KAWAL SIDANG DEPEPROV JABAR - REKOMENDASI PENETAPAN UMSK KARAWANG 2020



FSP LEM SPSI - Bandung, 23 Oktober 2020 Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) melakukan aksi pengawalan sidang Pleno Depeprov Jawa Barat di Gedung Sate Bandung. Sempat direncanakan rapat pleno dilaksanan di Kantor Disnaker Provinsi Jawa Barat namun dipindahkan ke Kantor Gubernur Jawa Barat dimulai pukul 14.00 WIB. Masa aksi dari perwakilan Federasi yang tergabung dalam KBPP ( FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, KASBI,. FSPMI ). Aksi pengawalan ini dilakukan hingga pukul 18.00 WIB dan masa masih belum membubarkan diri dan bersikeras akan tetap bertahan sampai ada hasil dari rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk merekomendasikan UMSK Karawang 2020 ke Gubernur Jawa Barat untuk dibuatkan Surat Keputusan. 



Akhirnya setelah menunggu sampai malam keluar juga hasil rekomendasi sidang Pleno Depeprov Jawa Barat yang akan disampaikan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Masa Aksi membubarkan diri dan siap mengawal rekomendasi Depeprov ke Gubernur hingga disahkan.

APA SIH YANG DISAMPAIKAN BURUH KE PRESIDEN, INILAH ISI NYA



F SP LEM SPSI, Perwakilan massa buruh yang demo menolak omnibus law UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Jakarta, diterima oleh pihak Kantor Staf Presiden (KSP). Perwakilan massa buruh ini kecewa karena tak langsung ditemui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami itu berharap untuk diterima presiden. Kan semua juga kalau presiden mendengarkan bisa langsung kan. Ya kalau masalah puas jelas kami tidak puas," kata perwakilan buruh yang juga Ketua Umum LEM SPSI, Arif Minardi, kepada wartawan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020).

Arif mengatakan perwakilan buruh telah bertemu dengan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro. Dia menyampaikan sejumlah aspirasi buruh dan menitipkan surat kepada Jokowi meminta omnibus law UU Cipta Kerja untuk dibatalkan.

"Isi suratnya permintaan kepada presiden untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Perppu. Alasannya kita kasih analisanya, di isi surat itu intinya mulai dari kronologi UU 13 sampai di sahkan kemudian ada argumen hukum, dasar hukumnya, ada analisa, ada kesimpulan," ujar Arif.

Arif mengatakan dalam surat untuk Jokowi juga disampaikan bahwa rancangan UU Cipta Kerja itu cacat prosedur. Padahal, kata dia, prosedur perancangan UU yang benar menjadi penting agar substansinya juga tidak bermasalah.

"Termasuk untuk minta evaluasi kepada para menterinya bahwa menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan perundang-undangan, sehingga gaduh seperti ini. Itulah akibat dari itu, kira-kira gitulah. Pandemi ini juga harusnya mereka bersama-sama dulu mengatasi pandemi ini," katanya.

Pengen tahu isi surat yang disampaikan ke KSP Klik di sini. (obn)

LAMPIRAN SURAT KE PRESIDEN DALAM AKSI UNJUK RASA 22 OKTOBER 2020

 













PERWAKILAN BURUH DI TERIMA PIHAK ISTANA



F SP LEM SPSI, Massa buruh meminta polisi hubungkan para buruh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). alhasil dengan terlebih dahulu perwakilan Buruh melakukan tes rapid akhirnya mereka di bawa ke pihak Istana.

Perwakilan masa Aksi tolak Undang-undang omnibuslaw diterima pihak Istana yang di temani oleh Pangdam Jaya, Kapolda, Kapolres dan pak Jori dari KSP diterima dengan sangat ramah.

Ketua Umum F SP LEM SPSI Arif Minardi menyampaikan surat untuk menerbitkan PERPPU Pengganti Undang-Undang supaya mencabut Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap cacat.

beliau juga menyampaikan bahwa kronologis pembentukan UU omnibuslaw yang tidak melibatkan stekholder dan LKS Tripartite Nasional sebelum surprease presiden.

kurang lebih 30 menit mereka ada di dalam istana dengan panjang lebar semua tuntutan hari ini di sampaikan dan pihak KSP surat dari F SP LEM SPSI akan di sampaikan ke Bapak Presiden.

Pihak Buruh berharap Presiden mau mempertimbangkan masukan dari Buruh, karena Undang-Undang yang di buat catat. Dalam sidang DPR juga memutuskan Undang-Undang tidak jauh dari draff yang sudah di buat oleh Pemerintah. Musyawarah mufakat seharusnya di kedepankan dalam memutuskan pembuatan undang-undang tersebut. kondisi yang terjadi adalah kejar tayang dan tidak mengedepankan musyawarah dan mufakat kenapa demikian, semua juga tahu punya mata dan melihat dimana pada saat sidang pembacaan paripurna/ putusan sidang yang di bacakan oleh pimpinan sidang ada interupsi dari fraksi yang ikut sidang malah di matikan micnya, artinya kondisi yang seolah-olah kejar tayang menjadikan pertanyaan besar di kalangan buruh saat pengesahan RUU menjadi UU. selain menjabrakan kenapa Undang-undang itu cacat Buruh juga meminta Presiden untuk menerbitkan PERPPU pengganti Undang-undang yang sudah di sahkan. (obn)

  

Massa Buruh Minta Polisi Hubungkan Perwakilan Aksi dengan Istana Negara



F SP LEM SPSI, Massa buruh meminta polisi hubungkan para buruh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kalau tidak mereka mengancam terus gelar aksi.

Hal itu diungkapkan salah satu orator dari buruh Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) di atas mobil komando.

"Pak Polisi tolong hubungkan kami dengan Istana Negara. Perwakilan kami ingin sampaikan surat pernyataan kepada Presiden," ujar orator di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020).

