Media FSP LEM SPSI

Media FSP LEM SPSI

Pengikut

Total Tayangan Halaman

TEKNIS AKSI KPSS

Kamis 16 agustus 2018
Kantor DPC FSP LEM SPSI KABUPATEN KARAWANG,tempat dilaksakan teknis lapangan dan langsung di pimpin Agus Jaenal selaku ketua DPC kabupaten Karawang.
Tujuan aksi kali ini meminta perusahaan memperkerjakan kembali pengurus PUK (Pimpinan Unit Kerja)yang telah di PHK oleh perusahaan,
Aksi akan gelar tanggal 20,21-08-2018(slh)

RAPAT KERJA UNIT PUK PT SCHNEIDER INDONESIA


FSP LEM SPSI, PUK  SP LEM SPSI Scheider melaksanakan Rapat Unit kerja di Gedung Trade Centre Bekasi, Sabtu 11/08/18.

Peserta yang hadir lebih dari 50 orang peserta termasuk BAPOR yang mengawal agenda PUK SP LEM PT Schneider. Rapat Kerja Unit ini juga dihadiri oleh  Ketua PUK Ahmad Fauzan Al Ansory dan perangkatnya serat DPC FSP LEM SPSI Karawang.

Rakernit ini mengangkat tema "MENATA TANGGUNG JAWAB&KOMITMEN UNTUK  KEMAJUAN ORGANISASI". (slh)

IDI angkat Bicara Peraturan Baru BPJS Kesehatan


FSP LEM SPSI, Dampak Kebijakan Baru BPJS Kesehatan yang membatasi layanan penyakit sebagai upaya penanggualangan defisit, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yakni nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018.yang mulai berlaku tanggal 21 Juli 2018 terkait maternity, pasien katarak, dan pelayanan rehab medik seperti yang pernah BPJS Online Bahas dalam artikel Polemik Layanan Fisioterapi dan Penarikan Petugas Verifikator

Keputusan ini langsung mendapat kecaman serta beragam respon dari berbagai kalangan salah satunya dari Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ).

Menurut IDI aturan tersebut beresiko merugikan masyarakat dalam berbagai hal dan sama sekali tidak berpihak kepada rakyat.

Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh ketua umum PB IDI Prof. dr. Marsis SpOG seperti yang BPJS Online kutip dari halaman viva.co.id

“Kami berpendapat implikasi penerapan Perdirjampel (Peraturan Dirjen Jaminan Pelayanan) BPJS Kesehatan No 2,3 Dan 5 Tahun 2018 akan merugikan. Karenanya perbaikan sistem pembayaran harus ditingkatkan,” ungkapnya di kantor IDI Menteng Jakarta Pusat, Kamis 2 Agustus 2018.

Dalam Perdirjampel BPJS Kesehatan no. 2, 3 dan 5 tahun 2018 tersebut berisi tentang beberapa poin,

  1. Bayi baru lahir dengan kondisi sehat post operasi caesar maupun per vaginam dengan atau tanpa penyulit dibayar dalam 1 paket persalinan.
  2. Penderita penyakit katarak dijamin BPJS Kesehatan apabila visus kurang dari 6/18 dan jumlah operasi katarak dibatasi dengan kuota
  3. Tindakan rehabilitasi medis dibatasi maksimal 2 kali per minggu (8 kali dalam 1 bulan).Menurut IDI hal itu sangat bertentangan karena semua kelahiran harus mendapatkan penanganan yang optimal karena bayi baru lahir berisiko tinggi mengalami sakit, cacat bahkan kematian. Selain itu, kebutaan katarak di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia. Perdirjampel nomor 2 dengan quota akan mengakibatkan angka kebutaan semakin meningkat.

“Kebutaan menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko cedera dalam melakukan aktivitas sehari-hari.”

Selain itu, ia menambahkan pasien yang hanya mendapat pelayanan rehabilitasi medik maksimal 2 kali per minggu akan dirugikan karena hal tersebut tidak sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi medik dan akibatnya hasil terapi tidak tercapai secara optimal dan kondisi disabilitas sulit teratasi.

“Semestinya defisit BPJS tidak bisa dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan,” tambahnya.

Lebih lanjut, IDI juga menginisiasi terbitnya peraturan presiden tentang iur/urun biaya sesuai amanah UU nomor 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

“Masyarakat berhak mendapatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sesuai perpres nomor 12 tahun 2013 pasal 22 dan pasal 25 yaitu semua jenis penyakit di atas harusnya dijamin oleh BPJS Kesehatan.”

Namun melalui halaman resminya BPJS Kesehatan menyatakan bahwasannya 3 peraturan tersebut di ambil guna memastikan para peserta program JKN-KIS memperoleh jaminan kesehatan yang bermutu , efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan keberlangsungan program JKN-KIS.(usm)

Sumber : https://www.bpjs-online.com/idi-angkat-bicara-perihal-3-peraturan-baru-bpjs-kesehatan/

Datangi Kantor Serikat Pekerja Petugas BPJS Kesehatan Ditanya Kebijakan Yang Tidak Memihak



FSP LEM SPSI – Banyaknya perusahaan di Kabupaten Gresik membuat BPJS Kesehatan terus meningkatkan komunikasi dengan Serikat Pekerja untuk menjamin dan memastikan bahwa seluruh anggotanya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, kali ini Kantor DPC Serikat Pekerja FSP LEM SPSI Gresik menjadi tempat kunjungan BPJS Kesehatan kabupaten Gresik Selasa pagi (7/8/2018).

