Jika Pemerintah Tidak Kabulkan Tuntutan Buruh, AASB Minta Jokowi Mundur

Foto: Sekjend KSPSI, Arif Minardi dan AASB saat presscon, Jum'at (16/09/2022). 

Media LEM, JAKARTA - Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Arif Minardi menegaskan Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) Turunkan Harga BBM, Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan Batalkan RUU-KUHP akan melakukan aksi unjuk rasa akbar serentak pada tanggal 10 Oktober 2022 di Jakarta dan di berbagai Ibu Kota Propinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

"Hingga sekarang, Aliansi ini telah diikuti lebih dari 40 Konfederasi, Federasi, Serikat Pekerja di Seluruh Indonesia. Aksi unjuk rasa akbar ini akan dilakukan karena Pemerintah maupun DPR tidak menghiraukan aspirasi yang disampaikan melalui unras, yang telah dilakukan oleh berbagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang terjadi hampir di seluruh daerah terutama di Jakarta," ungkap Arif Minardi saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Jum'at (16/09/2022). 

Hal ini, kata dia, malahan direspons dengan menaikan harga BBM yang membuat perekonomian kaum buruh semakin terjepit, dan juga men-sah-kan revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) sehingga bisa menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Konstitusional dan berlaku di Indonesia serta kami menolak untuk DPR mensahkan RUU-KUHP menjadi UU KUHP.

"Seperti kita ketahui bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah bermasalah sejak awal pembentukannya dan hal itu tergambar dengan jelas dari reaksi yang timbul dari banyak komponen masyarakat. Karenanya bisa dikatakan bahwa Pemerintah bersama DPR telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam pembentukan UU tersebut. Tanda-tanda bahwa pemerintah bersama DPR akan tetap melanjutkan cara-cara akrobatik terlihat pada proses revisi UU PPP yang prosesnya sangat cepat," beber Arif Minardi 

Dijelaskan juga, bila kita menyimak Putusan MK tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja, akan terlihat bahwa tidak mungkin UU ini menjadi Konstitusional, bahkan setelah revisi UU PPP disahkan kecuali diulang dari awal sejak mulai perencanaan dan penyusunannya. 
Salah satu pelanggaran yang tidak memungkinkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat disahkan adalah Putusan MK yang menyatakan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut melanggar asas yang tercantum dalam UU PPP. Pelanggaran asas tersebut adalah tidak secara memadai dilibatkannya berbagai pemangku kepentingan termasuk SP/SB sebagai representasi pekerja/buruh dalam proses pembentukannya. 

 "Selain itu, secara gambling UU Omnibus Law Cipta Kerja ini melanggar Pasal 5 huruf (g) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mengabaikan asas keterbukaan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan. Sehingga sebagai pihak terdampak langsung dalam hal ini pekerja/buruh tidak dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan draft/naskah maupun saat pembahasan di DPR," kata dia. 

Dengan mengabaikan asas keterbukaan itu, menurutnya, maka Materi Muatan UU Cipta Kerja ini banyak melanggar kaidah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana materi-materi muatannya di antaranya mengabaikan asas pengayoman, asas keadilan dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan di mana setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan dan rasa keadilan sehingga menciptakan ketenteraman dalam masyarakat. 

"Akibat proses pembentukan UU yang banyak melanggar asas sebagaimana telah disebutkan diatas, maka pekerja/buruh merasakan ketidakadilan serta hilangnya perlindungan dari negara dalam masa bekerja karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya (outsourcing) dan ancaman PHK yang setiap saat menghantuinya serta aturan yang menurunkan standar kesejahteraan. Tentu saja hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial," jelasnya. 

 Masih kata dia, di samping itu UU Omnibus Law Cipta Kerja juga telah mengabaikan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena mulai dari perencanaan dan penyusunannya tidak melibatkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan ini artinya tidak terjadi proses komunikasi, konsultasi, musyawarah secara tuntas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (19) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lanjut dia, demikian juga halnya UU Omnibus Law Cipta Kerja telah mengabaikan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) & (2), pasal 25 ayat (1) & (2), pasal 27, yang pada dasarnya SP/SB berfungsi memperjuangkan kepentingan anggotanya agar sejahtera dan berperan dalam mewakili pekerja/buruh dalam LKS Tripartit. Faktanya SP/SB tidak dilibatkan dalam perencanaan penyusunan draft/naskah RUU Cipta Kerja padahal ini menyangkut nasib lebih dari 56 juta pekerja formal beserta keluarganya yang artinya juga pasti mempengaruhi kesejahteraan rakyat secara umum. 

 "Dari uraian di atas, Aliansi Aksi Sejuta Buruh menuntut Pemerintah untuk Turunkan Harga BBM, Mencabut UU Omnibuslaw Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, Batalkan RUU-KUHP. Bila tuntutan ini tidak dikabulkan maka kami meminta Bapak Joko Widodo mundur sebagai Presiden Republik Indonesia," tandas Arif Minardi, Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB).[*/Ari-RSY].

DPRD Kabupaten Karawang Dukung dan Rekomendasikan Penolakan Kenaikan Harga BBM - Aksi KBPP Karawang

Ketua DPRD Karawang, Sekda Kabupaten Karawang, Kapolres Karawang dan para perwakilan KBPP menemui massa aksi untuk menyampaikan hasil audiensi dan rekomendasi yang sudah ditandatangani.

Media LEM, Karawang - Aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM pada Jum'at, 09 September 2022 didepan Kantor Pemda Karawang direspon positif oleh DPRD Kabupaten Karawang dan Setda Kabupaten Karawang terbukti dengan dikeluarkannya surat rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo bahwasanya aksi yang dilakukan oleh Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan Kabupaten Karawang dengan tuntutan:

1. Tolak kenaikan harga BBM

2. Cabut UU.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Naikan upah Tahun 2023 sebesar 10 - 20 %.

Bahwa apa yang menjadi tuntutan KBPP tersebut disampaikan kepada Presiden RI melalui surat nomor : 560/5096/Disnakertrans perihal "Penyampaian aspirasi Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP)." yang ditandatangani oleh Setda Kabupaten Karawang Drs. H. Acep Jamhuri, MSi. dan ditembuskan ke Bupati, Wabup dan Ketua DPRD Karawang.

