Looking For Anything Specific?

ads header
  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

Buruh Terjun Langsung ke Politik

Buruh dan Politik
FSP LEM SPSI, Salah satu komponen masyarakat yang jumlahnya sangat besar adalah buruh. Badan Pusat Statistik (2016) menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 120,65 juta orang, dengan persentase di sektor formal 41,72% dan sektor informal 58,28%. Dengan jumlah tersebut, buruh mempunyai daya tarik yang sangat tinggi. Kekuatan massa buruh bisa menjadi suatu gerakan yang efektif untuk tujuan tertentu, termasuk politik. 

Napak Tilas Sejarah

Gerakan buruh sudah terjadi sejak zaman perjuangan sebelum merdeka. Pada saat Boedi Oetomo lahir pada 20 Mei 1908, berdiri serikat buruh di bawah pimpinan Sneevliet dan Semaoen yang bernama Vereniging van Spoor, en Tramweg Personeel (Persatuan Pekerja Kereta Api dan Trem). Kemudian pada 1919 terbentuklah Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) yang diketuai oleh Semaoen dan Soerjopranoto. Hal ini terjadi pada saat Kongres Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putera (PPPBP) yang mencetuskan agar serikat-serikat buruh dengan berbagai macam aliran politik bergabung menjadi satu wadah.

Gerakan buruh pada saat itu terlihat ada dua arah, yaitu gerakan buruh secara politis yang melawan kolonialis dan gerakan buruh yang berhadapan dengan kapitalis. Dualisme arah gerakan buruh ini terjadi juga pada 1945, yang secara politis untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan satu tujuan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini dibuktikan dengan pecahnya Barisan Buruh Indonesia menjadi dua. Gerakan buruh dengan arah politik mendirikan Partai Buruh Indonesia (PBI), dan gerakan buruh dengan arah sosial ekonomi mendirikan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GABSI).

Pemilu pada 1955 membuat buruh menjadi bagian untuk memperkuat partai politik. Organisasi buruh menjadi "underbow" partai. Perubahan besar organisasi buruh juga terjadi setelah meletusnya peristiwa G30S. Organisasi buruh dengan afiliasi komunis dibubarkan. Pada 1966 terbentuk Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), dan pada 1969 Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), setelah itu lahir pula Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)

Langkah pemerintah pada 1970 yang menyederhanakan partai politik menjadi dua (PPP dan PDI) serta Golongan Karya akhirnya berpengaruh juga pada gerakan buruh. Secara politis organisasi buruh kehilangan induknya.

Pada 21-28 Oktober 1971 MPBI menegaskan bahwa identitas politis buruh lepas sama sekali dari kekuatan politik. Kegiatan serikat buruh dititikberatkan di bidang sosial ekonomi, penataan kembali organsasi-organisasi serikat buruh dengan pendekatan persuasif, perombakan organisasi gerakan buruh, dan serikat buruh tidak boleh menggantungkan dirinya pada sumber dana dari luar.

Pada 1973, pemerintah mengukuhkan dan mengakui Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) sebagai satu-satunya vaksentral di Indonesia. FBSI terdiri dari 21 federasi yang dideklarasikan pada 20 Februari 1973.

Kongres II FBSI pada 26-30 November 1985 menghasilkan perubahan mendasar dalam organisasi. Seperti, istilah buruh diganti pekerja; kata buruh dinilai memiliki citra menentang kekuasaan. Perubahan lainnya, FBSI menjadi SPSI, dan pemerintah mengakuinya sebagai satu-satunya organisasi pekerja swasta di Indonesia. 

Pada 1992 didirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang diprakasai oleh Muctar Pakpahan dkk. Pemerintah menganggap bahwa SBSI ilegal walaupun organisasi ini justru satu-satunya serikat buruh di Indonesia yang menjadi anggota dari serikat buruh international ICFTU dan WCL. Akibat dari deklarasi SBSI ini maka pengurus dan anggotanya banyak yang dipenjarakan. Munculnya SBSI ternyata diikuti juga oleh organisasi buruh lainnya seperti FNPBI yang dipimpin oleh Dita Indah Sari.

