KSPSI Sambut gembira Prabowo naikkan UMP 6,5 persen

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat

Jakarta, Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat menyambut positif langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar 6,5 persen. 

"Memang benar jam 14.00 WIB kami para pimpinan Serikat Buruh/Serikat Pekerja diundang ke Istana untuk berdialog dengan Presiden yang didampingi beberapa menterinya," kata Jumhur Hidayat dalam keterangannya, Jumat, 29 November 2024

Jumhur menyebut, pertemuan dengan Prabowo sangat subtantif dan produktif. Dia juga tidak menyangka Prabowo memiliki perhatian serius terhadap kesejahteraan para buruh. "Saya tidak mengira Presiden begitu serius dan tulus memperhatikan kesejahteraan buruh hingga hal yang detil seperti soal upah ini. Hasilnya pun sangat menggembirakan karena kenaikan itu sudah memadai ditambah lagi untuk Upah Minimum Sektoral juga diberlakukan dengan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota," ungkap Jumhur. 

Prabowo Beberkan Itung-itungan Pemerintah Menurut Jumhur, pemerintah juga akan menghadirkan beberapa kebijakan yang mendukung bergairahnya sektor industri dengan menindak tegas barang-barang impor ilegal dan juga membatasi impor barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.  "Dengan kebijakan itu, maka permintaan pasar dalam negeri akan meningkat pesat yang artinya kegiatan industri padat karya akan beroperasi dalam keadaan kapasitas terpasang yang penuh," tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI, Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Kepala Negara mengatakan UMP tahun 2025 naik 6,5 persen. "Baru saja kami melaksanakan satu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah tapi yang paling utama adalah membahas upah minum 2025," kata Prabowo memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat, 29 November 2024.(obn)

Read More

KSPSI Apresiasi Presiden Prabowo yang Menaikan Upah Minimum 2025 sebesar 6,5%

Pimpinan Buruh KSPSI Jumhur Hidayat

Jakarta – KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang  menaikan upah minimum 6,5 persen yang diumumkan langsung oleh Presiden, di Jakarta, Jumat (29/11/2024). Silang pendapat terkait penetapan upah minimum 2025 terjawab sudah.

“Memang benar jam 14.00 WIB kami para pimpinan Serikat Buruh/Serikat Pekerja diundang ke Istana untuk berdialog dengan Presiden yang didampingi beberapa menterinya”, ujar Ketua Umum KSPSI Pembaruan, Jumhur Hidayat.

Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto berlangsung serius tapi santai, dan menurut Jumhur, sangat subtantif dan produktif.

“Saya tidak mengira Presiden begitu serius dan tulus memperhatikan kesejahteraan buruh hingga hal yang detil seperti soal upah ini. Hasilnya pun sangat menggembirakan karena kenaikan itu sudah memadai ditambah lagi untuk Upah Minimum Sektoral juga diberlakukan dengan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota”, jelas Jumhur

Pemerintah, menurut Jumhur dengan menguraikan hasil pertemuan tersebut, juga akan menghadirkan beberapa kebijakan yang mendukung bergairahnya sektor industri dengan menindak tegas barang-barang impor ilegal dan juga membatasi impor barang-barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

“Dengan kebijakan itu, maka permintaan pasar dalam negeri akan meningkat pesat yang artinya kegiatan industri padat karya akan beroperasi dalam keadaan kapasitas terpasang yang penuh”, ucap Jumhur penuh syukur. (Obn)

Read More

Pernyataan Lengkap Presiden Prabowo Terkait Upah Minimum Naik 6,5%

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memutuskan upah minimum tahun 2025 naik sebesar 6,5 persen. Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas bersama Menteri Tenaga Kerja Yassierli hingga sejumlah perwakilan buruh.

Rapat terbatas itu digelar di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Dalam rapat itu pun diputuskan upah minimum naik menjadi 6,5 persen.

"Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen," kata Prabowo saat konferensi pers seusai rapat terbatas. 

Prabowo mengatakan upah minimum sektoral selanjutnya akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi. Selain itu, terkait naiknya upah minimum ini, akan diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

"Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," ujar dia.

Berikut ini pernyataan lengkap Prabowo Subianto:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu namo buddhaya sekalian yang saya hormati

Saudara sekalian yang saya hormati. Baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah tapi yang terutama membahas masalah upah minimum tahun 2025. Bagaimana kita ketahui upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Saudara-saudara sekalian.

Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting kita akan memperjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka. Dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak.

Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi.

Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan, katakanlah, di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3 sampai 4 berarti setiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp 30 ribu rupiah per hari, ini kalau 1 bulan ini bisa 2,7 juta.

Jadi kalau ini semua dengan bantuan bantuan Bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang.

Saya kira sementara itu keterangan saya dan mungkin kalau ada keterangan lebih rinci mungkin nanti akan kita sampaikan.

Read More

Prabowo Tetapkan UMP Tahun 2025 Naik 6,5 Persen

Konferensi Pers Presiden Prabowo Subianto Penetapan UMP 2025

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum nasional 2025. Prabowo mengatakan upah minimum tahun 2025 naik 6,5 persen.

