober 2016 dan telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan nomor B/2600/X/2016/Resort Pel tertanggal 26 Oktober 2016 atas dugaan kasus yang disangkakan dengan Pasal 170 ayat 1 dan atau Pasal 406 ayat (1) KUHP,  maka kami Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) sebuah elemen gerakan Federasi Serikat buruh dan Serikat pekerja di Jakarta menyatakan sikap;

1. Kasus yang terjadi terhadap 2 (dua) orang pengurus Serikat Pekerja PUK SP LEM SPSI PT.Dok & Perkapalan Kodja Bahari adalah kasus yang terjadi di lingkungan kerja dan karenanya kasus tersebut merupakan kasus Hubungan Industrial Ketenagakerjaan yang diikat oleh sebuah peraturan ketenagakerjaan baik didalam Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan yang harus diselesaikan didalam media Bipartit.
2. Tindakan pelaporan kepada Kepolisian yang di laporkan oleh Direktur Utama PT. DKB, adalah tindakan yang ceroboh dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, serta Undang-undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja oleh karenanya tindakan tersebut di duga sebagai upaya tindakan mengkriminalisasi pengurus Serikat Pekerja PUK SP LEM SPSI PT. DKB.
3. Penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap pengurus Serikat Pekerja PUK SP LEM SPSI PT.DKB sebelum di lakukan penyelesaiannya secara aturan Hubungan Industrial yang diatur didalam Undang-undang Ketenagakerjaan adalah tindakan ceroboh bagi pejabat Kepolisian dan oleh karenanya tindakan tersebut adalah tindakan yang diduga sebagai tindakan persekongkolan dalam mengkriminalisasi pengurus Serikat Pekerja PUK SP LEM SPSI PT.DKB.
4. Mengingat bahwa upaya penangguhan penahanan telah dilakukan oleh LBH DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta sejak Selasa 25 Oktober 2016 tidak membuahkan hasil, maka Gerakan Buruh Jakarta bersikap tegas menuntut;
• Meminta kepada Direktur Utama PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari untuk mencabut laporan kasus terhadap pengurus Serikat Pekerja PUK SP LEM SPSI PT. DKB dan mempekerjakan kembali serta melakukan pemulihan nama baik kepada Sdr.VIRZA VARDIANSYAH dan Sdr.MUHAMMAD AMIN.
• Membebaskan Sdr.VIRZA VARDIANSYAH dan Sdr. MUHAMMAD AMIN dari penahanan yang di lakukan oleh Kepolisian Resort Pelabuhan Tg.Priok Sektor Kawasan Kalibaru.
• Akan melakukan aksi unjuk rasa, dan pemogokan secara massif dari seluruh elemen Serikat Buruh dan Serikat Pekerja yang ada di DKI Jakarta dan tergabung didalam Gerakan Buruh Jakarta sampai tuntutan Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) direalisasikan sesuai dengan harapan.
• Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari tuntutan tersebut tidak dapat direalisasikan, kami Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) akan menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Surat Dukungan Solidaritas Pernyataan Sikap dan Tuntutan Gerakan Buruh Jakarta tertanggal 28 Oktober 2019 dengan No : 022/GBJ/X/2016 ditunjukan kepada:

1. Bapak Direktur Utama PT. DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI
2. Bapak Kepala Polres Pelabuhan Tg.Priok
3. Bapak Kepala PolSek Kawasan Kalibaru

DanTembusan;

1. Kepada Yth, Bapak Kapolda Metro Jaya
2. Kepada Yth, Bapak/Ibu Komisi III – DPR RI
3. Kepada Yth, Bapak/Ibu Komisi B – DPRD DKI Jakarta
4. Kepada Yth, Presidium Gerakan Buruh Jakarta (GBJ)

Hormat kami,

Untuk dan Atas Nama

Presidium Gerakan Buruh Jakarta

Read More

Buruh Siap Mogok Nasional, Pemerintah Tetapkan UMP Tanpa Survei KHL

Konferensi Pers GBJ di Wisma Antara 28/10/16

Bapor Lem, Gerakan Buruh Jakarta siang tadi (28/10/2016), melakukan konferensi pers di Wisma Antara, terkait keputusan Gubenur tentang penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2017. Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP Jakarta sebesar Rp 3.355.750. Konferensi pers ini dihadiri oleh dewan pengupahan unsur buruh dan presidium Gerakan Buruh Jakarta.

Dalam hal penetapan upah, sebenarnya Gubernur DKI Jakarta, Ahok, tidak ingin menentukan UMP melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan. Alasan ia menentukan upah dikarenakan keluarnya surat keputusan pemerintah yang diturunkan oleh Mentrri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri dan Menteri Dalam Negri Cahyo Kumolo. Mereka menyampaikan bahwa semua unsur pemerintah di Indonesia dalam menetapkan UMP harus menggunakan PP 78 /2015.

Menurut GBJ ini jelas bahwa pemerintah Indonesia sendiri yang menginginkan upah murah untuk rakyat Indonesia. GBJ menilai pemerintah jelas tidak pro rakyat. “Maka dari itu kami selaku buruh Jakarta akan terus melakukan perlawanan lewat selebaran-selebaran, agar tercipta mogok daerah menuju mogok nasional,” ujar salah seorang juru bicara GBJ.