Tonggak reformasi organisasi buruh terjadi pada 1998 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendaftaran Serikat Buruh yang disusul kemudian dengan Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 21 Tahun 2000. Hal ini menandai berakhirnya era serikat buruh tunggal yang dikuasai oleh FSPSI. 

Sejak tahun 2000 munculah organisasi-organisasi buruh di Tanah Air. Data yang dicatat oleh Kementrian Ketenagakerjaan pada 2014, ada 6 konfederasi, 100 federasi dan 6.808 serikat pekerja perusahaan dengan jumlah 1.678.364 anggota serikat pekerja. Kebebasan buruh untuk menyalurkan aspirasi dan berorganisasi berdampak pada pecahnya kekuatan buruh.

Perkembangan Saat Ini

Hingga saat ini serikat buruh setiap tahunnya tidak pernah absen untuk melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan upah. Unjuk rasa juga dilakukan sebagai cara untuk melakukan tuntutan terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya seperti status kekaryawanan, pembayaran tunjangan hari raya, dan hal lain yang bersifat peningkatan hak-hak buruh. Tidak heran jika gerakan buruh seringkali justru berujung pada sebuah konflik. 

Konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha biasanya dipicu oleh perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu konflik secara umum bisa terjadi karena adanya perbedaan budaya. Konflik karena faktor budaya dalam perusahaan dimungkinkan karena adanya perbedaan kelas manajemen dan kelas buruh yang budayanya berbeda.

Dalam era kemudahan investasi maka upah yang murah akan menjadi salah satu alternatif dari kemudahan tersebut. Hal ini tentu akan menjadi isu pokok gerakan buruh yang bisa dilakukan dengan model unjuk rasa jalanan, atau dengan cara yang lebih demokratis seperti melakukan aksi perlawanan hukum.

Buruh perlu menggunakan cara yang lebih strategis dalam melakukan gerakannya. Perjuangan buruh demi peningkatan kesejahteraan dengan aksi jalanan sering ditanggapi oleh pengusaha sebagai suatu gerakan mengganggu produktivitas dan stabilitas. Gerakan politik buruh dengan tujuan bisa menempatkan wakil-wakil buruh dalam lembaga legislatif sah-sah saja. Jika mempunyai wakil legislator buruh tentu bisa lebih strategis untuk mencapai tujuannya.

Lebih baik buruh terjun langsung dalam politik daripada hanya menjadi alat politik. Selama buruh bisa bersatu, tidak terpecah belah, dan para pemimpinnya benar-bernar berorientasi terhadap kesejahteraan anggotanya, bukan hal yang mustahil buruh menempatkan wakilnya dalam lembaga legislatif. Saatnya aksi jalanan ditinggalkan dan jangan lupa produktivitas tetap diutamakan. Dan, yang paling penting nasib tetap bisa diperjuangkan dengan cara yang lebih elegan.

Sumber : https://news.detik.com/kolom/d-3486697/saatnya-buruh-terjun-langsung-ke-politik

10 Ribu Massa Aksi Geruduk Disnakertrans DKI Jakarta

Masa Buruh FSP LEM orasi di depan Disnakertrans menuntut
perbaikan upah, Selasa, 18/12/18
F SP LEM SPSI, Masa aksi buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (F SP LEM SPSI) datangi Kantor suku Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta menuntut untuk perbaikan upah minimum DKI Jakarta. Tepat jam 10.50 WIB 18/12/2018 sekitar 10 ribu massa aksi F SP LEM SPSI sampai digedung DISNAKER  jln. Prajurit KKO USMAN dan HARUS NO. 52 Gambir Jakarta Pusat menuntut revisi UMP DKI JAKARTA tanpa menggunakan PP 78 karena Pemprov DKI telah kalah dalam PTUN tahun 2017. 

Korlap aksi bung Aris Multazam dalam Orasinya mengatakan "pejabat Disnaker jangan hanya diam saja atau sebagai pengkhianat kaum buruh karena gaji kalian dari pajak para buruh" 
Sambil menunjuk kantor sukudinas yang di ikuti masa aksi. 