Mereka mengancam akan terus gelar aksi bila perwakilan mereka tidak diberikan izin ke Istana Negara.

Tuntutan para buruh masih sama yakni menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk keluarkan Perpu pembatalan UU Omnibus Law.

Massa buruh FSP LEM SPSI memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat arah Thamrin.

Pukul 13.15 WIB massa puluhan buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) datang dan memenuhi Jalan Medan Merdeka arah Istana Negara.

Tuntutan para buruh dari KASBI masih sama yakni menolak UU Omnibus Law yang telah disahkan pemerihtah dan DPR RI.

Diberitakan sebelumnya massa buruh mulai memenuhi Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Mereka masih menuntut Perpu pembatalan Omnibus Law

Pantauan fsplemspsi.or.id, ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) itu memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat arah Thamrin.

Mereka mulai memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat Kamis (22/10/2020) pukul 12.30 WIB.

Orator di mobil komando menyebut banyak buruh terkena intimidasi saat hendak ikut aksi.
Sebab banyak perusahaan mengancam buruh dengan bahaya Covid-19.

Sehingga para buruh yang pergi aksi diwajibkan perusahaan untuk isolasi mandiri selama 14 hari.

"Terima kasih kawan-kawan sudah datang. Karena banyak buruh di luar sana yang terancam dirumahkan 14 hari tanpa gaji bila ikut aksi," jelas orator tersebut.

Tujuan demo masih sama dengan demo sebelumnya yakni menolak Omnibus Law dan menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpu.

Saat tiba di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Polres Metro Jakarta Pusat mempersilakan buruh untuk gelar aksi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto berharap demonstrasi berlangsung tertib.

"Terima kasih teman-teman buruh dan selamat datang. Namun kami imbau agar demonstrasi dijaga untuk tetap aman," ujar Heru. (obn)  

  

  


Demo di Jakarta Kamis 22 Oktober 2020 Ribuan Buruh Geruduk Istana



F SP LEM SPSI, Ribuan buruh kembali menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis 22 Oktober 2020.

Satu di antara kelompok pekerja yang akan melakukan aksi massa tersebut adalah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI).

Aksi demo bakal dilakukan di depan Istana Kepresidenan sebagai tindak-lanjut unjuk rasa 6 – 8 Oktober 2020, dengan tuntutan “Permintaan Agar Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Tentang Pembatalan UU Cipta Kerja”.

Jadwalnya mereka akan melakukan aksi pada pukul 10.00 hingga 16.00 berkumpul di  Patung Kuda Arjuna Wisaha.

Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi menyampaikan kenapa mereka melakukan aksi unjuk rasa susulan.

"Pembentukan UU Cipta Kerja tidak mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat," tulis Arif dalam rilisnya, Kamis.

Ia Menambahkan, prosedur pembentukan UU Cipta Kerja melanggar asas-asas seperti pada pasal 5 dan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, padahal prosedur, dalam teori hukum adalah jantungnya hukum.

"UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang mengatur tentang tugas dan peran serikat pekerja yang wajib memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Artinya, bahwa SP/SB wajib dilibatkan dalam permasalahan yang menyangkut pekerja/buruh sebagaimana amanah dan perintah UU ini," jelasnya.

Arif memintaPresiden Joko Widodo untuk mengevaluasi para pembantu Presiden baik Menteri maupun Birokrat atas prosedur dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan semangat musywarah untuk mufakat sebagaimana amanah Pancasila dan UUD 1945.

Karena UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenaga kerjaan menyangkut bukan saja pekerja/buruh yang sedang bekerja yang merasakan dampak dari revisi tersebut, akan tetapi seluruh calon pekerja baik sudah selesai pendidikannya maupun yang masih sekolah/kuliah.(obn)



 

Buruh Tangerang Mulai Kumpul, Siap Bergerak ke Istana



F SP LEM SPSI, Sejumlah buruh dari berbagai serikat di Tangerang, Banten mulai berkumpul di sejumlah titik jelang aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hari ini, Kamis (22/10).

Mereka akan menggelar demonstrasi di kawasan Istana Negara, tepatnya di Patung Kuda, untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Perppu untuk UU Ciptaker.

Berdasarkan pantauan fsplemspsi.or.id, massa buruh yang sudah mulai berkumpul ialah yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (F SP LEM SPSI). Mereka berkumpul di dekat perempatan Jalan Daan Mogot, Tangerang dengan mengendarai kendaraan roda dua dan membawa mobil komando.

Selain FSP LEM SPSI, sejumlah serikat buruh lainnya juga sudah mulai terlihat berkumpul di jalur menuju Jakarta tersebut.

Serikat pekerja lain yang menggelar demo adalah Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Titik kumpul Gebrak di Kantor ILO, organisasi buruh internasional, Jakarta Pusat.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya sudah mulai menutup jalan menuju Istana sejak Rabu (21/10) malam, sekitar pukul 22.00 WIB.

"Tetapi jalur busway dan satu lajur di jalan biasa masih bisa dilewati," kata Sambodo saat dikonfirmasi.

Massa buruh diketahui kembali menggelar demo menolak Omnibus Law Ciptaker.

Sebelumnya massa buruh dan mahasiswa juga telah menggelar aksi demo di sejumlah daerah yang berujung ricuh.

