Cari Berita, Artikel

Pengikut

Total Tayangan Halaman

Media FSP LEM SPSI

Media FSP LEM SPSI

Postingan Populer

KONFEDERASI SPSI GRESIK, KADER ORATOR DENGAN GELAR LOMBA ORASI



Dalam memperingati Hari Pekerja Indonesia dan HUT SPSI ke-46 tahun, Konfederasi SPSI Gresik mengadakan lomba orasi dengan tema "Bangkit Bersama Untuk Kesejahteraan Pekerja" di Gedung Wahana Ekpresi Pusponegoro (WEP) Jl. Jaksa Agung Suprapto Gresik, Rabu (20/2).


Ketua Konfederasi SPSI Gresik Ali Muchsin, mangatakan "ada 5 (lima) harapan dalam momentum HUT ini seluruh keluarga besar SPSI Gresik:
1. Agar berperan aktif menggunakan hak pilih pada pemilu 2019, mendorong kebijakan Pemerintah untuk Pro Buruh.
2. Meningkatkan produktifitas kerja untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan, kita bisa menjadi pekerja pemenang di Asia
3. Meningkatkan Persatuan antar anggota dan antar serikat pekerja
4. Menjaga kondusifitas hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di kabupaten Gresik.
5. Menginisiasi dibentuknya perda ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik. (Jaminan mendapatkan kesempatan kerja untuk penduduk Gresik, Jaminan status Pekerja  tetap, Jaminan Gaji UMK untuk lajang dan masa kerja nol tahun)." tutur Ali saat pidato memimpin Apel pembukaan HUT.

Sementara Wabup Gresik Dr. H. Moch Qosim, M.Si sangat mengapresiasi kegiatan ini, beliau mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih kepada SPSI yang selama ini telah turut menjaga dan menciptakan kondusifitas Kabupaten Gresik. “Kami berharap agar komunikasi yang baik antara pemerintah dan buruh, terus bisa kita jaga” kata Wabup dalam sambutanya.

Acara juga ini telah dihadiri oleh pejabat pemerintahan kabupaten Gresik, Ketua DPRD H. Ahmad Nurhamim, Wabup Dr.H. Moch. Qosim, M.Si. Kapolres AKBP Wahyu S Bintoro., S.H., S.I.K., M.Si. Dandim 0817 Letkol.Inf Budi Handoko, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Kesehatan, ketua DPD Konfederasi SPSI Jawa Timur Achmad Fauzi, S.H., M.Hum. serta sejumlah tamu undangan. (ikn)

KONSOLIDASI AKBAR KSPSI KARAWANG UNTUK PERJUANGAN UMSK KARAWANG


Pimpinan KSPSI Kabupaten Karawang 

FSP LEM SPSI
- Karawang, 12/02/19 Federasi  Serikat Pekerja yang tergabung dalam KSPSI Kabupaten Karawang gelar Konsolidasi Akbar bertempat di Rumah makan Indo Alamsari pada hari Selasa, 12 Februari 2019 yang dihadiri oleh PUK dan anggota yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia diantaranya FSP LEM, FSP KEP, FSP RTMM, FSP TSK, semua bersatu dan berkomitmen untuk memperjuangkan Upah Sektoral ( UMSK) Kabupaten Karawang yang sampai saat ini belum ada kejelasanya seperti  yang disampaikan oleh perwakilan dari Depekab dalam sambutan pada Konsolidasi Akbar KSPSI, salah satu faktor yang menyebabkan adanya ketidak pastian kenaikan upah adalah karena tidak ada keterwakilan unsur buruh yang duduk menjadi Dewan Perwakilan dari tingkat Daerah sampai dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI,  untuk itu pada kesempatan tersebut sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam pemenangan caleg dari buruh dalam program buruh go politik untuk memperjuangkan kepentingan buruh. 

Peserta Konsolidasi Akbar KSPSI

Adapun calon legislatif yang diusung dari unsur buruh adalah :
1. Ir. Muhamad Sidarta, calon anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat dengan nomor 54 calon perseorangan / Non Partai . Selaku Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat.
2. Abas Purnama, SE caleg DPRD Karawang dapil VI ( Karawang Timur,  Klari,  Ciampel,  Purwasari, Majalaya. ) nomor 6 dari Partai Berkarya. 
3. Eddy Hidayat caleg DPRD Karawang dapil I ( Telukjambe Timur,  Telukjambe Barat , Karawang Barat,  Pangkalan,  Tegal Warungnya.) nomor 2 dari Partai PPP.
4. Lina Karlina caleg DPRD Karawang dapil IV ( Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, Lemahabang, Telagasari, Tempuran. ) nomor 3 dari Partai Golkar. 


