-
This is Slide 1 Title
This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...
-
This is Slide 2 Title
This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...
-
This is Slide 3 Title
This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...
DPC FSP LEM SPSI KARAWANG MELANTIK PUK PT TPMI KAWASAN SURYA CIPTA
KANDASKAN TIM INDOMART, TIM LEM SPSI MASUK SEMI FINAL
Gresik - Pada babak perempat final Minggu (28/10) Dispora Cup 2018 ,di GOR Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP) Gresik, Tim bola Volly LEM SPSI Gresik akhirnya melaju ke perempat final setelah berhasil mengandaskan Tim Volly Indomaret, pada set pertama berlangsung sengit, jual beli serangan, kejar mengejar poin, sempat membuat pendukung merasa cemas namun dengan berbekal pengalaman karena dari segi usia yang rata2 diatas 35 tahun, di set pertama Tim Bola Volly LEM SPSI Gresik menang dengan 25:23.
Pada set kedua Tim Bola Volly LEM SPSI Gresik sempat tertinggal di awal-awal namun dengan semangat yang luar biasa dan dukungan dari para supoter LEM SPSI serta berbekal pengalaman Agus Parjito dkk berhasil mengalahkan Tim Volly Indomaret di set ke dua 25:22, Lem Gresik menang telak 2:0
Ditemui diakhir pertandingan Suhadak Sholikin (Coach) "Sebenarnya kami kurang yakin akan dapat mengalahkan Tim Volly Indomaret , karena pada pertandingan sebelumnya dia berhasil mengalahkan tim kuat PJB , namun berkat kerja keras dan kekompakan tim kami berhasil mengandaskan Indomaret" ungkap Hadak.
Disisi yang lain Nuryatim manager Tim mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus dan anggota LEM SPSI Gresik yang telah memberikan dukungan pada hari ini, bentuk perjuangan bisa dari segala aspek , dan LEM SPSI satu satunya perwakilan dari serikat pekerja yang mengikuti kejuaran ini, "kami harap besok kawan-kawan LEM SPSI bisa hadir dan memberikan dukungan kepada kami saat bertabding melawan Tim Volly dari PDAM Gresik pada semi final Senin, (29/10) jam 19.30" pungkas Nuryatim. (shr)
LEM SPSI GRESIK IKUT RAMAIKAN KEJUARAAN BOLA VOLLY ANTAR PERUSAHAAN SE-KABUPATEN GRESIK
Gresik- Dalam memperingati hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018 Dispora Kabupaten Gresik menyelenggarakan kejuaraan Bola Volly antar perusahaan se-kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan pada 27-30 Oktober 2018 di Gedung Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP) Jl.Jaksa agung Suprapto Gresik. Kejuaraan Bola Volly ini di ikuti oleh 12 perusahaan dan satu peserta dari Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (LEM SPSI Gresik) acara di buka langsung oleh Wakil Bupati Gresik Bpk Dr. H. Mohammad Qosim M.Si pada pidato pembukaan beliau menyampaikan "Dengan semangat sumpah pemuda kita perkuat persatuan dan kesatuan, lewat olahraga dapat mempererat tali silatururrohim baik secara pribadi maupun antar perusahaan" pungkas Wakil Bupati Gresik.
Disela-sela acara pembukaan Head Coach Tim Volly LEM SPSI Gresik Suhadak Sholikin "ini baru awal Tim Volly LEM SPSI mengikuti kegiatan kejuaraan seperti ini, kita juga tidak menyewa pemain dari luar, jadi yang main ini ya anggota-anggota LEM sendiri, walaupun Tim LEM SPSI satu-satunya Tim yang dari serikat pekerja namun kita tidak ciut nyali kita akan memaksimalkan seluruh kemampuan kita" tegas Hadak
Ketua DPC FSP LEM SPSI Gresik Ali Muchsin, S.H mempunyai harapan besar pada Tim Bola Volly LEM SPSI Gresik, semoga kedepan Tim Bola Volly LEM SPSI ini dapat menelurkan bibit-bibit atlit Volly dari Pekerja, DPC FSP LEM SPSI gresik juga akan mengintruksikan kepada seluruh PUK LEM SPSI Gresik untuk memberikan Suport dan dukungan pada Tim bola Volly LEM SPSI Gresik, dan menjaga sportivitas saat bertanding besok pada Minggu, 28 Oktober 2018.(shr)
FSP LEM SPSI SIDOARJO TINGKATKAN KAPASITAS SDM PENGURUS PUK
Pasuruan- Perkembagan dunia ketenagakerjaan yang begitu pesat membuat DPC FSP LEM SPSI Sidoarjo perlu mengambil sebuah langkah untuk meningkatkan kapasitas para pengurus PUK SP LEM SPSI dengan memberikan Diklat pada Jum'at - Sabtu, 26-27 Oktober 2018 di Tanjung Plaza Hotel Tretes, Pasuruan Jawa Timur.
