Gugatan Uji Formil Buruh Terhadap Omnibus Law, memasuki kesaksian dari Buruh, M.Sidarta Anggota LKS TRIPNAS: Kami tidak dilibatkan dalam proses Prumusannya

 

Foto: Istimewa
Media FSP LEM SPSI, Gugatan Uji Formil Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, Sidang Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 kini memasuki kesaksian dari Pihak buruh yang dihadirkan oleh GEKANAS dari SP LEM SPSI sekaligus anggota Tripatit Nasional Muhammad Sidarta.Rabu 25/8/2021.

Dalam kesaksiannya yang di bacakan lewat sidang Daring sekitar 15 menit dan di siarkan secara live di Channel youtube Mahkamah Konstiusi RI 

Dalam inti kesaksiannya M.Sidarta  bahwa LKS TRIPNAS tidak pernah dilibatkan dalam perumusannya 
kami tidak dilibatkan dalam proses perumusannya sejak pidato presiden RI tertanggal 20 Oktober 2019 hingga Draf RUU Cipta Kerja diserahkan ke DPR-RI pada 12 Februari 2020 LKS TRIPNAS Tidak pernah dimintakan saran, pendapat maupun usulan terhadap rencana dan penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja yang belakangan menjadi Undang-Undang Cipta kerja. Ujar Kesaksian M.Sidarta pada (Rabu 25/8/2021)

@krd

Gugatan APINDO Terhadap Putusan UMSK Kab. Karawang Tahun 2020 Ditolak Hakim

Penyampaian amar putusan PTUN Bandung atas gugatan UMSK Kab. Karawang 2020

FSP LEM SPSI-21/06/2021, Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) Kab. Karawang melakukan pengawalan terhadap hasil sidang putusan di PTUN Bandung pada Senin 21 Juni 2021 atas Gugatan APINDO Terhadap SK UMSK Kab. Karawang Tahun 2020 dan dengan amar  putusan  :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

* Menerima eksepsi mengenai kepentingan penggugat, yang diajukan oleh tergugat II intervensi dan tergugat II intervensi 1 ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ;

2. Menghukum para penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 830.000,- ( delapan ratus tiga puluh ribu rupiah ).

Dan hasil ini disampaikan langsung oleh Roy Jinto F., S.H selaku Ketua DPD KSPSI Jawa Barat kepada para pimpinan KBPP didepan Kantor PTUN Bandung. Bahwa atas putusan ini patut bersyukur dan siap jika ada upaya banding dari pihak penggugat ( APINDO ) ke Pengadilan Tinggi.(rsy). 


STATEMENT OF INDONESIAN WORKERS AND PEOPLES FOR FREEDOM OF PALESTINE'S

SERUAN AKSI BURUH DAN RAKYAT INDONESIA UNTUK PALESTINA MERDEKA



Jumat 28 Mei 2021, Di Kantor PBB, Kedubes Amerika & France


Permasalahan di Palestina belumlah selesai tatkala Israel menghentikan serangan militernya.


Permasalahan dan penderitaan bangsa Palestina akan selesai bila Israel hengkang dari tanah Palestina dan mengembalkan tanah tanah Palestina yang mereka rampas dari penduduk Palestina.


Israel yang sebelumnya tidak pernah ada di tanah palestina bahkan di peta dunia. Namun sejak 1947 sedikit demi sedikit tanah tanah palestina di rampas oleh Israel hingga kini.


Karenanya, kami kaum buruh Indonesia atas dasar amanah Konstitusi UUD 1945 menyerukan kepada segenap  masyarakat Indonesia jangan pernah berhenti memberikan dukungan perjuangan kepada rakyat Palestina hingga bangsa palestina merdeka, dan Israel hengkang serta mengembalikan tanah tanah yang dirampas dari penduduk Palestina.


Untuk itu mohon doa dan dukungannya, kami akan kembali melakukan aksi pada hari Jumat 28 Mei 2021.


