DIKLAT BERSAMA SERIKAT PEKERJA DAN KOPRASI PT. GS BATTERY KARAWANG

FSP LEM SPSI - 31/08/18 PUK SP LEM SPSI PT GS Battery Karawang bekerjasama dengan Koperasi Karyawannya mengelar ajang Pendidikan dan Pelatihan untuk  Pleno dan Perwakilan anggota sebayak 100 orang,  dengan mengusung tema " Gapai Kesejahteraan di Era Digital." dengan Pemateri dari Kementrian Ketenaga Kerjaan Bp Sahat Sinurat S.H.,M.H dan Bayu Sherli R.  Selaku Vice President Marketing Bukalapak. Hadir selaku Undangan Ketua DPC FSP LEM SPSI Kab.  Karawang Agus Jaenal S.H. dan Jajaran Management yang memberikan sambutan mewakili Direksi Bp. Ulbrits Siyahaan selaku Kadiv. HR,  yang menyampaikan bahwasanya Presdir sangat mendukung agenda diklat ini dan menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa ikut join. 

Acara diklat bersama ini diselenggarakan di Putri Gunung Hotel, Lembang pada 31 Agustus 2018 berkat kejasama yang baik antara Serikat Pekerja yang diterusin oleh  Budi Prasetyo dengan Tjahyo Sugiarto selaku Ketua Koperasi dengan tujuan kedepan adalah meningkatkan pemberdayaan Koperasi Karyawan guna meningkatkan kesejahteraan semua anggota.(rsy) 

Read More

KETUA DPD F SP LEM SPSI DKI JAKARTA : MENGUTUK KERAS UNION BUSTING IDRIS IDHAM

ketua umum F SP Farkes Reformasi Idris Idham

F SP LEM SPSI, Jumat 31/08/2018 Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) akhir – akhir ini banyak terjadi di perusahaan swasta. Apalagi dari banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja ini adalah PHK sepihak, karena PHK sepihak merupakan cara politik perusahaan tanpa melalui proses hukum ataupun lembaga perselisihan hubungan industrial.

Adapun juga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena ada unsur union busting atau pemberhangusan terhadap serikat pekerja. Seperti yang sedang terjadi kepada Ketua Umum FSP Farkes Reformasi Idris Idham yang dilakukan PHK tanpa alasan yang jelas oleh Pimpinan RS Islam Jakarta Pondok Kopi.

Seperti yang di paparkan oleh ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Yulianto,SH Setelah mendengar kabar bahwa IDRIS IDHAM di PHK secara sepihak dengan alasan yang tidak bisa di pertanggungjawabkan di kantor sekretariat DPD, bahwa PHK terhadap Idris Idham merupakan tindakan pemberhangusan terhadap serikat pekerja (union busting) dan beliau Mengutuk Keras tindakan management RSIJKP.

Yulianto menjelaskan dari informasi yang ia dapatkan beberapa kronologis keterkaitan union busting terhadap PHK Ketua umum FSP Farkes Reformasi Idris Idham.

Pertama, saat baru menjadi Ketua Umum FSP Farkes Reformasi setelah munas ke V di Semarang beliau membantu tenaga outsourcing di RS Islam Jakarta Pondok Kopi yang statusnya tidak jelas dari status kerjanya, upah, lembur, agar diangkat menjadi tenaga PKWT atau karyawan tetap di RSIJ Pondok Kopi. Dan kasus ini sudah sampai Makhamah Agung menunggu putusan dari MA.

Kedua, pada Maret 2017 beliau juga membantu advokasi terhadap tenaga PKWT yang memang pihak manajemen sudah melanggar ketentuan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Pekerja Kurun Waktu Tertentu. Dan alhasil pekerja tersebut diangkat menjadi PKWTT atau karyawan tetap setelah melalui mediasi bipartit dan tripartit.

Kemudian pada, Mei 2017 Idris Idham di turunkan jabatannya (Demosi) dari kepala seksi (Ka.Sie) menjadi pelaksana security. Ini jelas sudah tindakan union busting, karena jelas untuk menjadi security itu harus punya kompetensinya atau sertifikatnya (KTA). Ini merupakan modus PHK terselubung dengan kemasan demosi atau mutasi yang tidak sesuai, sebagai sikap anti terhadap serikat pekerja.

Yang berikutnya Cos atau iuran anggota PUK SP Farkes/R RSIJ Pondok Kopi juga dihentikan oleh manajemen RSIJ Pondok Kopi per bulan September 2017 padahal di PKB sudah jelas, membantu perihal pemotongan.

Sekitar awal Januari 2018, Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran mengenai pembentukan Serikat Pekerja di lingkuangan Aliansi Rumah Sakit Islam Jakarta yang tujuannya untuk menghalau faham sosialis yang masuk ke RSIJ. Dan beredar pula edaran yang mewajibkan karyawan Rumah Sakit Islam menjadi anggota Serikat Pekerja yang dibentuk oleh MPKU. Ini sudah jelas melanggar Konstitusi Negara yaitu Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sudah jelas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Ketua Umum FSP Farkes Reformasi Idris Idham ini karena asas ketidaksukaan terhadap Idris Idham selaku Ketua Umum FSP Farkes Reformasi yang selalu membela terhadap karyawan perusahaan yang melakukan tindakan intimidasi kelas dan pelanggaran terhadap peraturan Ketenagakerjaan.

"Atas nama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FSP LEM SPSI DKI Jakarta, kami menolak PHK sepihak dan mengutuk tindakan UNION BUSTING terhadap Idris Idham dan akan melakukan perlawanan baik secara proses hukum ataupun aksi solidaritas", tutur Yulianto di kantor sekretariat.(obn)

Read More

UMP DKI JAKARTA 2019 Rp.4.310.000

Koalisi Buruh Jakarta rancang targetkan UMP 2019

F SP LEM SPSI, Bertempat di Kantor Sekretariat DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta Timur hari senin (27/8/2018) Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) selenggarakan rapat untuk merumuskan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2019, perwakilan Federasi yang hadir adalah FSP LEM SPSI, ASPEK Indonesia, FSP KEP, FSPMI, FSUI dan Tenaga Kerja Honorer.