Dalam sambutanya Ketua DPC FSP LEM SPSI Sidoarjo M. Sholeh S.pd, S.H. didepan 79 peserta perwakilan dari 38 PUK SP LEM SPSI menegaskan "Kegiatan-kegiatan seperti ini harus sering kita adakan agar kita sebagai pengurus tidak ketinggalan dengan perkembangan dunia ketenagakerjaan yang begitu pesat, karena pengusaha sekarang sudah pintar-pintar kalo kita tidak terus mengembangkan kemampuan bagaimana kita bisa membela anggota kita" tegas Sholeh.
Kegiatan Konsolidasi dan Diklat ini telah dibuka langsung oleh Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Timur Ali Muchsin, S.H. dan juga dihadiri oleh Kabid Hubinsyaker Disnaker Sidoarjo Bpk. Anwar Khoifin, S.H., M.M. Serta dua Narasumber dari akademisi. (ikn)
REKOMENDASI ANGKA UMP 2019 DKI JAKARTA
![]() |
Gubernur DKI Jakarta saat menemui para pimpinan Pekerja di Bali Kota Jakarta. |
F SP LEM SPSI, Bertempat di kantor Gubernur DKI Jakarta Jl. Merdeka Selatan Blok B No.8-9 Gambir Jakarta Pusat Rabu 24/10/2018 ,menyikapi dinamika pengupahan DKI Jakarta khususnya UMP yang selama ini selalu tertinggal dan atau dengan kata lain UMP DKI Jakarta lebih rendah dari daerah penyangga sudah tentu kaum pekerja terus berjuang semaksimal mungkin agar bisa lebih tinggi dari daerah penyangga.
Penerapan kenaikan UMP 2019 dengan besaran 8,03% telah disampaiakan oleh kementrian tenaga kerja RI ke jajarannya yaitu para Gubernur se Indonesia.
Pada prinsipnya melalui kadisnaker DKI Jakarta Bp.Andri Yansyah,MH juga sebagai Ketua dewan Pengupahan mengatakan,
"Pada prinsipnya pak Gubernur juga pasti sangat memperhatikan nasib kaum buruh, tetapi kami juga terkadang tidak bisa bertentangan dengan aturan yang ada,tapi kami akan berusaha sekuat tenaga untuk kesejahteraan kaum buruh terutama yang ada di DKI Jakarta", tandasnya saat di hubungi pengurus DPD F SP LEM SPSI.
Dalam rapat dewan pengupahan kali ini yang rencananya pagi akan bertemu dengan Gubernur dikarenakan Beliau dipanggil oleh presiden hanya sekitar 10 menit bertemu menyerahkan surat edaran mentri dan langsung ke istana.
Beliau akan bertemu khusus di hari berikutnya memanggil pimpinan serikat pekerja yang ada di DKI Jakarta.
Rapat Dewan pengupahan belum ada titik temu angka yang akan direkomendasikan ke Gubernur.
Pekerja ingin bertemu dengan Gubernur minta masukan dan pendapat langsung dari pak Gubernur.
Sampai pukul 16:00 angka masih bertahan di Rp.3.830.436.75 usulan dari Pengusaha.
Rp.3.940.973,096 usulan dari Pemerintah dan Rp.4.373.820,02 usulan dari unsur serikat pekerja.