Masa aksi diterima oleh pejabat Dinasker yang mengatakan bahwa masa buruh akan diterima oleh KADISNAKER tapi perwakilan nya cuma pak Kadisnaker masih dalam perjalanan menuju kantor posisi masih di Gambir tandasnya. 
Dengan itikad baik tersebut melalui mobil komando dewan Pengupahan DKI Jakarta perwakilan buruh Bung Jayadi mengatakan mending ketemu sekalian di Balaikota bareng dengan Gubernur, selanjutnya masa aksi longmarch dari Tugu tani menuju Balaikota. (cpy)  

5000 Buruh FSP LEM Jaktim Menuju Balaikota

Ketua DPC Timur Surya Sanjaya, nampak memimpin
 Buruh FSP LEM Jaktim menuju Balaikota
FSP LEM SPSI, Parlemen jalanan kembali dilakukan FSP LEM SPSI  menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2019 kepada Gubernur Anis Rasyid Baswedan agar dapat merevisi keputusan beliau pada tanggal 10 Nopember 2018. Selasa 18/12/18.

Disamping itu bahwa pihak buruh telah di kabulkan tuntutannyadi PTUN untuk revisi UMP.

Sekitar 5000 buruh yang tergabung dalam FSP LEM Jakarta Timur ikut berpartisipasi dalam agenda tersebut, tampak dalam sambutannya Ketua DPC F SP LEM SPS Surya Sanjaya SH mengatakan bahwa Gubernur jangan takut untuk merivisi UMP 2019 sesuai janji politik beliau, dalam orasinya

Kegiatan tersebut di kawal langsung Kapolsek Cakung Kompol Imam Irawan mengatakan kepolisian Polsek Cakung akan membantu kelancaran aksi buruh F SP LEM SPSI dengan tertib dan damai. (cpy)


Selasa Besok Ribuan Buruh Demo Disnakertrans dan Balaikota


Seruan aksi unjuk rasa
FSP LEM SPSI, Sekitar 13.000 masa buruh dari federasi serikat pekerja logam elektronik dan mesin DKI Jakarta akan melakukan unjuk rasa di kantor Disnakertrans dan balaikota Selasa 18 Desember 2018 pukul 07 sampai dengan selesai.
Sebelum pelaksanaan unjuk rasa mereka telah melakukan woro woro dua hari dengan konvoi kendaran bermotor ke  kawasan industri untuk mensosialisasikan ke anggota supaya aksi unjuk rasa nanti bisa lebih maksimal.

Woro woro di kawasan industri
Aksi ujuk rasa ini terkait di tetapkannya UMP DKI 2019 sebesar Rp 3.940.973 atau naik 8.03%. yang dilakukan oleh pelaksana harian Gubernur DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota pada tanggal 1 November 2018 yang lalu. Para buruh merasa kecewa setelah melakukan survei KHL di beberapa pasar ternyata pemerintah malah mengacu pada Surat edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Nomor : B.240/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018  yaitu menetapkan upah minimum provinsi dengan formula PP 78/2015.

Mendatangi perusahaan perusahaan
Ada dua tuntutan yang akan di suarakan para buruh Pasca di kalahkannya kasasi Pemprov DKI Jakarta terkait gugatan UMP 2018, menuntut revisi UMP 2019 dan  menaikan umsp 2019 tanpa formula PP 78/2015 yang dianggap tidak realistis dan menyengsarakan mereka.(why) 

Pemanasan Buruh DKI

FSP LEM SPSI . Ratusan massa yang terdiri dari anggota Barisan Pelopor (BAPOR) FSP LEM SPSI melakukan kunjungan ke seluruh Pimpinan Unit Kerja (PUK) yang ada di kawasan industri Pulo Gadung Jakarta Timur dan seluruh kawasan industri yang ada di DKI Jakarta kamis dan jumat (13/12). Kunjungan ke beberapa PUK tersebut adalah bagian penyampaian Informasi ke seluruh PUK dan untuk mengetahui persiapan pra aksi unjuk rasa hari selasa tanggal 18 desember 2018.

