SAMBUT AKSI SEJUTA BURUH DPR/MPR RI, BAPOR LEM GELAR PASUKAN

BAPOR LEM DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang Gelar Konsolidasi Akbar jelang Aksi Sejuta Buruh DPR/MPR RI

 

F SP LEM SPSI, Tahun baru hijriyah atau Tahun baru Islam merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam karena menandai peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah islam yaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Makah ke Madinah tahun 622 Masehi.

Bertepatan dengan peringatan Tahun baru Islam 1444 H DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang mengadakan Koordinasi BAPOR LEM DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang dimana setiap tahun selalu ada Jambore, hanya saja sudah 2 tahun ini  kepotong Pandemi 2020-2022. Jadi ini refresh awal

"Sekarang sudah melandai, oleh karena itu sekarang diadakan konsolidasi awal setelah dua tahun vakum," Kata Pangkornas BAPOR LEM Ir. Muhammad Sidarta saat di hubungi awak media. Sabtu 30/07/2022

sambut Aksi Aliansi sejuta buruh, BAPOR LEM Jawa Barat gelar pasukan sekaligus memperingati tahun baru Islam 1444 H. Konsolidasi BAPOR LEM yang di adakan oleh DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang bertempat di RM Indo Alam Asri Jl. Interchange Karawang Barat, Konsolidasi akbar dimulai dengan apel kesiapan yang di pimpin langsung oleh Pangkornas BAPOR LEM F SP LEM SPSI Ir. M. Sidarta sekitar pukul 08:00 dan di ikuti ratusan BAPOR LEM Kab Karawang.

Hadir dalam konsolidasi Akbar Pangkarda Jawa Barat BAPOR LEM Bung Hadi Maryono, WK Pangkorda Sugeng w serta Para Komandan BAPOR LEM tingkat DPC di bawah komando Pangkorcab Bung Tabroni.

selain Para Komandan BAPOR LEM Perangkat DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang sebagai pemangku Hajat juga hadir bersama perangkat lainnya, semua yang ada di DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang.

Dalam Sambutannya Abas Purnama SE selaku Ketua DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang mengatakan Hari ini tanggal 1 Muharom 1444 H, tahun Baru umat Islam kita jadikan titik awal untuk berhijrah menuju masa depan yang lebih cerah, hari ini kita berjuang untuk kesejahteraan kaum buruh.

"Kita akan melaksanakan dua agenda besar untuk anggota DPC F SP LEM SPSI Kab Karawang salah satunya pengawalan putusan Upah putusan PTUN karena Upah yang kemaren dimasa upah 1 tahun di gudat oleh Apindo kita akan ikut aktif di Jawa Barat untuk menolak gugatan Apindo tentang upah diatas 1 tahun" Sebutnya.

"Yang kedua Kita akan melaksanakan aksi sejuta buruh yang akan dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2022, jadi kita minta semua untuk bisa mensukseskan Aksi sejuta Buruh," Pungkasnya dari sambutannya.

Acara di lanjutkan dengan pengutan kesolidan Barisan Pelopor BAPOR LEM Pengawal Organisasi yang selama masa Pademi tidak ada kegiatan dan perlu refres untuk pejuang kesejahteraan. (slh) 

Read More

Pemprov DKI Jakarta Segera Tentukan Sikap soal Kepastian UMP DKI 2022

F SP LEM SPSI, Pemprov DKI Jakarta tak kunjung memberikan sikap terkait putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN) Jakarta soal UMP DKI 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji pihaknya bakal memberikan kepastian hukum sebelum batas akhir pengajuan banding.

"UMP kan tanggal 29, ya tunggu saja. Sebelum waktunya habis diumumkan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Rabu (27/7/2022).

Saat ditanya apakah cenderung banding, Riza enggan membocorkan sikap yang akan diambil Pemprov ke depannya. Dia hanya meminta agar seluruh pihak menunggu sampai waktu yang ditentukan.

"Akan diumumkan. Ya nggak boleh dibocorin," ujarnya.

Riza menyampaikan, Keputusan untuk mengajukan banding atau menerima putusan PTUN sedang menjadi pembahasan saat ini.

" Itu keputusan kami pelajari, kami kaji. Apakah Kami (mengajukan) banding atau kami cukup kan sampai di situ , sedang kami pelajari." Ucap politisi Gerindra itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kabiro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan pihaknya bakal memberikan keputusan melalui keterangan resmi.

kami sedang kaji secara mendalam dan menyusun langkah-langkah yang harus ditempuh pasca putusan PTUN tersebut, tetap harus dengan perhitungan yang masak agar tidak merugikan semua pihak.(obn)

Read More

ANIES AJUKAN BANDING PUTUSAN PTUN SOAL UMP DKI TAHUN 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/11/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.