Sudah saatnya buruh merubah pola perjuangan yang selama ini berjuang dengan melakukan aksi dan pengerahan masa dan negosiasi, sekarang sudah harus bisa berjuang dari dalam politik dengan menempatkan perwakilanya menjadi anggota Legislatif disemua tingkatan baik dari daerah sampai perwakilan pusat. (rsy) .

Regulasi dan pelayanan buruk 5000 buruh FSP LEM SPSI gelar unjuk rasa di KEMENKES dan KEMENAKER RI


Masa aksi FSP LEM SPSI Gresik
FSP LEM SPSI, Jakarta Kamis 07/02/2019 jam 10.00 s/d 18.00 sekitar 5000 buruh dari federasi serikat pekerja logam elektronik dan mesin menggelar aksi Nasional di kementerian kesehatan jalan rasunan said Kuningan dan kementerian tenaga kerja Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan aksi unjuk rasa ini menuntut beberapa masalah sebagai berikut :

  1. Tingkatkan lagi pelayanan BPJS KESEHATAN melalui pengkajian ulang
  2. Cabut permenaker no.15 yang menghilangkan peran pemerintah sebagai solusi ketika perundingan dead lock

Aksi unjuk rasa ini di ikuti dari anggota FSP  lem spsi dari seluruh perwakilan yang ada di Jabodetabek, Jawa timur, Jawa barat, Banten dan dari Batam, menurut ketua umum FSP LEM SPSI Ir. Arif Minardi  menjelaskan tuntutannya
yang pertama mengenai BPJS KESEHATAN kita sudah tahu masalahnya tidak sesederhana, kami ingin seluruh permesalahaan, peraturan, kebijakan , kekurangan uang serta peran pemerintah itu semua harus di kaji ulang. akibat kelalaian pemerintah banyak rumah sakit  yang tidak mau menerima lagi, BPJS merasa rugi, akibat itu smua pelayannya menurun dan berkurang yang menjadi masalah bukan pemerintah yang jadi korban, yang jadi korban masyarakat atau rakyat maka itulah kami perjuangkan

Barisan pelopor FSP LEM SPSI
Yang kedua masalah PERMEN no.15 tahun 2018 tentang upah minimum sektor dimana sekarang semua provinsi dan serikat pekerja sedang  mau berunding, tetapi PERMEN itu menghambat ketika tidak ada asosiasi pengusaha, menurut mereka asosiasi itu dibentuk untuk hal yang bermanfaat, masalah-masalah ini menurut mereka merugikan , ketika tidak ada asosiasi pengusaha dan terjadi deadlock karena tidak ada asosiasi bagaimana menentukanya, sementara gubernur kewenangnya di bonsai atau di amputassi akhirnya deadlock, sehingga merugikan buruh, pemerintah dan pengusaha semua di rugikan. tuntutan buruh yg pasti ada dasarnya, ini harus di bicarakan secara terbuka, kalau inikan seolah-olah pengusahaan  mempengharui pemerintah melalui PERMENAKER, bukti itu ada dengan selama ini menghilangkan upah sektoral, disitulah kami hadir untuk mengklarifikasi semua itu, karena UU-13 disana ada upah sektoral bagaimana ini mau di hilangkan, justru upah sektoral ini untuk menjembatani  perusahaan-perusahaan yang kecil baru tumbuh dan perusahaan-perusahaan yang memang  mempunyai keuntungan berlebih dan bisa memberikan upah lebih, di Indonesia pengusaha seolah-olah memberikan batas-batas sektoral sudah selesai urusannya tidak seperti itu, ada perusahaan yang mampu menggaji dua kali lipat tiga kali lipat ya sudah upah sektoral karena ada tambahan sedikit ya sudah cukup tidak seperti itu.