Yang menjadi bahan pertimbangan adalah, untuk harga sewa rumah di Jakarta yang sesuai dengan kebutuhan buruh adalah setara dengan sewa rumah type 27, kenaikan tarif dasar listrik yang sangat signifikan yaitu 3 kali dalam 1 tahun dan item rekreasi yang tidak kalah pentingnya menjadi bahan pertimbangan untuk kenaikan upah ditahun yang akan datang.

Koalisi Buruh Jakarta menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2019 adalah sebesar 4.310.000 dan perlu diketahui, UMP DKI Jakarta tahun 2018 sebesar 3.648.035.

Yulianto,SH selaku Presidium KBJ mengatakan"angka itu sangat rasional jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup di DKI Jakarta, disisi lain Pemerintah Provinsi DKI telah menyediakan alternatif kemudahan bagi masyarakat di DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya dengan Kartu Pekerja, Kartu Jakarta Pintar (KJP), OK Trip, Jak Pro dan lain sebagainya".

Hal itu sama artinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan subsidi kepada para Pengusaha di DKI Jakarta dengan menggunakan APBD, namun tidak semua bisa dinikmati oleh buruh yang bekerja di DKI Jakarta karena terbentur oleh persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

Dalam hal ini Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) bertekad memperjuangkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2019 tersebut dalam beberapa bulan kedepan yang akan ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan tidak menggunakan PP 78/2015 seperti 2 tahun sebelumnya yang hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. (obn)

Read More

PENDIDIKAN BERSAMA TIGA PUK DI PEGANGSAAN DUA

Training Bersama PUK IGP Group,PUK Nusametal dan PUK AAIJ

F SP LEM SPSI, Bertempat di gedung Nusantara 3 PT.Akebono Brake Astra Indonesia Jl.Pegangsaan dua Blok A1 KM 1,6 Kelapa gading Jakarta Utara Rabu,29/08/2018 pelatihan bersama tiga Pimpinan Unit Kerja yang ada di Jl.Pegangsaan yaitu PT.IGP GROUP,PT NUSA METAL dan PT Akebono Brake Astra Indonesia (AAIJ) mengundang unsur kementrian RI unsur Apindo dan Unsur Pekerja.

Dalam acara ceremony pembukaan masing masing BOD atau management ketiga PUK tersebut diundang dan semua bisa menghadiri agenda kegiatan tersebut.

Masing-masing dari mereka diberikan waktu untuk memberikan sambutan yang dimulai dari PT.Nusa Metal, dilaniut dari PT.IGP Group dan yang terakhir dari tuan rumah PT.AAIJ.
Pendidikan ini baru kali pertama dilaksanakan dan peserta dari Pleno Komisaris ketiga PUK yang ada di Pegangsaan.

Selain dari masing-masing management perangkat teringgi F SP LEM SPSI juga di undang.
Ketua umumpun bung Arif Minardi diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan.
Acara dibuka oleh perwakilan DPC F SP LEM SPSI Jakarta Utara yang di wakili oleh Sekertaris DPC bung Dadan Muldan setelah memberikan sambutan dilanjutkan membuka acara Pendidikan bersama ketiga PUK Pegangsaan.(obn)

Read More

PASAR JAYA JATINEGARA TARGET SURVEY KHL 2019

Team kecil survey KHL di pasar mester Jatinegara Jakarta Timur

F SP LEM SPSI, Team survey dari unsur buruh khususnya dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin (F SP LEM) SPSI DKI Jakarta selasa 28/08/2019 menuju ke Pasar Jatinegara.
bung Jayadi yang memimpin langsung di dampingi Barisan Pelopor melakukan survey harga ke Pasar Jatinegara. mereka berkumpul di kantor Pasar Jaya Jatinegara sekitar 07.00 wib sudah di lokasi.

Selain dari unsur Buruh unsur dari Pemeritah dan juga unsur pengusaha ikut andil dalam survey harga yang Actual di Pasar untuk didiskusikan menjadi dasar Penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mana KHL tersebut adalah standart kebutuhan seseorang pekerja atau Buruh lajang untuk dapat hidup secara fisik selama satu Bulan.

Ithem yang ada di Permenaker No 13 tahun 2012 itulah yang menjadi acuan untuk dilakukan survey.
mulai dari Sembako,sampai sandang dan papan yang ada di Pasar Jatinegara itu team cek harga dan di catat. setelah menyerahkan surat izin survey dari dinas ke kepala pasar untuk meminta izin dari team kecil mereka berkeliling pasar menanyakan ke minimal tiga toko atau kios yang sama menjual produk yang sama dicatat dan di bawa untuk di rundingkan menjadi rekomendasi KHL.sekitar pukul 10:00 mereka selesai melakukan survey karena dari para pedagang juga ikut kooperatif menjawab pertanyaan dari team survey.(obn)

Read More

PASAR JAYA CENGKARENG TARGET SURVEY PASAR JAKARTA BARAT

Survey KHL di Pasar Tradisional Cengkareng Jakarta Barat

F SP LEM SPSI, Masih menjadi satu rangkaian survey harga pasar kebutuhan pokok untuk menentukan besaran nilai KHL Selasa,28/08/2018 team Jakarta Barat melakukan survey di Pasar Jaya Cengkareng. Team yang dipimpin bung Sutrisno mulai kumpul jam 07:00 di kantor Pasar Jaya cengkareng. beliau di temani oleh personil DPC Jakarta Barat dan juga dan juga Bapor mengawal jalannya survey di pasar tradisional tersebut.

