Looking For Anything Specific?

ads header

Website Resmi DPP F SP LEM SPSI - Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia


  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

Konsisten Kawal Peningkatan Upah Buruh, DPD FSP LEM SPSI Kepri Rencanakan Diklat Pengupahan.

Foto: Rapat Pengurus DPD FSP LEM SPSI Kepri

Media FSP LEM SPSI, Kepri - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Kepulauan Riau bahas agenda kegiatan pendidikan dan pelatihan pada rapat bulanan Kamis 28/12/2023.

Dalam pembahasan, Dony Kurniawan Ketua Bidang Organisasi paparkan kebutuhan akan pengetahuan pengurus atas materi Struktur dan Skala Upah sebagaimana diatur dalam Permenaker No.1 Tahun 2017 menjadi hal yang penting, dimana kepahaman tersebut dapat menjadi dasar bagi pengurus serikat khususnya yang ditugaskan dalam negoisasi dengan pihak manajemen perusahaan.

" Pemerataan pemahaman pengurus serikat hendaknya dilakukan, khususnya soal Struktur dan Skala Upah, sehingga pengurus dapat meningkatkan kualitas hubungan terhadap manajemen perusahaan dan juga dapat dimungkinkannya upaya negosiasi yang baik atas harapan peningkatan upah pada unsur level pekerja yang lebih dari 1 tahun bekerja, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan memberikan ruang untuk terwujudnya negosiasi dimaksud " papar Dony.

Menyambut paparan, Ketua DPD Syaiful Badri S S.H. sepakat untuk segera diadakannya Diklat Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksudkan. Menurutnya memang ini salah satu topik bahasan yang penting untuk bisa segera dapat kita laksanakan di awal tahun 2024 ini.

" Saya sepakat untuk segera kita mengadakan Diklat dengan bahasan Permenaker No.1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, kalau perlu sekalian kita upayakan pemateri dari Kementerian secara langsung, agar tuntas sehingga rekan-rekan pengurus dapat bernegosiasi dengan manajemen perusahaan dengan kondisi yang mumpuni " ujarnya.

Rencana diklat tersebut bukan hanya kegiatan yang sekedar untuk dilaksanakan saja, namun lebih kepada langkah-langkah strategis yang bersifat antisipatif, disebabkan lemahnya pengawasan pihak pemerintah terhadap perusahaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Diketahui per Desember 2023, jumlah perusahaan di Provinsi Kepulauan Riau menurut Disnaker Provinsi Kepri sekitar 24.000 (dua puluh empat ribu) perusahaan, dari jumlah tersebut 1.600 (seribu enam ratus) perusahaan berskala menengah keatas atau berstatus wajib membuat Struktur dan Skala Upah, terdata pada Disnaker sekitar 270 atau 16,8% perusahaan memenuhi kewajiban tersebut.

(Red/W)

Tuntut Kenaikan Upah diatas 1 Tahun, Buruh adakan Audiensi dengan PJ Gubernur Jabar

Aksi tuntut Kep.Gub Kenaikan Upah diatas satu tahun untuk Upah Tahun 2024, Bandung, Kamis,(28/12/2023).


BANDUNG, FSP LEM SPSI - Serikat Pekerja/Buruh adakan aksi di gedung sate Bandung pada Kamis,(28/12/2023) dengan tuntutan kenaikan upah diatas 1 (satu) Tahun dengan S.Kep Gubernur atas kenaikan upah diatas satu tahun untuk kenaikan upah Tahun 2024, disela aksi yang dilakukan ada audiensi antara pimpinan SP/SB dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dengan menyampaikan argumentasi dan kepastian terkait apakah PJ Gubernur Jabar akan mengeluarkan Kep Gub terkait dengan penetapan upah diatas satu tahun sebesar 7,21% s.d 14% sesuai rekomendasi Dewan pengupahan Provinsi Jawa Barat.

Masa aksi SP/SB se-Jabar tuntut kenaikan upah diatas satu tahun, Bandung, Kamis, (28/12/2023).


Roy Jinto Feriyanto,S.H. selaku perwakilan dari pimpinan SP/SB menyampaikan ke ahli hukum pemprov Jabar bahwa Buruh butuh kepastian terkait dengan Kep Gub yang diusulkan oleh SP/SB .

" Kamu butuh kepastian dari pemerintah apakah akan mengeluarkan surat Kep.Gub upah diatas satu tahun, jika mau dikeluarkan itu kapan biar kita jelas." tegas Roy.

" Ini kan bukan hal baru, 2 tahun terakhir Gubernur RK juga mengeluarkan Surat Kep.Gub diatas satu tahun, tinggal melanjutkan kebijakan gubernur sebelumnya saja." Tandas Roy.

Audiensi dengan ahli hukum pemprov Jabar, Kamis, (28/12/2023)


Pemerintah provinsi Jawa Barat menanggapi permintaan dari Buruh melalui Firman selaku Tim Biro Hukumnya bahwa Pak PJ Gubernur tidak akan menerbitkan S Kep.Gub diatas satu tahun.

" Kami dari Tim Hukum akan mencarikan solusi terkait dengan kenaikan upah diatas satu tahun dan merumuskan instrumen yang sesuai dengan hukum administrasi yang bisa dipertanggung jawabkan." Jelas Firman.

Terjadi adu argumen antara Perwakilan Pimpinan SP/SB Jabar dengan ahli hukum Pemprov Jabar terkait landasan dan dasar serta argumen hukum terkait dengan bagaimana cara menerapkan apakah dengan Kep.Gub, atau Peraturan Gubernur.

" Kita akan diskusi kalau memang mau mencari solusi, tapi kalau sudah dikunci ngak akan mengeluarkan putusan makan ya tidak akan ketemu." Tandas Roy.