Kita juga meminta PBB untuk memberikan sanksi yang setegas-tegasnya kepada Penjajah Israel. Dan PBB segera membuka blokade dan akses akses masuk ke Palestina  agar bantuan bantuan kemanusiaan ke rakyat Palestina bisa masuk dan didistribusikan.


Hormat Kami, 


Presidium Gerakan Pekerja Muslim Indonesia



Riden Hatam Azis

Koordinator

SIARAN PERS MAY DAY 2021



MAYDAY : RENUNGAN DAN REFLEKSI PERJUANGAN BURUH

&

GERAKAN BURUH KEDEPAN DENGAN KONSEP YANG TERUKUR



Jakarta, 1 Mei 2021


Mayday tahun ini akan berbeda dengan Mayday tahun-tahun sebelumnya. Ditengah Pandemi Covid 19, FSP LEM SPSI (Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) akan tetap mengadakan peringatan Mayday. Namun Mayday tahun ini, tidak diadakan unjuk-rasa dijalanan sebagaimana biasanya. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat maka Mayday diadakan melalui Online dan Offline yang terbatas sesuai Prokes dan akan disiarkan langsung oleh LEM TV melalui channel medsos seperti Facebook, Youtube, Instagram, dan lain-lain, sehingga seluruh anggota dapat mengikutinya. Dan sekitar 50 orang pengurus dari DPP, DPD, DPC FSP LEM SPSI mengikuti secara offline. 

Pelaksanaan Mayday secara offline akan diadakan pada 1 Mei 2021 di Hotel Best Western Jl. DI Panjaitan No. Kav. 34 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur dimulai jam 10.00 diakhiri dengan berbuka puasa bersama, dan secara online melalui Zoom dengan kapasitas 1000 peserta yang diutamakan seluruh pengurus dari DPP, DPD, DPC, sampai PUK. Bagi peserta online, maka diharapkan DPD, DPC, PUK dapat mengadakan di Sekretariat masing-masing secara bersama-sama dengan konsep “Nobar”sesuai Prokes. Dengan mengambil tema : 

PERENUNGAN DAN REFLEKSI PERJUANGAN BURUH & 

GERAKAN BURUH KEDEPAN DENGAN KONSEP YANG TERUKUR


Pasca disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, nasib buruh makin tidak menentu, yang artinya perjuangan kedepan makin berat karena “ buruh harus berjuang sendiri dengan minimnya perlindungan dari negara”. Oleh karena itu seluruh organisasi buruh harus mulai mengantisiapai dan merencanakan secara cermat dan terukur dengan konsep yang jelas. Bahkan senjata utama kaum buruh yaitu unjuk-rasapun harus dievaluasi mulai dari pesertanya, efektifitasnya, soliditasnya, waktu pelaksanaannya, dan lain sebagainya.

Selalu ada pelajaran dibalik suatu peristiwa yang terjadi. Disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memperlihatkan kepada kita semua bagaimana seluruh tatanan etika, hukum diterabas secara semena-mena dengan mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk melumpuhkan seluruh “perlawanan” yang tidak setuju dengan UU tersebut. 


Dapat dikatakan bahwa seluruh buruh menolak UU tersebut dan itu terbukti dengan adanya unjuk-rasa besar-besaran diseluruh daerah di Indonesia, yang puncaknya adalah unjuk-rasa tanggal 6 – 8 Oktober 2020.

Bagaimana diperlihatkan bahwa Pemerintah dapat dianggap telah mengabaikan amanah konstitusi dalam pembuatan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Karena semua proses dari pembuatan draft sampai dengan disahkannya menjadi UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dilakukan kurang transparan.

Diperlihatkan juga bahwa DPR sebagai wakil rakyat yang sangat diharapkan oleh seluruh buruh sebagai rakyat Indonesia, untuk  menjadi pertahanan dan harapan terakhir, jika dirasakan Pemerintah tidak aspiratif terhadap buruh. Harapan tersebut musnah, bahkan DPR seolah-olah “kucing-kucingan” dengan para perwakilan Serikat Pekerja/Buruh, bukannya menjadi pengawal kebijakan yang berdampak kepada nasib buruh, DPR malahan ikut-ikutan menjadi tidak aspiratif. Pertanyaannya “DPR mewakili siapa”. 