Respon yang sama juga disampaikan oleh DPRD melalui surat dengan nomor : 811/1065/DPRD perihal "Penyampai aspirasi Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) Kabupaten Karawang." yang ditandatangani oleh Pendi Anwar, SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Karawang yang ditembuskan ke DPR RI.

Dukungan dan respon dari Setda dan DPRD disampaikan langsung oleh Setda dan Ketua DPRD Karawang kepada masa aksi dari atas mobil komando, dan setelah aspirasinya diterima dan direspon positif masa aksi membubarkan diri dengan tertib dan damai.[RSY].

Tolak Kenaikan Harga BBM - KBPP Aksi didepan Kantor Pemda Karawang

Masa aksi KBPP didepan kantor Pemda Karawang tolak kenaikan BBM 09 September 2022

Media LEM, Karawang - Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) Karawang mengelar aksi unjuk rasa didepan kantor Pemerintah daerah Karawang pada Jum'at, 09 September 2022 dalam rangka menyampaikan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang sangat memberatkan rakyat Indonesia dan khususnya kaum buruh, dimana sejak adanya Undang-undang Cipta Kerja Upah buruh (UMK dan UMSK) tidak ada kenaikan, selain menolak kenaikan harga BBM, KBPP juga menyampaikan aspirasinya agar Undangan -undang No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dicabut serta meminta kenaikan upah sebesar 20%.

Aksi unjuk rasa didepan kantor Pemda Karawang ini diikuti oleh 7 Federasi yang tergabung dalam KBPP ( FSP LEM, FSP KEP, FSP TSK, FSP RTMM, FSPMI, SARBUMUSI, KASBI) dan perwakilan masa aksi berangkat dari kawasan Industri dan zona industri yang ada di Karawang ( Kawasan Industri Surya Cipta, KIM, KIIC, dan Zona luar kawasan).

Pada aksi unjuk rasa kali ini perwakilan pimpinan KBPP diterima oleh Sekretaris Daerah pada pukul 11.15 dan pertemuan dibuka untuk diskors untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at dan akan dimulai kembali pada pukul 13.00 WIB. Terlihat Ir. Muhammad Sidarta selaku Ketua DPD FSP LEM SPSI Propinsi Jawa Barat turut hadir dalam pengawalan aksi KBPP ini.[RSY] .

RAKERCAB 1 DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur


Sambutan Endang Hidayat, SH ketua DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur

Bertempat di Saung Dolken Sentul Bogor, Selasa dan Rabu 6 - 7 Semptember 2022, DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur mengadakan rapat kerja cabang yang pertama setelah pandemi dengan tema " Meningkatkan hubungan industrial yang berkualitas, cerdas dan bermartabat" adapun tujuan di adakan Rakercab adalah menjalankan amanat AD/ART FSP LEM SPSI serta mengevaluasi program kerja amanat hasil MUSCAB 2019 serta membuat program kerja lanjutan.

Acara yang di mulai pukul 13:00 dihadiri oleh 39 perwakilan pimpinan unit kerja sejakarta timur, ketua umum KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat, Sekertaris umum DPP FSP LEM SPSI Ir. Idrus, MM, DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Bung Yusup Suprapto beserta jajaranya serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Rawamangun Jakarta Timur Ibu VENINA dan rekan.

Peserta Rakercab 1

Dalam kesempatan pertamanya bung Irwansyah selaku ketua panitia Rakercab menyampaikan beberapa maksud dan tujuan diadakannya acara ini serta permintaan maaf bila mana ada kekurangan dalam pelaksaana kegiatan ini, sedangkan ketua DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur Bung Endang Hidayat, SH. Menyampaikan beberapa pencapaian keberhasilan yang telah tercapai dalam 3 tahun kepimpinan beliau.

Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Bung Yusup Suprapto menyoroti permasalah pengupahan yang terjadi pasca di berlakukanya UU Omnibuslaw, PP 36 tahun 2021 salah satunya adalah masih banyaknya perusahaaan yang masih belum melaksanakan kenaikan upah 2022 serta tantangan kedepan dengan berakhirnya masa jabatan gubernur  DKI Jakarta.

Terkait dengan perjuangan penolakan Omnibuslaw dan di berlakukanya kenaikan BBM oleh pemerintah yang sangat merugikan bagi rakyat khisusnya para pekerja,DPP FSP LEM SPSI yang diwakili oleh Bung Idrus selaku sekertaris umum menyampaikan langkah langkah organisasi. menurutnya ketua Arif Minardi tidak bisa hadir di karenakan sedang melakukan konsolidasi intens dengan berbagai aliansi untuk melakakukan demo besar penolakan Omnibuslaw dan kenaikan BBM.

Sesi terakhir di isi oleh narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan Ibu Veninna dalam kesempatannya beliau menyampaikan sosialisasi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan serta mekanismenya dalam mengakses klaim kemudian di akhiri sesi tanya jawab.





DPP KSPSI serukan galang aksi massa turun ke jalan, Tolak Kenaikan Harga BBM

Jumhur Hidayat Ketua Knfederasi KSPSI

F SP LEM SPSI, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Ir.Joko Widodo kembali menaikkan Harga BBM bersubsidi, artinya selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah 6 Kali BBM Naik untuk Rakyat Indonesia.

Kemaren, Sabtu siang 3/9/2022, Presiden Kembali umumkan kenaikan BBM. Akibat kebijakan ini, tak sedikit publik memberikan respon atas akan hal itu yang biasanya dengan kenaikan harga BBM tersebut makan akan di ikuti atau memberikan dampak negatif pada kenaikan harga-harga. 

Terkait akan Hal itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat dalam pernyataannya kepada Redaksi fsplemspsi.or.id menyerukan kepada semua Federasi dan Organisasi Struktural DPD,DPC dan PUK serikat Pekerja yang tergabung dalam KSPSI di seluruh Indonesia untuk mengkonsolidasi diri menggalang masa aksi dari pabrik-pabrik dan Industri lainnya agar bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa di semua Ibu Kota Propinsi.                                                                                                                                                                        Kaum Pekerja yan g ada di JABODETABEK unjuk rasa akan di pusatkan didepan Istana Negara guna mendesak Presiden Joko Widodo menurunkan Harga BBM, Mencabut UU OMNIBUS LAW, menghentikan pembahasan RKUHP, Menghentikan Proyek Ibu Kota Negara, Kereta Api Cepat dan semua Proyek infratuktur yang menghambur-hamburkan uang Rakyat yang tidak langsung berguna bagi Rakyat banyak" Ungkap Jumhur dalam pernyataanya kepad fsplemspsi.or.id Ahad 4/9/2022                                                                                                                                                                                           Konsolidasi ini juga agar dilakukan dengan Federasi-Federasi yang pernah tergabung dalam Aliansi Sejuta Buruh,Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS).                                                                                                                                Mengenai tanggal aksi agar disesuaikan dengan Kondisi diberbagai daerah masing-masing sementara yang di Istana Negara akan diberitahukan menyusul setelah diadakan kesepakatan dengan pimpinan aliansi dan Federasifederasi yang tergabung didalamnya.