Dewan Pengupahan unsur buruh sebelumnya sudah melakukan survei pasar kebutuhan hidup layak, yang didasarkan pada Undang-undang nomor 13/2016 mengacu dalam permen no. 13 /2013. Namun dalam hal penetapan UMP ini pemerintah tetap memaksakan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015.

Anwar Sanusi selaku presidium dari KASBI Jakarta menyatakan bahwa buruh akan terus melakukan perlawan terhadap PP 78/2015 dan akan menuntut pencabutan aturan tersebut. “Karena PP 78 jelas sangat memiskinkan rakyat secara teruktur yang dilakukan pemerintah. Maka kami akan terus melakukan konsolidasi ke setiap Federasi, PUK, SBA sampai ke konfederasi, agar menjadi satu tujuan, yaitu mogok nasional untuk cabut PP 78/2015,” kata Anwar.

Sementara itu, menurut Yulianto selaku presidium GBJ dari SPSI LEM, juga berpendapat bahwa pemerintah dan Apindo sudah bekerja sama untuk membuat struktur upah murah. “Maka kami selaku buruh akan terus melawan dengan melakukan konsolidasi ke semua element agar bergerak menuju mogok nasional,” ujarnya.

Sedangkan menurut Mirah Sumirah dari Aspek Indonesia, buruh Jakarta siap untuk terus melawan kebijakan upah murah yang dikeluarkan oleh pemerintah. “Dalam hal pengupahan pemerintah lebih pro modal. Maka dari itu GBJ akan melakukan mogok secara Nasiona yang akan dilakukan dengan cara tutup tol, tutup kawasan-kawasan Industri, dan tutup bandara. Hal ini sebagai perlawanan atas upah murah yang telah dibuat oleh pemerintahan Jokowi. Pada bulan November ini kami akan melakukan persiapan untuk mogok nasional ini,” pungkas Mirah.

Sumber : http://kabarburuh.com/pemerintah-tetapkan-ump-tanpa-survei-khl-buruh-siap-mogok-nasional/

Read More

Pangkorcab Jaktim Sumali

Bapor Lem, Panglima Koordinator Cabang Jakarta Timur yang mempunyai nama lengkap Sumali Wongso Prawiro kelahiran Sukoharjo, Jawa Timur, 28 November 1972, beliau di masuk kebaporan setelah mengikuti Diklatsar Bapor Lem Angkatan pertama sebelum Bapor Revolusi.

Dalam organisasi FSP LEM SPSI, Pangkorcabtim mengaku kenal dengan serikat FSP LEM SPSI semenjak di terimanya kerja di PT Kabel Metal Indonesia (KMI), Cakung, Jakarta Timur tepatnya tahun 1995, karena prestasinya di organisasi beliau bekerja, pada tahun periode tahun 2004 s/d 2007 masuk Pleno/Komisaris PUK KMI.

Pada periode tahun 2007 s/d 2010, masuk di perangkat sebagai Bendahara PUK FSP LEM SPSI KMI. Selanjutnya pada periode tahun 2010 s/d 2011 masih di percayakan sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dimana di KMI sendiri terjadi Musnik Luar Biasa waktu itu, dan beliau di amanati untuk menggantikan sebagai Ketua PUK KMI sementara sampai tahun 2012.

Kemudian periode 2012 s/d 2014 setelah Musniklub masih menjadi Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Organisasi.

Selanjutnya periode 2014 s/d 2017 masih di percayakan kembali menjadi Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Organisasi di PUK KMI sampai saat berita ini diliris tanggal 24/10/16.

Kemudian bersaman dengan prestasinya di perangkat organisasi, dalam kebaporan yang menjadi alat organisasi beliau juga aktif, nyatanya beliau mengikuti Diklasar Angkatan pertama sebelum Bapor Revolusi, pada saat Kepemimpinan Danpornas Hery Hermawan. Beliau juga pernah mengemban sebagai Danporda pada saat itu tahun 2011 s/d 2012.

Pasca Rakorcab Kepemimpinan Pangkornas Ir M Sidarta, tahun 2013 kembali di amanatkan oleh DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur untuk mengkoordinasikan anggota Bapor se Jakarta Timur, maka di lantik menjadi Panglima Koordinator Bapor Jakarta Timur. Selanjutnya beliau juga tergabung dengan Struktural Bapor LEM DPD FSP LEM SPSI sampai saat ini.

Harapannya dalam kebaporan nantinya tetap selaras dengan organisasi selain menjadi pengawal, pengaman dan kaderisasi yang siap untuk membangun FSP LEM SPSI, selain hal tersebut beliau juga berpesan untuk anggota Bapor Lem Jakarta Timur bahwa kita sebagai Barisan Miltansi Organisasi harus komitmen kepada organisasi, seperti yang diinstruksikan oleh organisasi harus di jalankan.

Read More

Prediksi Kenaikan UMP di Setiap Provinsi

Bapor Lem, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar 8,25 persen. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menggunakan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan besaran kenaikan UMP.

‎Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan Surat Kepala BPS RI Nomor‎ B-245/BPS/1000/10/2016 per 11 Oktober 2016, di mana inflasi nasional sebesar 3,07 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen.

Maka berdasarkan PP 78, formulasi perhitungan kenaikan UMP yaitu besaran UMP tahun berjalan dikalikan dengan inflasi nasional ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ini artinya kenaikan UMP pada 2017 pada masing-masing provinsi yaitu besaran UMP 2016 dikalikan dengan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yaitu 3,07 persen + 5,18 persen yaitu 8,25 persen.

"Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. UMP akan ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada tanggal 1 November 2016," ujar Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri‎ di Jakarta, seperti ditulis Rabu (26/10/2016).

Dari persentase kenaikan UMP tersebut, mencoba menghitung kenaikan ‎dan memprediksi UMP 2017 masing-masing provinsi:

1. Kepulauan Riau naik Rp 179.743 dari Rp 2.178.710 menjadi Rp 2.358.453
2. Kalimantan Barat naik Rp 143.500 dari Rp 1.739.400 menjadi Rp 1.882.900
3. NTB naik Rp 122.343 dari Rp 1.482.950 menjadi Rp 1.605.293
4. Sumatera Barat naik Rp 148.559 dari Rp 1.800.725 menjadi Rp 1.949.284
5. Jambi naik Rp 157.298 dari Rp 1.906.650 menjadi Rp 2.063.948
6. NAD naik Rp 174.281 dari Rp 2.118.500 menjadi Rp 2.292.781
7. Kalimantan Selatan naik Rp 177.646 dari Rp 2.085.050 menjadi Rp 2.262.696
8. Banten naik Rp 147.180 dari Rp 1.784.000 menjadi Rp 1.931.180
9. Gorontalo naik Rp 154.687 dari Rp 1.875.000 menjadi Rp 2.029.687
10. Bali naik Rp 149.127 dari Rp 1.807.600 menjadi Rp 1.956.727
11. Sumatera Utara naik Rp 149.479 dari Rp 1.811.875 menjadi Rp 1.961.354
12. Bangka Belitung naik Rp 193.173 dari Rp 2.341.500 menjadi Rp 2.534.673
13. Kalimantan Tengah naik Rp 169.747 dari Rp 2.057.550 menjadi Rp 2.227.297
14. Sulawesi Utara naik Rp 198.000 dari Rp 2.400.000 menjadi Rp 2.598.000
15. Sulawesi Tengah naik Rp 137.775 dari Rp 1.670.000 menjadi Rp 1.807.775
16. Maluku naik Rp 146.437 dari Rp 1.775.000 menjadi Rp 1.921.437
17. Papua Barat naik Rp 184.552 dari Rp 2.237.000 menjadi Rp 2.421.552
18. Sulawesi Barat naik Rp 153.780 dari Rp 1.864.000 menjadi Rp 2.017.780
19. Bengkulu naik Rp 132.412 dari Rp 1.605.000 menjadi Rp 1.737.412
20. Riau naik Rp 172.837 dari Rp 2.095.000 menjadi Rp 2.267.837
21. DKI Jakarta naik Rp 255.750 dari Rp 3.100.000 menjadi Rp 3.355.750
22. Kalimantan Timur naik Rp 178.303 dari Rp 2.161.253 menjadi Rp 2.339.556
23. Sulawesi Selatan naik Rp 185.625 dari Rp 2.250.000 menjadi Rp 2.435.625
24. Kalimantan Utara naik Rp 179.465 dari Rp 2.175.340 menjadi Rp 2.354.805
25. Lampung naik Rp 145.447 dari Rp 1.763.000 menjadi Rp 1.908.447
26. Sulawesi Tenggara naik Rp 152.625 dari Rp 1.850.000 menjadi Rp 2.002.625
27. Maluku Utara naik Rp 138.704 dari Rp 1.681.266 menjadi Rp 1.819.930
28. Jawa Barat naik Rp 185.625 dari Rp 2.250.000 menjadi Rp 2.435.625
29. NTT naik Rp 117.562 dari Rp 1.425.000 menjadi Rp 1.542.562
30. Sumatera Selatan naik Rp 187.951 dari Rp 2.206.000 menjadi Rp 2.393.951
31. Papua naik  Rp 200.887 dari Rp 2.435.000 menjadi Rp 2.635.887

Sumber :
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2635796/ini-prediksi-kenaikan-ump-2017-di-setiap-provinsi

Read More

Gallery Buruh Geruduk Gedung Sate 27/10/16

Massa Aksi FSP LEM SPSI Kota Bandung dan Bekasi bersatu dengan buruh se- Jawa Barat menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate), aksi ini diikuti oleh ribuan buruh, mereka melakukan unjuk rasa terkait upah minimum kota/kabupaten. Kamis, 27 oktober 2016.

Massa Aksi FSP LEM SPSI Kota Bandung dan Bekasi bersatu dengan buruh se- Jawa Barat menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate), aksi ini diikuti oleh ribuan buruh, mereka melakukan unjuk rasa terkait upah minimum kota/kabupaten. Kamis, 27 oktober 2016.

Massa Aksi FSP LEM SPSI Kota Bandung dan Bekasi bersatu dengan buruh se- Jawa Barat menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate), aksi ini diikuti oleh ribuan buruh, mereka melakukan unjuk rasa terkait upah minimum kota/kabupaten. Kamis, 27 oktober 2016.

Massa Aksi FSP LEM SPSI Kota Bandung dan Bekasi bersatu dengan buruh se- Jawa Barat menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate), aksi ini diikuti oleh ribuan buruh, mereka melakukan unjuk rasa terkait upah minimum kota/kabupaten. Kamis, 27 oktober 2016.

Massa Aksi FSP LEM SPSI Kota Bandung dan Bekasi bersatu dengan buruh se- Jawa Barat menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate), aksi ini diikuti oleh ribuan buruh, mereka melakukan unjuk rasa terkait upah minimum kota/kabupaten. Kamis, 27 oktober 2016.