Dari ketiga angka tersebut akan diserahkan ke Gubernur dan besok Kamis 25/10/2018 semua akan di berikan waktu pimpinan buruh yang ada di DKI Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta untuk berdiskusi tentang UMP DKI Jakarta tahun 2019 yang akan di sahkan di tanggal 1 November 2018 nanti.(obn)
Dewan Pengupahan unsur SP/ SB Gresik enggan tunduk pada PP 78
Gresik- Menjelang akhir Tahun 2018 untuk daerah lain mungkin pembahasan usulan UMK 2019 tidak seheboh kabupaten Gresik pada Kamis, (25/10) Plt Kadisnaker Gresik Abdul Hakam mengundang seluruh anggota dewan Pengupahan baik dari unsur pengusaha, akademisi , maupun perwakilan dari Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yg ada di kabupaten gresik.
Pada rapat perdana hari Ini di gelar di Ruang Hubungan Industrial lantai II kantor Disnaker Gresik dengan agenda membahas beberapa point, hal ini menunjukkan semangat Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota Gresik (DPK) tidak boleh di pandang sebelah mata, keseriusan ditunjukkan demi menciptakan kesejahteraan buat pekerja yg ada di Kabupaten Gresik.
Dalam kesempatan ini sangat di sayangkan perwakilan dari Unsur Apindo tidak hadir dalam rapat kali ini, salah satu anggota Dewan Pengupahan dari Serikat Pekerja Logam Elektronika dan Mesin ( LEM SPSI GRESIK ) M. Chairon, SH. "Meskipun unsur dari apindo tidak hadir, tidak mengurangi semangat kami untuk tetap melaksanakan agenda rapat hari ini" pungkas Chairon.
Dalam pembahasan hari ini telah menghasilkan beberapa point yaitu:
1. Dewan Pengupahan unsur SP/SB tetap mengadakan survei Pasar.
2. Data BPS, tentang inflasi dan pertumbuhan ekonomi Gresik akan di berikan oleh kesekretariatan pada Dewan Pengupahan.
3. Tata tertib Dewan Pengupahan akan di revisi oleh biro hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
4. Surat Keputusan Ketua Dewan Pengupahan yang masih dalam proses akan secepatnya di selesaikan. (shr)
ROBOT GANTIKAN UPAH BURUH DI INDONESIA
F SP LEM SPSI, Sekitar jam 15.10 WIB Bpk. Joko Santoso selaku Narasumber Dewan Pengupahan dari unsur akademis dalam acara konsolidasi Dewan Pengupahan F SP LEM SPSI di hotel Amaris 15-16 Oktober 2018 mengatakan bahwa tenaga kerja di Indonesia sudah banyak tergantikan dengan sistem robotic, jadi sudah banyak perusahaan yang tak lagi peduli dengan kenaikan upah bahkan mereka anggap dengan sistem robotic dapat menggantikan upah pekerja yang setiap tahun selalu naik.
Tenaga manusia sudah mulai tidak diperhitungkan kembali. Pekerjaan yang seharusnya di kerjakan oleh manusia sekarang sudah tergantikan.
Misal alat angkat yang semula dikerjakan oleh manusia sekarang sudah menggunakan forklif atau alat angkut yang semula dengan menggunakan tenaga manusia sekarang menggunakan crane hoist.
Kita sebagai harus siap jika suatu saat nanti kalian di gantikan aktifitasnya digantikan oleh manusia mesin.
Sedangkan Bpk.M.Dokhi Ph.D mengatakan sistem skala upah yang sudah ada sebenarnya telah mencapai target berdasarkan PP 78 dan kriteria Pengupahan yang baik yaitu harus adil.
Akan tetapi untuk sekarang ini masih kurang dan perlu pengkajian yang lebih dalam lagi untuk kesepakatan bersama.(cpy)
KHL DKI Rp.3.908.020 HASIL SURVEI 16 PASAR
F SP LEM SPSI, Rabu 17 Oktober 2018 bertempat di kantor Dinaskertrans sekitar pukul 13:40 Wib Dewan Pengupahan DKI Jakarta melakukan rapat yang di pimpin langsung oleh Kadisnaker yang baru Bp.Drs.Andri Yansyah,MH.