Setelah menyerahkan surat izin ke pengelola Pasar dan mereka juga di temani oleh beberapa pengelola pasar untuk bertanya harga sesuai ithem yang tercantum di permenaker no 13 tahun 2012 team kecil berkeliling pasar cengkareng berinteraksi dengan para pedagang dan juga pembeli yang hadir di pagi itu menanyakan besaran untuk harga dengan melihat bentuk Ithem yang di survey. Selain dari Unsur Serikat Buruh dari Unsur Pemerintah pun ikut gabung bersama melakukan survey.

kooperatif pedagang sangat membantu jalannya survey harga untuk menentukan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak yang akan menjadi Dasar kenaikan Upah di awal tahun.(obn)

Read More

SURVEY JAKARTA PUSAT DI PASA SUMUR BATU

Kondisi saat survey di pasar tradisional sumur Batu Jakarta Pusat

F SP LEM SPSI, Area di Jakarta Pusat untuk dijadikan tempat belanja masyarakat atau buruh adalah di Pasar Sumur Batu di Jl. Serdang Raya,Rt 01/1 Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat. dengan begitu maka Dewan Pengupahan DKI Jakarta menunjuk Pasar Sumur Batu sebagai tempat Survey untuk dijadikan rekomendasi sebagai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI Jakarta.
Berbarengan dengan team survey yang lain baik itu di Cengkareng ,Koja,Jatinegara dan pasar Blok A Selasa 28/08/2018 Team kecil utusan dari Dewan Pengupahan dari unsur buruh yang di komandoi oleh bung Usman di kawal beberapa Bapor lem melakukan survey di pasar tradisional area Jakarta Pusat.

Dengan menyerahkan surat izin ke pengelola pasar maka team kecil bergerak keliling pasar sumur batu dengn ditemani perwakilan pengelola pasar dan juga security pasar. di mulai pukul 07:00 mereka star menanyakan ithem per ithem besaran harganya untuk di jadikan nilai rekomendasi.

kurang lebih dua jam team kecil survey Kebutuhan Hidup Layak berkeliling pasar berinteraksi dengan pedagang yang ada di pasar sumur batu akhirnya tinggal rekapitulasi, penyamaan data untuk di bawa ke masing masing dan akan dijadikan rekomendasi besaran Kebutuhan Hidup Layak.(obn)

Read More

JAKARTA SELATAN REKOMENDASIKAN PASAR BLOK A TEMPAT SURVEY KHL

Situasi survey di Pasar Blok A Jakarta Selatan

F SP LEM SPSI, Team terjauh saat survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2019 bagaimana tidak team kecil yang lain sudah melakukan survey mereka masih di jalan dan sampai dipasar tidak bertemu dengan team dari depeprop DKI Jakarta.
Selasa 28/08/2018 menunggu sampai jam 8.30 dan akhirnya melakukan survey sendiri dengan ditemani security pasar sambil menunggu dewan pengupahan dari depeprof DKI Jakarta.
sekitar jam 10.00an di bantu dengan DPD menanyakan ke depeprof siapa yang survey ke pasar blok A akhirnya bisa bertemu dan melakukan survey bersama-sama.

Walaupun sedikit molor dari waktu yang dijadwalkan karena mis komunikasi antara depeprof DKI dengan perwakilan unsur buruh untuk lokasi pertemuannya, tetapi hasil survey di pasar blok A tetep bisa dilakukan dan hasilnya sudah serahkan untuk bisa di jadikan bahan olahan dewan pengupahan.

"untuk pasar tradisional sudah dilakukan tinggal survey di pasar moderen. menunggu sceadule berikutnya" tandas bung Andi Nuryahya saat dihubungi media.(obn)

Read More

PASAR KOJA MENJADI TARGET LOKASI SURVEY KHL 2019

Situasi survey komponen KHL 2019 di pasar tradisional Koja Jakarta Utara

F SP LEM SPSI, Selasa 28/08/2018 Dewan Pengupahan dari Unsur buruh serentak melakukan survey harga pasar untuk di jadikan dasar penetapan Kebutuhan Hidup Layak pekerja lajang bertahan hidup selama satu bulan di DKI Jakarta.
di pimpin Bung Jauli dan ditemani oleh Barisan pelopor berkumpul di kantor Pasar Jaya Koja.

Pukul 07:00 mereka berkumpul dari Unsur buruh menyerahkan surat izin untuk melakukan survey harga ithem yang akan menjadi dasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan selanjutnya menjadi dasar kenaikan Upah Minimum Propinsi(UMP). dari Federasi Serikat selain dari Lem juga tampak hadir ikut joint melakukan survey.

Dengan ditemani pegawai pasar dan juga Security team Dewan Pengupahan berkeliling Pasar Koja untuk cek harga sesuai ithem yang ada di permenaker no 13 tahun 2012. ada yang sedikit kesel karena hanya ditanya harga tapi tidak membeli sementara pagi mereka masih sibuk mengeluarkan dagangannya.
sekitar pukul 10:00 mereka juga sudah selesai melakukan survey keliling Pasar dan berkumpul lagi di kantor Pasar Jaya Koja untuk melakukan rekapitulasi hasil survey.(obn)

Read More

SURVEY UPAH 2019 SUDAH DIGULIRKAN

Konsolidasi langkah untuk menuju Upah Minimum Pripinsi DKI Jakarta

F SP LEM SPSI, Senin 27/08/2019 Bola panas dasar penetapan Upah minimum Propinsi DKI Jakarta tahun 2019 sudah mulai di gulirkan. Mengacu Permenakertrans no 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta F SP LEM SPSI melakukan konsolidasi untuk membahas persoalan Upah di tahun 2019.

Bertempat di kantor sekretariat DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta semua di rundingkan langkah apa yang harus ditempuh untuk menggolkan upah di tahun 2019.
"Kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan melakukan konsolidasi yang intens soal upah DKI Jakarta tahun 2019, masa kita kalah mulu dengan Daerah Penyangga. sudah 3 atau 4 kali kita dibawah mereka. nah tahun ini kita coba untuk merealisasikan bahwa DKI Jakarta idealnya di atas Daerah Penyangga" Kata Dewan Pengupahan Dari Unsur Buruh Bung Jayadi saat di hubungi Media.