Ketua DPD FSP LEM SPSI sekaligus Waketum DPP FSP LEM SPSI  Ir. Muhamad Sidarta juga memberikan penguatan kepada ahli hukum pemprov Jabar bahwa Struktur dan Skala Upah (SUSU) yang digadang gadang oleh PJ Gubernur itu tidak berjalan.

" Saya selaku wakil kelua LKS Tripartite Provinsi melihat penerapan susu di industri manufaktur tidak berjalan, makanya masih diperlukan Kep.Gub untuk kenaikan upah diatas satu tahun." jelas Sidarta.

Diskusi makin hangat dan pemerintah semakin terpojok dengan narasi dan argumentasi yang dibangun oleh pihak Buruh dan meminta apa alasan PJ Gubernur tidak mau melaksanakan tuntutan Buruh terkait dengan Surat Kep.Gub tentang upah diatas satu tahun. sampai berita ini direlased masih belum ada kepuasan diskusi masih berlangsung.[ERK].


GEGER..!! DI SOLO RAYA, DEKLARASI POROS BURUH UNTUK PERUBAHAN DUKUNG AMIN (ANIES - MUHAIMIN)


Foto: Deklarasi Poros Buruh Untuk Perubahan Solo Raya

Media FSP LEM SPSI, Solo,Sebanyak Sekitar 500 peserta dari berbagai Perwakilan serikat buruh di Solo Raya menghadiri deklarasi Poros Buruh untuk Perubahan yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024. Deklarasi dilaksanakan di Gedung Umat Islam Jl. Kertopuran, Jayengan, Surakarta, Jawa Tengah, pada hari Sabtu, 23 Desember 2023.

Dalam deklarasi tersebut, para peserta menyatakan dukungannya kepada Anies-Muhaimin karena dinilai memiliki komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh. Selain itu, Anies-Muhaimin juga dinilai memiliki visi dan misi yang sejalan dengan keinginan buruh, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.

"Kami buruh di Solo Raya siap mendukung Anies-Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029," kata Daeng Wahidin, Koordinator Poros Buruh untuk Perubahan.

Selain Daeng Wahidin, deklarasi tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh buruh lainnya, seperti Sunarti, Rudi HB Daman, dan Co Capitan Tim Pemenangan Nasional AMIN  Moh Jumhur Hidayat. Deklarasi tersebut juga dihadiri oleh tokoh pejuang Solo sepuh, yaitu Bapak Mudrick Sangidu, yang merupakan Tokoh politik legendaris Solo.

Foto: Suasana Deklarasi Poros Buruh Untuk Amin (anies Muhaimin) Solo Raya

Mudrick Sangidu menyatakan dukungannya kepada Anies-Muhaimin karena dinilai sebagai pasangan yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan Indonesia.

"Saya yakin Anies-Muhaimin bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera," kata Mudrick Sangidu.

Deklarasi Poros Buruh untuk Perubahan di Solo Raya merupakan salah satu bentuk dukungan buruh terhadap pasangan Anies-Muhaimin. Sebelumnya, deklarasi dukungan serupa juga telah digelar oleh buruh di berbagai daerah, seperti Jawa Barat,Jawa Tengah,Jawa Timur Jambi, Sumatra Barat dan Makasar.

@krd

Buruh Kecewa SK UDUM Gubernur Tak Sesuai Harapan


Media FSP LEM SPSI - Tanjung Pinang, Gubernur Kepulauan Riau mengeluarkan SK Nomor 1376 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Stuktur dan Skala Upah Untuk Upah Diatas Upah Minimum.

SK tersebut berisi petunjuk kepada perusahaan untuk menerapkan Stuktur dan Skala Upah (SUSU). Bagi perusahaan yang tidak menerapkan Stuktur Skala Upah akan di kenakan sangsi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Anggota dewan pengupahan kota dari unsur Serikat pekerja LEM SPSI Murianto (22/12/23) mengatakan bahwa SK tersebut tidak sesuai dengan keinginan buruh.

Menurut Muri, Stuktur dan Skala Upah sebenarnya sudah di atur di permenaker Nomor 1 Tahun 2017. Jadi yang harusnya dilaksanakan adalah pengawasan dan tindakan yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan SUSU, bukan membuat SK yang tidak perlu.

"Yang diperlukan buruh adalah SK untuk perlindungan pekerja atau buruh yang perusahaan nya tidak ada Stuktur dan Skala Upah" ungkap Muri.

Foto: Murianto ~ Anggota Dewan Pengupahan Kota (DPK BATAM)

"Kalau SK yang dikeluarkan Gubernur ini kesannya hanya pengguguran kewajiban untuk memenuhi surat rekomendasi tentang upah minimum kota (UMK) Batam Nomor 674/500.15.14.1/XI/2023, dari Walikota Batam yang didalamnya merekomendasikan supaya Gubernur membuat SK UDUM terpisah dari SK UMK" pungkas Muri.

Ketua DPD "Angkat" Prestasi PUK McDermott FSP LEM SPSI Pada Sambutan Diklat Leadership dan Hubungan Industrial.

Foto: Sambutan Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri, Syaiful Badri Sofyan S.H.

Media FSP LEM SPSI, Kepri - Dihadapan seluruh peserta Diklat, Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri Syaiful Badri Sofyan S.H. puji kinerja Pimpinan Unit Kerja (PUK) McDermott yang telah berhasil mendapat persetujuan manajemen perusahaan atas kenaikan upah sebesar 7%, diatas penetapan UMK tahun 2024 yang kenaikannya hanya berkisar di angka 4,1%.

Rabu, (20/12/2023) Diklat Leadership dan Hubungan Industrial diselenggarakan oleh panitia acara dari DPC FSP LEM SPSI Batam, bertempat di ruang indigo Hotel Sahid Batam, Kecamatan Batam Kota.