F SP LEM SPSI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Anies Baswedan No. 1517 Tahun 2021 terkait kenaikan UMP DKI tahun 2022

"Dengan upaya banding ini, Pemprov DKI berharap jika nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Kepgub tersebut tidak dibatalkan," kata Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah dalam siaran resminya, Rabu (27/6/2022). 

Yayan memaparkan bahwa, Pemprov DKI mengapresiasi keputusan majelis hakim atas putusan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP serta membenarkan hak pekerja mendapatkan upah layak.

Namun, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif putusan PTUN tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi. 

Dengan demikian, maka Pemprov DKI memutuskan melakukan banding untuk menjaga kelayakan dan kesejahteraan pekerja.

"Kami berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp 4.641.852 sesuai Kepgub No.1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan. Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam Kepgub tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi, serta kelayakan dan mesejahteraan hidup pekerja,” pungkasnya. 

Melalui banding ini pemprov DKI Jakarta berharap Nilai UMP dalam keputusan Gubernur NO 1517 Tahun 2021 tidak dibatalkan.

UMP DKI Jakarta batal naik menjadi Rp4,6 juta karena Pemprov DKI Jakarta kalah dalam sengketa di PTUN Jakarta. Gugatan terkait UMP DKI 2022 diajukan oleh Apindo DKI Jakarta. (Obn)

Read More

Putusan PTUN Jakarta, Anies Baswedan Dihukum Turunkan UMP DKI Jakarta 2022 dari 4,6 Juta jadi 4,5 Juta

F SP LEM SPSI,Batalanya kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen itu setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan.

“Terkait dengan gugatan di PTUN, hari ini diputuskan gugatan diterima, dikabulkan,” ungkap Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman, Selasa (12/7/2022).

Dengan demikian, PTUN Jakarta menyatakan batal dan mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.

PTUN juga mewajibkan Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP 2022 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor I/Depeprov/XI/2021, sebesar Rp4.573.845.

Nurjaman mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu tindak lanjut Anies selaku tergugat, apakah akan menerima atau mengajukan banding.

“Kami lagi menunggu tergugat, apakah tergugat mau menerima atau banding,” terangnya.

Gugatan Apindo DKI Jakarta dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

Sebelumnya, Anies merevisi naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan. Revisi itu memicu polemik, khususnya dari Apindo.

Apindo menilai penetapan upah dilakukan Gubernur Anies di luar batas waktu sesuai ketentuan yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan(obn)

Read More

Konsep "Agility" Dalam Mengembangkan Organisasi

Upgrading Class : Peningkatan Kapasitas & Kompetansi Perangkat Organisasi (P2K2O)

FSP LEM SPSI - Jakarta kembali mengadakan  "Upgrading Class" atau Pendidikan Peningkatan Kapasitas & Kompetensi Perangkat Organisasi (P2K2O) yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan AWFI (Agile Work Force Indonesia) pada Senin, 27 Juni 2022 yang dilaksanakan di Training Center DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur.

Upgrading Class ini merupakan program pencerdasan kader FSP LEM SPSI DKI Jakarta terutama bagi pengurus organisasi dimana tantangan zaman serta perubahan-perubahan regulasi di dunia ketenagakerjaan yang cukup masif belakangan ini perlu di antisipasi dengan respon yang cepat dan tepat.

Mengusung tema "Agility, Way For Survive" atau diartikan sebagai konsep kelincahan untuk bertahan dengan fleksibilitas serta adaptasi yang cepat menjadi sebuah konsep berorganisasi yang baru di organisasi Serikat Pekerja FSP LEM SPSI Jakarta, dimana konsep organisasi yang selama ini berjalan secara "birokrasi monoton" menjadi pakem yang kuat didalam mengelola organisasi tradisional yang masih di gunakan.

Hadir sebagai pemateri Bung Dedi Hartono, S.Sos MM memperkenalkan konsep Agility kepada peserta pendidikan yang dihadiri oleh pengurus-pengurus DPC FSP LEM SPSI Jakarta Utara, Barat dan Timur serta pengurus DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta disambung pemateri selanjutnya oleh Ibu Rr Dwi Handayani, Amd yang lebih detail tentang realisasi dilapangan mengenai konsep Agile yang sudah berjalan dibeberapa organisasi besar baik di Indonesia maupun di Dunia.

Bung Andi Nuryahya selaku Bidang Pendidikan pelaksana kegiatan tersebut menyampaikan beberapa target capaian yang diharapkan dapat membuka wawasan para pengurus guna berinteraksi organisasi yang efektif dan juga membangun secara bersama-sama secara komprehensif.(ndi)

Read More