Didampingi beberapa pengurus DPC FSP LEM SPSI Ketua DPC FSP LEM SPSI Gresik Ali Muchsin mengatakan Pihak serikat pekerja akan selalu mendorong anggotanya untuk menjadi peserta dan sebagai organisasi DPC FSP LEM SPSI Gresik akan selalu memantau anggotanya.

“Dengan kedatangan petugas BPJS Kesehatan Gresik kekantor kami, kita sebagai pengurus serikat pekerja yang ada di DPC juga bisa memantau dan memastikan bahwa anggota kami sudah terdaftar di BPJS kesehatan” Ujar Ali yang juga seorang advokat.

Tak hanya membahas masalah kepesertaan munculnya tiga Peraturan Direktur yang menjadi keresahan dari anggota juga menjadi topik hangat dalam diskusi kali ini,
“Sebenarnya munculnya ketiga Peraturan Direktur itu tidak berpengaruh pada jaminan ataupun layanan yang selama ini kita jalankan, jadi para peserta BPJS Kesehataak perlu resah dengan munculnya Peraturan Direktur tersebut” kata Oji Saputra salah satu petugas BPJS kesehatan Gresik yang hadir. (ikn)

Sumber : www.kabargresik.com

LIBAS LIMA PESAINGNYA PETAHANAN MENANG AKLAMASI

Susunan pengurus PUK PT SELAMAT SAMPURNA periode 2018-2021 

F SP LEM SPSI,
 Bertempat di Industri Hotel Cisarua Bogor setelah menjalani proses laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya dan diterima oleh semua perwakilan anggota kinerja pengurus dalam sidang komisi komisi dan pejabat sudah di Non aktifkan oleh pengurus DPC Jakarta Utara dilanjut pemilihan ketua pengurus periode 2018-2021 PUK PT SELAMAT SAMPURNA, Minggu 05/08/2018

Melalui proses penjaringan balon(bakal calon) muncul 5 orang yang di usulkan oleh peserta sidang.
5 balon Penjaringan Aspirasi yaitu:

  • Dede Suprianto
  • Ahmad Saehu
  • Andri Wibowo
  • Khaerul Saleh
  • Abu Naim


Dari penjaringan diambil 3 besar melalui pemilihan dan mengerucut ke 3 nama untuk masuk menjadi calon:
1. Achmad Saehu
2. Dede Suprianto
3. Andri W

Dalam penyampaian visa misi ke 3 calon 2 calon Dede Suprianto dan Antri W menyatakan Mundur dari bursa calon.
Dengan demikian calon dari petahanan bung Ahmad Saehu menang mutlak tanpa perlawanan secara Aklamasi.

Tidak memerlukan waktu yang lama agenda Musyawarah Unit Kerja PT SELAMAT SAMPURNA sudah memiliki ketua terpilih dan dilanjutkan dengan sidang formatur untuk memilih kepengurusan periode 2018-2021 PUK PT SELAMAT SAMPURNA.

Masih di dominasi perangkat yang lama hasil sidang Formatur.
Berikut susunannya
SUSUNAN PENGURUS PUK SP LEM SPSI
PT.  SELAMAT SAMPURNA 2018-2021

Ketua : AHMAD SAEHU
Wakil Ketua 1 : KHOIRUL SALEH
Wakil Ketua 2 : ABU NAIM
Wakil Ketua 3 : ANDRI WIBOWO
Wakil Ketua 4 : SUPARMAN
Sekretaris : DEDE SUPRIYANTO
Wkl Sekretaris 1 : ADIT PRASETYO
Wkl Sekretaris 2 : MUSI ABDUL RAUF
Wkl Sekretaris 3.: TRIYANTO
Bendahara : RUSMONO
Wkl Bendahara : ABDUL WAHID

Pengurus langsung di lantik oleh pengurus DPC FSP LEM SPSI Jakarta Utara bung Aziz dan sudah resmi untuk melaksanakan tugas baru di periode 2018-2021.
Selamat dan sukses untuk Musnik IX PT SELAMAT SAMPURNA. (obn)

MUSYAWARAH UNIT KERJA PUK PT SELAMAT SAMPURNA IX

Ceremony pelaksanaan Musyawarah Unit Kerja PT.Selamat Sempurna IX

F SP LEM SPSI,  Bertempat di Industri Hotel Cisarua Bogor Jawa Barat Ceremony pembukaan  Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) Pengurus Unit Kerja PT. Selamat Sempurna Jakarta Utara, Sabtu 04/08/2018


Acara yang di hadir oleh 100 orang perwakilan anggota juga Pengurus Pimpinan Cabang DPC Jakarta Utara juga tak ketinggalan Management PT. Selamat Sempurna baik yang dari Kawasan Kakara maupun yang dari Tanggerang.

Tamu undangan Pengurus Unit Kerja PT. Selamat Sempurna Group Tanggerang juga hadir yang dihadiri 6 Pengurus.

Tampak hadir juga Undangan para pengurus Barisan Pelopor (BAPOR LEM) DKI Jakarta Pangkorda DKI dan Jajarannya juga pengurus Struktural BAPOR LEM Jakarta Utara Pangkorcab Utara dan wapangkorcabnya sampai ke Pangkorwil Kakara juga hadir.

Pengurus Unit Kerja Sekakara juga menjadi undangan ( GM, ATP, KM ) dalam pembukaan ceremony pelaksanaan Musyawarah Unit Kerja  PT. SELAMAT SAMPURNA

Mereka menjadi saksi sejarah pelaksanaan Musnik ke IX, Acara di buka oleh Ketua Dewan PimpiPim Cabang Jakarta Utara bung Yusup Suprapto. (obn)
 

BERITA

PENDIDIKAN

VIDEO

EDUKASI

RUBRIK KHUSUS

KEBAPORAN

OPINI

PERNIK PERJUANGAN

GALLERY