Dalam sambutannya, Syaiful mengapresiasi penyelenggaraan acara Diklat yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM pada organisasi serikat pekerja FSP LEM SPSI.

" Saya sangat apresiasi dan sekaligus merasa bangga, sebab kegiatan training semacam ini sudah sejalan dengan visi kita tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemampuan diskusi, argumentasi, diplomasi, serta sikap militansi organisasi adalah hal yang menjadi fokus utama. Tingkatkan kualitas personil agar mampu menjadi posisi tawar terhadap manajemen perusahaan, sehingga program utama terkait kesejahteraan pekerja dapat tercapai " ungkap Syaiful Badri di awal sambutannya.

Foto: Diklat Leadership dan Hubungan Industrial, DPC FSP LEM SPSI Kota Batam.

" Saya juga apresiasi atas prestasi dari PUK McDermott yang berhasil mendorong kenaikan upah pekerja pada perusahaan yakni PT. McDermott diatas penetapan UMK tahun 2024, sampai dengan 7% sementara kenaikan UMK 2024 di angka 4,1%, untuk prestasi tersebut adalah salah satu contoh keberhasilan organisasi yang patut menjadi contoh bagi PUK - PUK lainnya " pungkasnya.

DPC Batam FSP LEM SPSI Adakan Training Leadership dan Hubungan Industrial di Hotel Sahid Batam.

Foto: Diklat Leadership dan Hubungan Industrial

Media FSP LEM SPSI, Batam - Program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari DPC FSP LEM SPSI Kota Batam dalam kepemimpinan Marga Suryasastra selaku Ketua DPC FSP LEM SPSI Kota Batam terus digiatkan.

Rabu, (20/12/2023) Diklat Leadership dan Hubungan Industrial diselenggarakan oleh panitia acara dari DPC FSP LEM SPSI Batam, bertempat di ruang indigo Hotel Sahid Batam, Kecamatan Batam Kota. Ketua panitia acara, bung muri dalam sambutannya menyampaikan tujuan acara adalah untuk mengasah kemampuan rekan - rekan di PUK dalam menjalankan fungsinya.

Sambutan Ketua DPC yang diwakili oleh Daniel S.H., M.H. menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian daripada Program Kerja dalam bidang pendidikan.

" Kegiatan ini adalah bagian dari program kerja, dan DPC sudah membentuk tim diklat yang fungsinya untuk memfasilitasi pengurus PUK yang menginginkan pendidikan, silahkan buat atau ajukan surat, kami hadir ditengah anggota untuk mendidik teman - teman " jelasnya.

Foto: Peserta Diklat

Hadir pada sesi pembukaan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Rudi Sakyakirti S.H., M.H. untuk membuka acara yang terjadwalkan akan berlangsung sampai dengan jam 3 sore.

Foto: Pembukaan Diklat oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Rudi Sakyakirti S.H., M.H.

Dari 2 sesi pemateri yang terjadwal, salah satunya berasal dari praktisi, dan satu lagi dari Dinas Ketenagakerjaan. Diklat yang disambut baik dan mendapat apresiasi dari Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri dalam sambutan di awal acara ini dihadiri puluhan peserta yang berasal dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSP LEM SPSI di Kota Batam.

Foto: Pemateri

POROS BURUH Untuk Perubahan kembali melakukan DEKLARASI


Makasar - POROS BURUH Untuk Perubahan Pusat kembali melakukan Deklarasi Dukungan untuk Paslon Nomor Urut 1 (Anies Rasyid Baswedan & Abdul Muhaimin Iskandar/AMIN), deklarasi saat ini dilakukan di Makasar Sulawesi Selatan tanggal 20 Desember 2023

                Foto : pimpinan SP SB Se Sulawesi Selatan

Deklarasi di Makasar adalah susulan dari beberapa kota yang sudah dilakukan POROS BURUH Untuk Perubahan, dalam deklarasi ini kembali dihadiri perwakilan Co Capten TIMNAS AMIN bung Moh Jumhur Hidayat


foto : Basri Abbas, S.H. (Ketua DPD KSPSI Sulawesi Selatan)

Dewan pengarah POROS BURUH Untuk Perubahan Sulawesi Selatan bung Basri Abbas, S.H. dalam sambutannya menyampaikan ini bukan persoalan materi atau iming-iming jabatan, akan tetapi ini adalah persoalan perubahan nasib buruh kedepan, itulah kenapa kita deklarasi dukungan kepada Paslon Nomor urut 1 (Anies Rasyid Baswedan & Abdul Muhaimin Iskandar/AMIN)


                        foto : penyerahan dokumen deklarasi

Setelah penyerahan dokumen deklarasi perwakilan TIMNAS AMIN menyampaikan bahwa gema perubahan kaum buruh sudah tidak bisa terbendung dan terbukti dengan adanya teriakan-teriakan perubahan di berbagai kota industri terus bergema. saya yakin kita punya kemarahan yang sama dengan lahirnya peraturan yang merugikan buruh Indonesia. (abm)





DEKLARASI POROS BURUH UNTUK PERUBAHAN JAWA BARAT


foto : Deklarasi POROS BURUH Untuk Perubahan Jawa Barat


Bandung,19 Desember 2023, bertempat di VUE PALACE HOTEL BANDUNG Jalan Otto Iskandar Dinata no 3 Bandung 40117. Poros buruh Jawa Barat mendeklarasikan dukungannya untuk paslon no 1 (ANIES RASYID BASWEDAN & ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR/AMIN).


foto : penyerahan berkas deklarasi


Deklarasi dihadiri oleh 17 SP/SB Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Ajat Bedog, koordinator POROS BURUH Untuk Perubahan Jawa Barat sebagai Pemenangan Paslon no 1 area Jawa Barat.


foto : bung Arif Minardi (Sekjend KSPSI/Ketua Umum FSP LEM SPSI)