Massa Aksi FSP LEM SPSI Kota Bandung dan Bekasi bersatu dengan buruh se- Jawa Barat menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate), aksi ini diikuti oleh ribuan buruh, mereka melakukan unjuk rasa terkait upah minimum kota/kabupaten. Kamis, 27 oktober 2016.

Massa Aksi FSP LEM SPSI Kota Bandung dan Bekasi bersatu dengan buruh se- Jawa Barat menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate), aksi ini diikuti oleh ribuan buruh, mereka melakukan unjuk rasa terkait upah minimum kota/kabupaten. Kamis, 27 oktober 2016.

Massa Aksi FSP LEM SPSI Kota Bandung dan Bekasi bersatu dengan buruh se- Jawa Barat menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate), aksi ini diikuti oleh ribuan buruh, mereka melakukan unjuk rasa terkait upah minimum kota/kabupaten. Kamis, 27 oktober 2016.

Read More

Tinggalkan Balaikota, Ahok Teken UMP 2017

Bapor Lem, Di hari terakhirnya berkantor sebelum cuti kampanye Pilkada, Kamis (27/10), Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok membuat keputusan penting. Dia menandatangani Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta 2017 sebesar Rp 3.355.750‎.

Menurutnya, keputusan itu dibuat sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengupahan.

"UMP udah ditandatangani. Aku yang tanda tangan tadi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10).

Ahok pun berharap keputusan ini diterima oleh pihak buruh yang sebelumnya menuntut UMP Rp 3,8 juta. 

Pasalnya, keputusan UMP Rp 3,3 juta dibuat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

‎"Ya enggak bisa (mogok dan demo) dong. Mesti ikut aturan. Ya kan," tutupnya.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta menyampaikan tiga usulan besaran angka Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2017 kepada Gubernur DKI Jakarta. 

Usulan diajukan berdasarkan hasil sidang yang digelar Rabu (26/10) kemarin, setelah sebelumnya dalam tiga persidangan sebelumnya gagal mencapai kesepakatan.

"Jadi usulan yang disampaikan itu ada tiga. Masing-masing berasal dari usulan Serikat Pekerja. Nilai UMP mencapai Rp 3.831.690," ujar Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang, Kamis (27/10).

Menurut Sarman, besaran angka UMP yang diusulkan serikat pekerja naik 23 persen dari UMP sebelumnya. 

Dengan dasar perhitungan memakai formula lama, yaitu survei kebutuhan hidup layak (KHL) September sebesar Rp 3.491.607, ditambah pertumbuhan dan inflasi kota Jakarta.

Besaran UMP yang diusulkan unsur pengusaha, kata Sarman, mencapai Rp 3.355.750. Naik 8.25 persen. 

Sementara UMP yang diusulkan unsur pemerintah di Dewan Pengupahan DKI Jakarta, tidak berbeda dengan angka yang disampaikan unsur pengusaha. 

Karena menggunakan formula perhitungan yang sama. "Tiga angka ini kami rekomendasikan ke gubernur, untuk selanjutnya dengan segala kewenangan yang ada dapat ditetapkan menjadi UMP DKI Jakarta 2017, melalui Pergub pada 1 November 2016, sesuai batas yang diatur dalam PP tersebut," ujar Sarman.

Sumber : http://m.jpnn.com//news.php?id=477048&page=2

Read More

Gallery Rakernas FSP LEM SPSI 26-27/10/16

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Promenade Jalan Cihampelas Bandung Jawa Barat, Rabu-Kamis 26-27 Oktober 2016 dengan thema " Rakernas FSP LEM SPSI" mewujudkan Serikat Pekerja Yang Kuat dan Berkelas.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Promenade Jalan Cihampelas Bandung Jawa Barat, Rabu-Kamis 26-27 Oktober 2016 dengan thema " Rakernas FSP LEM SPSI" mewujudkan Serikat Pekerja Yang Kuat dan Berkelas.

Sambutan Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
 di Hotel Promenade Jalan Cihampelas Bandung Jawa Barat, Rabu-Kamis 26-27 Oktober 2016

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Promenade Jalan Cihampelas Bandung Jawa Barat, Rabu-Kamis 26-27 Oktober 2016 dengan thema " Rakernas FSP LEM SPSI" mewujudkan Serikat Pekerja Yang Kuat dan Berkelas.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Promenade Jalan Cihampelas Bandung Jawa Barat, Rabu-Kamis 26-27 Oktober 2016 dengan thema " Rakernas FSP LEM SPSI" mewujudkan Serikat Pekerja Yang Kuat dan Berkelas.

Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Promenade Jalan Cihampelas Bandung Jawa Barat, Rabu-Kamis 26-27 Oktober 2016 

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Promenade Jalan Cihampelas Bandung Jawa Barat, Rabu-Kamis 26-27 Oktober 2016 dengan thema " Rakernas FSP LEM SPSI" mewujudkan Serikat Pekerja Yang Kuat dan Berkelas.

Read More

FSP LEM SPSI Geruduk Gedung Sate

Aksi Buruh Jawa Barat di Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate)
Tolak PP 78/2015 Sebagai Acuan Penetapan Upah Tahun 2017

Bapor Lem, Massa Aksi FSP LEM SPSI Kota Bandung dan Bekasi bersatu dengan buruh se- Jawa Barat menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate), aksi ini diikuti oleh ribuan buruh, mereka melakukan unjuk rasa terkait upah minimum kota/kabupaten. Kamis, 27 oktober 2016.