Dan puncaknya adalah merubah jadwal Rapat Paripurna untuk menghindari unjuk-rasa besar-besaran. Dan semua itu dipertontonkan secara gamblang tanpa ada rasa malu kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada apa ini? Apabila memang untuk kepentingan rakyat dan prosesnya transparan, mengapa harus sembunyi-sembunyi.

    Demikian kami sampaikan Siaran Pers ini, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.






Arif Minardi, Ketua Umum   

0818420060, 081221615762       

SP LEM SPSI Akan Merayakan MAYDAY 2021 Daring



 MEDIA LEM SPSI, Dilema Buruh ditengah pandemi covid-19 kini makin mengwatirkan pasalnya pasca di-sah-kanya Undang-undang cipta kerja oleh pemerintah dinilai makin mempersulit Nasib Buruh, mengahadapi hal ini DPP FSP LEM SPSI, Kamis 22/4/2021 kemarin mengadakan rapat virtual melalui aplikasi zoom untuk persiapan merayakan Hari Buruh Internasonal MayDay 2021.

Hasil rapat pada hari itu memutuskan dua bagian acara penting perayaan mayday off line dan on line , off line dipastikan melaksanakan aturan tidak melanggar prokes covid-19 dengan peserta tidak lebih 50 orang peserta dan akan ditampilkan secara langsung di channel youtube resmi milik organisasi media FSP LEM yaitu tvLEM sedangkan anggota didaerah seluruh indonesia akan beriteraksi melalui zoom dengan link terhubung dengan acara tersebut.

Adapun acara yang akan di isi dan menampilkan orasi dan dikupas tentang permasalahan yang di hadapi buruh. Acara di mulai pukul 10.00 WIB sampai menjelang waktu Berbuka Puasa.

Tim pelaksana akan menghadirkan para aktivis dan para tokoh yang berhubungan dengan buruh, diantaranya Arif Minardi Ketua umum FSP LEM SPSI, Bomer pasaribu mantan Menteri Tenaga kerja era presiden Abdurrahman Wahid dan Tokoh Lainnya.

Acara tersebut mengusung tema yang akan FSP LEM SPSI pilih adalah Tema Mayday 2021 :

Menjawab tantangan perjuangan gerakan buruh pasca Undang Undang Cipta Kerja

@krd


MUSNIK III PUK SP LEM SPSI PT. LG Innotek Indonesia

Sambutan Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Ir. Muhamad Sidarta


FSP LEM SPSI - 04/04/2021 PUK SP LEM SPSI PT. LG Innotek Indonesia menyelenggarakan Musyawarah Unit Kerja ( MUSNIK ) III yang dilaksanakan dilingkungan perusahaan dan dihadiri oleh Ketua DPD FSP LEM SPSI Propinsi Jawa Barat Ir. Muhamad Sidarta dan Ketua DPC FSP LEM SPSI Kab./Kota Bekasi Wanardi Rakasiwi, S.H selaku undangan dan sekaligus membuka agenda MUSNIK III PUK SP LEM SPSI PT. LG Innotek Indonesia dengan peserta perwakilan anggota / pleno dan PUK.

Kegiatan ini dilkasanakan dalam rangka menkalankan amanat AD/ART FSP LEM SPSI bahwa Musnik PUK dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun masa kepengurusan dalam rangka melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepengurusan selama 3 tahun menjabat sebagai Pimpinan Unit Kerja serta malakukan pemilihan Ketua dan pengurus yang baru periode tahun 2021 s.d 2024 dan merencanakan program kerja kepengurusan serta rekomendasi dari sidang Musnik III PUK SP LEM SPSI PT. LG Innotek Indonesia.