Kenaikan upah minimum ini diumumkan Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Prabowo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menaker Yassierli, hingga Menkeu Sri Mulyani.

"Baru saja kami melaksanakan satu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah tapi yang paling utama adalah membahas upah minum 2025," kata Prabowo.

"Setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan buruh kita ambil keputusan untuk menaikkan upah minimum rata-rata nasional 6,5 persen," kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11/2024). .

Prabowo mengatakan upah merupakan jaring pengaman bagi para pekerja. Dia mengatakan kenaikan upah ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sambil menjaga daya saing usaha.

Sebelum pengumuman ini, Prabowo menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri membahas UMP. Mereka yang hadir adalah Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Menaker Yassierli, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sementara itu, upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi kota dan kabupaten. "Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," ujar Prabowo. 

Sebelumnya, Yassierli memberikan sinyal bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 bakal mengalami kenaikan.

Pemerintah berupaya meningkatkan penghasilan pekerja dan memperhatikan dunia usaha.

"Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). 

Adapun formulasi UMP ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan. Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja. 

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua". 

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional. MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh". 

MK pun menghidupkan kembali peran aktif dewan pengupahan dalam penentuan upah minimun serta mengembalikan adanya upah minimum sektoral.

Prabowo juga telah mengumumkan kenaikan gaji bagi guru ASN dan tunjangan bagi guru non-ASN. Guru ASN akan mendapat kenaikan 1 kali gaji dan guru non-ASN mendapat tunjangan Rp 2 juta setiap bulan mulai 2025.(obn)

Read More

Muhammad Nurholis: UMK dan UMP 2025 Pasuruhan potensi telat

Disnakertrans Pasuruhan adakan seminar Perburuhan

Kabar Buruh, Acara rutin tiap tahun ini terbagi menjadi 3 gelombang, untuk gelombang pertama dimulai hari ini 11-12, gelombang kedua tanggal 12-13, dan gelombang ke tiga 13-14 November 2024. Untuk gelombang pertama dihadiri penuh oleh semua anggota Konfederasi SPSI, dikarenakan anggotanya paling banyak, terdiri dari 6 Federasi serikat pekerja yaitu, LEM, KAHUT, FARKES, TSK, KEP, dan RTMM yang semua federasi ini bernaung dibawah bendera SPSI.

Dilantunkan doa untuk mengawali acara agar berjalan lancar, dan dilanjutkan sambutan Suherman selaku ketua KSPSI Pasuruan, beliau menyampaikan bahwa KSPSI mendukung kegiatan semacam ini, dan berharap tahun depan semakin gebyar dengan mengundang kalau bisa lebih dari 100 orang per perwakilan, sehingga lebih banyak anggota yg mendapat manfaat dari acara ini. 

Acara dibuka oleh Kepala Dinas ketenagakerjaan Muhammad Nurholis. Dalam pembukaan acara ini beliau juga menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini harus selalu ada, dan beliau setuju terkiat apa yang disampaikan oleh ketua KSPSI diatas untuk membuat lebih besar acara seperti ini, tapi beliau minta maaf karena belum bisa memberikan yang terbaik di tahun ini, dan beliau akan berusaha di 2025 bisa menjadikan acara yg lebih baik dari kegiatan kali ini. 

Photo bersama usai acara seminar ketenagakerjaan

Beliau juga menyaimpaikan bahwa sampai saat ini kita semua masih menunggu perhitungan UMK dan juga UMP, bagi beliau tidak apa apa telat dalam perhitungan namun tidak ada pihak yang dirugikan dengan nilainya nanti. Beliau juga menambahkan "Monggo disampaikan usul sehingga 2025 bisa kita lakukan perbaikan.

"Silahkan dilakukan bipartit agar wilayah pasuruan semakin membaik, perlu diketahui bahwa jumlah perselisihan di Pasuruan semakin menurun, dan kami (Disnaker Pasuruan) berharap 2025 lebih menurun lagi, dan kami tidak ingin bertemu wakil buruh di meja oval yang penuh ketegangan, kami inginnya bertemu penjenengan di forum seperti ini, makan makanan ringan bareng, bertukar pikiran, serta ngobrol santai bareng bareng" ucap beliau.

Terkait materi mengenai Serikat, beberapa refreshments telah disampaikan oleh ketua KSPSI bung Suherman, beliau juga berpesan agar jangan mengurusi organisasi ketika ada keperluan saja, namun niatkan untuk ikhlas membantu anggota yg membutuhkan bantuan.

Perlu digaris bawahi bahwa Serikat Pekerja Serikat Buruh adalah serikat yg mandiri dan sosial. Untuk pertemuan di hari pertama, materi yang di sampaikan oleh Dinas dan ketua KSPSI mengenai pentingnya mengerti undang undang ketenagakerjaan yang berlaku,  baik undang yang lama maupun undang yang baru. Dan untuk hari kedua berlanjut dengan pemateri mengenai BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. 

