ALIANSI BURUH SUMEDANG SOWAN KE KANTOR DPRD

Sumedang - Rabu, 29 Januari 2020
Serikat Pekerja yang tergabung dalam ABSM ( ALIANSI BURUH SUMEDANG MENGGUGAT ), Yang terdiri dari beberapa Federasi SP/SB se-Kab Sumedang diantaranya FSP LEM SPSI melakukan audiensi ke kantor DPRD Kab Sumedang yang diterima oleh Ketua KOMISI III DPRD Kab Sumedang beserta KADISNAKER Kabupaten Sumedang, menuntut agar DPRD Kab Sumedang mengeluarkan surat Rekomendasi Penolakan RUU CIPTA LAPANGAN KERJA  CLUSTER KETENAGAKERJAAN OMNIBUSLAW.

Yang  diantaranya Sebagai berikut :
- Ketentuan upah minimum
- Outsourcing yang diperluas
- Pesangon dikurangi
- PHK Menjadi mudah dan jam kerja menjadi fleksibel.
 Hasil dari pertemuan, Anggota KOMISI III akan membahas sspirasi dari ABSM dalam rapat luar biasa nanti malam.

Koordinator ABSM menyampaikan agar dalam Rapat luar biasa DPRD Kab Sumedang nanti malam bisa mengeluarkan surat Rekomendasi penyampaian aspirasi rakyat Buruh se-Kab Sumedang.
ARS

Read More

KONSOLIDASI AKBAR DPC FSP LEM SPSI KABUPATEN KARAWANG

FSP LEM SPSI - Karawang 28 Januari 2020, DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang mengadakan kegiatan konsolidasi akbar yang bertempat di Indo Alam Sari Karawang.

Kegiatan ini dihadiri oleh 135 peserta dari PUK se-Kabupaten karawang dan Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat yang bertema MENOLAK RUU CIPTA LAPANGAN KERJA ( OMNIBUSLAW ).
Adapaun narasumber di isi oleh Ketua DPP FSP LEM SPSI Ir. Arif minardi dan Indra munaswar selaku pakar perburuhan.

Read More

Perjuangan karyawan PT. GLOBAL BINTANG TIMUR EKSPRES

Jakarta 17 Januari 2020
Fsplemspsi,Serikat pekerja logam elektronik dan mesin Serikat pekerja seluruh Indonesia ( SP LEM SPSI) PT. GLOBAL BINTANG TIMUR Ekspres yg bergerak dibidang ekspidisi melakukan  koordinasi dengan seluruh anggotanya di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSP LEM SPSI Yang beralamat di jln Rawa Kuning No. 32 Rt. O2 Re. 06 Polo Gebang Jakarta Timur.

Hadir dalam konsolidasi tersebut seluruh anggota sp lem SPSI yang berjumlah 121 orang. Agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut menurut ketua PUK ( pimpinan unit Kerja) Hanif adalah terkait pasca adanya perubahan status hubungan kerja dari Pket menjadi Pkwtt. Dari 121 anggota semula adalah tidak jelas hubungan kerjanya, apakah pkwt atau Pkwtt. Menurut perusahaan status ke 121 orang pekerja tersebut adalah pkwt karena mereka baru bekerja 1 s/d 3 tahun, sedangkan  menurut Serikat pekerja status hubungan kerja 121 orang tersebut adalah Pkwtt sehingga menuntut agar pengusaha membuat surat keputusan penetapan pkwt menjadi Pkwtt.

Perselisihan pun diselesaikan melalui Mediasi oleh Dinas Tenaga kerja DKi Jakarta. Pada mediasi pertama Mediator menyarankan agar dimaksimalkan bipartit lagi, kedua belah pihak sepakat untuk kembali bipartit. Ada kali perundingan bipartit yg dilakukan setelah adanya saran dari Mediator tersebut, tepatnya pada hari Kamis, 14 Januari 2020 sebagai upaya bipartit terahir, Pihak perusahaan dihadiri langsung oleh Direksi, GM HRD, dan GM Operasional, sedang dari pihak pekerja selain dari puk juga dihadiri oleh Bidang Advokasi DPC FSP LEM SPSI Arifin, SH., dan Bidang Kesejahteraan Pekerja DPC Gora Alfred. Maka pada perundingan tersebut walau berjalan alat dari pukul 13.30 s/d pukul 19.30 mampu melahirkan kesepakatan. Adapun hal yg disepakati adalah, dari 121 orang pekerja, 99 orang menjadi Pkwtt dan 22 orang pkwt diperpanjang.
Kesepakatan tersebut kemudian diikat dengan perjanjian bersama yang dibuat di hadapan Mediator disnakertrans Dki Jakarta dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Read More

KOMISI IX AJAK BENTUK TIM KECIL KAJI OMNIBUS LAW TENAGA KERJA

Perwakilan pimpinan buruh yang diundang oleh Komisi IX dalam RDPU 

F SP LEM SPSI, Komisi IX DPR RI sepakat akan segera membentuk tim kecil bersama dengan sejumlah serikat buruh, dimana tim kecil ini nantinya akan mengkaji ulang permasalahan yang ada di dalam Draft Rancangan UU Omnibus Law Tenaga Kerja.