Mereka menuntut kenaikan upah minimum sebesar Rp 600 ribu di tahun 2017,dan menolak Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan sekaligus mendesak agar gubernur Jawa Barat untuk tidak menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi ) tahun 2017 di Jawa Barat dan menetapkan kenaikan UMK tahun 2017 sesuai dengan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan rekomendasi Bupati/Walikota di Jawa Barat.

Ada empat tuntutan buruh kepada Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan;

1. Menuntut Gubernur untuk mengabaikan PP No 78/2015 yang dijadikan acuan untuk menetapkan upah minimum.
2. Menuntut Gubernur untuk tidak menetapkan upah minimum provinsi (UMP).
3. Gubernur diminta untuk menetapkan upah sektoral sesuai rekomendasi bupati/walikota.
4. Meminta Gubernur untuk tidak menetapkan upah padat karya karena tidak jelas dasar hukumnya.

Bersamaan dengan hal tersebut buruh juga akan meminta Gubernur Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK).

Di kutip : http://jabar.tribunnews.com/2016/10/27/ini-4-tuntutan-belasan-ribu-buruh-kepada-gubernur-jabar-ahmad-heryawan

http://jabar.tribunnews.com/2016/10/27/breaking-news-ratusan-buruh-dari-kabupaten-bandung-barat-bergerak-menuju-gedung-sate

Read More

Rakernas : Tolak PP 78/2015 Tentang Pengupahan Sebagai Acuan Penetapan Upah 2017

Bapor Lem, Buruh yang tergabung dalam FSP LEM SPSI telah usai menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Promenade Jalan Cihampelas Bandung Jawa Barat, Rabu-Kamis 26-27 Oktober 2016 dengan thema " Rakernas FSP LEM SPSI" mewujudkan Serikat Pekerja Yang Kuat dan Berkelas.

Baca : RAKERNAS ; FSP LEM SPSI PERJUANGKAN BURUH SEJAHTERA

Muhamad Sidarta selaku panitia pelaksana mengatakan rakernas diikuti oleh oleh 220 peserta perwakilan dari berbagai daerah mulai Aceh sampai daerah paling timur. Rakernas telah menghasilkan rekomendasi yang paling urgent menjelang penetapan upah 2017 adalah Tolak PP 78/2015 Tentang Pengupahan Sebagai Acuan Penetapan Upah 2017. Karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

Tonoton : Rapat Kerja Nasional FSP LEM SPSI

Untuk melakukan penolakan PP 78/2015 tersebut disamping melakukan konsolidasi internal di seluruh daerah FSP LEM LEM SPSI juga tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) gabungan dari berbagai serikat pekerja/buruh dan NGO telah melakukan somasi kepada Presiden RI agar PP 78/2015 dicabut.

Sidarta menandaskan, rekomendasi lainnya adalah FSP LEM SPSI harus melaksanakan program pengembangan organisasi yang mencakup penguatan soliditas, kapasitas, advokasi, kemandirian keuangan dan berjejaring dengan kekuatan nasional maupun internasional untuk memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan anggota khususnya dan seluruh kaum buruh pada umumnya.

Read More

Rapat Kerja Nasional FSP LEM SPSI

Bapor Lem, Rapat Kerja Nasional FSP LEM SPSI (Rakernas FSP LEM SPSI), Mewujudkan Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin yang Kuat dan Berkelas , di Hotel Promenade Jalan Cihampelas Bandung Jawa Barat, Rabu-Kamis 26-27 Oktober 2016.

Read More

Inilah Prediksi Ahok UMP 2017 DKI Jakarta

Bapor Lem, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memprediksi ada sedikit peningkatan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2017, yaitu menjadi sekitar Rp 3,2 juta-Rp 3,4 juta.

"(UMP) naik sedikit saja. Saya enggak tahu, mungkin Rp 3,2 juta atau Rp 3,4 juta," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (19/10/2016).

UMP DKI Jakarta saat ini sebesar Rp 3,1 juta.

Ahok memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tentang Pengupahan dalam menentukan nilai UMP.

Penentuan UMP menggunakan perhitungan yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) tahun ini, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

"Jadilah UMP tahun depan, kan di PP-nya begitu, bukan survei KHL," kata Basuki.

Dewan Pengupahan sudah menyelenggarakan rapat pembahasan penentuan UMP DKI 2017. Dewan Pengupahan terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh mengusulkan UMP DKI 2017 naik menjadi Rp 3,8 juta. Acuannya adalah survei KHL yang mereka lakukan di tujuh pasar tradisional.

Sementara unsur pengusaha menginginkan agar UMP DKI 2017 sebesar RP 3,3 juta dengan mengacu pada PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sumber ; http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/19/13485801/ahok.prediksi.ump.dki.2017.sekitar.rp.3.2.juta-rp.3.4.juta

Read More

Sanksi Administratif Bagi Warga yang Tidak Ikut BPJS Kesehatan

Bapor Lem, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berupaya supaya seluruh warga ikut dalam program BPJS Kesehatan. Bahkan, pihak BPJS Kesehatan akan menerapkan sanksi administratif terhadap warga yang tidak ikut BPJS.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjelaskan, sanksi administrasi itu berupa tidak akan terpenuhinya sejumlah pelayanan publik bagi warga yang tidak ikut kepersertaan BPJS. Seperti pembuatan eKTP, pembuatan SIM atau pelayanan publik lainnya.