Acara ini dilaksanakan dari pagi hingga sore dan tetap menjalankan protokol kesehatan covid-19 dengan melakukan rapid tes untuk para tamu undangan dan tetap menjaga 3M. ( Menjaga Jarak, Memakai Masker dan mencuci tangan ) / (rsy).

Pensiun berujung di pengadilan


Foto bersama setelah sidang

MEDIA LEM SPSI,  Berawal dari undangan pembahasan upah oleh pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan logam mulia PT. Sumberkreasi Cipta Logam yang beralamat Jl. I Gusti Ngurah Rai Jl. Cipinang Lontar No. 1, RT.5/RW.9, Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Wahid Sugianto salah seorang anggota pleno dari PUK SP LEM SPSI PT. Sumberkreasi Cipta Logam menanyakan status masa berakhirnya hubungan kerja karena telah melewati masa kerja 25 tahun mendapat ucapan yang tidak mengenakan dari pimpinan perusahaan yang berujung terbitnya surat PHK sepihak, di sidangkan hari ini (Rabu31/03/2021) .  

Kedua saksi sedang di sumpah

Sidang  berlangsung di ruang Oemar Seno Adji 1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang di mulai sekitar pukul 15:20 dan sudah memasuki tahap kesaksian dari penggugat, advokasi yang di lakukan oleh DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur dihadiri oleh ketua bidang advokasi Arifin. didampingi oleh sekretaris bidang advokasi bung Rajab serta menghadirkan dua orang saksi
Saksi 1 yaitu  Suryo Guritno di hadirkan sebagai saksi yang akan dimintai keterangan terkait ancaman, intimidasi dan kekerasan,
Saksi 2  Parjiman di hadirkan sebagai pemberi keterangan terkait aturan di perjanjian kerja bersama sedangkan dari tergugat di hadiri oleh pengacara dari APINDO selaku kuasa hukum dari PT. Sumberkreasi Cipta Logam yaitu Herman.

Kesaksian dari penggugat


Dalam wawancara setelah sidang bung Arifin  mengatakan mudah mudahan Keterangan yang di lakukan oleh saksi dari DPC LEM SPSI Jakarta Timur dalam sidang hari ini memberikan keyakinan agar majelis hakim memberikan putusan  bahwa PHK itu karena usia pensiun dengan usia masa kerja 25 tahun bukan karena melakukan pelanggaran kerja bersama untuk sidang selanjutnya tergugat akan menghadirkan saksi juga untuk memberikan keterangan dalam persidangan. 

Demikian sidang hari in semoga yang di lakukan menghasilkan hasil yang baik sehingga DPC FSP LEM SPSI Jakarta Timur memberikan  pelayanan yang terbaik ungkapnya.

@why


Belum adanya Tindakan di Pelanggaran Prosedur PHK Rusli & Bani, LEM SPSI Laporkan ke Ombudsman

FSP LEM SPSI di OMBUDSMAN



 MEDIA LEM SPSI, Buruh LEM SPSI membawa kasus PHK Sepihak Rusli dan Bani akibat pelanggaran Prosedur belum adanya Tindakan dari STAKEHOLDER Dinas Ketenagakerjaan, membawa kasus ini ke Ombudsman RI di Jl. HR.Rasuna Said Kav. C-19 kuningan, Jakarta Selatan. Selasa 31/03/2021.

Kesalahan prosedur ini jelas pelanggaran maka perlu adanya sanksi pada manajemen PT. Yamaha Indonesia (PT.YI) tentang Pasal itu explicit untuk memberikan sanksi tapi sampai sekarang tidak ada tindakan.