Sidang yang dimulai kurang lebih sekitar jam 09:00 langsung alot pembahasannya, dimana ada 3 ithem yang memang sudah disepakati di tahun 2017 yaitu
Komponen Sewa kamar,Listrik dan transportasi dan mengusulkan untuk rekreasi tempat Ancol dan Dunia Fantasi untuk disurvei 1 tahun sekali.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan hasil survei tiga kali berturut-turut di 16 pasar yang ada di DKI Jakarta akan tetapi sampai break jam ishoma siang masih membahas yang tidak disurvey karena sudah disepakati di tahun 2017.
Angka dari tiga komponen tersebut yang disepakati tahun lalu menjadi dasar atau titik awal pembahasan. Sempet terjadi perundingan sebelah atau unsur Apindo minta waktu untuk berdiskusi, dan akhirnya angka yang disepakati untuk tiga komponen adalah dari angka masing masing komponen di tambah dan di bagi tiga dan ketemu angka kesepakatan komponen yang tidak disurvei.
Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menyepakati nilai-nilai item-item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sudah disurvei dalam periode bulan Agustus sampai bulan Oktober tahun 2018
Hasil perhitungan survei selama tiga bulan oleh Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta diperoleh nilai KHL sebesar Rp.3.908.020,-
Dari hasil tersebut akan diserahkan ke Gubernur esok harinya agar bisa menjadi dasar kenaikan UMP 2019 untuk DKI Jakarta, dan sidang ditutup sekitar jam 13.40 wib.(obn)
Buruh FSP LEM SPSI Jabar, Nyatakan Tolak Surat Kemenaker

Surat Menteri Tenaga Kerja tersebut, diungkapkan ketua DPD FSP LEM SPSI Jaa Barat M Sidarta, meminta agar Gubernur seluruh Indonesia menetapkan upah minimum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78 .Tahun 2015). Ditanggapi beragam oleh serikat pekerja/serikat buruh.
Istighosah di depan Balai Kota DKI Jakarta
Seperti diketahui, bahwasanya hari ini adalah sidang penetapan putusan UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta.
Massa aksi menuntut kenaikan UMP DKI harus 20-25 % dan tidak berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 atau sekitar 4,3 Juta Rupiah.
Selain menggelar aksi damai , para masa aksi juga melakukan Istghosah atau doa bersama di depan Balai Kota DKI Jakarta.
"Dengan diadakannya doa bersama ini , kami berharap Tuhan YME bisa mengerakan hati para pemangku kebijakan agar UMP DKI Jakarta di tahun 2019 sesuai dengan harapan para buruh" tutur Ian Uwa salah satu massa aksi yang hadir di balai kota.
Bapor mengawal UMP DKI 2019
FSP LEM, 24 Oktober 2018 di depan gerbang Balaikota DKI JAKARTA tepat jam 11.40 WIB Pangkorda BAPOR LEM Andi Nuryahya memimpin acara meeting BAPOR LEM dengan jumlah 300 orang dan dimulai dengan pembacaan do'a oleh perwakilan KAKARA Bpk Sakimin.
Agenda ini sebagai bentuk kepedulian BAPOR LEM untuk mengawal UMP DKI 2019.Yang sedang berlangsung sidang keputusan UMP DKI di Balaikota lantai 23 yang diikuti oleh perwakilan dari unsur pemerintah, APINDO dan serikat pekerja .
KETUA DPD FSP LEM SPSI JABAR TOLAK PENETAPAN UPAH 8.03% SESUAI PP 78
![]() |
Ir. M. Sidarta Ketua DPD FSP LEM SPSI Propinsi Jabar |
FSP LEM SPSI- Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat Tolak Surat Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018 Tentang Permintaan : Penetapan Upah Minimum Sesuai PP 78/2015 tanggal 19 Oktober 2018.