Beliau juga menginginkan adanya Survey Pasar yang ada di DKI Jakarta. bertujuan data real kondisi harga di lapangan bisa menjadi rujukan untuk bisa di jadikan bahan rekomendasi untuk upah 2019.
Konsolidasi mereka lakukan tak terasa sampai malam dan rencana Selasa akan dilakukan Survey Pasar yang ada di DKI Jakarta.(obn)

Read More

SURVEY PASAR DI 5 WILAYAH DKI JAKARTA

Konsolidasi membagi tugas untuk melakukan survey KHL 2019 Di lima tempat pasar di DKI Jakarta

F SP LEM SPSI, Dewan Pimpinan Daerah F SP SLEM SPSI DKI Jakarta pagi ini Selasa 28/08/2019 melakukan Survey Pasar di lima wilayah DKI Jakarta. Lima wilayah itu adalah Jakarta Timur,Jakarta Utara,Jakarta Barat,Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan.

Seperti diketahui bahwa Tahun 2019 masih beberapa bulan lagi , akan tetapi KBJ (Koalisi Buruh Jakarta) sudah melakukan Konsolidasi terkait Upah Minimum Propinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2019.

Dalam Konsolidasi yang dilakukan di kantor DPD FSP LEM SPSI jl. KRT Radjiman Jakarta Timur selasa pagi , ditentukan beberapa Pasar guna menSurvey komponen Kebutuhan Hidup Layak.

Komponen Hidup Layak (KHL) merupakan standar kebutuhan seseorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan. KHL merupakan salah satu patokan untuk menentukan upah tenaga kerja.

Survey KHL yang dilakukan oleh kawan kawan KBJ terdiri dari 60 komponen yang ditinjau sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 12 tahun 2012.

"Survey KHL ini sangat penting , karena penetapan UMP DKI tahun depan yang dilakukan oleh Gubernur salah satunya berdasarkan dari nilai KHL."

berangkat dari Kantor Sekertariat DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta kurang lebih jam 06.00 para pesurvey dari Federasi F SP LEM SPSI berangkat ke lokasi pasar yang sudah di tunjuk dan disepakati kemaren saat konsolidasi.
mereka membagi tugas ada yang ke Pasar Cengkareng, Pasar Jatinegara, Pasar Blok A, Pasar Koja dan juga Pasar Sumur Batu.

Team survey sudah berjanji dengan dewan Pengupahan dari unsur pengusaha dan juga Unsur pemerintah bertemu di Kantor Pasar Jaya Masing masing pasar untuk bersama melakukan survey agar bisa dijadikan data kondisi di lapangan harga yang real.

personil masing masing 2 sampai 4 orang yang ikut menyaksikan dan membantu melakukan survey ke pasar. baik dari Perangkat itu Sendiri maupun dari Pengawalan sayap Organisasi ikut mengawal melakukan survey.
selain dari Federasi LEM  federasi serikat yang lain pun ikut gabung untuk melakukan survey.

pergerakan kenaikan bahan dan juga biaya produksi serta bibit dan pupuk untuk sayuran dan buah setiap per 3 bulan ada kenaikan walaupun tidak banyak, akan tetapi sering dan ini yang menjadi masalah berapa lagi mereka akan menjual ke konsumen kata salah satu dari pedagang yang di Pasar Jatinegara.(obn)

Read More

BURUH TEMUI GUBERNURNYA, APA YANG DI BICARAKAN

Pertemuan Buruh dengan Gubernur DKI Jakarta

F SP LEM SPSI, Buruh menemui Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (23/9/2018).

Kedatangan  bersama Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) ini adalah untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja. Mulai dari upah hingga kartu pekerja.

“Kita bertemu dengan Pak Gubernur Anies berkaitan dengan masalah buruh dan situasi, situasi Jakarta dan Nasional. Pertama kita fokus di kartu pekerja dan upah minimum yang berkaitan dengan daya beli,” kata Said Iqbal di Pendopo Balai Kota, sebagaimana dilansir detik.com.

Dalam pertemuan itu, kata Said, Anies bicara soal Jakarta yang ingin dijadikan model kecil Indonesia. Jakarta bakal mengedepankan pertumbuhan ekonomi.

“Gubernur Anies mau Jakarta jadi model kecil Indonesia. Yaitu di mana meletakan social market economy, yaitu ekonomi yang berfokus pada pasar sosial. Tidak hanya pasar kapitalisasi modal yang hanya menguntungkan sebagian kecil orang. Jakarta harus menempatkan yang di bawah diangkat secara sosial ekonomi. Yang besar tetap dikasih kesempatan yang sama,” terangnya.

Pertemuan ini juga membahas soal kenaikan upah buruh di DKI Jakarta untuk tahun 2019.

Anies sendiri berjanji akan menaikkan upah buruh di DKI Jakarta. Namun demikian, Said Iqbal mengingatkan agar mempertimbangkan kontrak dengan buruh politik saat Pilkada lalu.

“Menaikkan pasti. Tapi akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dijanjikan dalam kontrak politik dengan buruh,” ujar Iqbal.

Ketua DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta,KBJ dan juga Said Iqbal memuji komitment Anies Baswedan untuk memperbaiki Jakarta dengan menuntaskan tugasnya selama 5 (lima) tahun.

Read More

DPC FSP LEM SPSI Karawang Geram, Enam pengurus Serikat di PT KPSS di PHK Sepihak

Suasana aksi unjukrasa yang digelar oleh DPC FSP LEM SPSI Karawang, di Depan PT KPSS. Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan Baru-baru ini

F SP LEM SPSI-Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC FSP LEM SPSI) Kabupaten Karawang, Agus Jaenal SH. Mengaku geram dengan tindakan manajemen PT. KPSS yang telah melakukan PHK Terhadap enam orang pengurus Serikat pekerja diperusahaan tersebut. Hingga pihaknya melakukan aksi Untuk rasa ke perusahaan yang berlokasi di Kampung Kereteg, Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan belum lama ini.