Unjuk rasa tanggal 18 desember 2018 merupakan buntut dari kenaikan UMP DKI yang hanya mengalami kenaikan 8,03%

Sebagaimana diketahui , upah Minimum propinsi untuk tahun 2019 sudah di ketuk oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan sebesar Rp 3.940.937

"Kami berharap kepada gubernur anis untuk merealisasikan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP) DKI Jakarta pada tahun 2019 tidak memakai formula PP 78 tahun 2015 , dan lebih melihat realita yang ada bahwa buruh di Indonesia khususnya di DKI Jakarta masih jauh dari kata sejahtera" tutur korlap aksi





BURUH KBPP TUNTUT UMSK KARAWANG

Masa Aksi Berkumpul didepan Kantor Pemda Karawang

FSP LEM SPSI - Karawang, 12/12/18 Buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP), mengadakan Aksi menuntut agar Pemerintah bisa memfasilitasi perundingan antara pihak Pengusaha yang diwakili oleh Apindo dan Serikat Pekerja atau Depekab untuk segera berunding menetapkan nilai UMSK tahun 2019. Aksi ini dimulai dari semua Kawasan Industri yang ada di Karawang diantaranya Kawasan Industri Surya Cipta, KIM, KIIC, Indotaise, dll. Pergerakan buruh dimulai dari pagi dan dipusatkan di Kantor Pemda Karawang. 

Perwakilan buruh dari KBPP diterima Oleh Pemerintah daerah yang diwakili oleh Kadisnaker Suroto,  dan menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya :

1. Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten Karawang tahun 2019 mengacu pada penetapan sektor sebagaimana tercantum dalam Upah Minimum Sektoral (UMSK)  Kabupaten Karawang tahun 2018.
2. Upah Minimum Sektoral (UMSK)  Kabupaten Karawang tahun 2019 diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2019 ( tidak mengacu pada tanggal kesepakatan). 
3. Dalam pelaksanaan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang harus tetap berjalan meskipun hanya dihadiri oleh Unsur Pemerintah dan Unsur Serikat Pekerja saja,  tanpa adanya batasan jumlah minimal kuorum atau syarat dihadiri oleh semua unsur yang ada di Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang yang dilakukan mulai perubahan tata tertib. 

Masa Aksi Bergerak dari Kawasan Industry 

Setelah dibacakan hasil dari pertemuan aksi KBPP 1212 diinstruksikan oleh Korlap aksi kepada seluruh Satgas untuk lanjut melakukan pengawalan perundingan Depekab yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja. Sampai berita ini diturunkan prosesnya perundingan Depekab masih berlangsung. (rsy) 

Pangkorcab Bapor Lem Mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat Merpati Putih

Peserta ujian kenaikan tingkat kolat Bapor

FSP LEM SPSI, Sabtu 08/12/2018 Bertempat di gedung sport center Pt . Morita Tjokro gearindo yang beralamat di kawasan Industri Pulo gadung Jl. Rawaterate 1 no 9.
Sebanyak 13 anggota kolat Bapor lem SPSI termasuk Pangkorcap Bekasi  mas Hadimaryono dan mas Suprapto pangkorcab dari Jakarta barat, mengikuti ujian kenaikan tingkat bela diri tangan kosong merpati putih.

Hadi Maryono Pangkorcab Bekasi













Ujian kenaikan tingkat ini di adakan untuk melihat sejauh mana penyerapan ilmu yang di berikan dalam latihan.
Acara di mulai pukul 20"00 di buka dengan upacara pembukaan, berdoa dan janji anggota di teruskan dengan pemanasan.

Suprapto Pangkorcab Jakarta Barat













Setelah jeda istirahat di lanjutkan dengan tata gerak, dan lari sepanjang kurang lebih 15 km dari kawasan industri Pulo gadung sampai jalan raya Kalimalang dan putar balik ke sport center di mulai pukul 01"30 sampai 05"00.

 persawahan tempat Prosesi pembajaan 













Di sport center  sendiri sudah di sediakan beton cor yang siap di patahkan peserta ujian, kerasnya beton cor di sesuaikan dengan masing masing tingkatan kemudian di lakukan pembajakan di persawahan rawagelam dan di akhiri dengan upacara penutupan.(why)