" Kesalahan prosedur yang dilakukan Manajemen PT.YI itu pelanggaran dan harus di berikan sanksi tidak untuk di perselisihan ini sudah di keluarkan surat oleh Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta, surat peringatan satu dan peringatan dua agar PT.YI untuk mempekerjakan kembali Rusli & Bani tapi tidak ada tanggapan dari Manajemen PT.YI, makanya kami ke Ombudsman Melaporkan kasus ini" ujar Arif Minardi ketua Umum FSP LEM SPSI di halaman loby kantor Ombudsman, Selasa 31/03/2021


LEM SPSI yang diwakili Arif Minardi, Rusli Rahadi & Bani Putra langsung diterima oleh Salahsatu pimpinan Ombudsman Yeka Hendra Fatika, pertemuan berlangsung sekitar dari Jam 14.00 sampai  15.30 WIB. Laporan akan dirapatkan di dewan pleno untuk ditindak lanjuti mengenai kasus PHK yang menyalahi prosedur oleh manajemen PT.YI .

@krd

Kasus PHK Sepihak Ketua & Sekretaris PUK LEM SPSI PT.YI Telah sampai ke Ditjen Binawasnaker & K3 : Akan berkoordinasi dengan biro hukum.

foto: istimewa

MEDIA LEM SPSI, Sesuai Surat permohonan peninjauan kasus pelanggaran Direksi PT. Yamaha Indonesia (YI) dalam PHK Sepihak Terhadap sdr. Rusli Rahadi dan sdr. Bani Putra, DPP FSP LEM SPSI tertanggal 12 Maret 2021 kepada Binawasnaker & K3 Kemenaker RI maka Mengundang hanya 3 orang perwakilan dari serikat dengan Prokes Covid-19 bukti Test antigen , sesuai undangan  pertemuan di RR Ditjen Binawasnaker, Gedung A lantai 7, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. (Jumat, 26/3/2021)

Arif Minardi Ketua Umum FSP LEM SPSI menilai bahwa ada kekosongan untuk memberikan sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan Direksi PT. Yamaha Indonesia (YI) dalam PHK Sepihak Terhadap sdr. Rusli Rahadi dan sdr. Bani Putra ini
" Jelas ini pelanggaran kenapa sampai sekarang belum ada sanksi, karena ini bukan perselisihan yang harus dibawa ke PHI" ujar Arif Minardi menyampaikan permasalahan PHK sepihak yang menimpa Ketua dan Sekretaris PUK LEM SPSI PT.YI di kantor Ditjen Binawasnaker & K3 Kemenaker RI, Haiyani Rumondang.

Pertemuan itu dimulai sekitar Pukul 14.30 sampai 15.30 Wib, di hadiri 3 orang Perwakilan serikat,4 orang dari Kementrian tenaga kerja , Haiyani Rumondang hadir juga Bernawa Sinaga Ditjen Pengawasan Norma kerja
"Pertemuan itu dimulai sekitar Pukul 14.30 sampai 15.30 Wib, di hadiri 3 orang dari  Perwakilan serikat yaitu saya (Rusli Rahadi), pak Arif dari DPP FSP LEM SPSI dan Abdul Muaz dari DPD FSP LEM DKI Jakarta ,4 orang dari Kementrian tenaga kerja , Ditjen Binawasnaker & K3  Haiyani Rumondang hadir juga Bernawa Sinaga dari Ditjen Pengawasan Norma kerja dan dua orang lagi saya Lupa namanya," ujar Rusli Rahadi komunikasi kepada Media LEM SPSI lewat Telepon.

" Menurut Bu Ditjen  Haiyani Rumondang Beliau akan berkoordinasi dengan biro hukum, karena Pak Arif  menilai ada kekosongan untuk memberikan sanksi" ujar Rusli lagi

Sebelumnya PT.Yamaha Indonesia (piano) yang beralamat di Jln. Rawagelem I no.5 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur,  digrudug oleh buruh LEM SPSI dari masa aksi solidaritas buruh sekitar Jakarta Timur, Jakarta Utara,Jakarta Barat,Banten dan Bekasi pada (Kamis,25/03/2021), ada dialog dengan Manajemen PT.YI namun hanya bisa dicatat dan akan disampaikan kepada pimpinan yang punya keputusan. @krd