Setelah melakukan orasi di atas mobil komando, para perwakilan meminta bertemu dengan pak menteri namun lagi lagi pak menteri tidak ada di tempat, akhirnya mereka diterima oleh biro hukum pengupahan kementrian tenaga kerja karena merasa kecewa akhirnya para buruh melakukan longmarch ke kementrian kesehatan, sehingga jalan Gatot Subroto terjadi kemacetan.
Sesampainya di kementerian kesehatan dengan alasan yang hampir sama, Ibu menteri tidak ada di tempat dan perwakilan buruh hanya di terima biro Humas komunikasi dan pelayanan, terjadi perdebatan yang sangat panas akhirnya para buruh meminta memfasilitasi bertemu dengan menteri kesehatan dalam dua Minggu ini,bila tidak para buruh mengancam akan mengerahkan masa sebanyak banyaknya.

BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEMENTRIAN KESEHATAN RI TEMUI PIMPINAN AKSI NASIONAL FSP LEM SPSI

Audiensi Pimpinan FSP LEM SPSI di KEMENKES RI

FSP LEM SPSI - Jakarta 07/02/19. Pimpinan Aksi Nasional FSP LEM SPSI Bung Arip Minardi ditemui oleh Kabag Biro Komunikasi Kementrian Kesehatan RI diruang kerjanya dengan membawa aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia umumnya dan khususnya untuk kaum Buruh, dengan menyampaikan protes keras untuk memperbaiki layanan BPJS Kesehatan atau dibubarkan. 

" Korban BPJS Kesehatan ini sudah banyak.!!!" tegas Arip Minardi, Ketum DPP FSP LEM SPSI.

" Pelayananaya BPJS Kesehatan sangat buruk ditambah lagi dengan Permenkes No 51 tahun 2018 yang menyatakan bahwa BPJS Kes. tak lagi gratis. Pilihannya  pisahkan dana PBI dan non PBI.! kalo tidak bisa, Bubarkan saja BPJS Kesehatan. " ditegaskan lagi oleh Muhamad Sidarta Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat .

Dari semua Pimpinan Daerah yang hadir ( Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Batam, dll) dalam audiensi dengan Kementrian Kesehatan RI sepakat menuntut kepada Mentri Kesehatan untuk mencabut Permenkes No. 51 / 2018 dan membubarkan BPJS Kes. Jika sudah tidak dapat diperbaiki pelayananaya.(rsy)


AKSI NASIONAL FSP LEM SPSI

Masa Aksi Nasional FSP LEM SPSI di KEMENAKER RI

FSP LEM SPSI - Jakarta 07/02/19. Aksi Nasional Federasi Serikat Pekerja LEM SPSI dilaksanakan di Depan Kantor Kementrian Tenaga Kerja RI, dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI Bung Ir. Arip Minardi dan Pangkornas BAPOR LEM, Bung Ir. M. Sidarta dengan melibatkan ribuan anggota dari berbagi wilayah diantaranya dari Jawa Timur,  Jawa Barat, DKI Jakarta,  Banten dan berbagai wilayah lain di Indinesia. Untuk menuntut agar Premenaker No 15 tahun 2018 dicabut, karena sangat merugikan bagi pekerja. 


Dalam aksi ini sempat terjadi ketegangan antara perwakilan masa aksi yang akan melakukan negosiasi dengan pihak kementrian, akan tetapi tidak disediakan tempat dan hanya dipertemukan dengan staff kementrian, hal tersebut sangat mengecewakan dan Bung Arip Minardi selaku Ketua umum DPP FSP LEM SPSI merasa geram dan berjanji akan mengerahkan masa aksi lebih banyak lagi. 

KETUA DPD FSP LEM SPSI JATIM HADIRI PELANTIKAN PUK FSP LEM SPSI PT. CORT INDONESIA MOJOKERTO




Mojokerto, PUK FSP LEM SPSI PT. CORT INDONESIA Mojokerto menggelar resepsi pelantikan kepengurusan masa bhakti tahun 2019-2022 di R.M MOJONIAN BISTRO Mojokerto Minggu (26/1/2019). Ketua terpilih Nur Zainuri, S.E. menyampaikan mohon doa restu dan dukungan dari perangkat "anggota harus meningkatkan kekompakan karena kekuatan utama serikat adalah kekompakan" kata zainuri dalam sambutanya.

