SIKAPI TANTANGAN PERKEMBANGAN INDUSTRI OTOMOTIF, FORUM SP AOP ADAKAN RAPAT KERJA

Peserta Rapat Kerja Forum Serikat Pekerja Astra Otopart 

FSP LEM SPSI - / 27/02/19 Serikat Pekerja yang tergabung dalam Forum SP AOP mengadakan rapat koordinasi dengan mengusung tema " Tantangan Forum Secara Global Terhadap Perkembangan Industri Otomotif." dengan menghadirkan nara sumber Bung Nur Yasin SH. Rapat kerja Forum SP AOP ini dihadiri oleh 18 PUK yang tergabung sebagai Exco dan sub Exco yang notabenya adalah Ketua dan Sekretaris di PUK,  jumlah peserta yang hadir sekitar 55 orang. Hal ini disampaikan oleh Ketua panitia Bung Andy dalam laporan kegiatan diawal sesi acara pembukaan Rapat Kerja di Ciater, 26 dan 27 Februari 2019. Bung Engkos Kosasih selaku Sekretaris Jendral Forum Serikat Pekerja Astra Otopart langsung memimpin dan membuka Agenda Rapat dengan menyampaikan isu terkait dengan progres perundingan kenaikan upah baik ditingkat PUK dengan General Increase ataupun perundingan ditingkat Perangkat untuk UMSP dan UMSK, disampaikan juga terkait dengan Perusahaan yang pindah dari Jakarta ke daerah.

Penyampaian Materi Tentang ILO,  dan Revolusi Industri  4.0

Dalam rapat kerja Forum SP AOP dibahas juga tentang Komitmen kedepan dalam menyikapi dinamika perburuhan yang cenderung tidak berpihak ke pekerja dan bersama sama dalam mewujudkan kesejahteraan untuk anggota dengan membangun komunikasi dan keterbukaan dalam Informasi yang terkait dengan perjuangan dalam mendapatkan tambahan benefit antara lain Kenaikan Upah dengan cara diskusi dan penyampaian progres hasil perundingan ditingkat masing-masing PUK, Adapun anggota / PUK yang tergabung dalam Forum Serikat Pekerja Astra Otopart diantaranya ;

1. PT.  AOP ADIWIRA PLASTIK.

2. PT.  AOP NUSA METAL. 

3. PT. FSCM. 

4. PT.  IKP. 

5. PT.  AAI. 

6. PT.  ASKI. 

7. PT.  ATI. 

8. PT.  CBI. 

9. PT.  DAC. 

9. PT.  DNIA. 

10. PT.  ADS. 

11. PT.  MTM. 

12. PT.  AAIJ. 

13. PT.  FNI. 

14. PT.  FIM. 

15. PT.  GS BATTERY. 

16. PT. KAYABA. 

17. PT. ANGI. 

18. PT.  SKF. 

19. PT.  TGSSI. 

20. PT.  AOP ASTRA NIAGA.

21. PT.  IGP GROUP. 

22. PT.  PAKO GROUP. 

23. PT.  AIIA. 

24. PT.  ETS.

Acara Rapat Kerja Forum SP AOP berlangsung selama 2 ( dua)  hari disamping diskusi, kegiatan ini juga disiapkan materi oleh bung Nur Yasin SH. terkait dengan Perburuhan ditingkat Internasional ( ILO), dan materi tentang Revolusi industri 4.0.  serta evaluasi perjalanan Forum SP AOP yang disampaikan oleh bung Jonet K. selaku salah satu pendiri Forum SP AOP. (rsy). 

Read More

KONFEDERASI SPSI GRESIK, KADER ORATOR DENGAN GELAR LOMBA ORASI

Dalam memperingati Hari Pekerja Indonesia dan HUT SPSI ke-46 tahun, Konfederasi SPSI Gresik mengadakan lomba orasi dengan tema "Bangkit Bersama Untuk Kesejahteraan Pekerja" di Gedung Wahana Ekpresi Pusponegoro (WEP) Jl. Jaksa Agung Suprapto Gresik, Rabu (20/2).