Emanuel Melkiades Laka Lena, selaku Wakil ketua Komisi IX DPR RI menyebutkan bahwa melalui banyaknya rekomendasi dari berbagai anggota komisi, pihaknya sepakat akan membentuk suatu tim kecil untuk membahas RUU Omnibus Law bersama para serikat buruh.

"Sebab mengacu kepada prinsipnya Komisi IX sepakat dengan adanya usulan serikat buruh bahwa RUU Omnibus Law ini tidak hanya menguntungkan kepentingan perusahaan melainkan akan memperhatikan kepentingan para pekerja," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Adapun nantinya tim kecil ini akan menampung berbagai aspirasi atau keinginan para buruh, nantinya aspirasi tersebut akan dibawa pada saat pembahasan RUU bersama pemerintah.

"Maka dengan itu, kami membutuhkan banyak masukan dari kawan-kawan buruh, sebab kalian pasti ingin yang terbaik dari Omnibus Law RUU Tenaga Kerja ini. Kalian  pasti tahu apa yang harus direvisi dan apa yang harus ditambahkan demi kepentingan kesejahteraan buruh," imbuhnya.

Seperti dengan pernyataan Melkiades, Ketua Umum F SP LEM SPSI,  Ir. Arif Minardi menyatakan pembentukan tim kecil untuk membahas RUU Omnibus Law Tenaga Kerja ini merupakan respon positif dari teman-teman DPR untuk mengatasi kekhawatiran yang melanda teman-teman buruh.

"Harapannya kita bisa mengawal secara kompeherensif tentang niat baik pemerintah, agar nanti outputnya menjadi baik juga. Jangan sampai membuat omnibus law Tenaga Kerja ini malah membuat kegaduhan," ucapnya.

Beliau menegaskan bahwa sikapnya untuk terus mengawal Omnibus Law bukanlah lantaran anti terhadap pemerintah. Melainkan sikap tersebut diklaim bahwa buruh sangat anti penjajahan terhadap bangsa Indonesia.

"Kiita tau bahwa Indonesia memiliki banyak keunggulan diberbagai sektor baik dari Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusianya. Jadi jangan sampai SDA yang luar biasa hebat ini, malah mementingkan investasi dengan menggadaikan kepentingan generasi penerus indonesia, itu tidak bijaksana," paparnya.

Terlebih, kewajiban negara adalah melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Namun, apabila RUU ini malah menurunkan kualitas kesejahteraan yang sudah didapatkan, maka sudah pasti buruh akan menolak.(obn)

Read More

DPR RI KOMISI IX UNDANG PIMPINAN BURUH DENGAR PENDAPAT UMUM CIPTA LAPANGAN KERJA

Ketua Komisi IX DPR RI Pimpin Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pimpinan Serikat Buruh

F SP LEM SPSI, Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum yang diadakan Komisi IX DPR RI di gedung Nusantara 1 lantai 1 di Jl. Jendral Gatot Subroto Jakarta bertujuan mendengarkan masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja Kamis 16/01/2020.

Sesuai dengan Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Desember 2019 dan sesuai Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 14 Januari 2020 mengundang Para Pimpinan Serikat Pekerja untuk mendengar Pendapat Umun perihal isu Undang-undang Cipta Lapangan Kerja.

Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Elviades Laka Lena menerima langsung bersama anggota Dewan yang ada di Komisi IX mendengarkan masukan masukan yang di sampaikan oleh para perwakilan Buruh.

Acara yang di agendakan mulai Pukul 09:00 sampai dengan selesai, banyak masukan yang disampaikan para Buruh perihal Pemerintah yang akan merevisi undang-undang Ketenagakerjaan yang mendompleng Undang-undang Omnibus law.

Draf Undang-undang omnibus law yang sedang di bahas oleh pemerintah ternyata belum masuk ke Komisi IX DPR RI. mereka juga hanya mendapatkan informasi dari media dan belum masuk ke DPR RI.

Bahan Rapat yang sudah di siapkan oleh para Pimpinan Buruh yang di wakili oleh Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (F SP LEM SPSI) yang tergabung dalam GEKANAS, FSP KEP KSPI dan GEBER BUMN masing masing menyampaikan keberatan dan menolak apabila Undang-undang yang sedang di bahas oleh Pemerintah dan masuk ke omnibus law jika justru akan mensengsarakn kaum Buruh Indonesia.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika pemerintah mengeluarkan Undang-undang contohnya UU13/2003 dimana ada pasal pasal yang justru mengsengsarakan Buruh, artinya tidak lebih baik dari Undang-Undang sebelumnya buruh tidak bisa memprotes karena sudah di sahkan, bahkan
Anggota tripartit tidak tahu hal tersebut, tiba tiba undang undang sudah disahkan.
Disini para buruh tidak mau kecolongan dengan adanya omnibus law.(obn)

Read More

Aksi Solidaritas untuk Mirah Sumirat

Barisan Pelopor FSP LEM SPSI

Bekasi Kamis 09.01.2020, Sebanyak 50 pasukan Bapor lem SPSI dan satu mobil komando di kerahkan untuk mengikuti solidaritas terkait union busting, penindasan dan kesewenang wenangan  yang terjadi di PT. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (PT JLJ), yang beralamat di Plaza Tol Jatiasih, RT.001/RW.010, Jatiasih, Kec. Jatiasih, Kota Bks, Jawa Barat 17423.