“Alasannya di PHK karena Indisipliner, namun tuntutan Kami, mereka (6 orang pengurus) tetap dipekerjakan kembali, oleh Manajemen PT KPSS, Atas hal tersebut kami memperjuangkan anggota kami, dimulai aksi unjuk rasa ke perusahaan dan esoknya ke Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang, ” ucap Agus,Saat Dikonfirmasi team media Dikantor Sekretariatnya, Kamis (23/8).

Selain itu, lanjut Agus. Pihaknya menuntut agar dihapuskannya out schourching yang berada diperusahaan tersebut, pasalnya telah menyalahi peraturan perundang-undangan, meningkatkan Peran Panitia Penyelenggara Kesehatan dan keselamatan kerja, serta pemeriksaan tenaga Kerja Asing.

“ada tuntutan yang kami utarakan, dan semua sudah kami sampaikan kepada unsur pemerintah, saat kami aksi ke Pemda kemarin, dan hasil pertemuan yang dimediasi pemda, pemda merekomendasikan agar 6 orang pengurus dipekerjakan kembali, selain itu sudah ada tim yang akan menindaklanjuti Tenaga Kerja Asing, baik dari Imigrasi, kepolisian, dan pengawas tenaga kerja. terkait out schourching dan P2K3 dalam pembahasan lanjutan, ” ungkapnya.

terakhir, Advokasi DPC FSP LEM SPSI, Abbas Poernama menambahkan. hasil mediasi terakhir yang diselenggarakan pada kamis (23/8) siang, di Disnakertrans. kedua belah pihak akan melanjutkan mediasi Bipartit di perusahaan.

” Tadi Siang kita mediasi kembali kang, di Disnaker. Permasalahan ini akan dilanjutkan ke mediasi bipartit diperusahaan, ” pungkasnya. (dni)

Read More

INGATKAN GUBERNUR MENJELANG UPAH 2019

Diskusi Gubernur dengan Perwakilan pekerja songsong upah 2019

F SP LEM SPSI, Ketua DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota, Kamis (23/8/2018).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) ini, dibahas berbagai permasalahan perburuhan yang ada di DKI khususnya.

Semoga ini menghasilkan keputusan terbaik mengenai permasalahan ketenagakerjaan. Dalam kesempatan ini, bung Yulianto,SH memberikan pandangannya dari sisi pekerja.

Semoga akan menjadi pertimbangan bagi Gubernur dalam membuat kebijakan. Terlebih lagi, saat ini sudah memasuki musim penetapan upah minimum untuk tahun 2019.

Selain dari GBJ juga hadir Presiden KSPI Said Iqbal. Beliau juga memberikan masukan dan juga pandangan terkait perburuhan yang ada di DKI Jakarta.
Respon yang sangat baik dari Gubernur DKI dalam menanggapi tamunya dari perwakilan buruh dan akan terus mengkaji dan juga fokus apalagi sudah memasuki waktu penetapan upah juga pernah ada sepultura yang di sepakati sebelum beliau menjabat sebagai Gubernur. Insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta selama kepemimpinan beliau.
Semoga semua bisa terwujud apa yang didiskusikan untuk kesejahteraan buruh Jakarta.(obn)

Read More

PEDULI DAN EMPATI DPD DKI F SP LEM SPSI

Penyerahan daging shodaqoh dan qurban ke warga sekitar kantor DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta

F SP LEM SPSI, Kamis 23/08/2018 Bertempat di Kantor Sekertariat DPD F SP LEM SPSI Jl. Waru Doyong No.183 Rt 14/08 Kel.Jatinegara,Cakung Jakarta Timur masih dalam suasana Hari Raya Idhul Adha 1439 H DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta mengambil momentum berqurban dengan berkhidmat kepada Masyarakat dengan membagikan hewan qurban dan shodaqoh untuk masyarakat sekitar RT14/08. Kegiatan yang baru awal bisa dilaksanakan untuk tahun ini DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta lakukan membagi sekiar 80 kantong daging Qurban dan Shodaqoh berasal dari Ketua DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta Bung Yulianto,SH dan daging shodaqoh dari para Pekerja yang ada di DKI Jakarta yang disalurkan melalui DPD.

"Untuk momentum Idhul Adha 1439 H sengaja ingin berbagi untuk masyarakat sekitar karena masyarakat di sekitar DPD ini menjadi hal yang patut kita berikan sebagai bentuk kepedulian sosial, sebagai bentuk kerjasama yang baik antara DPD dengan Masyarakat sekitar karena tujuan utama dari Serikat Pekerja ini kan memang memberikan perlindungan pembelaan juga peningkatan kesejahteraan, dari itu mudah-mudahan kegiatan sosial ini bisa memberikan sumbang sih untuk bisa sama-sama merasakan daging qurban sebagai empati dari organisasi untuk masyarakat sekitar", Tandas Bung A.Jazuli,S.ST Bendahara DPD saat di temui awak media di Lokasi.

Sekitar pukul 13:00 daging di bagikan ke warga sekitar dan respon dari warga mengucapkan banyak terima kasih kepada DPD DKI Jakarta yang sudah mau ikut berbagi dalam hari raya Idhul Adha tahun ini dan baru tahun ini di berikan oleh kantor ini, Harapannya tahun tahun kedepan bisa terus secara kontinue melaksanakan berbagi di hari Raya Idhul Adha,karena selain bersosialisasi tapi juga ada nilai ibadah yang besar sekali Amalnya, kata Ibu Sri Wulandari salah satu warga RT14.
kegiatan ini juga merangkul Karang Taruna RW08 untuk membantu dalam agenda ini.(obn)

Read More

MAHATMA DPD F SP LEM SPSI PROPINSI BANTEN

Potho  bersama seusai pertemuan penyatuan DPD Propinsi Banten

F SP LEM SPSI, Bertempat di Kantor Dewa Law Firm Kota Serang Banten Minggu (19/08/2018) Kedua DPD F SP LEM SPSI Banten hasil gabungan dan seluruh kedua DPC F SP LEM SPSI se Propinsi Banten telah menyepakati terbentuknya Kepengurusan Gabungan DPD F SP LEM SPSI Banten Caretaker dengan mengakomodir perwakilan seluruh DPC F SP LEM masuk dalam kepengurusan tanpa memandang dari kubu yang ada.