Kita akan menjadikan bulan September-Oktober ini sebagai bulan-bulan perlawanan atas kebijakan penguasa yang menimbulkan penderitaan bagi buruh dan rakyat banyak. (Obn)                                                                                


34 Tim Futsal Siap Perebutkan Piala DPC Cup.



Rapat teklap persiapan DPC Cup

MEDIA LEM | KARAWANG - Setelah 2 tahun dihantam badai Covid-19, turnamen futsal DPC Cup FSP LEM SPSI Karawang 2022 kembali bergulir yang akan melibatkan 34 tim terbaik.

"Turnamen ini akan digelar setelah vakum sejak massa pandemi 2020. Turnamen  akan melibatkan 34 tim terbaik dari masing-masing PUK anggota DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang," kata Abas Purnama, SE, Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang kepada media ini, Jum'at (26/08/2022).

Dijelaskannya, pertandingan ini dibagi menjadi dua grup yaitu grup A ada 17 tim dan grup B ada 17 tim. Pertandingan akan berlangsung dalam satu hari, tanggal 27 Agustus 2022, akan dilaksanakan di lapangan futsal Wonderland Karawang.

"Pertandingan akan berlangsung satu hari, mulai babak penyisihan, semifinal dan final. Nanti semua perangkat dari DPC dan seluruh jajaran akan hadir," terang Abas Purnama. 

Masih kata dia, adapun juara umum tahun 2019 adalah dari PUK SP LEM SPSI PT GS Battery Karawang. 

"Untuk tahun ini, nanti kita akan tahu siapa yang akan menjadi juara umum. Apakah akan ada juara baru atau juara tahun 2019 tetap bertahan? Saya harapkan even kebersamaan ini tetap menjaga sportivitas dan kondusfitas," tegas Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang.

Sementara di tempat yang sama, Ketua PUK SP LEM SPSI PT GS Battery Karawang, Ekha Rosyid Kurniawan, SH, mengatakan even ini terakhir kali digelar tahun 2019. 

"Mudah-mudahan event ini akan berkelanjutan tiap tahunnya. Sebagai juara umum tahun 2019, PUK GS Battery masih tetap semangat dan mengirimkan tim yang terbaik untuk mempertahankan juaranya. Kami juga akan tetap menjunjung tinggi sportivitas," ujar Ekha Rosyid.[AR/ERK]

Massa Buruh Demo di Depan Gedung DPR RI, Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja

 


F SP LEM SPSI, Massa aksi unjuk rasa mengepung  Gedung DPR/MPR RI untuk menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, di Senayan Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022).

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan, aksi tersebut bertajuk "Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja". 

"Aliansi ini diikuti lebih dari 40 organisasi buruh mulai dari konfederasi, federasi, serikat pekerja, ojek online. Kami berharap ini jadi momen persatuan seluruh buruh," ujar Arif dalam keterangan pressnya.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan, kata Arif, karena pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan DPR tidak menghiraukan berbagai aksi dan dialog baik sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. 

"Hal tersebut justru direspons dengan mengesahkan revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)," ujar Arif.

Karenanya bisa dikatakan, bahwa Pemerintah bersama DPR telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam pembentukan UU tersebut, lanjut Arif

"Sehingga UU PPP bisa menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Konstitusional dan berlaku di Indonesia. 

Arif juga mengungkapkan tanda-tanda pemerintah bersama DPR akan tetap melanjutkan cara-cara akrobatik terlihat pada proses revisi UU PPP yang prosesnya sangat cepat. 

"Maka simak putusan MK tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja, akan terlihat bahwa tidak mungkin UU ini menjadi Konstitusional, bahkan setelah revisi UU PPP disahkan kecuali diulang dari awal sejak mulai perencanaan dan penyusunannya," tegasnya.

Saat massa aksi unjuk rasa dari elemen buruh masih berlangsung. Sejumlah perwakilan buruh melakukan orasi politik untuk menuntut pencabutan UU Omnibus law Klaster Ketenagakerjaan. Terlihat juga massa aksi membawa spanduk dan poster. (Obn) 


Massa Buruh Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja ,DPR RI Tak ada ruang dialog sebelum di cabut


F SP LEM SPSI, 
Massa yang terus berdatangan dari berbagai elemen buruh, mulai dari organisasi buruh, konfederasi, federasi, serikat pekerja tingkat perusahaan. Mereka terlihat memadati depan Gedung DPR/MPR RI di Senayan Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022).

Massa yang terus berdatangan dari berbagai elemen buruh, mulai dari organisasi buruh, konfederasi, federasi, serikat pekerja tingkat perusahaan. Mereka terlihat memadati depan Gedung DPR/MPR RI di Senayan Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022).

Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan yang terlihat dalam spanduk dan poster yang mereka bawa. Aksi bertajuk "Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja" ini menilai aturan tersebut hanya merugikan kelompok buruh.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arif Minardi mengatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah bermasalah sejak awal pembentukannya, sehingga ada reaksi dan gelombang massa aksi yang timbul dari banyak komponen masyarakat.

"UU Omnibus Law Cipta Kerja ini melanggar Pasal 5 huruf (g) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mengabaikan asas keterbukaan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan," kata Arif.

Sehingga para buruh, tidak dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan draft/naskah maupun saat pembahasan di DPR, lanjut nya. 

"Bukan hanya itu, UU Omnibus Law Cipta Kerja juga telah mengabaikan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena mulai dari perencanaan dan penyusunannya tidak melibatkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit," paparnya.