Inilah tuntutan yang di sampaikan dalam aksi solidaritas save Rusli dan Bani

 

Media FSP LEM SPSI. Buruh Lem SPSI mengadakan aksi solidaritas untuk Rusli dan Bani yaitu ketua dan sekretaris Puk Yamaha Indonesia ( Piano ) yang terkena PHK oleh perusahaan dikarenakan tuduhan penghasutan. Kamis 25/03/2021

Dalam aksinya hari ini ada beberapa tuntutan yang di suarakan oleh masa aksi yaitu : 

  • Pekerjakan kembali ketua dan sekretaris PUK SP LEM SPSI PT. YAMAHA INDONESIA
  • Bayarkan hak hak pekerja selama tidak ada putusan PHI
  • Cabut PHK sepihak 
  • Pecat Presdir PT. YAMAHA INDONESIA MR. SHIMURA.


Setelah melakukan beberapa orasi di mobil komando, akhirnya pihak management menerima perwakilan dari organisasi untuk berdialog tapi lagi lagi pihak management tidak bisa mengambil keputusan karena tidak mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan  sedangkan keinginan dari perwakilan untuk bertemu langsung dengan Presdir Shimura tidak bisa terealisasi .

Sampai berita ini di turunkan masa aksi masih melanjutkan aksinya. @why







Aksi SAVE RUSLI & BANI, PHK Semena-Mena Oleh Manajemen PT.Yamaha Indonesia (Piano)

MEDIA LEM SPSI, Aksi demonstrasi dari bentuk karena gagalnya perundingan kasus PHK sepihak yang Menimpa Ketua dan sekretaris PUK SP LEM SPSI PT.Yamaha Indonesia (PT.YI) oleh manajemen akibat menjalankan tugas organisasi, digelar di depan halaman PT.YI hari ini, kamis 25/03/2021.

Sekitar 200 orang Masa aksi berkumpul di bundaran pajak kawasan industri pulogadung masa datang  dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, sekitar jam 10 Bergerak menuju halaman PT.YI yang berlokasi Jl.Rawagelam 1 no.5 Pulogadung, Jakarta Timur.

Begitu sampai di lokasi Sasaran Aksi Masa aksi menyanyikan Indonesia Raya dan Mars FSP LEM SPSI sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air dan organisasi, para orator menaiki mobil komando untuk berorasi bergantian sampai ada perwakilan yang di persilakan masuk diajak untuk berdialog dengan manajemen PT.YI.
Sampai Berita ini ditulis perwakilan masa aksi masih berdialog di dalam PT.YI.

@krd

AKTIVIS BURUH YANG DI PHK SEMENA-MENA OLEH MANJEMEN PT.YAMAHA INDONESIA, RUSLI DAN BANI : TEMANI KAMI BERJUANG, 25 MARET 2021

Ketua dan Sekretaris PUK yang di PHK Semena-mena
oleh manajemen PT. Yamaha Indonesia

 MEDIA FSP LEM, Buruh LEM SPSI akan menggelar aksi di halaman Perusahaan PT.Yamaha Indonesia, di kawasan industri pulogadung, rencananya Titik kumpul di bundaran dekat kantor pajak lalu bergerak ke PT.Yamaha Indonesia masa aksi di perkirakkan 250 orang dari Jakarta dan sekitarnya, tuntutanya SAVE RUSLI dan BANI, aksi bakal di laksanakan besok Kamis (25/03/2021) 

Kasus PHK sepihak yang menimpa Ketua dan Sekretaris Rusli Rahadi dan Bani Putra  adalah pengurus PUK  ( Pimpinan Unit Kerja ) SP LEM SPSI PT. Yamaha Indonesia (PT.YI) perusahaan pembuat Alat musik ( piano ) yang beralamat di Kawasan. Industri Pulogadung, Jl. Rawagelam I No.5, RW.9, Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Bermula dari negosiasi kenaikan gaji sampai dengan tuduhan memprovokasi anggota agar menolak lembur,Pedahal menurut Rusli dan Bani Bahwa bukan semata ide mereka berdua, tapi atas hasil kesepakatan rapat pleno hari sebelumnya ujar keterangan dari mereka di hubungi lewat telepon sore ini hari Rabu (24/3/2021).