Proses dalam MUSNIK V PUK FSP LEM SPSI PT. CORT INDONESIA mojokerto masa bhakti tahun 2019-2022 dilaksanakan dengan Demokratis, ada dua pasangan calon (paslon) yang maju dalam musnik v kali ini yaitu paslon nomor urut 01
Nur Zainuri, S.E. (ketua) didampingi Hendri Gita Subiyakto (wakil ketua) sedang nomor urut 02 Yusuf Saputra (ketua) berpasangan dengan Bagus Wibisono (wakil ketua) sebelumnya kedua paslon tersebut diberikan kesempatan untuk memaparkan Visi dan Misi dihadapan para anggotanya yang dikemas dalam acara Debat Terbuka pada (3/11/2018).



Ada 8 TPS yang telah disediakan oleh panitia Musnik V kali ini dan Pelaksanaan pemungutan suara dimulai jam 08.00 WIB sampai jam 11.30 WIB dan dilanjutkan penghitungan perolehan suara pada jam 13.00 WIB - 15.45 WIB (5/12/2018). Pasangan Nur Zainuri,SE & Hendri Gita Subiyakto memperoleh 945 suara sedangkan Pasangan Yusuf Saputra & Bagus Wibisono memperoleh 233 suara dan suara tidak sah 54 suara,
dengan demikian maka Pasangan Nur Zainuri,SE & Hendri Gita Subiyakto terpilih untuk menggantikan ketua sebelumnya Iswantoro.

Dalam pelantikan ini juga dihadiri oleh Ali Muchsin, S.H Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Timur, dalam pidatonya beliau menyampaikan pesan supaya anggota berpartisipasi aktif dalam pilpres dan pileg pada 2019 agar memilih calon2 anggota DPR yang memperjuangkan kepentingan buruh khususnya caleg yang juga menjadi pengurus serikat, supaya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan buruh semakin mudah. (ikn)

FSP LEM SPSI Sidoarjo Mempererat Tali Silaturahim Lewat Majelis Dzikir



Suasana Majelis Dzikir dan Shalawat SABILILLAH (25/01) di Kediaman Bung Narto Koordibator PUK MASPION Dsn.Binangun RT.10/RW 03 Ds.Wadungasih Kecamatan Buduran begitu khidmat saat lantunan bacaan dzikir dibacakan, hampir dua tahun ini Majelis Dzikir Sabilillah ini didirikan oleh DPC FSP LEM SPSI Sidoarjo dan dampaknya sangat positif baik secara Pribadi maupun bagi Organisasi.

Hal itu terbukti, kian bertambahnya jamaah yang merupakan pengurus dan anggota DPC FSP LEM SPSI Sidoarjo terlihat juga beberapa pengurus DPC FSP LEM SPSI dari kabupaten Gresik yang turut hadir dalam majelis tersebut.

Ali Muchsin, S.H, Ketua DPD FSP LEM SPSI sangat apresiasi dengan adanya Majelis Dzikir ini "Kami bangga dengan adanya Majelis Dzikir  ini karena menurut saya, ini adalah cara tercepat untuk membangun soliditas dan solidaritas organisasi, DPC LEM SPSI Gresik juga sudah membuat Majelis Dzikir seperti ini meskipun masih tiga kali pertemuan namun sudah terlihat hasilnya, kami harap kabupaten/kota lain bisa segera menyusul" tutur Ali dalam sambutanya didepan jamaah. (ikn)

SEKBER Unjuk Rasa menuntut Manganti & Driyorejo di masukan ke Daftar UMSK

Gresik- Serikat Pekerja/Buruh yang tergabung dalam SEKBER wilayah selatan khususnya wilayah menganti dan driyorejo hari ini ( 15/1) kembali menggelar aksi unjuk rasa hal ini dilakukan karena belum adanya Upah Minimum Sektoral 2019 di kabupaten Gresik, mereka berbondong bondong mendatangi kantor disnaker Gresik guna menagih hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik (11/1) untuk segera diberikan kepada Bupati Gresik untuk direkomendasikan pada Gubernur Jawa Timur mengingat sampai hari ini hanya kabupaten Gresik satu-satunya kabupaten/kota daerah ring satu yang belum masuk dalam SK gubernur terkait UMSK 2019.