Sehingga elemen buruh menyimpulkan pembentukan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak terjadi proses komunikasi, konsultasi, musyawarah secara tuntas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (19) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Arif Minardi yang berorasi di atas mobil komando, dengan pengeras suara menyerukan tuntutan agar UU Omnibus Law Cipta Kerja dicabut. Seruan tuntutan pencabutan UU tersebut dinilai hanya merugikan kelompok buruh.

"Mari bergandengan tangan kawan semua. Hari ini kita melawan agar omnibus law dicabut. Hidup buruh," pekik Arif.

"Hidup buruh," balas para buruh serempak.

"Kami akan tetap bertahan sampai UU Cipta Kerja dicabut," ujar Arif.

Selain itu, mereka juga telah berkomitmen untuk tidak membuka ruang kompromi dengan DPR pada hari ini. Sebab mereka telah bersepakat menuntut agar UU Omnibus Law dicabut khususnya pasal-pasal yang tidak berpihak pada buruh. (Obn) 

Agility FSP LEM SPSI DKI Jakarta

Peserta Upgrading Class


FSP LEM SPSI, DKI Jakarta -  Bidang Pendidikan DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta menyelenggarakan pendidikan perangkat organisasinya ditingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSP LEM SPSI Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur. 

Agenda pendidikan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas serta kompetensi dari masing-masing perangkat organisasi guna menghadapi perubahan iklim dunia ketenagakerjaan yang semakin hari semakin kompleks dengan berbagai permasalahannya.

Mengusung tema besar yaitu "Agility A Way To Survive" adalah sebuah konsep kelincahan dalam mengelola organisasi dimana dibutuhkan teknis berjalannya organisasi secara cepat tepat dan fleksibel agar capaian visi misi organisasi dapat terealisasikan dan dirasakan oleh anggota serta keluarga nya.


Bidang Pendidikan DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta menggandeng kerjasama dengan Lembaga Pendidikan AFWI (Agile Work Force Indonesia) salah satu lembaga yang fokus dalam pengembangan sumber daya manusia dan manajemen manusia dalam peningkatan kompetensi pelaku maupun aktifis organisasi.


Bung Andi Nuryahya selaku kepala bidang pendidikan menyampaikan harapannya pada kegiatan ini dapat terus berlangsung karena dampak positif yang dirasakan sangatlah terasa langsung oleh peserta.

Kegiatan ini berlangsung dibagi dalam tiga sesi pada tanggal dan tempat yang berbeda. Sesi pertama dibuka pada tanggal 27 Juni 2022 yang bertempat di Ruang Training Center DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur, 11 Juli 2022 bertempat di Training Center DPC FSP LEM SPSI Jakarta Utara kemudian pada kegiatan besarnya di lakukan di Accram Hotel Cipayung, 1 - 2 Agustus 2022 yang diikuti pula oleh undangan terpilih.

"Organisasi FSP LEM SPSI DKI Jakarta menjadi organisasi yang fokus pada Advokasi serta Edukasi" disampaikan oleh Bung Yusup Suprapto selaku ketua sebelum menutup acara tersebut dengan foto bersama dan deklarasi persiapan aksi aliansi sejuta buruh tolak omnibuslaw.(Ndi)

TOLAK GUGATAN APINDO BURUH JAWA BARAT DATANGI PENGADILAN PTTUN BANDUNG JAWA BARAT

Masa Aksi Sampaikan Aspirasi kepada Majelis hakim di depan Gedung PTTUN Bandung tolak gugatan Apindo terkait Upah buruh 2022 di atas satu tahun

F SP LEM SPSI, Setelah DKI Jakarta UMP yang di sidangkan kemaren dan dimenangkan oleh Apindo oleh Majelis Hakim, Kini Nasip Buruh Jawa Barat juga sama untuk upah di atas 1 Tahun sedang dalam proses persidangkan karena Apindo menggugat Surat Putusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pekerja Jawa Barat yang tergabung dalam 4 Federasi yaitu F SP LEM SPSI , RTMM, SP KEP dan TSK di bawah naungan KSPSI Jawa Barat dengan jumlah 2500 Masa Aksi melakukan Aksi Unjuk Rasa di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ( PTTUN) Bandung pada Hari Selasa, 03 Agustus 2022. 

Mereka melakukan Long Much dari depan Gedung sate menuju kantor PTTUN Bandung Menuntut kepada Hakim untuk Menolak Gugatan Apindo tentang SK UMK Terkait Upah diatas satu tahun yang besarannya 3,27-5% yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan no perkara 35/G/2022/PTUN.BDG

"Tujuan Aksi hari ini menyampaikan pernyataan sikap kecewa karena yang kemaren UMK Tahun 2022 usulan Pekerja tidak di akomodir/Kalah. yang kedua untuk saat ini Majelis Hakim menolak gugatan sepenuhnya yang dilakukan oleh Apindo terhadap Gubernur dan KSPSI sebagai interfensi, " Kata Korlap Aksi Hadi Maryono saat di hubungi oleh awak media.

20 Orang Perwakilan Buruh di terima oleh bagian panitera dan Humas, mereka memberikan masukan-masukan dan meberikan Bukti bahwa  banyak Perusahaan di Jawa Barat sudah melakukan perundingan sesuai dengan SK Gubernur Jawa Barat.

Putusan sidang Akan dibacakan pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 13.00 Wib melalui e-court.

Jika PTUN mengabulkan Gugatan Apindo, Buruh akan melakukan Aksi lebih besar di Dearahnya masing-masing ujar Roy Jinto Ketua DPD KSPSI Jawa barat.

Setelah melakukan penyampaian terkait pertemuan dengan Hakim oleh Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Masa Aksi membubarkan diri dan kembali ke daerahnya masing-masing. (drs)



AKSI SEJUTA BURUH MAKIN LUAS GAUNGNYA


 Gaung Aksi Sejuta Buruh makin luas sampai kedaerah-daerah seperti sumatera utara, Bekasi dan kota makasar, di pastikan akan digelar 10 Agustus 2022 , daerah disinergikan dengan pusat. dengan satu Tujuan Cabut Omnibus law Klaster Ketenagakerjaan.

