Cari Berita, Artikel

Pengikut

Dewan Pengupahan Tahun 2020 Meminta Kadin dan Apindo Mengajak Asosiasi Agar mau Berunding UMSP DKI Tahun 2020

Foto: Rapat Kerja Team pengupahan DKI Jakarta, 

MEDIA FSP LEM, Rapat kerja Dewan pengupahan DKI Jakarta UMSP Tahun 2020 mengenai evaluasi  lapangan sektor mana saja yang sudah deal atau dead Lock, Jum'at 06/12/2019.
Foto: Djainal Abidin Simanjutak Pimpinan Rapat Kerja Dewan Pengupahaan


Dari rapat yang dimulai jam 10.00 wib di Lokasi kantor Dinas Tenaga DKI Jakarta, yang di pimpin Djainal Abidin Simanjutak dari unsur Pergguruan Tinggi , dari paparan peserta team pengupahan masih banyak Asosiasi yang belum kopratif,seperti alamat pindah tanpa pemberitahuan ke Dinas Tenaga kerja, yang mengakibatkan surat undangan ajakan berunding tidak sampai, Malah ada sub sektor yang tertulis tapi mereka sudah tidak ada di DKI Jakarta.


Pertumbuhan ekonomi saat ini masih belum terdata seratus persen karena ada sebagian pelaku ekonomi membelanjakan duitnya melalui Gopay, Dana atau Money virtual lainnya ini yang tidak bisa kami pantau seluruhnya ujar Rini Apsari Dari badan Statistik DKI Jakarta.

Rapat kemudian di tutup lebih awal karena menjelang Solat Jum'at dan berspakat
1. Rapat akan dilanjutkan awal Januari  
    2020 
2.Dewan Pengupahaan akan meminta 
 KADIN/APINDO membantu agar Asosiasi mau berunding


Derita buruh di akhir tahun

MEDIA FSP LEM, DPC F SP LEM SPSI JAKARTA TIMUR kembali melakukan advokasi non litigasi  di  PT  BAPI pada jam 10.05 WIB. Kamis, 5/12/2019.

Anggota PUK SP LEM SPSI PT. BUMI AGUNG PERKASA INDAH dan sekretaris PUK nya Agus Sulaeman di PHK secara sepihak pada bulan Nopember oleh  management PT.BAPI.Massa aksi yang terdiri dari PUK SP LEM SPSI SE Jakarta Timur berjumlah 500 orang.
Selain memPHK sekretaris PUK, pihak management juga melanggar sistem kerja kontrak yang lebih dari 12 tahun dan baru dilakukan evaluasi untuk pengangkatan karyawan tetap, ini telah melanggar UU no.13 tahun 2003 pasal 59 ayat 1-8.

KADO PAHIT DI AHIR TAHUN UNTUK BURUH DAN PUK SP LEM SPSI NUSCACO PERKASA

Bapor siap gerudug PT NUSCAVO PERKASA
F sp lem spsi, jakarta timur 3 Desember 2019 menjelang ahir tahun jadi peutup tahun yang pahit bagi puk nuscaco perkasa,dimana terjadi pemberangusan terhadap tujuh pengurus PUK PT NUSCACO PERKASA,

Selain pemberangusan juga di PT NUSCACO PERKASA memberikan upah di bawah ump dimana pekerja mendapat upah berasan Rp. 1.800.000 jauh dari  upah minimum propinsi Jakarta yang berlaku di jakarta tahun 2019 sebesar Rp. 3.972.000,tak hanya dalam upah saja ternyata mengenai sistem kerja pun masih banyak pelanggaran di mana terjadi masa kontrak lebih dari 13 tahun di mana menurut ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a.      pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b.      pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c.pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d.pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

PT NUSCACO PERKASA juga tidak mau menjalankan UU13 tahun 2013 pasal 156 sd 173 mengatur tentang hak pensiun pekerja di mana ada pengurus PUK SP LEM SPSI NUSCACO PERKASA ada yg memasuki masa pensiun tapi tidak mendapatkan hak - haknya sesuai Undang - undang 13 tahun 2003.