BURUH SIDOARJO MENOLAK OMNIBUS LAW

F SP LEM SPSI,Setelah diketok DPR RI dalam Sidang Paripurna di Senayan, Omnibus Law Cipta Kerja mendapat tentangan yang sangat keras dari Pekerja atau Buruh. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri, hari ini (Selasa, 06 Oktober 2020) Pekerja atau Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin (F SP LEM) SPSI Kabupaten Sidoarjo dan Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Kabupaten Sidoarjo melakukan aksi unjuk rasa damai menolak hasil pengesahan Omnibus Law yang dinilai sangat merugikan dan mengebiri hak pekerja atau buruh. Massa aksi yang berjumlah 500 massa berkumpul di pintu masuk Perum Puri Surya Jaya sebagai titik kumpul yang disepakati. Dalam orasinya di depan massa aksi, Edi Supriyantono (orator / korlap aksi) menyampaikan hak - hak pekerja atau buruh yang sudah dikebiri oleh aturan perundang - undangan yang ada dalam Omnibus Law cluster Ketenagakerjaan. " Pekerja atau buruh sudah sulit oleh situasi Pandemi Covid - 19, bahkan sekarang nasib pekerja atau buruh tambah parah dengan digedoknya RUU Omnibus Law Cipta Kerja cluster Ketenagakerjaan oleh DPR RI, Outsourcing dilegalkan, Selamanya pekerja atau buruh akan menjadi pekerja kontrak, Pengusaha dipermudah untuk melakukan PHK sepihak dan banyak lagi hak - hak pekerja atau buruh yang dikebiri " ungkap orator utama SP LEM SPSI Jawa Timur yang sekaligus sebagai Wakil Ketua F SP LEM SPSI Kabupaten Sidoarjo dan Pangkorda BAPOR (Barisan Pelopor) Jawa Timur. Massa aksi bergerak ke Kantor Bupati Sidoarjo dan Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk bergabung dengan massa aksi dari Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (SP KEP) SPSI yang sudah datang lebih dulu. Sampai berita ini diturunkan Masss Aksi yang berkumpul di Kantor Bupati dan Gedung DPRD masih menunggu respon dari Anggota Dewan.

Pekerja Wajib Tahu, Tengok Isi Lengkap UU Cipta Kerja yang Baru Disahkan DPR


F SP LEM SPSI, Keputusan Penting diambil dalam rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Senin sore 5 Oktober 2020. Mayoritas wakil Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja .
Pengesahan UU ini lebih Cepat dari Jadwal karena semua diagendakan pada Kamis(8/10/2020)

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja ) resmi menjadi undang-undang setelah DPR mengesahkannya pada Rapat Paripurna Senin 5/10/2020.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudinmengatakan,dalam pengesahan ini terdapat enam Fraksi Menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU.
Kemudian 1 Fraksi menerima dengan Catatan dan Dua Fraksi Menolak.

" Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi, Sepakat ? TOK !" Kata Aziz dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI Jakarta Senin (5/10/2020).
Mewakili Pemerintah. Mentri Koordinator Bidang Perekonomian ,Airlangga Hartanto menyambut baik dan mengucapkan terima kasih, Apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada ketua dan wakil ketua panja RUU Cipta Kerja, Badan Legislasi DPR yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang konsuntrif.

" Alhamdulillah sore ini undang-undang tersebut diketok oleh DPR " Kata dia.
Berbeda dengan kawan -kawan Buruh yang terus memantau melalui live TV Parlemen, ketika mereka tahu bahwasannya DPR menggelar Sidang Paripurna dan akan mengesahkan sore ini mereka langsung menuju ke Gedung DPR,MPR RI.

mereka protes dan menolak karena isi dari UU yang sudah diketok sangat merugikan kaum Buruh.
mereka dihadang oleh aparat yang sudah berjaga di jalan menuju Gedung Parlemen bahkan yang sudah sampai di depan Gedung DPR MPR di himbau untuk balik kanan karena Undang-undang sudah di sahkan.
Buruh yang lebih deket dengan Gedung DPR pun juga di halau untuk tidak joint ke Gedung DPR  MPR. dengan persenjataan lengkap Aparat menghalau semua Pekerja yang mau menuju Gedung Parlemen.
Buruhpun tak bisa menyaksikan sidang Ketika Nasibnya di putuskan.

Lantas bagaimana isi dari Undang-undang tersebut. Draf final dari dari UU Cipta Kerja dapat diklik pada tautan link UU tentang Cipta Kerja ini.(obn)




Kejar Tayang, RUU Ciptaker Dikebut Siang Malam Sabtu-Minggu

suasana sidang Paripurna DPR RI sahkan RUU Omnibuslaw menjadi Undang-Undang Omnibuslaw
 

F SP LEM SPSI,Setelah berbulan-bulan dibahas, RUU Omnibuslaw Cipta Kerja di sahkan di DPR, Senin (5/10/2020)

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin Rapat saat rapat paripurna DPR, menyampaikan hasil pembahasan RUU Ciptaker memang dikebut sampai akhir pekan. Ia bilang DPR telah melaksanakan puluhan kali rapat.

"Rapat 64 kali, 65 kali panja dan 6 kali timus timsin, mulai Senin-Minggu, dari pagi sampai malam dini hari, bahkan reses melakukan rapat di dalam atau di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," katanya.

Ia bilang RUU disusun menggunakan metode omnibus law terdiri 15 bab dan 174 pasal yang berdampak terhadap 123 pasal dari 79 UU terkait terbagi 7.987 DIM.

Pembahasan klas ketenagakerjaan non-stop tersebut kemudian menjadi pertanyaan oleh banyak masyarakat, terutama dari para serikat buruh.

Ketua Umum F SP LEM SPSI  Arif Minardi mengatakan dirinya meyakini jika pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang masih terus berlangsung saat ini terjadi kejar tayang antara pemerintah dan DPR RI, untuk bisa disahkan dalam waktu dekat ini.

"F SP LEM SPSI dan buruh Indonesia seperti KSPI,KSPSI dan Buruh Indonesia lainnya menolak keras sistem kejar tayang yang dipaksakan oleh pemerintah dan DPR RI, di mana omnibus law akan disahkan pada tanggal 8 Oktober 2020," Ujar Arif Minardi di Kantor Rumah Lem,Pulogebang Jakarta Timur.(obn)

Sah, DPR Tetapkan RUU Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

Suasana Sidang Paripurna Pengesahan RUU Omnibuslaw Menjadi UU Omnibuslaw

F SP LEM SPSI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam sidang pripurna pembicaraan tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Cipta Kerja.

Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, dari sembilan fraksi, enam diantaranya menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian 1 fraksi menerima dengan catatan, dan dua diantarang menolak.

"Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!," kata dia dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik dan mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang konstruktif.

"Alhamdulillah sore ini undang undang tersebut diketok oleh DPR," kata dia.

Sebelumnya, Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.

"RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Supratman saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I dengan pemerintah di Jakarta,

Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini fraksi telah menyetujui yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU Cipta Kerja ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. "Tujuh fraksi menerima dan dua menolak, tapi pintu komunikasi tetap dibuka, hingga menjelang Rapat Paripurna," kata Supratman.(obn)     

Apa Sih,Alasan Buruh Mau Demo & Mogok Nasional Saat Pandemi



F SP LEM SPSI, Rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Sabtu (4/10/2020) malam membawa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) ke dalam Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Hal ini membuat para buruh geram. Kalangan buruh menegaskan bakal tetap melanjutkan rencana aksi mogok nasional selama 3 hari pada 6, 7, 8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah isu di RUU Ciptaker.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin ( FSP LEM SPSI ) Arif Minardi dalam konferensi pers Tolak Omnibus Law via Zoom pada Sabtu (3/10/2020).

RUU Cipta Kerja, yang dalam 7 bulan terakhir dibahas secara komprehensif antara pemerintah dan parlemen, memang menuai kontroversi.

Sejumlah pasal yang disisipkan dalam aturan tersebut dianggap tidak pro terhadap pekerja maupun masyarakat pada umumnya.

"Wakil rakyat, beberapa hari yang lalu, cukup getol melakukan pembahasan secara diam-diam, dari hotel ke hotel, bahkan dari tempat satu ke tempat lain, justru bahkan tidak sama sekali merepresentatif, tidak sama sekali mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat," kata Arif.

"Ketika pemerintah dan wakil rakyat tidak mendengar atau peduli dengan rakyat, maka wajib kita menyatakan mosi tidak percaya kepada kekuasaan atau rezim yang hari ini terus menggerus rakyat."

Nantinya aksi ini, menurut Arif, akan berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, dan Cirebon.

Selanjutnya aksi juga akan digelar di Semarang, Yogyakarta, Solo, Blora, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kaltim, Makasar, Lampung, Sumsel, Riau, Jambi, Sumut, Sumatera Utara, Batam, NTT, dan wilayah lainnya.

Kemudian pada Kamis, 8 Oktober 2020, aksi besar-besaran akan dilakukan di depan Istana Presiden  dan Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing kota dan wilayah.

Setidaknya aksi di Jakarta akan dihadiri sekitar 50 ribu orang dari Jakarta, Banten, Jawa Barat. Sementara aksi nasional di daerah akan dihadiri lebih dari 100 ribu orang, menurut Arif Minardi.

Tak hanya buruh dari berbagai sektor industri yang hadir pada aksi nasional tersebut. Para petani, mahasiswa, pelajar, perempuan, praktisi hukum, penggiat HAM, hingga masyarakat sipil juga turut ikut berunjuk rasa.

Selain menuntut pembatalan Omnibus Law seluruhnya, setidaknya ada enam poin yang akan diminta oleh para pengunjuk rasa, yakni:

- Menghentikan PHK dan Perampasan hak-hak buruh di massa pandemi Covid-19;

- Menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat, jalankan Reforma Agraria Sejati;

- Menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman demokrasi;

- Mencabut Undang-Undang Minerba yang merugikan rakyat kecil;

- Menuntut pengesahan RUU yang menjamin hak-hak dasar rakyat, rasa aman bagi tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarjinalkan, seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat dan RUU Pekerja Rumah Tangga;

- Memaksimalkan sumber daya DPR RI, dengan fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait penanganan pandemi COVID-19, dan penanganan dampak krisis ekonomi secara nasional dan sistematis.

Video Podcast: Omnibus Law Itu Sangat Mengerikan bagi Buruh

Video Podcast: Omnibus Law Itu Sangat Mengerikan bagi Buruh. Mengapa buruh/pekerja menentang keras Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja alias RUU Cilaka? Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi menjelaskan dalam video berikut ini.




Video Podcast: Aksi Demo Buruh Pilihan Terakhir Perjuangan

 Video Podcast: Aksi Demo Buruh Pilihan Terakhir Perjuangan. Kenapa buruh "doyan" demonstrasi atau unjuk rasa? Simak video podcast berikut ini. Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI Arif Minardi menjelaskan alasan dan latar belakang aksi demo buruh/pekerja sebagai media perjuangan.




7 Perubahan UU Naker di Omnibus Law Usulan Pemerintah



F SP LEM SPSI, 

Pembahasan klaster ketenagakerjaan terus dibahas oleh pemerintah dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) hari ini, Sabtuu (26/9/2020).

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi menjelaskan pemerintah mengajukan tujuh substansi pokok perubahan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.

Ketujuh substansi tersebut diantaranya adalah waktu kerja, rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya atau outsourcing, upah minimum, pesangon PHK, dan program jaminan kehilangan pekerjaan.

Elen juga menegaskan, pemerintah tetap berada pada sikap patuh kepada konstitusi hukum yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami setuju putusan MK. Kami akan ikuti dan hal-hal yang tidak sesuai dengan keputusan K kami kembalikan ke keputusan MK. Sanksi pidana kami sepakat untuk kembali pada UU eksisting," jelas Elen dalam rapat kerja pemerintah dan Baleg DPR.


Berikut 7 pokok perubahan UU Ketenagakerjaan di dalam RUU Cipta Kerja

1. Waktu Kerja

Di dalam UU No. 13 Tahun 2003 diatur, bahwa waktu kerja rigid yaknni 7 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 6 hari kerja. Serta 8 jam/hari dan 40 jam/minggu untuk 5 hari kerja.