#cabutomnibuslawKlasterKetenagakerjaan #tolakupahmurah #KSPSI_MJH

Pemprov DKI Akan Ajukan Banding Putusan PTUN Soal UMP Jakarta 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menemui buruh di Jalan Merdeka Barat atau di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 18 November 2021. Sekitar 5000 orang buruh memadati depan kantor Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat siang ini. Mereka turun ke jalan untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022

F SP LEM SPSI, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap alasan mengajukan banding atas keputusan PTUN membatalkannya upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 Rp 4,6 juta.  Anies mengatakan pemerintah DKI ingin menciptakan stabilitas, rasa damai, tenang, dan keadilan di masyarakat. 

"Kami berharap majelis hakim berkenan untuk mempertimbangkan semua faktor itu supaya di Jakarta perekonomiannya tumbuhnya berkualitas," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 1 Agustus 2022. 

Sebelumnya, majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI agar UMP DKI 2022 senilai Rp 4,6 juta dibatalkan. Pemerintah DKI memutuskan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta atas putusan tersebut pada 27 Juli 2022. 

Anies menuturkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berarti terjadi pertumbuhan yang setara. Dengan kata lain terjadi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Jakarta. 

"Kalau pembagian hasil pertumbuhan setara, di situlah pembangunan yang berkualitas," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Dia menyebut masih menunggu keputusan majelis hakim PTTUN soal upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022. Dia tak mau berandai-andai soal keputusan akhir nanti. 

"Kami yakin bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan secara serius tentang terciptanya rasa keadilan di kota ini," ucap Anies Baswedan.(obn)

Apindo Hormati Upaya Banding Anies Baswedan Atas Putusan PTUN Soal UMP DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menemui buruh di Jalan Merdeka Barat atau di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 18 November 2021. Sekitar 5000 orang buruh memadati depan kantor Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat siang ini. Mereka turun ke jalan untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022


F SP LEM SPSI, Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman menanggapi upaya banding yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas utusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan UMP DKI.

"Karena banding itu adalah hak seluruh warga negara Indonesia termasuk di dalamnya pengusaha, pekerja, termasuk Pak Gubernur dan pemerintah sekalipun berhak untuk upaya banding," ujar dia saat dihubungi pada Ahad, 31 Juli 2022.

Nurjaman menjelaskan sejak awal Apindo DKI juga memang sudah mengajak seluruh kompenen yang aktif di Jakarta yang termasuk di dalamnya adalah pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha, untuk bersama-sama menyikapi atas putusan PTUN.

Selain itu, sebelum putusan PTUN keluar, Apindo juga  sudah berkomitmen akan melaksanakan atau menerima apapun putusannya, artinya akan taat pada putusan pengadilan.

Secara umum, Nurjaman melanjutkan, melalui gugatan tersebut, Apindo hanya ingin mencari kepastian hukum atas sistem pengupahan. Karena, dia menilai, sistem pengupahan di Indonesia telah diatur melalui UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan turunannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

"Itu adalah rujukan terkait dengan pengupahan termasuk di dalamnya upah minimun kabupaten atau kota, provinsi sampai dengan segala upah," kata dia.

Namun, Nurjaman berujar, yang perlu diingat adalah UMP bukan satu-satunya dan bukan yang terakhir atau final tentang pengupahan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 itu. Karena ada juga sistem upah-upah lainnya, dan itu yang Apindo sikapi.

"Oleh karena itu kami melakukam gugatan tersebut atas Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Kepgub 1395. Alhamdulillah kami melakukan gugatan tersebut, dan telah dikabullan," tutur Nurjaman. 

PTUN Kabulkan Gugatan Pengusaha soal UMP DKI 2022 Rp 4,6 Juta


Sebelumnya Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan pengusaha agar kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta dibatalkan. Keputusan itu ditetapkan hari ini, Selasa, 12 Juli 2022. "Mengabulkan gugatan penggugat dalam pokok sengketa untuk seluruhnya," demikian bunyi amar putusan dikutip dari situs resmi PTUN Jakarta.

Gugatan ini diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta pada Kamis, 13 Januari 2022. Mereka menggugat agar keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kenaikan UMP 2022 senilai Rp 4.641.854 dibatalkan.

Kenaikan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021. Hakim lantas memutuskan Kepgub 1517/2021 dibatalkan.

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP 2022. Keputusan baru ini harus mengacu pada Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/ Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845. "Mewajibkan kepada tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru."

Sebelumnya, Anies menetapkan UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen alias Rp 37.749 dari Rp 4.416.186 menjadi Rp 4.453.935. Dasar hukumnya termaktub dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1395 Tahun 2021 yang diteken pada 19 November 2021

Angka ini kemudian direvisi demi asas keadilan. Anies menaikkan UMP DKI 5,11 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp 4.641.854. Keputusan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuai protes para pengusaha hingga akhirnya dibawa ke persidangan.

Anies Baswedan Ajukan Banding Putusan PTUN 


Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan besaran UMP DKI Rp 4,6 juta berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021. Melalui upaya banding ini, diharapkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan.

Karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan kesejahteraan hidup pekerja,” ujar dia lewat ketereangan tertulis Rabu, 27 Juli 2022.

Pemprov DKI juga mengapresiasi keputusan majelis hakim atas putusan yang telah ditetapkan. Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.

Namun, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi. Sehingga Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.(obn)

SAMBUT AKSI SEJUTA BURUH DPR/MPR RI, BAPOR LEM GELAR PASUKAN

BAPOR LEM DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang Gelar Konsolidasi Akbar jelang Aksi Sejuta Buruh DPR/MPR RI
 

F SP LEM SPSI, Tahun baru hijriyah atau Tahun baru Islam merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah islam yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Makah ke Madinah tahun 622 Masehi.

Bertepatan dengan peringatan Tahun baru Islam 1444 H DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang mengadakan Koordinasi BAPOR LEM DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang dimana setiap tahun selalu ada Jambore, hanya saja sudah 2 tahun ini  kepotong Pandemi 2020-2022. Jadi ini refresh awal

"Sekarang sudah melandai, oleh karena itu sekarang diadakan konsolidasi awal setelah dua tahun vakum," Kata Pangkornas BAPOR LEM Ir. Muhammad Sidarta saat di hubungi awak media. Sabtu 30/07/2022

sambut Aksi Aliansi sejuta buruh, BAPOR LEM Jawa Barat gelar pasukan sekaligus memperingati tahun baru Islam 1444 H. Konsolidasi BAPOR LEM yang di adakan oleh DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang bertempat di RM Indo Alam Asri Jl. Interchange Karawang Barat, Konsolidasi akbar dimulai dengan apel kesiapan yang di pimpin langsung oleh Pangkornas BAPOR LEM F SP LEM SPSI Ir. M. Sidarta sekitar pukul 08:00 dan di ikuti ratusan BAPOR LEM Kab Karawang.