Hadir juga para pimpinan atau KETUM dari masing SP/SB yang tergabung dalam poros buruh untuk perubahan wilayah Jawa Barat termasuk Co Capten TIMNAS Pemenangan PASLON NO 1 (ANIES RASYID BASWEDAN & ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR/AMIN) Bapak Moh Jumhur Hidayat beserta Bapak Ir Arif Minardi. (red)

Perkuat Barisan Pekerja, FSP LEM SPSI Se Jawa Barat melakukan Konsolidasi


foto : Konsolidasi dan sosialisasi buruh Jawa Barat

Karawang, Jawa Barat - Organisasi Serikat Pekerja yang bernama FSP LEM SPSI (Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik & Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) hari ini tanggal 19 Desember 2023 yang bertempat di RM Indo Alam Sari Jalan Raya Taruma Negara Interchange, Purwadana, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361 melakukan Konsolidasi dan Sosialisasi Organisasi.


foto : sambutan ketua panitia bung Agus Jaenal, S.H, M.H

Kegiatan ini diprakarsai oleh DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini ketua Panitia Acara (Agus Jaenal, S.H, M.H) menyampaikan dalam sambutannya kegiatan ini dihadiri sekitar 250 orang peserta yang berasal dari perwakilan PUK se Jawa barat, dan kegiatan ini dilaksanakan atas dasar kondisi perburuhan dan rutinitas organisasi.


Acara dilaksanakan dari pagi sampai sore hari dihadiri juga oleh DPP FSP LEM SPSI. dalam kegiatan tersebut di akhiri dengan deklarasi dukungan kepada para Kader FSP LEM SPSI dari provinsi Jawa Barat yang ikut konstentasi politik dalam hal ini menyalokan diri menjadi CALEG (Calon Legislatif) 


foto : Ketua DPD FSP LEM SPSI (Ir, M Sidarta)


Pada kesempatan ini digunakan konsolidasi terkait kondisi perburuhan, yang mana disampaikan oleh Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat (Ir, M Sidarta) dalam sambutan "tentang upah diatas 1 tahun yang selama ini ada di Jawa Barat, Pj Gubernur Jawa Barat dalam dialog dengan pimpinan SP SB se Jawa Barat tetap menyampaikan tidak bisa membuat kebijakan tersebut, dan atas tanggapan tersebut kami SP SB tanggal 20 & 21 Desember 2023 akan melakukan AKSI Unjuk Rasa kembali


foto : sambutan Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI (Arif Minardi)


Sedangkan perwakilan DPP FSP LEM SPSI yang langsung di hadiri Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI (Arif Minardi) menyampaikan dalam sambutannya kita buruh selalu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro buruh, akan tetapi pemerintah tidak bergeming dalam hal ini, kini saatnya kita yang merubah kebijakan pemerintah yg ada sekarang dengan cara mengganti pemerintahan yang sekarang, untuk itu kita KSPSI sudah menetapkan mendukung Paslon nomor urut 1 (Anies Rasyid Baswedan & Abdul Muhaimin Iskandar/AMIN) maka kita harus mendukung yang telah Konfederasi lakukan. (abm)



Bangun Kekompakan, PUK McDermott Gelar Pertandingan Persaudaraan Mini Soccer.

Foto: Pembukaan Turnamen PUK McDerrmott

MEDIA FSP LEM SPSI, Kepri - Dalam rangka membangun kekompakan antara pengurus dan anggotanya, Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSP LEM SPSI dari PT. McDermott menggelar pertandingan persaudaraan olahraga 'Mini Soccer' Senin, (18/12/2023) di Kecamatan Bengkong.

Penyelenggaraan acara turnamen mini soccer ini dibuka oleh Syaiful Badri Sofyan S. H. selaku Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri. Dalam sambutannya ia menyambut baik kegiatan turnamen ini, selain dapat terus menumbuhkembangkan jiwa sportifitas hal ini juga akan membentuk soliditas diantara anggota dan pengurus.

" Kegiatan positif semacam ini harus dapat terselenggara secara kontinu, dan harus didukung sebab kerjasama tim dalam pertandingan akan membentuk soliditas yang tentu akan menjadi pengaruh positif dalam keorganisasian " ujar Syaiful.

Foto: Muhammad Nasir, Ketua PUK McDermott

Dalam wawancara, Ketua PUK McDermott Muhammad Nasir menjelaskan bahwa acara ini diselenggarakan secara rutin tahunan, diawali moment perayaan HUT RI sebelumnya, dan berdampak positif lalu dilanjutkan di tahun - tahun berikutnya.

" Acara turnamen ini secara rutin kami laksanakan setiap tahun, di tahun ini agak sedikit terlambat dikarenakan bertepatan dengan acara perusahaan sehingga agenda turnamen kami mundurkan di akhir tahun " jelasnya.

(Red)

POROS BURUH Untuk Perubahan kembali melakukan Deklarasi


                      foto : pembacaan deklarasi POROS BURUH Untuk Perubahan Sumatera Utara

Medan, Sumatera Utara - POROS BURUH Untuk Perubahan sepertinya terus berlari dalam pemenangan Paslon 1 (Anies Rasyid Baswedan & Abdul Muhaimin Iskandar/AMIN), ini dibuktikan dengan terus melakukan Konsolidasi & Sosialisasi sekaligus Deklarasi POROS BURUH ke beberapa wilayah. Kali ini tepat tanggal 18 Desember 2023 POROS BURUH Untuk Perubahan melaksanakan kegiatan tersebut di Zen's Cafe Jl. HM. Joni No.79, Teladan Tim., Kec. Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara 20216.