Di dalam RUU Cipta Kerja ini nantinya, kata Elen, selain waktu kerja yang umum (paling lama 8 jam/hari dan 40 jam/minggu), daitur juga waktu kerja untuk pekerjaan yang khusus.

"Yang waktunya dapat kurang dari 8 jam/hari atau pekerjaan paruh waktu, dan yang masuk di dalam ekonomi digital. Atau pekerjaan yang melebihi 8 jam/hari seperti di sektor migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan," jelas Elen.

2. Pekerja Asing

Rencana Pekerja Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di dalam UU No. 13/2003 adalah wajib bagi semua tenaga kerja asing. Di UU ketenagakerjaan tersebut juga dinilai menghambat masuknya TKA Ahli yang diperlukan dalam keadaan mendesak (darurat). Serta terhambatnya masuknya calon investor atau buyer.

Sementara di RUU Cipta Kerja, yang utamanya masuk di klaster ketenagakerjaan, kata Elen, kemudahan RPTKA hanya untuk TKA Ahli yang memang diperlukan untuk kondisi tertentu, seperti untuk maintance (darurat), vokasi, peneliti serta investor atau buyer.

3. Pekerja Kontrak

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak di dalam undang-undang existing saat ini belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap.

Oleh karena itu, kata Elen di dalam RUU Cipta Kerja nantinya, pemerintah telah menimbangkan, perkembangan teknologi digital dan revolusi industri 4.0 menimbulkan jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap dan membutuhkan PKWT.

"Pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap, dalam hal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja. Kami ingin ada kepasian di sini untuk PKWT," jelas Elen.

4. Alih Daya (Outsourcing)

Di UU No.13/2003, menurut Elen ada limitasi atau pembatasan tertentu untuk alih daya untuk kegiatan tertentu, belum ada penegasan atau kesamaan jaminan hak dan perlindungan bagi pekerja ahli waktu.

"Ke depan kita ingin mendudukan persoalan ini, alih daya adalah persoalan b2b sebenarnya. Yang kita perlukan adalah jaminan terhadap pekerja yang ada di dalam alih daya tersebut. Diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap, jadi sama kayak PKWT," jelas Elen.

5. Upah Minimum

Di undang-undang existing upah minimum dapat ditangguhkan sehingga banyak pekerja/buruh yang dapat menerima upah di bawah upah minimum.

Di UU No. 13/2003 juga, peraturan upah minimum tidak dapat diterapkan pada usaha kecil dan mikro. Kenaikan upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, kesenjangan upah minimum pada beberapa kabupaten/kota, tingkat upah sudah sangat tinggi.

Melalui RUU Cipta Kerja, pemerintah ingin ke depan ingin ada perubahan, upah minimum tidak dapat ditangguhkan. Ini kan safety net. Pemerintah ngin ini dibayarkan penuh. Kemudian kenaikan upah minimum menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitas.

"Tadi kita lihat ada kesejangan upah minimum dan produktivitas, kita ingin sekarang upah dikaitkan dengan produktivitas. Dengan demikian, tergambar bahwa berapa besarnya, porsi di dalam efektivitas pembayaran upah di dalam pekerjaannya,"

"Basis upah minimum di provinsi dan bisa ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Upah UMKM tersendiri dan tidak bisa diatur di dalam upah yang untuk diatas UMKM," jelas Elen.

6. Pesangon PHK

Pesangon PHK sebanyak 32 kali upah sangat memberatkan pelaku usaha dan mengurangi minat investor untuk berivestasi. Yang kemudian di dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah ingin pesangon PHK dibayarkan sebanyak 19 kali upah kerja.

Berdasarkan data Kemnkaer, kata Elen 66% tidak patuh mengikuti ketentuan undang-undang. 27% patuh secara parsial, karyawan menerima nilai lebih kecil daripada haknya. 7% patuh.

"Jadi dengan pengaturan seperti ini, implementasinya tidak sama. Oleh karena itu kami menganggap masih ada ketidakpastian dalam penerapan pesangon ini. Ini juga harus kita selesaikan," jelas Elen.

7. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Elen menjelaskan subtansi terakhir di dalam klaster ketenagakerjaan ini, merupakan subtansi pokok hal yang baru, yang tidak ada di dalam undang-undang ketenagakerjaan saat ini.

Menurut Elen saat ini JKP ini sangat perlu bagi para pekerja di tengah pandemi covid-19 saat ini.

"Mestinya ini bisa dilaksanakan dengan cepat. Mengapa kita perlukan, program perlindungan pekerjaan ini, akan memberikan manafaat kepada pkerja yang kena PHK," jelas Elen.

Melalui JKP, korban PHK nantinya kata Elen akan mendapatkan cash benefit, yakni semacam pemberian gaji atau upah setiap bulan yang bisa disepakati kemudian.

"Beberapa bulan tergantung kesepakatan, 6 bulan, 9 bulan, ini yang ditanggung melalui program ini," ujarnya.

Kemudian korban PHK juga nantinnya bisa mendapatkan vocational training, yakni peningkatan kapasistas sesuai kapasitas kerja dan informasi ketenagakerjaan.

Pekerja yang mendapatkan JKP juga kata Elen tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), jaminan kematian (JKM), dan jaminan kesehatan nasional (JKN).(obn)

Baleg DPR dan Pemerintah Bahas RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya saat Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, Sabtu (26/9/2020)

F SP LEM SPSI, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah kembali membahas Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja,  Sabtu (26/9/2020) malam.

Dalam pembahasan itu, salah satu substansi dalam klaster ketenagakerjaan yang dibahas adalah penghapusan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pekerja kontrak.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, saat ini ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dipaksakan untuk tetap. Namun, harus ada kompensasi, yakni berupa penambahan dharma waktu. Menurut Elen, kompensasi dengan dharma waktu ini laiknya pesangon seperti pekerja tetap.