Mirah sumirat adalah salah seorang yang terkena PHK yang juga merupakan ketua dari  serikat pekerja di PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ), yang merupakan anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk .

Mirah sumirat gigih dalam memperjuangkan kesejahteraan di PT JLJ sehingga membuat gerah management dan berusaha mencari cari kesalahan untuk alasan PHK.

Mirah Sumirat Presiden Aspek Indonesia

Selain itu Mirah sumirat adalah Presiden ASPEK Indonesia, Pembina Jamkes Watch KSPI dan juga Presiden Women Committee UNI Asia Pacific, serta menjabat Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional periode 2017-2019.

Dalam aksi solidaritas yang di mulai pukul 08.00 WIB s/d 18.00 WIB ini di ikuti oleh berbagai lintas federasi di antaranya adalah KSPI, FSPMI, ASPEK Indonesia, KEP, FARKES, PGRI, ISI, SPN, LEM SPSI, FSPASI, KPBI serta beberapa aktivis pimpinan serikat buruh ikut hadir di sana.

Masa aksi mulai terlihat memenuhi depan pintu tol jati asih sehingga mulai ada kemacetan di sekitaran pintu tol, tampak juga aparat kepolisian yang menjaga dan mengatur lalulintas, beberapa tuntutan yang di sampaikan dalam aksi ini diantaranya yaitu :

1. Menolak ‘program penugasan paksa’ kepada pekerja tetap PT JLJ untuk bekerja di perusahaan lain (PT. Hutama Karya, dll) yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ secara perintah lisan dan tanpa adanya surat tugas, tanpa kepastian jangka waktu penugasan dan tanpa jaminan keberlanjutan pekerjaan di PT JLJ.

2. Menolak ‘program pensiun khusus’ yang dilakukan secara sepihak oleh PT JLJ, yang tidak ada dalam PKB, dan tidak pernah dirundingkan atau disepakati bersama serikat pekerja. Program pensiun khusus ini sangat merugikan pekerja. Meminta Direksi PT JLJ tetap memberlakukan pensiun dini sesuai PKB yang berlaku.

3. Menolak adanya perlakuan diskriminasi upah dan hak atas kesejahteraan, terhadap + 300 pekerja tetap, berupa pembayaran bonus, uang makan, uang transport. Seharusnya kesejahteraan pekerja diberikan sesuai PKB yang berlaku.

4. Menolak dugaan tindakan union busting / penghalangan aktivitas berserikat yang dilakukan oleh manajemen PT JLJ, antara lain dalam bentuk PHK sepihak terhadap Mirah Sumirat, dugaan pemaksaan terhadap pekerja untuk mengundurkan diri dari SKJLJ, dan dugaan penghasutan dan ujaran kebencian terhadap SKJLJ.

Ir. Idrus, MM Sekjen FSP LEM SPSI

Dalam orasinya yang singkat dan padat Ir. Idrus, MM Sekjen FSP LEM SPSI mengatakan akan melaporkan BUMN ini kepada staf khusus kepresidenan sedangkan Ketum FSP LEM SPSI Ir. Arif Minardi menyoroti sistem dan kinerja BUMN dan menghimbau untuk terus melakukan aksi terus menerus dan mengajak aksi  solidaritas di kantor pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang bertepatan dengan Aksi KSPI di gedung DPR Senin 20 Januari 2020.

Read More

MUSNIK II PUK PT ROYAL ABADI SEJAHTERA

Lembang 05 januri 2020

Dengan berakhirnya masa jabatan PUK SP LEM SPSI PT Royal Abadi Sejahtera periode 2017-2020 dengan ini menyelengarakan Musyawarah Unit Kerja II yang bertempat di Padepokan Karang Tumarintis Lembang Bandung,

Dalam penyelenggaraan musyawarah unit kerja kali ini di ikuti oleh perwakilan anggota puk sp lem spsi PT Royal abadi sejahtera,dan dihadiri oleh Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Ir.Muhamad Sidarta beserta Wanda Irawan SH selaku Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Bandung Barat, kegiatan ini lebih berkesan dengan di hadiri juga perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat. 

 Pemilihan ketua PUK Periode 2020-2023 dilakukan secara aklamasi, hal ini dikarenakan tidak adanya bakal calon yang mencalonkan diri. Sehingga, terpilih kembali ketua PUK periode sebelumnya sebagai ketua terpilih yakni saudara Apep Daryaman. Semoga di periode kedua ini Beliau beserta anggota PUK Periode 2020-2023 mampu mengemban amanah, meningkatkan kualitas kinerja serta menjalankan program-program yang sudah menjadi visi dan misi bersama.(Alkh)

Read More