AKSI BURUH JABAR ; Wakil Gubernur temui Perwakilan Pimpinan SP/SB Se - Jawa Barat





Bandung, SERIKAT PEKERJA - 02/12/19. Aksi unjuk rasa yang dipicu oleh keluarnya Surat Edaran Gubernur Jabar tentang UMK 2020 dilaksanakan pada 2 Desember 2019 di depan Gedung Sate Bandung, Serikat Pekerja meminta agar Surat Edaran Gubernur tentang UMK 2020 dicabut dan diganti dengan Surat Keputusan, dengan dorongan dan dukungan dari seluruh elemen Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja se Jawa Barat dan difasilitasi pihak kepolisian dan Keamana, dilakukan upaya pertemuan antara Gubernur dan Pimpinan Serikat Pekerja sehingga Pada tanggal 1 Desember 2019 Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan tentang UMK 2020 sekaligus mencabut Surat Edaran. Akan tetapi Serikat Pekerja masih melihat adanya penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam keputusan tersebut dalam Huruf D Diktum KETUJUH Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tertanggal 1 Desember 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di daerah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan “ dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah,dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat." Untuk itulah maka SP/SB Se Jabar meminta agar Gubernur menghapus poin tersebut.


Disampaikan oleh Wagub Jabar, kang Uu, bahwa pada dasarnya Pemerintah provinsi memahami apa yang diinginkan oleh SP/SB, hanya perlu waktu untuk memutuskan dan perlu dikaji bersama dengan Depekab dan Depeprov serta LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat, yang rencananya akan dilakukan pada Jum'at 6 Desember 2019 serta akan melibatkan Pimpinan Serikat Pekerja /Serikat Buruh Daerah Provinsi Jawa Barat.

AKSI BURUH 212 DI GEDUNG SATE BANDUNG ; Sikapi Keputusan Gubernur tentang UMK 2020


Lodaya, Bandung, SERIKAT PEKERJA - 01/11/19.   SERIKAT PEKERJA /SERIKAT BURUH PROVINSI JAWA BARAT adakan Rapat Pembahasan terkait Aksi Unjuk Rasa dan Mogok Daerah terkait diterbitkannya KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT Nomor : 561/Kep.983-Yabangsos/2019 tertanggal 1 Desember 2019 tentang Upah Minimun Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat, Bertempat di kantor DPD KSPSI Provinsi Jawa Barat Jl. Lodaya No. 40A Bandung- Jawa Barat Pukul 15.15 Wib s.d. 17.30 yang dihadiri oleh Pimpinan Serikat Pekerja /Serikat Buruh se Jawa Barat.
Kesimpulan rapat :
1. Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam setiap perjuangan pekerja/buruh;
2. Bahwa Serikat pekerja/Serikat Buruh sepakat tanggal 2 Desember 2019 AKSI UNJUK RASA TETAP DILAKSANAKAN SECARA MAKSIMAL dengan tuntutan :
     a. Hapus huruf d Diktum KETUJUH Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tertanggal 1 Desember 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di daerah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan “ dalam hal pengusaha termasuk industri padat karya tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, pengusaha dapat melakukan perundingan Bipartit bersama pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat perusahaan dalam menentukan besaran upah,dengan persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat “
     b. Tetapkan UMSK Tahun 2020;
     c. Cabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
3. Bahwa untuk AKSI UNJUK RASA DAMAI tanggal 3 dan 4 Desember 2019 di serahkan dan dilaksanakan di Kabupaten/Kota masing-masing dengan tuntutan “ Bupati/Walikota segera memfasilitasi perundingan UMSK Tahun 2020”
4. Bahwa untuk AKSI UNJUK RASA tanggal 6 Desember 2019 di laksanakan secara tentative dengan ketentuan apabila Forum Pekerja Garmen Jawa Barat ( FPG-JB ) melaksanakan AKSI UNJUK RASA pada tanggal tersebut, maka seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Jawa Barat sepakat akan tetap melaksanakan AKSI UNJUK RASA DAMAI;
5. Bahwa Serikat Pekerja / Serikat Buruh sepakat untuk membentuk TIM HUKUM untuk mengantisifasi apabila ada gugatan PTUN dari APINDO atau pihak lain yang mengajukan gugatan ke PTUN Bandung untuk pembatalan KEPUTUSAN GUBERNUR tentang Upah Minimum Kab/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh sepakat untuk membatalkan Mogok Daerah tanggal 3 dan 4 Desember 2019;
7. Aksi Long march di batalkan;
8. Aksi Unjuk Rasa dilaksanakan di Kantor Gubernur ( gedung sate ); Bahwa teknis pemberangkatan masa Aksi diserahkan kepada Federasi/SP Masing-masing.
 

BERITA

PENDIDIKAN

VIDEO

EDUKASI

RUBRIK KHUSUS

KEBAPORAN

OPINI

PERNIK PERJUANGAN

GALLERY