"Harus ada kompensasi, ini yang kami sampaikan ada penambahan dharma waktu, berikan kompensasi selama dengan masa kerjanya. Kalau dia tetap ada pesangon, kerja tertentu ini kayak pesangon," ujarnya.

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PPP Syamsurizal, mengatakan di dalam Pasal 59 disebutkan peluang kerja yang berserakan pada dimensi yang berbeda. Menurut dia, jumlah pengangguran yang ada saat ini sangat banyak. Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan mereka untuk bekerja.

"Sangat sayang sekali pasal ini dihapus, pasal ini tetap ada, kemudian sudah ada rencana penyiapan kompensasinya perlindungan para pekerja. Hanya saja ini perlu rincian tambahan lewat peraturan pemerintah," kata Syamsurizal.

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar John Kennedy menyampaikan hal yang senada. Dia tidak sependapat jika Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus. Menurut dia, tanpa adanya pasal ini maka tidak ada perlindungan pada PKWT, nantinya akan menjadi perjanjian pengusaha dan pekerja.

"Menurut hemat saya lebih kuat pengusaha dan pekerja tidak benar juga kalau tidak ada ketentuan yang atur PKWT. Bahwa total pekerja ada 132 juta orang dari 132 juta pekerja formal 30 juta dan pekerja informal 100 juta. Total pekerja di bawah serikat buruh ada 33,2 juta kita berada di semua, kita melindungi semua," kata John.

Menjawab masukan wakil rakyat, Elen mengatakan Pasal 59 diusulkan tetap ada dengan reformulasi sepanjang menyangkut nominal waktu akan diusulkan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian pada ayat 1 dengan kriteria A, B, C, dan D akan ditambahkan satu norma baru jenis pekerjaan ditetapkan oleh pemerintah.

"Kemudian pengaturan lebih lanjut Pasal 59 ayat 1 sampai ayat 8 direkonstruksi diatur lebih lanjut dengan PP," ujar Elen.

Terlepas dari substansi PKWT, Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya, menyampaikan pembahasan klaster ketenagakerjaan sempat alot. Ini karena Panja RUU Cipta Kerja menanyakan relevansi urgensi dari klaster ketenagakerjaan di dalam RUU Cipta Kerja.

"Kami menanyakan apa problem hukum sehingga perlu dilakukan revisi UU Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Kalau berbicara dalam kemudahan berusaha, kemudahan berinvestasi, di mana letak titik singgung keberadaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan kita," ungkapnya.

Ia menyampaikan, terkait klaster ketenagakerjaan ini, pemerintah berargumen bahwa saat ini kita berada pada situasi yang tidak menentu. Di mana proses digitalisasi yang melahirkan revolusi industri 4.0 telah menyebabkan fleksibilitas di berbagai sektor.

"Dulu angkutan umum ramai bahkan ada bus antar kota, tapi sekarang semua menggunakan travel, sehingga terjadi fleksibilitas yang luar biasa. Begitu juga di sektor ketenagakerjaan, bagaimana kita merespon situasi ini. Di sisi lain kita menghadapi bonus demografi yang menyebabkan banyak angkatan kerja kita yang belum tertampung. Kerangka ini yang sedang kita formulasikan," katanya di laman dpr.go.id seperti dikutip, Minggu (27/9/2020).

Sebelumnya, Elen Setiadi menyampaikan ada tujuh substansi perubahan UU Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, yaitu terkait waktu kerja, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT), Alih Daya (outsourcing), perubahan dalam Upah Minimum (UM), pesangon PHK serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).(obn)


Moch. Sholeh Kembali Pimpin DPC FSP LEM SPSI Sidoarjo




Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC FSP LEM SPSI) Kabupaten Sidoarjo laksanakan Musyawarah Cabang ke-VI di Hotel Tanjung Plaza, Prigen - Pasuruan (25/9/20). 

Kegiatan dibuka langsung oleh H. Ahmad Fauzi, S.H., M.Hum Ketua DPD KSPSI Jawa Timur, dalam sambutannya berpesan agar tetap menjaga solidaritas dan soliditas siapapun nanti yang terpilih agar bisa mengemban amanah dengan baik, dan yang tidak terpilih bisa legowo demi kepentingan pekerja/buruh khusunya anggota, beliau juga mengapresiasi kinerja DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Sidoarjo selama ini. 



Selama proses pemilihan semua berjalan secara kondusif, ada 6 nama yang muncul saat penjaringan, akan tetapi dalam proses penjaringan Moch. Sholeh S.pd, S.H mendapatkan suara 50% lebih dan dinyatakan sabagai ketua terpilih secara aklamasi dari total 73 suara, Moch. Sholeh, Spd., S.H mendapatkan 54 suara. 

Proses kegiatan ini juga dikawal oleh Ali Muchsin, S.H Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Timur sekaligus melantik kepengurusan DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2020 - 2025, dalam sambutannya "Tantangan perjuangan kita kedepan semakin berat, untuk itu pengurus dan anggota harus benar2 solid agar perjuangan ini terasa lebih ringan" pungkas Ali. (ikn)

Panas! 5 Fraksi DPR Tolak Klaster Tenaga Kerja di Omnibus Law


Rapat Baleg bahas Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja

F SP LEM SPSI, Pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) mulai dibahas oleh pemerintah dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR).

Dari 9 Fraksi di DPR, 5 fraksi telah menyatakan sikap untuk menyetujui untuk menarik klaster ketenagakerjaan untuk tidak dimasukkan di dalam RUU Cipta Kerja. Sayangnya pemerintah bersikeras untuk tetap mau melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Sampaii saat ini, pemerintah tetap minta dibahas dan tidak ada arahan untuk ditarik," jelas Staf Ahli Bidang Regulasi, Penengakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, Jumat (25/9/2020).

Pembahasan RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan pertama kali dibahas, Jumat (25/9/2020), dan rapat berjalan cukup alot. Rapat dimulai pada 19.23 sampai pukul 22.00 WIB.