Menurut Koordinator POROS BURUH Untuk Perubahan Provinsi Sumatera Utara bung Ishak BA terbentuknya POROS BURUH Untuk Perubahan ini berdasarkan dari hasil rapat pada 5 Desember 2023 yang dihadiri oleh 13 SP/SB tingkat Konfederasi dan Federasi se Sumatera Utara telah sepakat membentuk kepengurusan POROS BURUH Untuk Perubahan, selanjutnya kami awal bulan Januari 2024 akan melakukan Konsolidasi dengan Relawan POROS BURUH Untuk Perubahan Sumatera Utara pemenangan AMIN kurang lebih sebanyak 2000 orang.


Kegiatan deklarasi ini dihadiri oleh POROS BURUH PUSAT dan juga salah satu Co Capten TIMNAS AMIN Bung Moh Jumhur Hidayat. Dalam kegiatan tersebut disampaikan juga oleh perwakilan SP/SB  dihadapan TIMNAS AMIN tentang keresahan buruh selama 10 tahun terakhir, dengan berharap adanya PERUBAHAN yang akan dilakukan oleh Paslon nomor urut 1  (Anies Rasyid Baswedan & Abdul Muhaimin Iskandar/AMIN).



             foto : penyerahan berkas deklarasi POROS BURUH Untuk Perubahan Sumatera Utara


Pada kesempatan ini juga TIMNAS AMIN yang diwakili oleh Co Capten Moh Jumhur Hidayat menyampaikan ucapan terima kasih atas kesungguhan telah melakukan deklarasi untuk pemenangan AMIN, selain itu beliau juga menyampaikan bahwa kaum buruh marah dan membalas dendam atas regulasi yang ada saat ini membonsai atau memangkas kesejahteraan kaum buruh yang akan diluapkan dalam TPS (Tempat Pemilihan Suara) pada tanggal 14 Februari 2024 dengan mencoblos Paslon nomor urut (Anies Rasyid Baswedan & Abdul Muhaimin Iskandar/AMIN).


Selama kegiatan deklarasi tersebut selalu menggema AMIN menang satu putaran yang diucapkan seluruh peserta deklarasi. (abm)



Perkuat Militansi, FSP LEM SPSI Akan Adakan DIKLATSAR

Foto:Rapat Koordinasi DPD - DPC FSP LEM SPSI Kepri

Batam - DPD FSP LEM SPSI Kepri adakan rapat kordinasi bersama DPC Kota Batam FSP LEM SPSI, dalam rangka konsolidasi terkait agenda utama organisasi yakni kesejahteraan buruh, serta terkait isu terkini mengenai Pemilu 2024 dengan pergerakan Poros Buruh. Rapat koordinasi tersebut dihadiri dari kepengurusan DPD-DPC.

Dalam pokok bahasan mengenai kesejahteraan pekerja, Ketua DPD Syaiful Badri Sofyan S. H. memberikan arahan umum kepada forum rapat agar dapat ikut serta menyampaikan masukan strategis, dan juga kepada Tim Kuasa Hukum DPD FSP LEM SPSI Kepri terkait tindak lanjut dari kasus gugatan perdata soal UMK Kota Batam dan UMP Provinsi Kepri yang mana kasasi yg dimohonkan oleh Gubernur Kepri ditolak oleh Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap, namun sampai saat ini belum ada penjelasan dari PTUN Tanjungpinang dalam hal ini sebagai eksekutor.

DPD-DPC FSP LEM SPSI Kepri juga berencana menyelenggarakan acara Pendidikan dan Pelatihan Dasar (diklatsar) bagi pengurus organisasi. Dalam arahan umum pada rapat kordinasi Minggu (17/12/2023) sekitar pukul 15.30 WIB, Ketua DPD menyampaikan acara diklatsar ini bertujuan untuk memperkuat soliditas dan solidaritas serta membangun militansi organisasi.

" Penguatan mental kebersamaan adalah salah satu pondasi utama bagi organisasi kita, jika kita mampu membangun dan menciptakan mental kebersamaan dalam keorganisasian ini secara baik, maka hasil dari perjuangan dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja pasti akan mengikuti " jelas Syaiful dalam arahan.


Rapat yang dilaksanakan di We Star Majestic Cafe & Resto, Ruko Mega Legenda 2 Blok G3 No. 10 Baloi Permai, Kec. Batam Kota selama kurang lebih dua jam tersebut berlangsung interaktif dengan berbagai masukan serta usulan dari pengurus DPC Kota Batam yang juga dihadiri oleh Ketuanya, Marga Suryasastra.

Dalam kesempatan sesi tanggapan, Ketua DPC menyampaikan masukan serta usulan DPC terkait personil pengurus yang ditugaskan pada Dewan Pengupahan Provinsi (DP Prov.) dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari unsur Serikat Pekerja/Buruh, Pemerintah, dan Pengusaha, agar dapat memasukan kepengurusan DPC pada bagian dari unsur Serikat Pekerja.

Pada sesi bahasan terakhir terkait Poros Buruh direncanakan acara deklarasi dalam waktu dekat.

BESOK 10 Ribu Buruh di Bandung Barat Bakal Serbu Gedung Sate dan Disnakertrans, Ini Tuntutannya



Bandung, Sekitar 10 ribu buruh dari Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal menyerbu Gedung Sate serta Kantor Dinas Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Propinsi Jawa Barat.
Didua lokasi itu mereka bakal berunjuk rasa selama dua hari pada 14-15 Desember 2023 untuk menuntut Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin untuk merevisi SK penetapan upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) Tahun 2024.

Koordinator Koalisi Serikat Pekerja Bandung Barat, Dede Rachmat mengatakan, dalam unjuk rasa tersebut pihaknya juga akan meminta Pj Gubernur Jabar untuk menetapkan UMK 2024 sesuai dengan rekomendasi dari Kabupaten/Kota.
"Dari Bandung Barat target kami bisa mencapai 10 Ribu buruh yang akan berunjuk rasa, mudah-mudahan bisa turun semua untuk memperjuangkan UMK tahun 2024" Tandasnya saat dihubungi ,Rabu 13/12/2023

UMK KBB Tahun 2024 hanya naik 0,80 persen atau Rp 27.881,60.
Dengan demikian UMK yang aswalnya Rp.3.480.795,40 mengalami kenaikan menjadi Rp. 3.508.667, sedangkan Pemda KBB mengusulkan naik 14,85 persen.