"Undang - undang membuka peluang itu. Pelayanan publik tertentu bisa terhambat," kata Fahmi usai mengisi kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Kamis (20/10/2016).

Menurutnya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, setiap warga negara wajib ikut program BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, akan ada sanksi administratif jika tidak ikut program tersebut.

"Karena undang-undangnya bersifat wajib. Seluruh warga negara ikut program ini. Yang miskin tidak mampu dibayar oleh negara," ungkapnya.

Meski demikian, Fahmi tidak menyebut kapan sanksi administratif itu akan diterapkan. Ia hanya menyebut bahwa selama ini sudah melakukan sosialisasi terkait akan berlakunya sanksi itu.

"Kami tumbuhkan kesadaran dulu. Kita sosialisasi biar tidak kaget," jelasnya.

Menurut Fahmi, warga negara yang sudah tercatat mengikuti program itu sebanyak 170 juta atau sekitar 65 persen. Ditargetkan, pada awal 2019 nanti, seluruh warga negara sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan.

sumber http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/10/21/064000926/ada.sanksi.administratif.bagi.warga.yang.tidak.ikut.bpjs.kesehatan

Read More

GBJ Ancam Modar 1 November 2016

Bapor Lem, Sidang Dewan Pengupahna DKI Jakarta yang telah selesai, namun hasil yang diterima buruh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mengingat tidak ada perubahan angka karena pemerintah tetap menggunakan PP 78 Tahun 2015, Keterangan Ketua DPD FSP LEM SPSI Yulianto di depan Balaikota, Rabu, 26/10/16. 

Baca : JELANG PENETAPAN UMP DKI JAKARTA 2017, BURUH KEMBALI KE JALAN

Yulianto yang tergabung dalam Presidium GBJ mengatakan bahwa tidak ada jalan lain selain Mogok Daerah. "Presidium GBJ akan melakukan kunjungan - kunjungan ke kantor Ferderasi dan Konfederasi yang ada di DKI Jakarta untuk membahas aksi Mogok Daerah". Dalam orasinya.

"Hal ini adalah bentuk kekecewaan buruh terhadap keputusan pemerintah yang menggunakan PP 78 Tahun 2015 sebagai dasar kenaikan UMP Jakarta  tahun 2017." Tambahnya

Baca : Sidang Pengupahan ; Pemerintah Sepakat Dengan Apindo

Presideum GBJ mengancam akan melakukan Aksi Mogok Daerah yang akan dilakukan serentak pada tanggal 01 November 2016. Rencanaya buruh memblokir truk-truk tangki Pertamina di  Plumpang, penutupan Pelabuhan Tanjung Priok, Kawasan KBN Cakung, dan kawasan yang ada di Jakarta.(idp)

Read More

Sidang Pengupahan ; Pemerintah Sepakat Dengan Apindo

Bapor Lem, Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang berlangsung di Balaikota DKI Jakarta sampai saat berita ini di tanyangankan masih belum menemukan titik temu. Rabu, 26/10/16.

Jayadi salah satu Dewan Pengupahan dari unsur buruh mengemukakan bahwa Sidang kali ini terkesan buru-buru, pasalnya dari unsur pemerintah dan apindo mendesak agar Sidang kali ini membuahkan rekomendasi untuk gubernur.

Dalam sidang ini dari unsur pemerintah juga menyampaikan rekomendasi untuk UMP 2017 memakai regulasi PP 78/2015 sepakat dengan unsur Apindo Rp 3.355.750,-. Sedangkan buruh tetap menuntut UMP 2017 sebesar 3.831.000,- juta dengan mengabaikan PP 78/2015. (kcp)

Read More

RAKERNAS ; FSP LEM SPSI PERJUANGKAN BURUH SEJAHTERA

Buruh yang tergabung dalam FSP LEM SPSI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Promenade Jalan Cihampelas Bandung Jawa Barat, Rabu-Kamis 26-27 Oktober 2016 dengan thema " Rakernas FSP LEM SPSI" mewujudkan Serikat Pekerja Yang Kuat dan Berkelas.

Muhamad Sidarta selaku panitia pelaksana mengatakan, rakernas yang merupakan amanah organisasi sebagai ajang koordinasi program dan pengembangan antara dewan pimpinan pusat, daerah sampai pengurus unit kerja tingkat perusahaan agar bisa selaras dan dapat terlaksana dengan baik.

Dengan rakernas ini diharapkan FSP LEM SPSI dapat meningkatkan peran dan fungsinya sebagai serikat pekerja dalam memperjuangkan, membela, melindungi hak dan kepentingan seluruh anggota dapat diwujudkan dengan mengkoordinasikan program organisasi dan pengembangan dari tingkat pusat sampai anggota sesuai thema rakernas tersbut.

Hal ini harus dapat dilaksanakan bersama karena kondisi hubungan industrial semakin memprihatinkan. Indonesia yang menganut paham negara kesejahteraan ternyata belum mampu mensejahterakan kaum buruh dan seluruh rakyat, justru peran dan tanggungjawab negara semakin kecil, ekspolitasi sumberdaya dan pasar bebas terus dibiarkan berkembang pesat di negeri ini. 

Mestinya hubungan industrial dapat menjadi pilar pembangunan ekonomi nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan seluruh rakyat.

Buruh bagian dari potensi bangsa, mempunyai posisi dan peran yang penting serta strategis sebagai pelaku aktif pembangunan ekonomi nasional, khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung dan motor penggerak peningkatan ekonomi negara.