Dalam aksi hari ini kadisnaker Gresik menerima beberapa perwakilan dari SEKBER untuk menyampaikan dan berdiskusi terkait dengan tuntutan, dalam penyampaianya Ninik Asrukin selaku Kadisnaker mengatakan dari berita acara Rapat Dewan Pengupahan ada usulan 49 perusahaan yang telah di tanda tangani oleh unsur pemerintah dan serikat pekerja/ serikat buruh, namun hanya 5 perusahaan yg akan di usulkan dan di rekom Bupati pada Gubernur, hal ini membuat para ketua sp/sb serta para peserta unjuk rasa semakin tidak kondusif.

Ketua DPC FSP LEM SPSI gresik Ali Muchsin, S.H, menyampaikan "rekom Bupati bukan harga mati dan UMSK justru akan menaikkan daya beli di Kabupaten Gresik namun seolah-olah ada ketakutan dari Bupati Gresik dalam merekom UMSK 2019, kami siap jika suatu saat UMSK ini di PTUN  kan, kami siap mengadvokasi gratis" tegas Ali.

Dengan belum adanya kesepahaman hari ini maka SEKBER Gresik wilayah utara dan Kota akan kembali menggelar aksi unjuk rasa yg jauh lebih besar pada 16-17 di kantor Bupati Gresik. (shr).

Buruh Terjun Langsung ke Politik

Buruh dan Politik
FSP LEM SPSI, Salah satu komponen masyarakat yang jumlahnya sangat besar adalah buruh. Badan Pusat Statistik (2016) menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 120,65 juta orang, dengan persentase di sektor formal 41,72% dan sektor informal 58,28%. Dengan jumlah tersebut, buruh mempunyai daya tarik yang sangat tinggi. Kekuatan massa buruh bisa menjadi suatu gerakan yang efektif untuk tujuan tertentu, termasuk politik. 

Napak Tilas Sejarah

Gerakan buruh sudah terjadi sejak zaman perjuangan sebelum merdeka. Pada saat Boedi Oetomo lahir pada 20 Mei 1908, berdiri serikat buruh di bawah pimpinan Sneevliet dan Semaoen yang bernama Vereniging van Spoor, en Tramweg Personeel (Persatuan Pekerja Kereta Api dan Trem). Kemudian pada 1919 terbentuklah Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) yang diketuai oleh Semaoen dan Soerjopranoto. Hal ini terjadi pada saat Kongres Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putera (PPPBP) yang mencetuskan agar serikat-serikat buruh dengan berbagai macam aliran politik bergabung menjadi satu wadah.

Gerakan buruh pada saat itu terlihat ada dua arah, yaitu gerakan buruh secara politis yang melawan kolonialis dan gerakan buruh yang berhadapan dengan kapitalis. Dualisme arah gerakan buruh ini terjadi juga pada 1945, yang secara politis untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan satu tujuan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini dibuktikan dengan pecahnya Barisan Buruh Indonesia menjadi dua. Gerakan buruh dengan arah politik mendirikan Partai Buruh Indonesia (PBI), dan gerakan buruh dengan arah sosial ekonomi mendirikan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GABSI).

Pemilu pada 1955 membuat buruh menjadi bagian untuk memperkuat partai politik. Organisasi buruh menjadi "underbow" partai. Perubahan besar organisasi buruh juga terjadi setelah meletusnya peristiwa G30S. Organisasi buruh dengan afiliasi komunis dibubarkan. Pada 1966 terbentuk Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), dan pada 1969 Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), setelah itu lahir pula Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)

Langkah pemerintah pada 1970 yang menyederhanakan partai politik menjadi dua (PPP dan PDI) serta Golongan Karya akhirnya berpengaruh juga pada gerakan buruh. Secara politis organisasi buruh kehilangan induknya.

Pada 21-28 Oktober 1971 MPBI menegaskan bahwa identitas politis buruh lepas sama sekali dari kekuatan politik. Kegiatan serikat buruh dititikberatkan di bidang sosial ekonomi, penataan kembali organsasi-organisasi serikat buruh dengan pendekatan persuasif, perombakan organisasi gerakan buruh, dan serikat buruh tidak boleh menggantungkan dirinya pada sumber dana dari luar.

Pada 1973, pemerintah mengukuhkan dan mengakui Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) sebagai satu-satunya vaksentral di Indonesia. FBSI terdiri dari 21 federasi yang dideklarasikan pada 20 Februari 1973.