"Semoga ada kesadaran dan temen-temen pekerja ikut unjuk rasa karena kenaikan UMK KBB sangat kecil dan sangat jauh dari UMK Cimahi, Mudah-mudahan disadari rekan-rekan pekerja dan siap melakukan perjuangan yang masif," Kata Dede

Nantinya ribuan buruh dari gabungan serikat pekerja di KBB tersebut akan bergabung dengan buruh se Jawa Barat
Namun kemungkinan khusus yang dari wilayah KBB sebagian buruh tidak akan mogok kerja.
" Itu karena pengusaha dibandung barat sudah tahu akan ada aksi unjuk rasa karena dapat tembusan suratnya, Jadi jam kerjanya di geser, yang seharusnya karyawan masuk pagi menjadi masuk Siang," Ungkap Dede.

Dede mengatakan, rencananya ribuan buruh tersebut akan menggunakan motor sampai kewilayah Pasir Koja, Kota Bandung karena titik temu dengan buruh lain di titik itu.
Mereka kemudian akan melakukan longMarch melintasi jalur arteri hingga ke lokasi aksi.

"Tuntutannya, Selain meminta SK penetapan UMK Tahun 2024, Kami menuntut Pj. Gubernur agar segera mengeluarkan SK upah bagi pekerja diatas satu tahun," Pungkas Dede (obn)


DEKLARASI POROS BURUH JAWA TIMUR

 

Foto: Jumhur Hidayat Co-Kapiten Timnas AMIN (Anies-Muhaimin)

Media FSP LEM SPSI, Sidoarjo-Kampanye Pilpres 2024 masih terus berlangsung, pasca debat capres pertama yang terjadi semalam ternyata memicu rakyat Indonesia berbondong bondong memberikan dukungan kepada Paslon Capres dan Cawapres, Sidoarjo - 13 Desember 2023

Hal tersebut terjadi di Jawa Timur, dimana rakyat Indonesia yang berbasis dari kaum pekerja atau buruh telah melakukan deklarasi dukungan kepada salah satu paslon tersebut. 

Kaum buruh atau pekerja tersebut melakukan deklarasi dukungan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Timur bung MUADJI SANTOSO, S.H, adapun deklarasi tersebut untuk dukungan paslon nomor urut 1 yaitu Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN).

Pekerja atau Buruh yg deklarasi menamakan dirinya POROS BURUH UNTUK PERUBAHAN JAWA TIMUR, dimana berasal dari konfederasi, federasi beserta anggotanya dan juga para aktifis buruh yang berada di jawa timur.

Dalam deklarasi tersebut dihadiri sekitar 100 orang, juga dihadiri oleh Pimpinan POROS BURUH UNTUK PERUBAHAN PUSAT dan salah satu Co Capten TIMNAS AMIN MOH JUMHUR HIDAYAT. Pada deklarasi tersebut Co Capten dari TIMNAS AMIN menyampaikan bahwa pasangan AMIN sangat serius untuk memastikan adanya perubahan kaum buruh, keseriusannya adalah dengan mengajak saya selaku pimpinan pusat serikat pekerja masuk dalam salah satu Co Capten TIMNAS AMIN



Sedangkan dalam wawancara, Koordinator POROS BURUH UNTUK PERUBAHAN JAWA TIMUR menyampaikan bahwa yang melatar belakangi deklarasi ini adalah karena kami buruh jawa timur merasakan kesengsaraan dengan kondisi perburuhan yang ada sekarang dan hanya Paslon Nomor Urut 1 (AMIN) yang berani kontrak politik dengan buruh atau pekerja untuk melakukan perubahan dalam hal ini tentang perburuhan dengan terang-terangan akan mencabut atau merubah UU OMNIBUSLAW Cipta Kerja.

(abm)


PUK SP LEM SPSI PT PAKO GROUP mengadakan agenda 3 tahun sekali

Bogor - 12 Desember 2023 panitia MUSNIK IX PUK SP LEM SPSI PT PAKO GROUP, telah melaksanakan pembukaan acara MUSNIK dimana itu adalah sebagai tanda dimulainya kegiatan MUSNIK, acara yang dihelat di hotel THE GREEN PEAK Cisarua Bogor dengan tema kegiatan adalah KITA TINGKATKAN KINERJA ORGANISASI  UNTUK MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA, dilaksanakan dari tanggal 12 - 13 Desember 2023



Pembukaan acara MUSNIK dihadiri lengkap oleh perwakilan perangkat organisasi dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat Cabang dan juga dihadiri oleh jajaran Direksi PT PAKO GROUP

                                            sambutan ketua PUK SP LEM SPSI PT PAKO GROUP "Dadan Muldan H"


Ketua PUK SP LEM SPSI PT PAKO GROUP Bung Dadan Muldan dalam sambutannya mengucapkan apresiasi yg sebesar-besarnya karan kegiatan pembukaan dihadiri oleh seluruh direksi PT PAKO GROUP, ini menandakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkadilan sudah sangat baik berjalan di PT PAKO

                                            Sambutan Perwakilan Manajemen " Bpk Davy Kurnia"


Perwakilan Managemen diwakili oleh Bapak Davy Kurnia dalam sambutannya mengutarakan dalam sebuah organisasi mau maju, mau mundur sebuah organisasi itu terletak pada quantitas dan qualitas pengurus yang ada didalamnya, mau kemana kita membawa organisasi yang kita cintai bersama ini