Hadir dalam konsolidasi Akbar Pangkarda Jawa Barat BAPOR LEM Bung Hadi Maryono, WK Pangkorda Sugeng w serta Para Komandan BAPOR LEM tingkat DPC di bawah komando Pangkorcab Bung Tabroni.

selain Para Komandan BAPOR LEM Perangkat DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang sebagai pemangku Hajat juga hadir bersama perangkat lainnya, semua yang ada di DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang.

Dalam Sambutannya Abas Purnama SE selaku Ketua DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang mengatakan Hari ini tanggal 1 Muharom 1444 H, tahun Baru umat Islam kita jadikan titik awal untuk berhijrah menuju masa depan yang lebih cerah, hari ini kita berjuang untuk kesejahteraan kaum buruh.

"Kita akan melaksanakan dua agenda besar untuk anggota DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang salah satunya pengawalan putusan Upah putusan PTUN karena Upah yang kemaren dimasa upah 1 tahun di gudat oleh Apindo kita akan ikut aktif di Jawa Barat untuk menolak gugatan Apindo tentang upah diatas 1 tahun" Sebutnya.

"Yang kedua Kita akan melaksanakan aksi sejuta buruh yang akan dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2022, jadi kita minta semua untuk bisa mensukseskan Aksi sejuta Buruh," Pungkasnya dari sambutannya.

Acara di lanjutkan dengan pengutan kesolidan Barisan Pelopor BAPOR LEM Pengawal Organisasi yang selama masa Pademi tidak ada kegiatan dan perlu refres untuk pejuang kesejahteraan. (slh) 





Pemprov DKI Jakarta Segera Tentukan Sikap soal Kepastian UMP DKI 2022



F SP LEM SPSI, Pemprov DKI Jakarta tak kunjung memberikan sikap terkait putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) Jakarta soal UMP DKI 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji pihaknya bakal memberikan kepastian hukum sebelum batas akhir pengajuan banding.

"UMP kan tanggal 29, ya tunggu saja. Sebelum waktunya habis diumumkan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Saat ditanya apakah cenderung banding, Riza enggan membocorkan sikap yang akan diambil Pemprov ke depannya. Dia hanya meminta agar seluruh pihak menunggu sampai waktu yang ditentukan.

"Akan diumumkan. Ya nggak boleh dibocorin," ujarnya.
Riza menyampaikan, Keputusan untuk mengajukan banding atau menerima putusan PTUN sedang menjadi pembahasan saat ini.

" Itu keputusan kami pelajari, kami kaji. Apakah Kami (mengajukan) banding atau kami cukup kan sampai di situ , sedang kami pelajari." Ucap politisi Gerindra itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kabiro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan pihaknya bakal memberikan keputusan melalui keterangan resmi.

kami sedang kaji secara mendalam dan menyusun langkah-langkah yang harus ditempuh pasca putusan PTUN tersebut, tetap harus dengan perhitungan yang masak agar tidak merugikan semua pihak.(obn)


ANIES AJUKAN BANDING PUTUSAN PTUN SOAL UMP DKI TAHUN 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.

F SP LEM SPSI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Anies Baswedan No. 1517 Tahun 2021 terkait kenaikan UMP DKI tahun 2022

"Dengan upaya banding ini, Pemprov DKI berharap jika nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan," kata Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah dalam siaran resminya, Rabu (27/6/2022). 

Yayan memaparkan bahwa, Pemprov DKI mengapresiasi keputusan majelis hakim atas putusan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.

Namun, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan PTUN tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi. 

Dengan demikian, maka Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.

"Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub No.1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan. Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan mesejahteraan hidup pekerja,” pungkasnya. 

Melalui banding ini pemprov DKI Jakarta berharap Nilai UMP dalam keputusan Gubernur NO 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan.
UMP DKI Jakarta batal naik menjadi Rp4,6 juta karena Pemprov DKI Jakarta kalah dalam sengketa di PTUN Jakarta. Gugatan terkait UMP DKI 2022 diajukan oleh Apindo DKI Jakarta. (Obn)

Putusan PTUN Jakarta, Anies Baswedan Dihukum Turunkan UMP DKI Jakarta 2022 dari 4,6 Juta jadi 4,5 Juta



F SP LEM SPSI,Batalanya kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen itu setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

“Terkait dengan gugatan di PTUN, hari ini diputuskan gugatan diterima, dikabulkan,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman, Selasa (12/7/2022).

Dengan demikian, PTUN Jakarta menyatakan batal dan mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.

PTUN juga mewajibkan Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP 2022 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor I/Depeprov/XI/2021, sebesar Rp4.573.845.

Nurjaman mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu tindak lanjut Anies selaku tergugat, apakah akan menerima atau mengajukan banding.

“Kami lagi menunggu tergugat, apakah tergugat mau menerima atau banding,” terangnya.

Gugatan Apindo DKI Jakarta dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

Sebelumnya, Anies merevisi naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan. Revisi itu memicu polemik, khususnya dari Apindo.

Apindo menilai penetapan upah dilakukan Gubernur Anies di luar batas waktu sesuai ketentuan yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan(obn)

Konsep "Agility" Dalam Mengembangkan Organisasi

Upgrading Class : Peningkatan Kapasitas & Kompetansi Perangkat Organisasi (P2K2O)

FSP LEM SPSI - Jakarta kembali mengadakan  "Upgrading Class" atau Pendidikan Peningkatan Kapasitas & Kompetensi Perangkat Organisasi (P2K2O) yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan AWFI (Agile Work Force Indonesia) pada Senin, 27 Juni 2022 yang dilaksanakan di Training Center DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur.

Upgrading Class ini merupakan program pencerdasan kader FSP LEM SPSI DKI Jakarta terutama bagi pengurus organisasi dimana tantangan zaman serta perubahan-perubahan regulasi di dunia ketenagakerjaan yang cukup masif belakangan ini perlu di antisipasi dengan respon yang cepat dan tepat.