Diskusi dihari kedua sangat seru, karena berhubungan tentang tunjangan tunjangan yang menyentuh langsung dan wajib diikuti oleh anggota SP/SB di seluruh Indonesia. Untuk gelombang pertama ditutup oleh salah satu wakil dari Disnaker Pasuruan Imam Ghozali, dengan suasana keakraban yang sangat mempesona.(sny) 

Read More

Buruh Demo di Balai Kota Jakarta, Tuntut Upah Rp 6,5 Juta untuk 2025

Perwakilan pekerja di undang masuk ke Balaikota diskusi soal UMP 2025

Jakarta– Massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Pantauan fsplemspsi.or.id di lokasi menunjukkan bahwa massa buruh mulai memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, sejak pukul 12.00 WIB. Mereka membawa atribut yang menyuarakan tuntutan, seperti spanduk bertuliskan "Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan" dan "Bangkit Bergerak Satu Komando". 

Tuntutan utama yang disuarakan buruh dalam aksi ini antara lain penetapan upah Jakarta tahun 2025 menjadi Rp 6,5 juta, peningkatan upah di atas satu tahun minimal 5 persen dari UMP 2025, serta penerbitan upah sektoral minimal 6 persen.

Buruh juga meminta pertemuan langsung dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. Namun, permintaan tersebut tidak segera dikabulkan.

Situasi memanas ketika buruh memblokir Jalan Medan Merdeka Selatan selama sekitar 10 menit, menutup akses bagi kendaraan yang melintas. Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat yang berjaga segera turun tangan dan meminta massa untuk membuka sebagian jalur agar lalu lintas dapat berjalan.

Massa akhirnya mengalah dan membuka sebagian jalan, meskipun pengendara yang terjebak dalam kemacetan terlihat kesal dan membunyikan klakson. Tak lama kemudian, sebanyak 15 perwakilan buruh diizinkan masuk ke Balai Kota untuk bertemu dengan Teguh Setyabudi secara bergiliran.(obn)

Read More

Buruh Jakarta, Goyang "SadBor" Tuntut UMP 2025

Masa Aksi Demo Balai Kota buruh tuntut UMP 2025

Balaikota Jakarta kembali riuh oleh aksi parlemen jalanan dari ribuan buruh FSP LEM SPSI DKI Jakarta, Rabu 6 Nivember 2024 siang hari para pegiat pabrik dan kantoran yang hadir menyuarakan tuntutannya untuk peningkatan kesejahteraan mereka di tahun depan.

Disampaikan oleh orasi yang sedikit memancing suasana menjadi panas, Bung Andi Nuryahya menyampaikan bahwa buruh sudah terlalu terpuruk kehidupannya dampak dari rezim omnibuslawa yang telah menyengsarakan.

Orasi Ketua DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta Yusup Suprapto

Ditambah kebutuhan hidup yang terus meroket namun berbanding terbalik oleh peningkatan hasil yang diterima buruh.

Buruh pun akhirnya menutup jalur depan balikota Jakarta sembari melakukan joget "sadbor" dengan suara-suara "beras abis boss".

Goyang sadbor sembari tutup jalan merdeka selatan

Aksi ini akhirnya ditutup dengan diterimanya perwakilan FSP LEM SPSI DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Bung Yusup Suprapto.(nDi)

Read More

Tuntut Kenaikan Upah 2025, Buruh Tutup Jalan Medan Merdeka Selatan Depan Balai Kota Jakarta

masa aksi Tuntut kenaikan UMP 2025 Balai kota Jakarta

Jakarta, Massa aksi buruh menutup Jalan Medan Merdeka Selatan di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (6/11/2024), saat menggelar demo menuntut kenaikan upah tahun 2025. Massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) meminta bertemu langsung dengan Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, namun permintaan tersebut tidak segera dipenuhi. Sebagai bentuk protes, buruh menutup Jalan Medan Merdeka Selatan selama sekitar 10 menit tanpa memberikan ruang bagi kendaraan untuk melintas.

Massa kemudian membuka sebagian jalan, meskipun sejumlah pengendara terlihat kesal dengan membunyikan klakson mereka.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Hari Nugroho, kemudian meminta 15 orang perwakilan buruh untuk bertemu dengan Teguh. Mendengar hal ini, para buruh menyilakan perwakilan mereka masuk ke Balai Kota untuk menyampaikan aspirasi terkait kenaikan upah.

Hingga berita ini ditulis, perwakilan buruh masih berada di dalam Balai Kota. Dalam aksi tersebut, buruh membawa berbagai atribut, termasuk spanduk bertuliskan “Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan” dan “Bangkit Bergerak Satu Komando.” Spanduk lain di mobil orasi memuat tiga tuntutan utama, yaitu menetapkan upah Jakarta tahun 2025 senilai Rp 6,5 juta, menetapkan upah di atas satu tahun minimal 5 persen dari UMP 2025, dan segera menerbitkan upah sektoral minimal 6 persen.(obn)

Read More