                                            Sambutan Ketua DPD FP LEM SPSI Jawa Barat "Ir M Sidarta"


Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Ir M Sidarta sekaligus sebagai CALEG DPR RI DAPIL 7 (Purwakarta, Karawang, Kab Bekasi) dari parta PKS dalam sambutannya mengucapkan dengan kebersamaan ini semoga hubungan industrial semakin chemistry

                                            Sambutan Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI "Ir Arif Minardi"


Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI Ir Arif Minardi dalam sambuatannya mengucapkan adanya UU OMNIBUSLAW, kita tau OMNIBUSLAW ini diundangkan dengan bermasalah. Ketika upah bebas, outsouching bebas, perusahaan-perusahaan yang sudah settel seperti PAKO akan terancam, karena pertumbuhan ekonomi akan terhambat

                                            Sambutan Ketua DPC FSP LEM SPSI Kab Karawang "Abas Purnama, S.E"


Ketua DPC FSP LEM SPSI Kab Karawang Abas Purnama, S.E dalam sambutannya sekaligus membuka acara MUSNIK mangatakan MUSNIK selain sebagai ajang pemenuhan AD ART juga sebagai ajang silatuhrami dan konsolidasi organisasi


Selesai Pembukaan MUSNIK, acara dilanjutkan dengan prosesi MUSNIK sampai dengan selesai.

(abm)

Usulan Serikat Pekerja Tentang UDUM Sudah Disampaikan ke Gubernur Kepri.


Batam - Dewan pengupahan Provinsi Kepulauan Riau dan juga Dewan pengupahan Kota Batam dari unsur FSP LEM SPSI merumuskan tentang adanya aturan kenaikan bagi pekerja dengan masa kerja lebih satu tahun atau lebih dikenal dengan upah diatas upah minimum (UDUM). Batam - Dewan pengupahan Provinsi Kepulauan Riau dan juga Dewan pengupahan Kota Batam dari unsur FSP LEM SPSI merumuskan tentang adanya aturan kenaikan bagi pekerja dengan masa kerja lebih satu tahun atau lebih dikenal dengan upah diatas upah minimum (UDUM).


Rumusan UDUM ini diusulkan kepada Gubernur Kepulauan Riau, untuk dapat dibuat suatu keputusan agar dapat menjadi suatu landasan hukum terkait pengupahan, khususnya di Kota Batam.


" Upaya yang sedang dilakukan ini bukan merupakan tanpa dasar yang jelas, bagi kami inilah sesungguhnya perjuangan organisasi serikat pekerja, dalam hal ini FSP LEM SPSI Kepri yang fokus dan terarah sehingga menjadi jelas apa yang sedang dituntut kepada pihak pemerintah daerah dalam hal terwujudnya pengupahan yang berkeadilan " jelas Ary Prasetyo, Bendahara FSP LEM SPSI Kepri.


" Banyaknya perusahaan di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menerapkan struktur skala upah. Terkonfirmasi dari keterangan pihak Dinaker Provinsi Kepri, hanya sejumlah dua ratus tujuh puluh (270) perusahaan, dari jumlah perusahaan yang berkisar enam ribu (6.000) total jumlah di Kepri yang telah membuat dan memberlakukan struktur & skala upah di perusahaanya, tidak sampai di angka 5% ", lanjut Ary memaparkan kondisi yang ada saat ini,Selasa (12/12/2023) di sekretariat DPD di kompleks Ruko Mega Legenda 2.


Mengenai nilai besaran UDUM harapannya, diatas selisih kenaikan UMK tahun 2023 terhadap UMK tahun 2024 yang diketahui senilai Rp. 184. 610. Sebagai contoh : UDUM kota batam naik lebih besar dari kenaikan UMK 2024 (lebih besar dari Rp.184.610).


Dewan pengupahan dari unsur FSP LEM SPSI Kepri berharap SK UDUM ini dapat menjadi salah satu acuan perundingan kenaikan gaji tahunan di tingkat perusahaan yang dapat dimediasi oleh pihak Pimpinan Unit Kerja (PUK) di tiap perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Prihatin Atas Kondisi di Palestina, Buruh Batam Serahkan Dana Puluhan Juta ke DSNI Amanah.


Batam - Masyarakat buruh di Kota Batam yang tergabung dalam Organisasi Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) lakukan aksi penggalangan dana yang diperuntukan bagi warga korban perang yang terjadi di Palestina dalam Program " Aksi dana kemanusiaan untuk Palestina ".


Aksi yang bersifat kepedulian sosial terhadap korban perang yang terjadi antara Israel dan Palestina dalam bentuk penggalangan dana dari DPC FSP LEM SPSI Kota Batam serta Pimpinan Unit Kerja (PUK) itu merupakan suatu bentuk keprihatinan dari masyarakat buruh yang ada di Kota Batam, menurut Ketua DPC FSP LEM SPSI Batam M.Suryasastra.


" Kami sebagai bagian dari masyarakat buruh, khususnya yang ada di Kota Batam merasa perlu melakukan suatu tindakan dalam bentuk aksi nyata yang dapat menggambarkan rasa keprihatinan atas kondisi yang ada di Palestina, tentu informasi mengenai kondisi tersebut secara luas dapat kita akses di internet dan media sosial. Dengan mudahnya akses informasi kondisi tersebut, kami yang tergabung dalam DPC FSP LEM SPSI Kota Batam sampai dengan pengurus dan anggota di tingkat PUK inisiatif untuk melakukan penggalangan dana secara internal, sebagai wujud kepedulian atas keprihatinan yang kita rasakan " ujar Surya, sapaan akrabnya.


Acara penyerahan dana Minggu (10/12/2023), kepada pihak DSNI Amanah yang diwakili oleh Siswanto dan Yuza Amnosa, secara simbolis dilaksanakan di Rumah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Kota Batam, Kompleks Ruko Mega Legenda 2 Blok A3 No. 3A-5 yang menjadi sekretariat dan pusat aktifitas serta kegiatan DPC FSP LEM SPSI Kota Batam.