PENGEMBANGAN UPAH MINIMUM YANG BERKEADILAN
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI ERA EKONOMI DIGITAL
PEMBUKAAN REMBUK TRIPARTIT NASIONAL
![]() |
Diskusi Tripartit Nasional untuk Upah |
FSP LEM SPSI-Primme Plasza Hotel, Sanur-Bali, 08-10/10/18. Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat MUHAMAD SIDARTA, selaku Wakil Ketua LKS Tripartit Provisi Jawa Barat dari Unsur Serikat Pekerja/Buruh, menghadiri “ Rembug Tripartit Regional” yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Repubik Indonesia.
EVALUASI UPAH MINIMUM DALAM REMBUK TRIPARTIT REGIONAL
DIKLAT ADVOKASI ANGGOTA DPC FSP LEM SPSI KARAWANG
TINDAK LANJUT UNRAS PT KIYOKUNI
Mediasi ini dihadiri oleh managemen PT KIYOKUNI BESERTA PENGACARANYA,PERANGKAT DPC LEM SPSI JAWA BARAT DAN SELURUH PENGURUS PUK PT KIYOKUNI
pembahasan :
1. Dispensasi ketua dan pengurus SP diatur mekanismenya
2. Masalah uang trasportasi dalam menjalankan tugas organisasi.
B. Kesepakatan
1. kedua belah pihak berkomitmen menjalankan PKB
2. Pemotongan upah terkait absendsi1 Agus TP, perusahaan akan memberikan kebijakan masalah nominal.
3. Selama proses nilai penilaian sebelum tanggal 1 november 2018 akan melakukan komunikasi secara inten antara PUK SP LEM SPSI, Management PT. kiyokuni technologies.(slh)
HASIL UNRAS PUK SP LEM SPSI PT. KYOKUNI KAWASAN SURYA CIPTA
MASIH BANYAK PERBEDAAN DALAM PENETAPAN UPAH
Asosiasi ada tetapi tidak mau berunding dengan Serikat Pekerja. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung membuat Dewan Pengupahan sedikit kesulitan dalam pertemuan.
Sedangkan dari Banten oleh Bpk Sukatma menyebutkan beda kultur karena ada 5 Kabupaten yang berbeda beda dan menginginkan skala Pengupahan yang sama dengan yang lainnya.
Untuk DKI JAKARTA disampaikan oleh Bpk Jayadi menyebutkan bahwasanya DKI mempunyai sejarah perjuangan dalam perkembangan upah dimulai dari tahun 2007-2018.
DKI minta untuk sektoral harus dibicarakan di Dewan Pengupahan. Dengan ketidakjelasan dari pemerintah, maka para buruh harus wajib menyampaikannya di parlemen jalanan.
Untuk Jawa Barat disampaikan oleh Bpk Supriyanto mengatakan bahwa manufacturing lebih banyak disana dan sebelum ada PP 78 Jawa Barat sudah menetapkan UMK.
Inflasi yang berlaku saat ini sangat beda dengan KHL.
Berharap PP 78 dan Pergub 54 harap dicabut atau di tinjau kembali untuk Jawa Barat.
Untuk Jawa Timur disampaikan oleh Bpk Juandi mengatakan sangat apresiasi atas diselenggarakannya Konsolidasi ini. Di Jawa Timur hanya ada UMK dan UMSK saja.Semua perubahan akan kenaikan upah berdasarkan atas persetujuan walikota dan bupati.Permasalahan UMSK di Jawa Timur adalah seringnya tidak hadir dari pemerintah dan APINDO, maka dengan itu SP memberi solusi yaitu dicantumkan dalam undangan jika tidak hadir maka dianggap menyetujui hasil yang di rekomendasikan.
![]() |
Salah satu Pemaparan kondisi Dewan Pengupahan dalam melaksanakan penentuan upah pekerja. |
UMP DKI JAKARTA 2019 DIPREDIKSI 4,3JT, FSP LEM SPSI DKI JKT KLAIM SUDAH SESUAI KEBUTUHAN BURUH IBUKOTA
![]() |
situasi Koordinasi KBJ 27 Oktober 2018 di Sekertariat DPD SP LEM SPSI DKI Jakarta, Jl.Waru Doyong No:183 Jatinegara Cakung Jakarta Timur |
F SP LEM SPSI,Jelang penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) yang merupakan entitas federasi serikat pekerja dan buruh yang ada di Jakarta bertempat di kantor DPD FSP LEM SPSI Jln. Waru Doyong No.183 Jatinegara Cakung Jakarta Timur,Senin 27/08/2018 telah mempersiapkan tim survei KHL secara serentak di lima pasar yang ada di DKI Jakarta dan dikomandoi oleh Federasi SP LEM SPSI DKI Jakarta.