Perjuangan yang sebelumnya masih masing masing dimana apa yang diperjuangkan adalah sama kadang menjadikan saling serang dan saling menghujat di saat dilapangan kini DPD F SP LEM SPSI Propinsi Banten melebur menjadi satu naungan dalam perjuangan.
Caretaker 6 bulan untuk persiapan Musda Bersama di ikuti DPC Kota Tangerang,DPC Kab.Tangerang, Serang, Lebak, Pandeglang, Cilegon sepakat untuk menjadi satu wadah perjuangan yaitu F SP LEM SPSI.

Penyatuan ini akan diikuti DPC-DPC se Propinsi Banten mereka menyatakan menjadi satu wadah perjuangan yaitu F SP LEM SPSI.
sekertariat sementara di rumah Bung Fauna serang Banten.
Hasil rapat yang akan di bawa ke Perangkat yang lebih tinggi yaitu DPP agar dapat dikeluarkan SK bahwa mereka sudah bersatu menjadi satu wadah Perjuangan di bawah bendera F SP LEM SPSI agar semua instruksi untuk pergerakan jelas sebelum mereka menlakukan Musda Propinsi Banten.

Hasil Kesepakatan Bersama Pengurus Caretaker DPD F SP LEM SPSI Banten

Dalam rapat pembentukan di sepakati Bung Teguh Pranantio,SH,MH sebagai ketua dan Dewa Sukma Kelana,SH,M,Kn sebagai sekertaris.
selain pengurus yang lainnya,turut hadir dari DPP F SP LEM SPSI,F SP LEM SPSI Banten,KSPSI dan Dewalawfirm.

SUSUNAN PENGURUS CARETAKER

Dewan Penasehat  :

1. H. NIKITA
2. ZAHRONI

Ketua                    : TEGUH PRINARYANTO,SH.,MH
Wk. Ketua I          : GATOT SUBAGIO,SH
Wk. Ketua II         : ADANG SUGANDA
Wk. Ketua III        : WAHYUDI
Wk. Ketua  IV       : H.SUKATMA
Wk. Ketua   V       : AZAN

Sekertaris              : DEWA SUKMA KELANA,SH,MKn
Wk. Sekertaris I    : FAJAR MARZUKIE
Wk. Sekertaris II   : SUTRISNO,ST
Wk. Sekertaris III  : AGUS JAYA
Wk. Sekertaris IV  : H.ARSABI
Wk. Sekertaris V    : AGUS SUTARTO,SH

Bendahara              : RUSMAN
Wk. Bendahara I    : DEWI WAHYUNI,SH
Wk. Bendahara II   : SUSILO

Disusun Tanggal : 19 Agustus 2018
Team Penyusun Hasil Kesepakatan Rapat

1. H.FAUNA
2. AGUS GUNAWAN
3. AGUS JAYA
4. TEGUH PRANANTO
5. DEWI SUKMA KELANA 

(mth)

Read More

DPC FSP LEM SPSI KARAWANG GERUDUK PEMDA KARAWANG

Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dengan PUK PT KPSS(Karawang prima sejahtera stel)perangkat DPC FSP LEM  SPSI kabupaten karawang yang dipimpin langsung oleh Agus jaenal SH.berniat untuk mengadukan permasalahan ini ke pemerintahan daerah karawang,dinas tenaga kerja dan imigrasi.
Sampai detik ini belum ada perwakilan daerah yang hadir begitu juga dari imigrasi dan lawyer dari PT KPSS juga belum keliatan batang hidungnya.masih tetep dengan tuntutan
-DIPERKERJAKAN KEMBLI KE 6 PUK YANG DIPHK
-EVALUASI K3 DIPERUSAHAAN
-TKA(Tenaga Kerja Asing)
-PENGHAPUSAN AUTSHORSING

Diharapkan dari pemerintah daerah,imigrasi dan dinas tenaga kerja kabupaten karawang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini.(21/08/18)slh

Read More

PUK DI PHK KARYAWAN PT. KPSS MOGOK KERJA

FSP LEM SPSI - 20/08/18 Perusahaan yang bergerak dibidang peleburan baja memPHK sepihak karyawannya yang notabenya adalah Pengurus Serikat Pekerja dari FSP LEM SPSI di wilayah Karawang Jawa Barat, Karena ulah Managemen PT KPSS ini yang sewenang wenang maka Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang Bung Agus Jaenal SH menginstruksikan Aksi Unjuk Rasa untuk beberapa hari kedepan sampai tuntuan pekerja dipenuhi yakin dipekerjakan kembali 6 PUK dan jika tuntutanya tidak dikabulkan maka aksi akan dilanjutkan ke Kantor Bupati Karawang sekaligus melaporkan bahwa di PT KPSS diindikasikan ada TKA Aseng Ilegal untuk ditindak tegas. 