Dalam berlangsungnya acara tersebut disampaikan laporan hasil penggalangan yang didapatkan dari seluruh partisipan yakni ; PUK MCDERMOTT, PUK SANIPAK, PUK VARTA, PUK BATAMEC, PUK DAIHO, PUK USP, PUK CLADTEK, PUK PEGAHUNIAN, PUK RUBYCON, PUK HYDRIL, PUK SHIMANO, PUK NFB, PUK DSAW, PUK TOYO KANETSU, PUK LKD, PUK HI-TECH, PUK TECWAH, PUK NEXSUS, PUK UCPS, PUK NPCB, PUK TAKAMORI, dan DPC Kota Batam. Penggalangan yang dimulai sejak 12 November - 10 Desember 2023 berhasil mengumpulkan sejumlah dana dengan total Rp. 38.768.700, ( Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah ).


Menyambut baik aksi yang dilakukan, Siswanto dari pihak DSNI Amanah apresiasi positif program ini.


" Semoga dengan aksi kebaikan yang kita lakukan ini bisa menunjukkan bahwa hingga hari ini kita masih terus membersama perjuangan rakyat Palestina. Mari satukan solidaritas, berikan dukungan terbaik untuk Palestina, karena dengan bantuan yang di berikan telah mengukir kekuatan bagi mereka " ungkap Siswanto.


Di akhir sesi acara tersebut Ketua DPC FSP LEM SPSI Batam, M. Suryasastra juga ucapkan rasa syukur atas partisipasi pada seluruh pihak.


" Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh PUK yang sudah ikut serta dan berpartisipasi dalam program ' Aksi dana kemanusiaan untuk Palestina ' ini. Dana semua terkumpul sebanyak Rp. 38.768.700 dan uang tersebut sudah kita serahkan melalui DSNI Amanah. Semoga donasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Palestina dan menjadi amal pahala buat kita semua, Aminn. " pungkasnya.

Buruh Kecewa, Gubernur Kepri Mengabaikan Rekomendasi Walikota Batam Soal Upah Diatas Upah Minimum (UDUM).

BATAM, Pasca terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau tentang UMK Kota Batam, beberapa pihak dari unsur elemen kemasyarakatan di Kota Batam berupaya menanggapi hal tersebut, termasuk dari kalangan Organisasi Serikat Pekerja. Senin 5/12/2023, Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepri yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD FSP LEM SPSI Provinsi Kepri Ari Prasetyo menyampaikan kekecewaannya karena Gubernur Kepri belum menanggapi positif hasil perundingan Dewan Pengupahan Kota Batam berupa rekomendasi Walikota Batam.
" Tentu perasaan kecewa itu ada sebab SK UMK yang telah diterbitkan tidak dibarengi atau dilanjutkan dengan penetapan SK Upah Diatas Upah Minimum (UDUM) sebagaimana hal tersebut adalah hasil perundingan Dewan Pengupahan Kota Batam yang sudah menjadi sebuah rekomendasi Walikota Batam " ungkap Ari di Kawasan Industri Batamindo, Muka Kuning. " Namun demikian kami terus berupaya menjelaskan kepada pemerintah Provinsi Kepri, bahwa saat ini tidak semua perusahaan memiliki Struktur Skala Upah walaupun Undang - undang telah mengatur hal tersebut, sehingga didapat suatu pandangan dalam perundingan Dewan Pengupahan Kota Batam akan perlunya penegasan dalam bentuk produk peraturan perundang - undangan agar menjadi acuan bagi perusahaan yang tidak memiliki Struktur Skala Upah sebagaimana dimaksud Undang - undang " pungkasnya.

Serikat Pekerja Minta SK Upah Diatas Upah Minimum Dibuat Tersendiri oleh Gubernur Kepri

 

Tanjung Pinang – Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik & Mesin  (F - SP LEM) Provinsi Kepulauan Riau mendatangi kantor Gubernur di Dompak. Mereka meminta Gubernur segera meng-SK-kan UMK kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, Kamis (30/11/2023).

Untuk UMK Batam serikat pekerja meminta, selain SK UMK Kota Batam, Gubernur juga diminta untuk mengeluarkan SK Upah Diatas Upah Minimum (UDUM) untuk pekerja dengan masa kerja diatas 1 tahun.

Murianto wakil dari Dewan Pengupahan Kota Batam menyampaikan, untuk kenaikan pekerja diatas 1 tahun seharusnya mengikuti Struktur Skala Upah.

Akan tetapi ada perusahaan di Batam belum menerapkan Struktur Skala Upah, oleh karena itu UDUM di terapkan untuk perusahaan yang belum menerapkan Struktur Skala Upah.

“Seharusnya pemerintah mendukung keluarnya SK UDUM ini, karena dengan keluarnya SK UDUM ini maka perusahaan yang belum menerapkan Struktur Skala Upah akan termotivasi segera membuatnya, jika tidak kenaikan di perusahaan mereka harus ikut UDUM,” ungkap Muri.

Perwakilan pekerja yang hadir ke kantor Dompak antara lain Herman, Ary, Muri, Doni, Heri dan Sugeng.

Dikarenakan Gubernur tidak ada di tempat, maka perwakilan Serikat pekerja di terima oleh Kepala Dinas Provinsi Kepri yaitu Mangara.

Menurut Herman, UDUM sendiri sudah tertera di Surat Rekomendasi dari Walikota Batam, jadi seharusnya Gubernur mengakomodir usulan Walikota Batam.

“UDUM tersebut harus di SK kan agar mempunyai kepastian hukum dan menjadi dasar bagi perusahaan untuk menaikkan upah diatas upah minimum,” tuturnya. (red)