Mengusung tema "Agility, Way For Survive" atau diartikan sebagai konsep kelincahan untuk bertahan dengan fleksibilitas serta adaptasi yang cepat menjadi sebuah konsep berorganisasi yang baru di organisasi Serikat Pekerja FSP LEM SPSI Jakarta, dimana konsep organisasi yang selama ini berjalan secara "birokrasi monoton" menjadi pakem yang kuat didalam mengelola organisasi tradisional yang masih di gunakan.

Hadir sebagai pemateri Bung Dedi Hartono, S.Sos MM memperkenalkan konsep Agility kepada peserta pendidikan yang dihadiri oleh pengurus-pengurus DPC FSP LEM SPSI Jakarta Utara, Barat dan Timur serta pengurus DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta disambung pemateri selanjutnya oleh Ibu Rr Dwi Handayani, Amd yang lebih detail tentang realisasi dilapangan mengenai konsep Agile yang sudah berjalan dibeberapa organisasi besar baik di Indonesia maupun di Dunia.

Bung Andi Nuryahya selaku Bidang Pendidikan pelaksana kegiatan tersebut menyampaikan beberapa target capaian yang diharapkan dapat membuka wawasan para pengurus guna berinteraksi organisasi yang efektif dan juga membangun secara bersama-sama secara komprehensif.(ndi)

Aliansi Buruh DKI unjuk rasa dan doa bersama di depan PTUN Jakarta


Aksi unjuk rasa buruh di depan PTUN Jakarta

Media Lem Rabu 22/6/2022, Aliansi Buruh DKI Jakarta mengelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam aksinya mereka memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT  agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

  1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 yang di keluarkan oleh tergugat adalah sah. 

Aksi unjuk rasa ini juga di hadiri oleh Majelis Penderitaan Rakyat yang dipimpin oleh babeh Aldo dan di hadiri juga oleh Ustadz Syahroni Fasla selaku pengisi acara dengan doa bersama dengan tema "Mengetuk Pintu Langit"

Foto bersama Ustadz Syahroni Fasla


Setelah beberapa saat melakukan unjuk rasa dan doa bersama akhirnya sepuluh orang dari perwakilan buruh di terima oleh Hakim Kusman beliau saat ini menjabat sebagai wakil ketua / hakim pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam kesempatannya ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Bung Yusup Suprapto menyampaikan apa yang menjadi dasar jeritan hati kawan kawan buruh di DKI Jakarta

Pertama persoalan sudah berlarut larut sekarang sudah masuk di akhir Juni tetapi kenaikan gaji tetap saja para pengusaha menahan dengan alasan bahwa ini sedang berproses di PTUN ini yang menjadi kendala kita, itu sudah kita sampaikan ujarnya.
Harapanya majelis hakim bisa menyelesaikan semua proses proses persidangan hingga sampai nanti putusan yang ke dua juga menyampaikan bahwasanya dalam memutuskan itu juga harus melihat sudut sudut pandang terhadap nilai nilai keadilan dimana yang terjadi gubernur Anis Baswedan dengan Kepgubnya no 1517 itu adalah bagian daripada merevisi keputusan kepgub sebelumnya 1395 yang di rasakan kurang adil harapanya semua stekholder yang ada di DKI Jakarta termasuk PTUN pun melihat itu, ungkap Suprapto.


Perwakilan Buruh di terima oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
 

Sedangkan menurut Wakil ketua Pengadilan Tata Usaha Negara,Hakim Kusman menyatakan bahwasanya terkait di segerakanya proses penyelesaian perkara ini yang kedua unsur keadilan hal yang wajar itu memang tuntutan para pihak dan pengadilan tata usaha negara sebagai unsur pelaksana kekuasaan kehakiman sudah ada aturanya bahwa putusan di tingkat pertama itu tidak boleh lebih dari lima bulan itu sudah ada aturanya di banding tidak boleh lebih dari tiga bulan cuman case itukan bisa berbeda beda kalau lewat lima bulan kenapa pelaksananya juga ada jawabanya sebab yang itu pasti sudah menjadi kewajiban pengadilan kalau bisa dua, tiga hari atau satu minggu putus tapi ternyata aturan itu ada ujarnya.

Setelah perwakilan buruh keluar dari gedung Pengadilan Tata Usaha Negara dan menyampaikan hasil pertemuanya di dalam para buruh membubarkan diri dan akan kembali pada rabu depan tanggal 29 Juni untuk melakukan pengawalan sidang berikutnya dengan agenda sidang yaitu kesimpulan.





 

Doa Kemenangan & Keselamatan Buruh Jakarta.

 


Akan digelarnya sidang #ApindogugatAnies di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta Rabu, 22 Juni 2022 dengan agenda sidang mendengarkan saksi fakta dari buruh yang memang secara jadwal sudah dipersiapkan.

Gugatan Apindo terhadap Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1517 Tahun 2021 tentang UMP (Upah Minimum Provinsi) Tahun 2022 yang direvisi menjadi 5,1% berefek polemik dikalangan Apindo walaupun sebelum penetapan tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah berdiskusi dengan pengusaha dan menjabarkan secara komprehensif kondisi Ibukota, dalam hal itu juga disampaikan ketika masa pandemi serta potret lima tahun terakhir peningkatan upah buruh dari tahun ke tahun.

Doa bersama menjelang sidang Gugatan PTUN UMP DKI Jakarta


FSP LEM SPSI kembali menggelar aksi yang rencana akan dilaksanakan pada Rabu, 22 Juni 2022 di depan Gedung PTUN dengan mengambil konsep doa bersama, "ya semacam doa bersama...doa untuk keselamatan para pengambil keputusan (para hakim) agar tidak ada keraguan dalam putusannya dan menjadi hakim yang adil hingga dijauhkan dari segala macam fitnah dunia..." M.Toha (Pengurus DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta yang kami wawancara disekretariat LEM Jakarta Warudoyong 183 Jatinegara Cakung.