Aksi kali ini didukung oleh Sekjen Pimpinan Daerah Jawa Barat Bung Misyadi  yang langsung turun memberikan dukungan melalui mobil komando dan seluruh anggota yang tergabung dalam FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang serta seluruh Pekerja yang sekaligus sebagai karyawan di PT KPSS sehingga proses produksi tidak bisa berjalan, hingga berita ini dipublikasikan kegiatan aksi masih berlangsung.(rsy) 

Read More

Berita Duka Sekum DPD FSP LEM SPSI Yustizal

INNALILLAHI WAINNA ILLAIHI ROJI’UN

Telah berpulang ke rahmatullah

YUSTIZAL BIN SAMSUDIN

Sekum DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarat

Hari /Tanggal : Jum,at, 17 Agustus 2018

Pukul : 17.00 Wib

Alamat : Komplek Bea Cukai, Blok I7 No 4 Rt 04/07 Sukapura, Jakarta Utara

Kita do’a kan semoga arwah almarhum diterima disisi Allah yang Maha Esa,
dan keluarga yang di tinggalkan mendapat kekuatan lahir dan Batin. Amin

TURUT BERDUKA CITA YANG SEDALAM-DALAMNYA TEAM MEDIA FSP LEM SPSI

Read More

TEKNIS AKSI KPSS

FSP LEM SPSI, Kantor DPC FSP LEM SPSI KABUPATEN KARAWANG,tempat dilaksakan teknis lapangan dan langsung di pimpin Agus Jaenal selaku ketua DPC kabupaten Karawang, Kamis 16 agustus 2018

Tujuan aksi kali ini meminta perusahaan memperkerjakan kembali pengurus PUK (Pimpinan Unit Kerja)yang telah di PHK oleh perusahaan,
Rencananya Aksi akan gelar tanggal 20, 21 Agustus 2018 mendatang. (slh)

Read More

RAPAT KERJA UNIT PUK PT SCHNEIDER INDONESIA

FSP LEM SPSI, PUK  SP LEM SPSI Scheider melaksanakan Rapat Unit kerja di Gedung Trade Centre Bekasi, Sabtu 11/08/18.

Peserta yang hadir lebih dari 50 orang peserta termasuk BAPOR yang mengawal agenda PUK SP LEM PT Schneider. Rapat Kerja Unit ini juga dihadiri oleh  Ketua PUK Ahmad Fauzan Al Ansory dan perangkatnya serat DPC FSP LEM SPSI Karawang.

Rakernit ini mengangkat tema "MENATA TANGGUNG JAWAB&KOMITMEN UNTUK  KEMAJUAN ORGANISASI". (slh)

Read More

IDI angkat Bicara Peraturan Baru BPJS Kesehatan

FSP LEM SPSI, Dampak Kebijakan Baru BPJS Kesehatan yang membatasi layanan penyakit sebagai upaya penanggualangan defisit, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yakni nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018.yang mulai berlaku tanggal 21 Juli 2018 terkait maternity, pasien katarak, dan pelayanan rehab medik seperti yang pernah BPJS Online Bahas dalam artikel Polemik Layanan Fisioterapi dan Penarikan Petugas Verifikator

Keputusan ini langsung mendapat kecaman serta beragam respon dari berbagai kalangan salah satunya dari Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ).

Menurut IDI aturan tersebut beresiko merugikan masyarakat dalam berbagai hal dan sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.

Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh ketua umum PB IDI Prof. dr. Marsis SpOG seperti yang BPJS Online kutip dari halaman viva.co.id

“Kami berpendapat implikasi penerapan Perdirjampel (Peraturan Dirjen Jaminan Pelayanan) BPJS Kesehatan No 2,3 Dan 5 Tahun 2018 akan merugikan. Karenanya perbaikan sistem pembayaran harus ditingkatkan,” ungkapnya di kantor IDI Menteng Jakarta Pusat, Kamis 2 Agustus 2018.

Dalam Perdirjampel BPJS Kesehatan no. 2, 3 dan 5 tahun 2018 tersebut berisi tentang beberapa poin,

1. Bayi baru lahir dengan kondisi sehat post operasi caesar maupun per vaginam dengan atau tanpa penyulit dibayar dalam 1 paket persalinan.
2. Penderita penyakit katarak dijamin BPJS Kesehatan apabila visus kurang dari 6/18 dan jumlah operasi katarak dibatasi dengan kuota
3. Tindakan rehabilitasi medis dibatasi maksimal 2 kali per minggu (8 kali dalam 1 bulan).Menurut IDI hal itu sangat bertentangan karena semua kelahiran harus mendapatkan penanganan yang optimal karena bayi baru lahir berisiko tinggi mengalami sakit, cacat bahkan kematian. Selain itu, kebutaan katarak di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia. Perdirjampel nomor 2 dengan quota akan mengakibatkan angka kebutaan semakin meningkat.

“Kebutaan menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko cedera dalam melakukan aktivitas sehari-hari.”

Selain itu, ia menambahkan pasien yang hanya mendapat pelayanan rehabilitasi medik maksimal 2 kali per minggu akan dirugikan karena hal tersebut tidak sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi medik dan akibatnya hasil terapi tidak tercapai secara optimal dan kondisi disabilitas sulit teratasi.

“Semestinya defisit BPJS tidak bisa dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan,” tambahnya.

Lebih lanjut, IDI juga menginisiasi terbitnya peraturan presiden tentang iur/urun biaya sesuai amanah UU nomor 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Masyarakat berhak mendapatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sesuai perpres nomor 12 tahun 2013 pasal 22 dan pasal 25 yaitu semua jenis penyakit di atas harusnya dijamin oleh BPJS Kesehatan.”

Namun melalui halaman resminya BPJS Kesehatan menyatakan bahwasannya 3 peraturan tersebut di ambil guna memastikan para peserta program JKN-KIS memperoleh jaminan kesehatan yang bermutu , efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan keberlangsungan program JKN-KIS.(usm)

Sumber : https://www.bpjs-online.com/idi-angkat-bicara-perihal-3-peraturan-baru-bpjs-kesehatan/

Read More

Datangi Kantor Serikat Pekerja Petugas BPJS Kesehatan Ditanya Kebijakan Yang Tidak Memihak

FSP LEM SPSI – Banyaknya perusahaan di Kabupaten Gresik membuat BPJS Kesehatan terus meningkatkan komunikasi dengan Serikat Pekerja untuk menjamin dan memastikan bahwa seluruh anggotanya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, kali ini Kantor DPC Serikat Pekerja FSP LEM SPSI Gresik menjadi tempat kunjungan BPJS Kesehatan kabupaten Gresik Selasa pagi (7/8/2018).