FSP LEM SPSI DKI Jakarta melakukan survei KHL ke pasar-pasar tradisional yang dilaksanakan di Pasar Cengkareng Jakarta Barat, Pasar Jatinegara Jakarta Timur, Pasar Blok A Jakarta Selatan, Pasar Koja Jakarta Utara, dan Pasar Sumur Batu Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2018.
Depeprov DKI Jakarta yang didampingi tim survey DPD FSPLEM SPSI DKI Jakarta juga melakukan survey di 15 pasar tradisional di lima wilayah DKI Jakarta pada 28 Agustus 2018, 26 September 2018, 3 Oktober 2018, dan akan ditutup di pasar modern Carrefour Cempaka Mas pada 16 Oktober 2018 sebagai pembanding.
"Pelaksanaan survei KHL di pasar tradisional tahun 2018 ini sesauai perintah Gubernur DKI Jakarta dan memang sudah sejak tahun 2017 pelaksanaan survei KHL tahun ini telah diperintahkan oleh Bapak Wakil Gubernur Sandiaga Uno sebelumnya, dalam rangka memotret kebutuhan hidup layak pekerja dan buruh yang ada di DKI Jakarta setiap tahun sebelum penetapan UMP DKI Jakarta," ungkap Yulianto, S.H Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta.
Jayadi sebagai Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur Serikat Pekerja menyampaikan, "FSP LEM SPSI DKI Jakarta telah membentuk tim survei KHL yang terdiri dari anggota yang telah dilatih dan sudah terbiasa mengikuti survei KHL bersama Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, jadi alat survei yang digunakan, metode survei hingga perhitungan survei sama dengan apa yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tidak ada yang beda dari teknis survei yang dilakukan oleh tim survei DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta dengan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta."
TIGA KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK SUDAH DITETAPKAN 30 OKTOBER 2017
Dari hasil perhitungan survei KHL yang telah dilakukan oleh FSP LEM SPSI DKI Jakarta pada periode Agustus 2018 di 5 (lima) pasar mewakili wilayah kota provinsi DKI Jakarta, nilai KHL sudah mencapai Rp. 4.348.389 (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
Dengan kenaikan item survei yang tidak disurvei namun telah di sepakati oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2017 yaitu komponen Sewa Kamar dari Rp. 830.000,- sudah berubah menjadi Rp. 1.000.000,-, atau naik Rp. 170.000,- ,untuk Listrik dari Rp. 175.000,- sudah berubah menjadi Rp. 300.000,- atau naik Rp. 125.000,- dan item Transportasi dan lainnya dari Rp. 450.000,- berubah menjadi Rp. 600.000,-, atau naik Rp. 150.000,-
total kenaikan dari 3 item yang tidak di survei oleh Dewan Pengupahan sebesar Rp. 445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2017.
"Perubahan kualitas dan item survei KHL tersebut merupakan hasil akhir dari beberapa rentetan panjang perjuangan Dewan Pengupahan yang selama ini telah berjuang untuk melakukan perubahan dan perbaikan kualitas item yang lebih baik lagi dari sebelumnya," ujar Jayadi.
Didalam Peraturan Menteri No 13 tahun 2012 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sejak terbitnya hingga saat ini di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta terjadi perubahan-perubahan kualitas item ke arah yang lebih baik, karena memang faktanya banyak item yang sudah tidak relevan lagi di lapangan dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti yang di sampaikan oleh anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Dedi Hartono di beberapa kualitas item KHL yang ada di dalam aturan Peraturan Menteri No.13 tahun 2012 banyak terjadi perubahan volume isi produk, gram, dan mili liter seperti kopi, rinso, susu, dan lain sebagainya di pasar tradisional.