Rapat diawali penyampaiann latar belakang mengapa klaster ketenagakerjaan harus dimasukkan di dalam RUU Omnibus Law Ciptaker oleh pemerintah.

Sekretaris Jenderal Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mejelaskan, hal-hal yang berkaitan dengan pekerja atauu buruh, para pencari kerja, serta merekaa yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) diklaim sebagai persoalan utama yang pemerintah perhatikan.

"Dari 3 objek tersebut, para pencari kerja, buruh dan mereka yang ter-PHK dapat perlinudngan buruh. Dan investasi tetap kita yakinkan dengan tumbuh dan berkembang dengan rancangan RUU revisi UU 13/2003 [tentang Ketenagakerjaan] yang masuk ke dalm Omnibus Law RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan," jelas Anwar, Jumat (26/9/2020) malam.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan detail oleh pemerintah terkait 10 subtansi yang akan dibahas didalam klaster ketenagakerjaan.

Ke-10 subtansi di dalam klaster ketenagakerjana tersebut dianarany, bagiam umum atau yang memuat undang-undang yang akan direvisi, pengunaan tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), waktu kerja dan waktu istirahat.

Kemudain subtansi lainnya yakni tentang pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kompensasi PHK, sanksi, jaminan kehilangan pekerjaan, dan penghargaan lainnya.

Sayangnya, pemerintah tidak menjelaskan secara detail, mengapa 10 subtansi yang harus dimasukkan ke klaster cipta kerja tersebut harus dibenahi. Disamping itu juga, persentasi yang disampaikan pemerintah dengan yang didapatkan para anggota rapat lainnya berbeda. Hal itu kemudian mendapatkan banyak interupsi dari beberapa anggota Baleg yang mengikuti rapat.

"Sudah ditunda-tunda sekian hari. Tapi gak jelas semua nih. Gimana nih Pak Sekjen? Yang begini aja kita gak kompak. Gimana yang lain. Yang disampaikan dengan yang kita punya berbeda," ujar salah satu anggota Baleg.

Kendati demikian, rapat kemudian trus berlanjut yang kemudian langsung dibahas mengenai PKWT yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Haiyani Rumondang.

Dengan melihat persentasinya, hujanan interupsi disampaikan oleh beberapa anggota baleg, pasalnya pemerintah tidak menjelaskan latar belakar mengapa PKWT harus dibenahi.

"Sense of urgency-nya PKWT perlu dijelaskan terlebih dahulu. Jatohnya PKWT perlu demikian, ada perubahan industri model, misalnya. Kalau kita tau latar belakangnya kita akan mudah, kalau langsung ke detail, kita gak tau kenapa responnya kemduian dilakuan perubahan," ujar Andreas anggota Baleg dari Fraksi PDIP.

Disambung interupsi dari Wakil Ketua Baleg Willy Aditya, "Saya tidak melihat problem policy-nya di mana. Tetiba lahir 10 pokok. Harus dibayangkan problemnya apa, kita mau mau kesana, proyeksinya, problem policy-nya di mana. Kita mau revisi UU 13/2003, krusial poinnya disini, untuk capai titik itu kita menghgadapi masalah-masalah seperti ini, Sehingga PKWT dan TKA harus begini. Begitu seharusnya," ujarnya.

Haiyani dari Kemnaker kemudian menjelaskan secara garis besar, kata dia RUU Cipta Kerja menengai klaster ketenagakerjaan yang diusulkan oleh pihaknya, diyakini akan menambahkan perlindungan bagi para pekerja.

Tidak hanya itu, kata Haiyani, kenyamanan pekerja, termasuk tujuan hadirnya investasi, yang mengutamakan perlindungan pekerja.

"Di dalam penyempurnaan yang kami ajukan, kami tentu mendengarkan berbagai atau permintan dari stakeholder kami khususnya pekerja. Di dalam penyususnan akan diikut sertakan dalam penyusunan pelaksanannya," jelas Haiyani.

Suara penolakan atas klaster ketenagakerjaan disampaikan oleh sejumlah fraksi seperti Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, dan PAN.

Kemudian, Golkar dan PKB meminta klaster ketenagakerjaan tetap dibahas dalam RUU Cipta Kerja. Sedangkan, PDI-P dan PPP meminta perbaikan dari apa yang dipresentasikan pemerintah.

Kendati 5 fraksi sudah menolak untuk menolak klaster ketenagakerjaan di dalam RUU Cipta Kerja, dan pemerintah ingin melanjutkan, maka keputusan diterima atau tidaknya klaster ketenagakerjaan ada di dalam RUU Cipta Kerja, hanya bisa diputuskan di dalam Sidang Rapat Paripurna.

"Voting itu [setuju atau tidaknya] di Paripurna. Ini hanya pendapat fraksi. Nanti ada pendapat dari pemerintah," jelas Wakil Ketua Baleg Ahmad Baidhowi kepada CNBC Indonesia.

Berikut sikap ke-9 fraksi terhadap klaster ketenegakaerjaan di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja:

Fraksi Gerindra

Anggota Baleg Frkasi Gerindra, Obon Tabroni mengatakan tujuan klaster tenaga kerja dan omnibus law cipta kerja dari sisi peraturan bisa sederhana, tapi darihampir semua pasal akan dibentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"Tadi tentang alih daya. Alih daya poin ketiga, akan diatur di dalam PP, pengupahan akan diatur PP, PKWT uraian lebih lanjut jangka waktu akan diatur dalam PP. Termasuk yang lain-lain, hampir semuanya akan diatur dalam PP. Ini riskan, karena blank mandat. Terlalu banyak PP yang ada di dalam undang-undang ini," ujarnya.

"Sehingga saya rasanya dengan pembahasan dan perubahan klaster tenaga kerja harus diskusikan ulang, khusus UU 13/2003 [tentang Ketenagakerjaan] yang direvisi dan ini [klaster ketenagakerjaan] di drop," kata Obon menegaskan.