Ketua Konfederasi SPSI Gresik Ali Muchsin, mangatakan "ada 5 (lima) harapan dalam momentum HUT ini seluruh keluarga besar SPSI Gresik:
1. Agar berperan aktif menggunakan hak pilih pada pemilu 2019, mendorong kebijakan Pemerintah untuk Pro Buruh.
2. Meningkatkan produktifitas kerja untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan, kita bisa menjadi pekerja pemenang di Asia
3. Meningkatkan Persatuan antar anggota dan antar serikat pekerja
4. Menjaga kondusifitas hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di kabupaten Gresik.
5. Menginisiasi dibentuknya perda ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik. (Jaminan mendapatkan kesempatan kerja untuk penduduk Gresik, Jaminan status Pekerja  tetap, Jaminan Gaji UMK untuk lajang dan masa kerja nol tahun)." tutur Ali saat pidato memimpin Apel pembukaan HUT.

Sementara Wabup Gresik Dr. H. Moch Qosim, M.Si sangat mengapresiasi kegiatan ini, beliau mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih kepada SPSI yang selama ini telah turut menjaga dan menciptakan kondusifitas Kabupaten Gresik. “Kami berharap agar komunikasi yang baik antara pemerintah dan buruh, terus bisa kita jaga” kata Wabup dalam sambutanya.

Acara juga ini telah dihadiri oleh pejabat pemerintahan kabupaten Gresik, Ketua DPRD H. Ahmad Nurhamim, Wabup Dr.H. Moch. Qosim, M.Si. Kapolres AKBP Wahyu S Bintoro., S.H., S.I.K., M.Si. Dandim 0817 Letkol.Inf Budi Handoko, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Kesehatan, ketua DPD Konfederasi SPSI Jawa Timur Achmad Fauzi, S.H., M.Hum. serta sejumlah tamu undangan. (ikn)

Read More

KONSOLIDASI AKBAR KSPSI KARAWANG UNTUK PERJUANGAN UMSK KARAWANG

Pimpinan KSPSI Kabupaten Karawang 

FSP LEM SPSI - Karawang, 12/02/19 Federasi  Serikat Pekerja yang tergabung dalam KSPSI Kabupaten Karawang gelar Konsolidasi Akbar bertempat di Rumah makan Indo Alamsari pada hari Selasa, 12 Februari 2019 yang dihadiri oleh PUK dan anggota yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia diantaranya FSP LEM, FSP KEP, FSP RTMM, FSP TSK, semua bersatu dan berkomitmen untuk memperjuangkan Upah Sektoral ( UMSK) Kabupaten Karawang yang sampai saat ini belum ada kejelasanya seperti  yang disampaikan oleh perwakilan dari Depekab dalam sambutan pada Konsolidasi Akbar KSPSI, salah satu faktor yang menyebabkan adanya ketidak pastian kenaikan upah adalah karena tidak ada keterwakilan unsur buruh yang duduk menjadi Dewan Perwakilan dari tingkat Daerah sampai dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI,  untuk itu pada kesempatan tersebut sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam pemenangan caleg dari buruh dalam program buruh go politik untuk memperjuangkan kepentingan buruh. 

Peserta Konsolidasi Akbar KSPSI

Adapun calon legislatif yang diusung dari unsur buruh adalah :

1. Ir. Muhamad Sidarta, calon anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat dengan nomor 54 calon perseorangan / Non Partai . Selaku Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat.

2. Abas Purnama, SE caleg DPRD Karawang dapil VI ( Karawang Timur,  Klari,  Ciampel,  Purwasari, Majalaya. ) nomor 6 dari Partai Berkarya. 