"Bahkan ada bagian divisi yang meminta agar mereka diizinkan lembur dan kami jawab silakan saja, selama itu tidak membahayakan mereka dan kepentingan produksi, kalau ada tuduhan kami melarang lembur itu salah besar" ujar Bani di sela-sela kesibukannya lewat telephone. 

PHK sepihak sudah bergulir dari tahun 2019 hingga kini belum selesai, Rusli dan Bani merasa di zolimi karena manajemen PT.YI melakukan pelanggaran menyalahi presedur hukum Hubungan Industrial yang berlaku di negara ini,harus di bedakan antara pelanggaran dan perselisihan, sebelum PHK ada mediasi atau peringatan lewat lisan atau surat tidak serta merta surat Peringatan diberikan bersama surat PHK di hari itu 12 Agustus 2019. 

"Jelas ini Pelanggaran kenapa kasus ini di perselisikan, pengawas dari pemerintah harusnya tahu, tapi dinas seolah membiarkan kasus ini di perselisihkan ke PHI maka kami bawa ke Ombudsman" Ujar Arif Minardi ketua umum SP LEM SPSI.

"Kami akan melakukkan aksi besok, Kamis 25/03/2021, kami faham situasi sekarang masih pandemi Covid19, tapi hampir dua tahun kasus ini kami perjuangkan belum ada titik temu pedahal sudah ada dua kali surat anjuran dari SUDINAKER agar Rusli dan Bani dipekerjakan kembali, tapi tidak ada tanggapan" ujar ketua umum FSP LEM SPSI di Sekretariat Rumah LEM.     

@krd

MUSNIK PUK LEM SPSI PT. KHI PIPE INDUSTRIES, SERANG, PROV. BANTEN

 MEDIA LEM SPSI, Dalam pandemi Covid-19 hubungan industri agak stagna tapi tidak dengan PT. KHI Pipe Industries yang beralamat di kawasan Kawasan PT. Krakatau Steel, Jl. Amerika I, Cigading, Warnasari, Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Tetap melakukan Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) Rabu 10/3.

Walau dihadiri 16 orang perwakilan anggota karena masih protokoler kesehatan Covid-19, Dalam agenda MUSNIK ini untuk memilih ketua PUK yang baru dan pengurus baru, priode kepemimpinan 2021- 2024 ketua terpilih Bung Darito Arbianto yang melanjutkan estafet komando ketua sebelumnya  kepemimpinan 2018 - 2021 Bung Suprapto

Hadir di acara tersebut ketua DPC FSP LEM SPSI Cilegon Bung Firmansyah, perwakilan DPD FSP SPSI BANTEN  diwakili oleh Dewi Wahyuni dan DPP FSP LEM SPSI oleh Fauna Sukma Prayoga. @krd
















Kasus PHK Ketua dan Sekretaris PUK LEM SPSI PT.YI, Arif Minardi: Jelas pelanggaran kenapa diperselisikan?

 

Medatangi kantor Ombudsman

Media LEM, Arif Minardi tampak dikantor Ombudsman Republik Indonesia yang berada di kawasan Jalan Rasunan Said, untuk mencari solusi kasus yang terjadi di PUK SP LEM SPSI PT. Yamaha Indonesia (YI) pabrik pembuat alat musik piano, selasa 9/3

Kasus PHK sepihak yang terjadi pada Rusli dan Bani adalah kesalahan presedur dari managemen PT.YI dari Tahun 2019 masih bergulir sampai sekarang. Menurut info Media yang didapat kasus ini berawal dari perundingan kenaikan gaji sampai ada kesepakatan dari pleno menolak lembur sebagai bentuk aksi dari anggota ke PUK untuk mendapat nilai tawar di perundingan kenaikan gaji,alih-alih berimbas PHK pada ketua dan sekretaris PUK dengan tuduhan melarang karyawan lembur.