Fraksi Demokrat

Anggota Bleg Frkasi Demokrat, Benny K Harman berpandangan ada kesan tenaga kerja yang menghambat investasi. Yang kemudian menurut Benny, apakah subtasiya atau penegakan hukumnya yang tidak benar, sehingga investasi jadi terhambat.

"Hukum tenaga kerja sudah baik, cukup melindungi tenaga kerja, cukup kondusif investasi. Tapi penegak hukum tidak konsisten. Kalau law enforcement, tidak perlu disentuh UU Ketenagakerjaan ini, yang perlu diperbaiki law enforcemnet-nya," ujarnya.

"Jadi dengan demikian, mendengar penjelasan pemerintah tadi, kami belum menangkap persis politik hukum negara, apa yang mau dicapai dari UU Ketenagakerjaan. Dengan asuming-asuming tenaga kerja, mohon maaf pimpinan, fraksi kami tidak menyetujui klaster ini dibahas lebih lanjut dan utk didrop," tutur Benny.

Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem)

Anggota Baleg Fraksi Nasdem Taufik Basari berpendangan, meski sudah berkoordinasi antara pemerintah bersama para pengusaha dan serikat buruh atau pekerja (three partied/thripartit), namun kenyataannya masih banyak penolakan dari para buruh.

"Draf ini ada degradasi dari perlindungan buruh, lantas apa yang bisa mereka pegang, habis lah. Buruh itu bergantung pada perlindungan, dan undang-undang itu adalah UU 13/2003."

"Pemerintah ajukan saja prolegnas untuk dibahas secara khusus yang dianggap jadi masalah dan sektor yang dibahas oleh thripartit. Nasdem sejak awal, klaster ketenagakerjaan dicabut dari Cipta Kerja dan kembali ke eksisting," ujar Taufik.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Anggota Baleg dari Fraksi PKS Ledia Hanifa juga meminta pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja. Alasannya, menurut Ledia, permasalahan investasi yang sudah diselesaikan dalam bab lain dalam RUU Cipta Kerja.

"Menurut laporan global competitiveness index 2017-2018, yang menghambat investasi adalah koruspi, birokrasi, dan ini sudah diselesaikan di 10 klaster. Ketika yang diasumsikan sudah bisa diselesaikan, kami berpikir dari PKS tidak memandang UU 13/2003 tidak penting untuk dimasukkan ke RUU Cipta Kerja. Kami mengusulkan untuk mencabut [klaster ketenagakerjaan] dari RUU Citpka Kerja," jelas Ledia.

Fraksi Partai Amanat Nasional

Anggota Baleg dari Fraksi PAN Ali Taher mengatakan, belum ada alasan rasional yang objektif untuk melakukan perubahan terhadap ketenagakerjaan melalui RUU Cipta Kerja. Ali menegaskan, UU Ketenegakerjaan masih dibutuhkan saat ini.

"Klaster ketenagakerjaan dengan UU 13/2003 untuk saat ini kita perlukan ini. Belum ada alasan rasional, sosiologis untuk dimasukan ke perubahan. Kita kembali ke eksisting, ini sikap fraksi yang udh kita komunikasikan," ujarnya.

Fraksi Golkar

Anggota Baleg Fraksi Golkar, Firman Soebagyo meminta pemerintah dan seluruh fraksi di DPR tetap melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan.

"Tidak ada alasan lain untuk di drop, yang ada mari sama-sama mengatasi persaolan ini. Ini ada persoalan serius, kalau tidak ada pengusaha, mau kerja dimana kita," ujarnya.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Senada degan Golkar, PKB juga meminta agar klaster ketenagakerjaann untuk tetap dibahas di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Anggota Baleg Fraksi PKB Abdul Wahid mengatakan, klaster tenaga kerja perlu ada perbaikan-perbaikan. Berdasarkan pengalamannya banyak angkatan pekerja, tapi lapangan pekerjaan tidak sesuai porsinya.

"Untuk menyatukan kepentingan ini ada jalan tengah. Mendengarkan buruh, mendengarkan stakeholder membeirkan lapangan pekerjaan, ini harus kita bicarakan di dalam undang-undang ini. Kalau tidak dibicarakan tentu gak ketemu persoalannya, mari diskusikan bersama," tuturnya.

Fraksi PDIP

Anggota Baleg dari Fraksi PDI-P Irmadi Lubis belum menyampaikan secara tegas sikap PDI-P apakah ingin mencabut atau melanjutkan klaster ketenagakerjaan.

Irmadi hanya mengutarakan, agar pemerintah memberikan penjelasan secara spesifik terkait pentingnya perubahan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

"Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menunjukkan bahwa seperti kita membahas sebelumnya, kita kan bahas sebelumnya dari bab itu, ini diubah karena ini, bukan jawaban secara umum. Jadi minta pemerintah," kata Irmadi.

Fraksi PPP

Wakil Ketua Baleg Ahmad Baidhowi dari fraksi PPP mengatakan pihaknya tidak masalah jika klaster ketenagakerjaan tetap dibahas di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, asalkan itu bisa memberikan manfaat terhadap tenaga kerja.

Baidowi juga mengatakan, klaster ketenagakerjaan lebih baik tidak dibahas jika perubahan yang ajukan pemerintah lebih buruk dibandingkan UU Ketenagakerjaan yang eksisting saat ini, atau UU No. 13/2003.

"Kalau ternyata RUU ini hanya merusak sistem yang ada, lebih buruk dari existing lebih baik tidak dibahas, lebih baik dikeluarkan seperti kata teman-teman."

"Kalau ada hal-hal progresif [yang berdampak baik untuk bruh] seperti itu, ya tidak ada salahnya, kita bisa diskusi lebih lanjut," ujar Baidhowi.(obn)


LEM TV

Terbaru


Labels

Blog Archive