3. Eddy Hidayat caleg DPRD Karawang dapil I ( Telukjambe Timur,  Telukjambe Barat , Karawang Barat,  Pangkalan,  Tegal Warungnya.) nomor 2 dari Partai PPP.

4. Lina Karlina caleg DPRD Karawang dapil IV ( Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, Lemahabang, Telagasari, Tempuran. ) nomor 3 dari Partai Golkar. 


Sudah saatnya buruh merubah pola perjuangan yang selama ini berjuang dengan melakukan aksi dan pengerahan masa dan negosiasi, sekarang sudah harus bisa berjuang dari dalam politik dengan menempatkan perwakilanya menjadi anggota Legislatif disemua tingkatan baik dari daerah sampai perwakilan pusat. (rsy) .

Read More

Regulasi dan pelayanan buruk 5000 buruh FSP LEM SPSI gelar unjuk rasa di KEMENKES dan KEMENAKER RI

Masa aksi FSP LEM SPSI Gresik

FSP LEM SPSI, Jakarta Kamis 07/02/2019 jam 10.00 s/d 18.00 sekitar 5000 buruh dari federasi serikat pekerja logam elektronik dan mesin menggelar aksi Nasional di kementerian kesehatan jalan rasunan said Kuningan dan kementerian tenaga kerja Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan aksi unjuk rasa ini menuntut beberapa masalah sebagai berikut :

1. Tingkatkan lagi pelayanan BPJS KESEHATAN melalui pengkajian ulang
2. Cabut permenaker no.15 yang menghilangkan peran pemerintah sebagai solusi ketika perundingan dead lock

Aksi unjuk rasa ini di ikuti dari anggota FSP  lem spsi dari seluruh perwakilan yang ada di Jabodetabek, Jawa timur, Jawa barat, Banten dan dari Batam, menurut ketua umum FSP LEM SPSI Ir. Arif Minardi  menjelaskan tuntutannya
yang pertama mengenai BPJS KESEHATAN kita sudah tahu masalahnya tidak sesederhana, kami ingin seluruh permesalahaan, peraturan, kebijakan , kekurangan uang serta peran pemerintah itu semua harus di kaji ulang. akibat kelalaian pemerintah banyak rumah sakit  yang tidak mau menerima lagi, BPJS merasa rugi, akibat itu smua pelayannya menurun dan berkurang yang menjadi masalah bukan pemerintah yang jadi korban, yang jadi korban masyarakat atau rakyat maka itulah kami perjuangkan

Barisan pelopor FSP LEM SPSI

Yang kedua masalah PERMEN no.15 tahun 2018 tentang upah minimum sektor dimana sekarang semua provinsi dan serikat pekerja sedang  mau berunding, tetapi PERMEN itu menghambat ketika tidak ada asosiasi pengusaha, menurut mereka asosiasi itu dibentuk untuk hal yang bermanfaat, masalah-masalah ini menurut mereka merugikan , ketika tidak ada asosiasi pengusaha dan terjadi deadlock karena tidak ada asosiasi bagaimana menentukanya, sementara gubernur kewenangnya di bonsai atau di amputassi akhirnya deadlock, sehingga merugikan buruh, pemerintah dan pengusaha semua di rugikan. tuntutan buruh yg pasti ada dasarnya, ini harus di bicarakan secara terbuka, kalau inikan seolah-olah pengusahaan  mempengharui pemerintah melalui PERMENAKER, bukti itu ada dengan selama ini menghilangkan upah sektoral, disitulah kami hadir untuk mengklarifikasi semua itu, karena UU-13 disana ada upah sektoral bagaimana ini mau di hilangkan, justru upah sektoral ini untuk menjembatani  perusahaan-perusahaan yang kecil baru tumbuh dan perusahaan-perusahaan yang memang  mempunyai keuntungan berlebih dan bisa memberikan upah lebih, di Indonesia pengusaha seolah-olah memberikan batas-batas sektoral sudah selesai urusannya tidak seperti itu, ada perusahaan yang mampu menggaji dua kali lipat tiga kali lipat ya sudah upah sektoral karena ada tambahan sedikit ya sudah cukup tidak seperti itu.