Didampingi beberapa pengurus DPC FSP LEM SPSI Ketua DPC FSP LEM SPSI Gresik Ali Muchsin mengatakan Pihak serikat pekerja akan selalu mendorong anggotanya untuk menjadi peserta dan sebagai organisasi DPC FSP LEM SPSI Gresik akan selalu memantau anggotanya.

“Dengan kedatangan petugas BPJS Kesehatan Gresik kekantor kami, kita sebagai pengurus serikat pekerja yang ada di DPC juga bisa memantau dan memastikan bahwa anggota kami sudah terdaftar di BPJS kesehatan” Ujar Ali yang juga seorang advokat.

Tak hanya membahas masalah kepesertaan munculnya tiga Peraturan Direktur yang menjadi keresahan dari anggota juga menjadi topik hangat dalam diskusi kali ini,

“Sebenarnya munculnya ketiga Peraturan Direktur itu tidak berpengaruh pada jaminan ataupun layanan yang selama ini kita jalankan, jadi para peserta BPJS Kesehataak perlu resah dengan munculnya Peraturan Direktur tersebut” kata Oji Saputra salah satu petugas BPJS kesehatan Gresik yang hadir. (ikn)

Sumber : www.kabargresik.com

Read More

LIBAS LIMA PESAINGNYA PETAHANAN MENANG AKLAMASI

Susunan pengurus PUK PT SELAMAT SAMPURNA periode 2018-2021 

F SP LEM SPSI, Bertempat di Industri Hotel Cisarua Bogor setelah menjalani proses laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya dan diterima oleh semua perwakilan anggota kinerja pengurus dalam sidang komisi komisi dan pejabat sudah di Non aktifkan oleh pengurus DPC Jakarta Utara dilanjut pemilihan ketua pengurus periode 2018-2021 PUK PT SELAMAT SAMPURNA, Minggu 05/08/2018

Melalui proses penjaringan balon(bakal calon) muncul 5 orang yang di usulkan oleh peserta sidang.
5 balon Penjaringan Aspirasi yaitu:

• Dede Suprianto
• Ahmad Saehu
• Andri Wibowo
• Khaerul Saleh
• Abu Naim

Dari penjaringan diambil 3 besar melalui pemilihan dan mengerucut ke 3 nama untuk masuk menjadi calon:
1. Achmad Saehu
2. Dede Suprianto
3. Andri W

Dalam penyampaian visa misi ke 3 calon 2 calon Dede Suprianto dan Antri W menyatakan Mundur dari bursa calon.
Dengan demikian calon dari petahanan bung Ahmad Saehu menang mutlak tanpa perlawanan secara Aklamasi.

Tidak memerlukan waktu yang lama agenda Musyawarah Unit Kerja PT SELAMAT SAMPURNA sudah memiliki ketua terpilih dan dilanjutkan dengan sidang formatur untuk memilih kepengurusan periode 2018-2021 PUK PT SELAMAT SAMPURNA.

Masih di dominasi perangkat yang lama hasil sidang Formatur.
Berikut susunannya
SUSUNAN PENGURUS PUK SP LEM SPSI
PT.  SELAMAT SAMPURNA 2018-2021

Ketua : AHMAD SAEHU
Wakil Ketua 1 : KHOIRUL SALEH
Wakil Ketua 2 : ABU NAIM
Wakil Ketua 3 : ANDRI WIBOWO
Wakil Ketua 4 : SUPARMAN
Sekretaris : DEDE SUPRIYANTO
Wkl Sekretaris 1 : ADIT PRASETYO
Wkl Sekretaris 2 : MUSI ABDUL RAUF
Wkl Sekretaris 3.: TRIYANTO
Bendahara : RUSMONO
Wkl Bendahara : ABDUL WAHID

Pengurus langsung di lantik oleh pengurus DPC FSP LEM SPSI Jakarta Utara bung Aziz dan sudah resmi untuk melaksanakan tugas baru di periode 2018-2021.
Selamat dan sukses untuk Musnik IX PT SELAMAT SAMPURNA. (obn)

Read More

MUSYAWARAH UNIT KERJA PUK PT SELAMAT SAMPURNA IX

Ceremony pelaksanaan Musyawarah Unit Kerja PT.Selamat Sempurna IX

F SP LEM SPSI,  Bertempat di Industri Hotel Cisarua Bogor Jawa Barat Ceremony pembukaan  Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) Pengurus Unit Kerja PT. Selamat Sempurna Jakarta Utara, Sabtu 04/08/2018

Acara yang di hadir oleh 100 orang perwakilan anggota juga Pengurus Pimpinan Cabang DPC Jakarta Utara juga tak ketinggalan Management PT. Selamat Sempurna baik yang dari Kawasan Kakara maupun yang dari Tanggerang.

Tamu undangan Pengurus Unit Kerja PT. Selamat Sempurna Group Tanggerang juga hadir yang dihadiri 6 Pengurus.

Tampak hadir juga Undangan para pengurus Barisan Pelopor (BAPOR LEM) DKI Jakarta Pangkorda DKI dan Jajarannya juga pengurus Struktural BAPOR LEM Jakarta Utara Pangkorcab Utara dan wapangkorcabnya sampai ke Pangkorwil Kakara juga hadir.

Pengurus Unit Kerja Sekakara juga menjadi undangan ( GM, ATP, KM ) dalam pembukaan ceremony pelaksanaan Musyawarah Unit Kerja  PT. SELAMAT SAMPURNA

Mereka menjadi saksi sejarah pelaksanaan Musnik ke IX, Acara di buka oleh Ketua Dewan PimpiPim Cabang Jakarta Utara bung Yusup Suprapto. (obn)

Read More