Faktanya sampai saat ini buruh, sebagai faktor utama produksi belum mendapatkan prioritas yang  perlu diperhatikan dan seakan hanya sebagai pelengkap yang bisa di on off kan kapan saja dan dibayar murah tanpa kepastian kerja.

Pemerintah seharusnya melindungi kaum pekerja yang posisinya lemah atau sengaja dilemahkan, sepertinya malah turut mengebiri hak-hak kaum pekerja dengan berbagai bentuk kebijakan/regulasi seperti PP 78/2015 tentang pengupahan yang dijadikan acuan penetapan upah minimum kabupaten/kota dan provinsi. PP 78/2015 harus dicabut karena karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tandasnya.

Read More

JELANG PENETAPAN UMP DKI JAKARTA 2017, BURUH KEMBALI KE JALAN

Bapor Lem, Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) kembali melakukan aksi unjuk rasa. Aksi pada hari ini Rabu 26/10/2016 adalah aksi lanjutan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sempat tertunda Senin lalu 24/10/2016.

Sekitar pukul 10.30 WIB masa aksi mulai mendatangi Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi ( DISNAKERTRANS ). Dalam Orasinya sepanjang jalan Bung Jazuli ( Perwakilan LEM SPSI ) menyerukan tuntutan buruh yaitu tetapkan UMP DKI Jakarta seesar 3,8 juta. Tolak PP 78 Tahun 2015 yang jelas-jelas tidak berpihak kepada rakyat Jakarta.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengakui angka yang diajukan buruh yaitu 3,8 juta yang didapat dari hasil survei yang dilakukan bersama oleh GBJ adalah angka yang sesuai untuk kebutuhan hidup layak rakyat Jakarta.

Dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi buruh bergerak ke Kantor Gubernur di Balai Kota untuk mengawal jalanya penetapan UMP DKI Tahun 2017 yaitu 3,8 juta yang merupakan harga mati bagi Buruh DKI Jakarta. (idp)

Read More

Sidang Ditunda, Buruh Ancam Mogok Daerah

Bapor Lem,  Sidang penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2017 yang digelar hari ini tidak menemui kata sepakat, hingga sidang dewan pengupahan harus ditunda hari Rabu, 26 Oktober 2016.

Sidang yang berlangsung mulai pagi tadi menemui jalan buntu, padahal Dewan Pengupahan dari pemerintah menjanjikan hari ini akan mengumumkan hasil sidang.

Tetapi pada kenyataanya sidang harus ditunda, hal ini jelas membuat buruh kecewa. Selain penundaan sidang angka yg diberikan dewan pengupahan unsur pemerintah pun masih jauh dari yang diharapkan yaitu Rp 3,3 juta sementara angka yang diperjuangkan buruh Rp 3,8 juta.

Tepat pukul 16.20 WIB buruh meninggalkan Disnakertrans DKI Jakarta, sebelum aksi dibubarkan Wapangkorda BAPOR LEM DKI Jakarta Andi Nur Yahya mengatakan kekecewaannya. "Bahwa hanya ada 2 pilihan tetapkan UMP DKI Jakarta Ro 3,8 juta atau lakukan aksi mogok daerah di setiap perusahaan dan Ferderasi masing-masing pada hari Rabu nanti". Tandasnya. (idp)

Read More

Penetapan Pengupahan DKI di Tunda

Bapor Lem, Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha, Sarmam Simanjorang mengatakan, penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2017 ditunda hingga Rabu, 26 Oktober 2016, saat usai menghadiri Sidang Pengupahan. Senin , 24/10/16.

"Tadinya kami berharap hari ini final. Namun, ada permintaan dari serikat pekerja untuk menundanya," kata Sarman setelah sidang penetapan UMP di Balai Kota.

Dia mengaku kecewa atas putusan tersebut, sebab penentuan sudah ke tiga kalinya ditunda seolah-olah tidak selalu menemukan titik temu.

Sarman menegaskan, meski ditunda, namun dia berharap hari Rabu nanti harus sudah ada keputusan yang tetap. Dengan begitu, dia bisa merekomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub).

Read More

GBJ Sambamngi DPRD DKI Jakarta Dan Disnaker

Bapor Lem, Usai melakukan orasi di Balai Kota  ribuan buruh bergerak menuju Kantor DPRD DKI Jakarta dan Kantor Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta. Dengan penuh semangat mereka menyerukan agar pemerintah mencabut PP 78 Tahun 2015 karena dinilai sangat tidak berpihak kepada Buruh. Senin, 24/10/16.

Masa mulai bergerak sekitar pukul 11.30 WIB. Dalam sidang pengupahan yg sedang dilaksanakan lantai 22 Gedung Balai Kota, dewan pengupahan unsur pemeritah masih mengeluarkan angka 3,3 juta untuk UMP DKI Jakarta 2017. Hal ini jauh dari yang diharapkan buruh, karena angka yang diberikan oleh dewan pengupaham unsur pemerintah tidak memiliki dasar yang jelas dalam menentukan UMP 2017.

Disampaikan juga apabila tuntutan buruh tidak dipenuhi maka akan dilanjutkan dengan aksi penutupan akses pelabuhan tanjung priok, KBN, dan kawasan Industri yang ada di DKI Jakarta. (Idp)

Read More

GBJ Kembali Geruduk Balaikota

Bapor Lem, Buruh DKI Jakarta kembali melakukan aksi unjuk rasa pagi ini. Bergerak dari berbagai daerah masa aksi mulai memadati depan gedung Balaikota. Senin, 24/10/16.