Setelah melakukan orasi di atas mobil komando, para perwakilan meminta bertemu dengan pak menteri namun lagi lagi pak menteri tidak ada di tempat, akhirnya mereka diterima oleh biro hukum pengupahan kementrian tenaga kerja karena merasa kecewa akhirnya para buruh melakukan longmarch ke kementrian kesehatan, sehingga jalan Gatot Subroto terjadi kemacetan.
Sesampainya di kementerian kesehatan dengan alasan yang hampir sama, Ibu menteri tidak ada di tempat dan perwakilan buruh hanya di terima biro Humas komunikasi dan pelayanan, terjadi perdebatan yang sangat panas akhirnya para buruh meminta memfasilitasi bertemu dengan menteri kesehatan dalam dua Minggu ini,bila tidak para buruh mengancam akan mengerahkan masa sebanyak banyaknya.

Read More

BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEMENTRIAN KESEHATAN RI TEMUI PIMPINAN AKSI NASIONAL FSP LEM SPSI

Audiensi Pimpinan FSP LEM SPSI di KEMENKES RI

FSP LEM SPSI - Jakarta 07/02/19. Pimpinan Aksi Nasional FSP LEM SPSI Bung Arip Minardi ditemui oleh Kabag Biro Komunikasi Kementrian Kesehatan RI diruang kerjanya dengan membawa aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia umumnya dan khususnya untuk kaum Buruh, dengan menyampaikan protes keras untuk memperbaiki layanan BPJS Kesehatan atau dibubarkan. 

" Korban BPJS Kesehatan ini sudah banyak.!!!" tegas Arip Minardi, Ketum DPP FSP LEM SPSI.

" Pelayananaya BPJS Kesehatan sangat buruk ditambah lagi dengan Permenkes No 51 tahun 2018 yang menyatakan bahwa BPJS Kes. tak lagi gratis. Pilihannya  pisahkan dana PBI dan non PBI.! kalo tidak bisa, Bubarkan saja BPJS Kesehatan. " ditegaskan lagi oleh Muhamad Sidarta Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat .

Dari semua Pimpinan Daerah yang hadir ( Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Batam, dll) dalam audiensi dengan Kementrian Kesehatan RI sepakat menuntut kepada Mentri Kesehatan untuk mencabut Permenkes No. 51 / 2018 dan membubarkan BPJS Kes. Jika sudah tidak dapat diperbaiki pelayananaya.(rsy)

Read More

AKSI NASIONAL FSP LEM SPSI

Masa Aksi Nasional FSP LEM SPSI di KEMENAKER RI

FSP LEM SPSI - Jakarta 07/02/19. Aksi Nasional Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI dilaksanakan di Depan Kantor Kementrian Tenaga Kerja RI, dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI Bung Ir. Arip Minardi dan Pangkornas BAPOR LEM, Bung Ir. M. Sidarta dengan melibatkan ribuan anggota dari berbagi wilayah diantaranya dari Jawa Timur,  Jawa Barat, DKI Jakarta,  Banten dan berbagai wilayah lain di Indinesia. Untuk menuntut agar Premenaker No 15 tahun 2018 dicabut, karena sangat merugikan bagi pekerja. 

Dalam aksi ini sempat terjadi ketegangan antara perwakilan masa aksi yang akan melakukan negosiasi dengan pihak kementrian, akan tetapi tidak disediakan tempat dan hanya dipertemukan dengan staff kementrian, hal tersebut sangat mengecewakan dan Bung Arip Minardi selaku Ketua umum DPP FSP LEM SPSI merasa geram dan berjanji akan mengerahkan masa aksi lebih banyak lagi. 

Read More