Dengan banyaknya komponen item KHL yang mengalami perbaikan dan perubahan tersebut FSP LEM SPSI DKI Jakarta optimis upah minimum provinsi DKI Jakarta paling rendah Rp. 4.310.000,- (Empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Dengan harapan nilai KHL tersebut diformulasikan dengan jumlah pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dan Inflasi DKI Jakarta, serta mempertimbangkan kenaikan BBM, dan Listrik yang jika diperhitungkan akan dapat mengejar ketertinggalan upah minimum DKI Jakarta dengan Upah Minimum kota penyangga di Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi.
(dht)
KENAIKAN UPAH SANGAT DITAKUTI PEMERINTAH DAN PENGUSAHA
Acara yang diagendakan tanggal 15-16 Oktober 2018 dan di buka oleh Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI Bpk.Ir.Arif Minardi.
Tapi di Indonesia kenaikan upah merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh pemerintah dan pengusaha," Tandas ketua Umum yang biasa di sapa Bung Arif. .
Konsolidasi Dewan Pengupahan FSP LEM SPSI
Acara yang diadakan pada tanggal 15-16 Oktober 2018 ini mengambil tema"MENUJU SISTIM UPAH LAYAK YANG BERKEADILAN" dan akan dibuka pada jam 14.00 WIB oleh Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI BPK. Ir.Arif Minardi.
REBUG TRIPARTITE NASIONAL
Peserta Rembug Tripartit Regional berjumlah 120 orang yang terdiri atas :
a. Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional.
b. Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi, meliputipti Provinsi ( Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur).
Tujuan Rembug Triparti Regional :
1) Memetakan permasalahan implementasi regulasi ketenagakerjaan bidang hubungan industrial, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan kerja dan perlindungan pekerja/buruh terhadap bentuk-bentuk pekerjaan baru, evaluasi kebijakan pengupahan, kompensasi akibat PHK dan Perluasan program jaminan sosial untuk perlindungan pekerja/buruh yang ter-PHK.
2) Merumuskan solusi sebagai bahan rekomendasi perbaikan kebijakan dan regulasi bidang ketenagakerjaan.
Rembug Tripartit Regional tersebut dibuka oleh menteri tenaga kerja republik indonesia Muhammad Hanif Dhakiri.
Dalam sesi tanya jawab, Sidarta menyampaikan, bahwa teknologi digital telah berkembang sangat cepat, tetapi belum ada regulasi yang mengaturnya, jika terjadi pelanggaran atau perselisihan dan masalah kepastian kesejahteraan bagi pekerjanya, seperti yang bekerja pada transportasi online, toko online dan lain lain. Oleh karena itu agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan para pihak yang berkepentingan.(obn)
EMIL MINTA BURUH TAK BANYAK DEMO
"Alhamdulillah ada komitmen tidak demo Mengapa mau mereka demo karena menuntut pencabutan PERGUB 54 terkait Upah Sektoral" Ujar Ridwan Kamil yang akrab di sapa Emil kepada Wartawan.
Menurut Emil,buruh ingin Pergub terkait uph sektoral itudicabut karena dari kacamata Buruh menurut mereka,ada pasal yang sempet tak terbatas dan mengakibatkan banyk pertanyaan, sehingga kalau dilaksanakan mereka menemukan kesulitan itu fersi mereka.
Namun, sebagai gubernur baru,ia belum hapal urusan sedetil itu jadi nanti akan mempelajarinya dulu. Emil menilai,hal ini sebenarnya masalah komunikasi.
"Tapi tolong di tulis di zaman saya nggak usah banyak demo,Capek khan. kita bahas saja secara baik-baik, dengan baik dan adil ," Katanya.
Dalam kesempatan tersebut ia mengatakan kepada Buruh,untuk apa demo, karena aspirasi tak nyampe. sekarang ia memberi ruang untuk menulis keluhan, mendengarkan dan follow up.
Hari ini Emil sedang mempelajari, mendengarkan buruh dengan segala tuntutannya. kemudian nati rapat dengan Apindo. "Setelah itu saya putuskan apakah Pergub itu ditunda apa dicabut,atau tetap setelah informasi saya dapat," Tandasnya.