KETUA UMUM RESMI KAN GEDUNG BARU DPC F SP LEM SPSI JAKARTA TIMUR


F SP LEM SPSI,Beralamatkan di JL.Rawa kuning no 32 RT 006/02 Pulogebang,Cakung Jakarta timur 13910. Kamis,29/11/2018 DPC F SP LEM SPSI Jakarta Timur Resmi Tempati Gedung Barunya. Peresmian gedung baru yang dihadiri seluruh jajaran Pengurus Baik itu DPD,DPP F SP LEM SPSI juga PUK-PUK yang ada di Jakarta Timur warga sekitar juga turut diundang.

Dari perwakilan pemerintah kasudinakertrans Jakarta timur Atok Barowi Hidayat menyampaikan posisinya bahwa pemerintah tidak berpihak ke siapapun melainkan berpegang pada undang undang, ia menyampaikan bahwa serikat buruh harus D4 yaitu dikenal, diterima, disukai, dan dipercaya serta harus PDLT : Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan tidak tercela.  kasudinakertrans juga mempunyai moto yaitu berbakti, berani, bersih dan melayani serta SST : senyum santun dan tegas dalam peraturan.

Sambutan terakhir adalah dari ketua umum FSP LEM SPSI Ir.Arif minardi dalam kesempatannya beliau mengucapkan selamat ke pada DPC dan jajaran yang ada di Jaktim menurutnya sekretariat ini bisa di pakai bersama warga terutama mengenai Bpjs ketika ada yang tidak mendapatkan pelayanan atau pelayanan yang buruk maka bisa kita bantu selain itu juga harus sinkron antara buruh, pengusaha dan pemerintah, dengan anggaran sebesar 78 triliun harusnya bisa mensejahterakan buruhnya kalau tidak bisa ya mundur saja ungkapnya.

Sebelum acara di tutup ada pembagian plakat kepada team 10 yang telah bekerja keras untuk pengadaan gedung baru serta Puk yang sudah membayar dana konsolidasi di lanjutkan dengan gunting pita oleh Ir.Arif Minardi dan doa penutup oleh Ust.Supriyadi. (why)

UNDANG WARGA SEKITAR DI PERESMIAN GEDUNG BARU


F SP LEM SPSI,Beralamatkan di JL.Rawa kuning no 32 RT 006/02 Pulogebang,Cakung Jakarta timur 13910. Kamis,29/11/2018 DPC F SP LEM SPSI Jakarta Timur Resmi Tempati Gedung Barunya. Peresmian gedung baru yang dihadiri seluruh jajaran Pengurus Baik itu DPD,DPP F SP LEM SPSI juga PUK-PUK yang ada di Jakarta Timur warga sekitar juga turut diundang.

Dalam sambutannya Ketua DPC Jakarta Timur Surya Sanjaya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke pada  PUK dan juga anggotanya yang ada di Jakarta Timur bahwa dengan campur tangan Allah lah bisa menyepakati dana konsolidasi sebesar 150.000 / anggota dari 12.000 anggota yang ada di Jaktim untuk pengadaan gedung ini, beliau menceritakan awal ide pembelian gedung baru karena setiap ada kegiatan selalu mengganggu lingkungan terutama lahan parkir yang sempit, belum lagi bila ada konsolidasi dan pendidikan selalu di buat dua sesi karena kapasitas ruangan tidak cukup

"Dengan ditempatinya gedung baru ini semoga dapat membantu kegiatan warga lingkungan.
serikat buruh DPC fsc lem spsi suka demo tetapi lebis suka lagi negoisasi kalau sudah keterlaluan dan mentok baru kami demo, silahkan di pakai untuk konsolidasi dan pendidikan untuk kesejahteraan anggota," tandasnya dalam sambutan.

Bung Yulianto selaku ketua DPD dalam kesempatannya menyampaikan hal hal yang terkait dengan pengupahan di DKI dan program program gubernur terkait kartu pekerja dan upaya komunikasi yang intens dengan gubernur Anis terkait polemik UMP dan rencananya akan melakukan aksi ke Gubernur walaupun itu gubernur pilihan kita. (why)