Masa yang tergbung daam Gerakan Buruh Jakarta dari berbagai Ferderasi mulai berdatangan ke Balaikota sekitar pukul 09.45WIB. Dalam orasi yang disampaikan meraka menyeruan agar hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 sebesar 3,8juta. Mereka juga menolak  Penetepan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengab PP 78 Tahun 2105.

Aksi ini akan terus berlangsung sampai buruh mendapatkan hasil yang  mereka tuntutkan. (Idp)

Read More

Idrus ; Gubernur Boleh Menetapkan UMP Tanpa PP 78 Tahun 2015

Bapor Lem, Sekjend FSP LEM SPSI Bung Idrus sebagai Team LKS Nasional mengaku tidak dilibatkan dalam pembentukan PP 78/2015. Di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Rabu, 19/10/2016.

Read More

Surat Edaran Mendari Tentang Pengupahan

Bapor Lem. Bersamaan Surat Edaran Kementrian Tenaga Kerja No B.157/MEN/ PHIJSK-UPAH/10/2016 tertanggal 17 Oktober 2016, menghimbau agar Gubernur di minta agar menetapan upah minimum tahun 2017 sesuai dengan PP No. 78/2015, Kementrian Dalam Negeri juga terbitkan SE No 500/3869/SJ tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum 2016 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum 2017.

Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut hasil dari evaluasi bahwa di tahun 2016 terdapat 14 Provinsi yang memakai regulasi PP No. 78/2015 dan 17 Provinsi yang tidak memakai regulasi, serta 3 Provinsi yang belum menetapkan UMP.

Kemudian dalam rangka penetapan Pengupahan 2017, seluruh Gubernur wajib menetapkan UMP dan mengumumkan secara serentak pada tanggal 1 November 2016, UMK diumumkan selambat lambatnya pada tanggal 21 November 2016.

 

Kemudian bagi daerah yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sektor yang bersangkutan dengan Asosiasi Pengusaha.

Gubernur di ancam untuk wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan petunjuk pelaksanaan penetapan UMP Tahun 2017 secara teknis dikoordinasikan dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (usm)

Read More

A Muaz Terpilih Ketua PUK MTG 2016-2019

Bapor Lem, PT MORITA TJOKRO GEARINDO (MTG) melaksanakan Musyawarah Unit pemilihan ketua PUK SP LEM SPSI PT MORITA TJOKRO GEARINDO masa bakti 2016-2019.

Panitia pelaksana kegiatan Demokrasi unit membuka pendaftaran bakal calon dengan menyerahkan formulir ke setiap bagian di PT.MTG yang dimulai dari 20 September 2016 untuk menjaring aspirasi anggota.

Sedangkan pendaftaran ditutup 22 September 2016 serta sekaligus pemanggilan bakal calon untuk verifikasi yang nanti akan ditetapkan menjadi calon tetap.

Ada 8  bakal calon yang diverifikasi yang akhirnya panitia menetapkan 3 calon, yaitu A Muaz, Poniman dan A.Rajab R.

Selanjutnya pemilihan langsung dilakasanakan 26-28 September 2016 yang lalu.

Lanjut untuk penghitungan surat suara dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2016 di Ruang Helical Gear PT MTG yang dihadiri anggota dan pleno.

Hasil penghitungan surat suara Calon A Muaz mendapat 448 suara, Poniman 141 suara dan A Rajab R  memperoleh109 suara.

Dengan demikian A Muaz unggul dalam jumlah suara dan terpilih menjadi Ketua PUK MTG FSP LEM SPSI periode 2016-2019.

Sedangkan pelantikan kepengurusan PUK MTG akan di laksnakan tanggal 21oktober 2016 mendatang.

Dalam acara tersebut juga oleh Ketua Umum Ir Arif Minardi, Pangkornas Ir M.Sidarta, Perwakilan DPD, dan DPC FSP LEM SPSI.

Di kesempatan tersebut Ketua Umum Ir Arif Minardi mengungkapkan keprihatinannya atas keadaan perekonomian sekarang dengan berbagai permasalahan terutama kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada buruh, serta beliau menjelaskan beberapa langkah langkah organisasi yang sedang dikaji untuk menyikapi permasalahaan perburuhan 

Beliau mengucapkan terimakasih ke pimpinan perusahaan PT MORITA TJOKRO GEARINDO atas kerja samanya selama ini.

Kemudian Kepengurusan PT MTG periode 2016-2019 :

Ketua : Abdul Muaz ( cm )

Wk I    : Subardi (rep)

Wk II   : Karunia Fitriadi ( cs )

Wk III  : Tarmidi ( HT )

Wk IV  : Nanang E. ( GEAR )

Sekretaris : A.Rajab R.( j&t)

wk I            : Ari Wijiyanto(qc)

Wk II          : Anwar (pwr plant

Wk III         : Rusman ( TMG)

Wk IV         : Nana R. ( splh )

Wk V          : Joko P.( mtc)

Bendahara: Parndi ( ci )

Wk I            : Jayadi ( shaft )

Dengan dilantiknya kepengurusan PUK MTG oleh perangakat DPC SP LEM SPSI Jakarta Timur nantinya dapat menjadikan PUK PT MTG menjadi lebih baik maju dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. (dnz).

Read More