Kongres II FBSI pada 26-30 November 1985 menghasilkan perubahan mendasar dalam organisasi. Seperti, istilah buruh diganti pekerja; kata buruh dinilai memiliki citra menentang kekuasaan. Perubahan lainnya, FBSI menjadi SPSI, dan pemerintah mengakuinya sebagai satu-satunya organisasi pekerja swasta di Indonesia. 

Pada 1992 didirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang diprakasai oleh Muctar Pakpahan dkk. Pemerintah menganggap bahwa SBSI ilegal walaupun organisasi ini justru satu-satunya serikat buruh di Indonesia yang menjadi anggota dari serikat buruh international ICFTU dan WCL. Akibat dari deklarasi SBSI ini maka pengurus dan anggotanya banyak yang dipenjarakan. Munculnya SBSI ternyata diikuti juga oleh organisasi buruh lainnya seperti FNPBI yang dipimpin oleh Dita Indah Sari.

Tonggak reformasi organisasi buruh terjadi pada 1998 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendaftaran Serikat Buruh yang disusul kemudian dengan Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 21 Tahun 2000. Hal ini menandai berakhirnya era serikat buruh tunggal yang dikuasai oleh FSPSI. 

Sejak tahun 2000 munculah organisasi-organisasi buruh di Tanah Air. Data yang dicatat oleh Kementrian Ketenagakerjaan pada 2014, ada 6 konfederasi, 100 federasi dan 6.808 serikat pekerja perusahaan dengan jumlah 1.678.364 anggota serikat pekerja. Kebebasan buruh untuk menyalurkan aspirasi dan berorganisasi berdampak pada pecahnya kekuatan buruh.

Perkembangan Saat Ini

Hingga saat ini serikat buruh setiap tahunnya tidak pernah absen untuk melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan upah. Unjuk rasa juga dilakukan sebagai cara untuk melakukan tuntutan terhadap masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya seperti status kekaryawanan, pembayaran tunjangan hari raya, dan hal lain yang bersifat peningkatan hak-hak buruh. Tidak heran jika gerakan buruh seringkali justru berujung pada sebuah konflik. 

Konflik yang terjadi antara buruh dan pengusaha biasanya dipicu oleh perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu konflik secara umum bisa terjadi karena adanya perbedaan budaya. Konflik karena faktor budaya dalam perusahaan dimungkinkan karena adanya perbedaan kelas manajemen dan kelas buruh yang budayanya berbeda.

Dalam era kemudahan investasi maka upah yang murah akan menjadi salah satu alternatif dari kemudahan tersebut. Hal ini tentu akan menjadi isu pokok gerakan buruh yang bisa dilakukan dengan model unjuk rasa jalanan, atau dengan cara yang lebih demokratis seperti melakukan aksi perlawanan hukum.

Buruh perlu menggunakan cara yang lebih strategis dalam melakukan gerakannya. Perjuangan buruh demi peningkatan kesejahteraan dengan aksi jalanan sering ditanggapi oleh pengusaha sebagai suatu gerakan mengganggu produktivitas dan stabilitas. Gerakan politik buruh dengan tujuan bisa menempatkan wakil-wakil buruh dalam lembaga legislatif sah-sah saja. Jika mempunyai wakil legislator buruh tentu bisa lebih strategis untuk mencapai tujuannya.

Lebih baik buruh terjun langsung dalam politik daripada hanya menjadi alat politik. Selama buruh bisa bersatu, tidak terpecah belah, dan para pemimpinnya benar-bernar berorientasi terhadap kesejahteraan anggotanya, bukan hal yang mustahil buruh menempatkan wakilnya dalam lembaga legislatif. Saatnya aksi jalanan ditinggalkan dan jangan lupa produktivitas tetap diutamakan. Dan, yang paling penting nasib tetap bisa diperjuangkan dengan cara yang lebih elegan.

Sumber : https://news.detik.com/kolom/d-3486697/saatnya-buruh-terjun-langsung-ke-politik

 

BERITA

PENDIDIKAN

VIDEO

EDUKASI

RUBRIK KHUSUS

KEBAPORAN

OPINI

PERNIK PERJUANGAN

GALLERY