Doa bersama mengetuk pintu langit yang rencana akan dihadiri beberapa anggota serta Pengurus Unit Kerja (PUK) Se_DKI Jakarta, yang dimana pada kegiatan tersebut juga telah terkoordinasi dengan pihak keamanan setempat dan telah menyampaikan pemberitahuannya ke Polda Metro Jaya.(ndi)

Pakar Ekonomi Faisal Basri, Bongkar Buruknya Sistem Pengupahan Ciptakerja Di Sidang PTUN Jakarta

Faizal Basri Pakar Ekonomi hadiri sidang Gugatan Apindo UMP 2022 di PN Jakarta Timur


Jakarta, 15 Juni 2022 sidang Gugatan Apindo terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1517 tanggal 16 Desember 2021 tentang revisi Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang terus bergulir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berlokasi di Jakarta Timur menarik banyak perhatian media massa dimana pada hari ini Rabu, 15 Juni 2022 tepatnya pada pukul 14.00 tim tergugat intervensi dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik & Mesin Provinsi DKI Jakarta (FSP LEM SPSI DKI JKT) menghadirkan Tokoh Nasional sekaligus pakar ekonomi Bapak Faisal Basri lulusan Vanderbilt University, USA dan tercatat pula sebagai alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai saksi ahli bidang ekonomi.

Bung Faisal Basri memaparkan kondisi perekonomian secara makro juga mikro ditengah sidang tersebut, hingga seolah-olah menjadi ruang kuliah umum yang penjabarannya dapat diterima oleh semua pihak. 



Peningkatan upah dalam sebuah negara atau kota adalah cerminan pertumbuhan ekonominya yang secara konsep tidak bisa terpisahkan, upah buruh di Jakarta adalah merupakan cerminan pertumbuhan Indonesia secara makro yang menjadi tolak ukur ekonomi, bila kenaikan upah dalam sebuah kota atau wilayah di "versus"kan dengan inflasi nasional itu gendeng yang mulia ujar Bung Faisal Basri ditengah sidang.



Faisal Basri yang merupakan tokoh yang menerima penghargaan sebagai Pejuang Anti Korupsi 2003, juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional pada Tahun 2011, selain itu Bung Faisal Basri merupakan tokoh rujukan diskusi masalah perekonomian secara Nasional yang secara kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi.


Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Bung Yusup Suprapto menyampaikan beberapa pesan kepada teman-teman Serikat Pekerja Aliansi yang tergabung dalam tim intervensi untuk bersungguh-sungguh dalam menjaga dan memperjuangkan kesejahteraan para buruh yang terutama di DKI Jakarta sebagai bentuk penolakan kita terhadap regulasi yang merugikan buruh serta memperburuk masa depan anak bangsa kedepannya. (ndi)

Diskusi Perjanjian Kerja Bersama menyikapi Kondisi Perburuhan di Astra Otoparts, Tbk. dalam Furum SP AOP

Pembukaan Acara Diskusi PKB dalam Forum Serikat Pekerja Astra Otoparts

Media LEM, Bogor , 13/06/2022
- Forum Serikat Pekerja Astra Otopart menyelenggarakan diskusi terkait dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam kondisi perburuhan dilingkup Perusahaan yang tergabung dalam naungan Astra Otoparts, Tbk yang diselenggarakan di 5G Resort Cijeruk, Bogor, Jawa Barat dengan melibatkan Pimpinan Serikat Pekerja yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Astra Otoparts yang berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek dan peserta yang hadir mencapai 60 orang dengan menghadirkan beberapa pemateri dari Internal Forum Astra Otoparts dan juga menghadirkan Bung Miftahudin dari Kadin Apindo yang dipandu oleh Bung Dadan M.H. dari PUK Pako Group untuk memaparkan terkait konsep Undang-undang Cipta Kerja yang menjadi ancaman atas eksistensinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menjadi acuan kesepakatan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara Karyawan dan Pengusaha.

Acara dimulai dan dibuka pada Senin, 13 Juni 2022 Pukul 14.00 WIB. dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya danMars Astra, dilanjutkan dengan laporan ketua panitia Bung Edi Prabowo dan sambutan dari Sekrjen Forum SP AOP Bung Agus Joko S. Amd., S.H. serta dilanjutkan dengan materi diskusi dengan Narasumber Bung Suparno, S.H. dari FSPMI, dan Bung Ahmad Jazulidari, ST., MM. dari FSP LEM SPSI dan dipandu oleh moderator Bung Roni dari PUK Akebono dan Bung Dian Hermansyah, SH. dari PUK MTM. Materi selanjutnya dari Para senior Forum SP AOP Bung Jonet dari Aisin Indonesia bersama Bung Tohani dari PUK Kayaba, dipandu oleh moderator Bung Suswiyanto, SH dari PUK FNI dan Ekha Rosyid Kurniawan, SH. dari PUK GS Battery. 

Perserta dari PUK EXCO Forum Serikat Pekerja Astra Otoparts di 5G Resort Cijeruk, Bogor.

Sampai dengan hari Selasa 14 Juni 2022 diskusi masih berlanjut untuk menyikapi regulasi perburuhan yang tidak pro Buruh dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja yang dikhawatirkan akan mendegradasi kesejahteraan Buruh pada umumnya dan khususnya di Perusahaan Astra Otoparts, Tbk yang didalamnya ada Serikat Pekerja yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam pertemuan tersebut ada beberapa poin yang menjadi kesimpulan yang akan direkomendasikan oleh Forum Serikat Pekerja Astra Otoprts diantaranya :

1. Forum menyarankan kesemua Affco untuk mengadakan pendidikan serikat pekerja keanggotanya minimal 1x dalam periode kepengurusan, dan diinfokan ke pengurus Forum SP AOP.

2. Mendorong mendiskusikan dan mengawal anggotanya untuk bisa menjadi PKWTT.

3. Menjalankan Normatif yang sudah tertera / disepakati di PKB yang selama pandemi tidak menjalankan ( Contoh : Family Day, MCU, dll secara offline ditahun 2022.

4. Melakukan kunjungan ke tiap EXCO SP AOP untuk konsolidasi ataupun genba masalah terkait normatif yang tidak dijalankan atau hot issue.

5. Membuat / mendeklarasikan bahwa Forum SP AOP menolak perubahan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) lebih buruk dari yang sudah ada.

Sampai berita ini direleased agenda masih berlanjut dan rancananya selesai di siang hari dan seluruh PUK anggota dan Executif Commite (EXCO) Forum Serikat Pekerja Astra Otoparts kembali keperusahaan masing masing untuk melakukan konsolidasi bersama anggotanya.(RSY).

LEM TV

Terbaru


Labels

Blog Archive