Tanpa surat peringatan langsung PHK ini yang membuat kasus ini terus bergulir hingga sekarang dan ini merupakan pelanggaran bukan perselisihan

"Harusnya ada presedur yang dijalankan mangemen pada Rusli dan Bani,ketika melakukan kesalahan seperti peringatan pertama, peringatan kedua atau ketiga bukan peringatan diberikan berbarengan dengan surat PHK, ini sebuah pelanggaran dan harus ditindak bukan diperselisikan ke pengadilan ini salah," ujar Arif Minardi Ketua Umum FSP LEM SPSI di kantor Ombudsman Republik Indonesia.

Keinginan dari serikat sampai sekarang agar Rusli dan Bani dipekerjakan kembali, karena ini pelanggaran bukan perselisihan 

"Keinginan kami  agar Rusli dan Bani di pekerjakan kembali, karena ini pelanggaran prosedur dan harus di tindak bukan lagi diperselisikan ini kesalahan" ujar Arif Minardi di sela-sela menunggu dialog dengan ombudsman mencari solusi kebuntuan, pihak managemen YI yang sudah dua kali dapat anjuran mediasi dari Sudin Nakertrans dan Energi Jakarta Timur agar Rusli dan Bani dipekerjakan kembali belum juga terealisasi.



RAKORDA BAPOR FSP LEM DKI JAKARTA

MEDIA FSP LEM SPSI, Rapat Koordinasi Barisan Pelopor Logam,Elektronik dan Mesin Daerah DKI Jakarta (RAKORDA BAPOR LEM DKI JAKARTA) yang diselenggarakan di Resto Bamboo Oju,Tangerang,Banten. Senin 1/1/2020. Acara Tersebut di Hadiri oleh ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Yusup Suprapto dan Pengurus DPD yang lainnya Dalam RAKORDA tersebut pergantian komando Panglima Koordinator Daerah BAPOR LEM Pisah Sambut dari Andi Nuryayah Piriode Tahun 2015-2020 ke Deny Ferdiansyah priode Tahun 2020-2025
Dalam acara tersebut juga turut hadir Pangkoornas BAPOR LEM Muhammad Sidarta, memberikan sambutan Pisah Sambut Pangkoorda dan Wapangkoorda DKI Jakarta, dalam sambutannya Pangkoornas menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas Loyalitas, Dedikasi dan Pengorbanan yang diberikan untuk organisasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan seluruh anggota dan bagi Pangkoorda/Wapangkoorda terpilih untuk melanjutkan perjuangan yang semakin berat.

FOCUS GROUP DISCUSSION LOKAKARYA PENGUPAHAN



FSP LEM SPSI - Karawang, 30 Januari 2021 DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang mengadakan acara Focus Group Discussion LOKAKARYA PENGUPAHAN bertempat di Indo Alam sari karawang yang di hadiri oleh Pimpinan Unit Kerja SP LEM SPSI Se-Kabupaten Karawang dengan Narasumber Agus Jaenal, S.H, M.H ( DPP FSP LEM SPSI ) dan Ahmad Zunaeni, S.H ( DISNAKERTRANS KARAWANG ) yang bertema "Strategi dalam menghadapi ancaman pengupahan 2021 Pasca di sahkannya Undang - Undang No.11 tahun 2020"


Acara ini betujuan agar seluruh Pimpinan Unit Kerja SP LEM SPSI bisa memahami isi dari Undang - Undang No.11 tahun 2020 terutama masalah pengupahan dan bisa menyiapkan narasi serta argumentasi berlandaskan Hukum saat melaksanakan perundingan dengan pengusaha di masing-masing perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh beserta keluarganya.

LEM TV

Terbaru


Labels

Blog Archive