Dalam Audensi tersebut intinya Emil menjelaskan bahwa Buruh ingin metode negosiasinya diperbaiki karena lebih banyak dirugikan, Contohnya ada persyaratan bahwa untuk negosiasi Apindo itu harus ada surat kuasa dari perusahaan Pusat. bagi buruh hal tersebut mustahil karena tak ada surat kuasa maka Apindo punya alesan tidak negosiasi.
"ada Kecurigaan begitu maka saya mau cek bener nggak dalam pasal itu tidak terjadi perundingan,'' Katanya.
Intinya untuk agenda hari ini Gubernur Baru Jawa Barat menerima aspirasi Buruh dan langkah Gubernur yang akan di lakukan adalah:
- Akan mengumpulkan ASN di bidang Ketenagakerjaan untuk mendalami lebih lanjut terkait Pergub tersebut.
- Akan memanggil Apindo sebagai salah satu stakeholder perburuhan
- Akan memanggil kembali Serikat Buruh/Serikat Pekerja setelah mendengar seluruh aspirasi (obn)
DPC FSP LEM SPSI GRESIK LAUNCHING PROGRAM BARU
Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Ketua DPC FSP LEM SPSI Gresik Ali Muchsin, S.H yang ke 40 tahun pada Minggu, 07 Oktober 2018 Divisi Keagamaan Sosial dan Budaya DPC FSP LEM SPSI launching program baru yaitu "Majelis Dzikir Sabilillah".
Tak hanya itu Divisi Keagamaan, Sosial dan Budaya juga memperkenalkan Kotak Infaq Buruh (KOIN B) pada 77 pengurus yang hadir "Program ini memang sengaja kami buat untuk menambah keimanan seluruh keluarga besar DPC FSP LEM SPSI Gresik mulai dari anggota dan seluruh pengurus baik tingkat PUK maupun DPC, harapan kami semoga dengan adanya program ini anggota dan pengurus bisa lebih solid sehingga bisa menumbuhkan kedekatan emosional untuk bisa bersama-sama berjuang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sekaligus juga bisa bersedekah dan berinfaq untuk saling membantu sesama anggota yang lagi kesusahan" kata Munir ketua Divisi Keagamaan, Sosial dan Budaya.
Pertama kalinya kegiatan ini diadakan di kediaman Ketua DPC FSP LEM SPSI Gresik namun untuk kegiatan selanjutnya akan diadakan dikediaman para pengurus secara bergiliran, dalam kesempatan ini beberapa pengurus DPC FSP LEM SPSI Sidoarjo juga hadir untuk memberikan suport "Semoga Program ini bisa dilaksanakan dengan istiqomah seperti di DPC FSP LEM SPSI Sidoarjo yang sudah berjalan 2 tahun ini" kata Ketua Majelis Dzikir DPC FSP LEM SPSI Sidoarjo (ikn).
DPD FSP LEM SPSI Jatim Intruksikan Galang Dana Bencana Sulawesi Tengah
MEDIA FSP LEM SPSI JAWA TIMUR Bencana Gempa dan Tsunami yang terjadi beberapa hari lalu di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah, menjadi topik utama dari Rapat Koordinasi DPD FSP LEM SPSI Propinsi Jawa Timur pada Kamis, 04 Oktober 2018 di R.M Primarasa Surabaya.
Dalam Rapat ini Ketua DPD FSP LEM SPSI Jatim menegaskan "Kita harus cepat dalam merespons suatu permasalahan yang ada, baik itu terkait dengan masalah dalam organisasi maupun diluar organisasi, salah satu contohnya bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah" Tegas Ali Muchsin, S.H saat memimpin rapat yang dihadiri oleh 15 pengurus DPD FSP LEM SPSI Jatim.
Masih dalam kesempatan yang sama pembahasan upah juga menjadi topik hangat, kali ini 4 perwakilan FSP LEM SPSI yang berada di Dewan Pengupahan Kota juga hadir dalam rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dan bagaimana menyikapi upah tahun 2019. (ikn)