Media FSP LEM SPSI

Media FSP LEM SPSI

Pengikut

Total Tayangan Halaman

M Sidarta calon anggota DPD lolos ketahap berikutnya

Ir. M.Sidarta saat melengkapi dan juga merevisi berkas untuk maju DPD RI Jawa Barat

F SP LEM SPSI, Setelah kemaren Minggu, 22/4/2018 saat pendaftaran pertama calon Anggota DPD RI ada berkas yang kurang dan minta direvisi maka setelah memperbaiki dokumen dukungan dan KTP dihari kelima pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di KPUD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Sidarta akhirnya lolos dan mendapat Tanda Terima (TT) dan berhak mengikuti proses ketahap selanjutnya.
"Alhamdulillah, setelah diperbaiki dokumen dukungan calon anggota DPD RI calon perseorangan non partai atas nama Ir. MUHAMAD SIDARTA Periode 2019-2024, daerah pemilihan Jawa Barat dengan jumlah dukungan 7106 tersebar di 26 Kabupaten/Kota Di Jawa Barat", tutur Sidarta kepada media lem saat dihubungi Rabu (25/4/18).
Muhammad Sidarta Akhirnya Lolos Dan Mendapat Tanda Terima (TT) Dan Berhak Mengikuti Proses Ketahap Selanjutnya.
Diketahui Sidarta adalah aktifis pekerja, setelah diperbaiki penyusunan dokumen dukungan pada hari ke 5 pendaftaran, Rabu 25 April 2018 diberikan tanda terima (TT) oleh KPUD Propinsi Jawa Barat untuk mengikuti tahap dan proses berikutnya.
Setiap calon anggota DPD yang telah mendapat TT dipampang dipapan pengumuman KPU Jabar. Hingga hari ke 5 pendaftaran 12 orang telah diberikan (TT) oleh KPUD Provinsi Jawa Barat.(obn) 

ANCAMAN PERPRES NO.20 BAGI PEKERJA DI TIMUR INDONESIA

Koordinasi pelaksanaan May Day di Jawa Timur

F SP LEM SPSI, Surabaya, 23/04/2018 bertempat di hotel Namira Syariah Surabaya koordinasi perangkat F SP LEM SPSI Se-Jawa Timur dilaksanakan membahas salah satunya adalah Per Pres No. 20 Persoalan Tenaga Kerja Asing.
Dalam sambutanya Muadji Santoso Ketua DPC FSP LEM SPSI kota Surabaya mengatakan "Bahwa kita harus menyelamatkan anggota kita karena dengan adanya Perpres No. 20 Tahun 2018 banyak regulasi2 yang mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, sehingga kita perlu menindaklanjuti Perpres ini cepat agar anggota kita tidak tersisihkan untuk itu di hari May Day ini kita harus menyadarkan pada anggota untuk bersama2 berjuang dan meningkatkan komunikasi dengan PUK agar anggota kita tidak hanya berpangku tangan" tutur beliau yang juga menjabat Wakil Ketua II DPP FSP LEM SPSI.

Ketua DPC FSP LEM SPSI Gresik Ali Muchsin juga menuturkan "Kita Bersyukur menjadi dari bagian perubahan-perubahan LEM dengan penyatuan FSP LEM SPSI menjadi titik tolak ukur dari pergerakan SP/SB di Jawa Timur, pembangunan positif untuk meningkatkan kapasitas PUK dengan diawali dengan PUK yang baik maka DPC, DPD, DPP pasti juga akan lebih baik" kata Ali Muchsin yang juga Wakil ketua VIII DPP FSP LEM SPSI

Bagitu banyak saran dan pendapat dari para jajaran pengurus DPC FSP LEM SPSI se-Jawa Timur salah satunya Imam Syaifudin perwakilan dari DPC FSP LEM SPSI kabupaten Gresik, Terkait dengan acara May Day agar kita fokus dan memaksimalkan pada Aksi May Day kita harus tunjukan pada 1 Mei 2018 besok agar FSP LEM SPSI Jawa Timur bisa maksimal, dengan penyatuan FSP LEM SPSI mari kita tunjukkan bahwa FSP LEM SPSI menjadi Barometer SP/SB di Jawa Timur.(ikn)

SONGSONG MAY DAY 2018 F SP LEM SPSI JAWA TIMUR SIAP SAMPAIKAN 3 ASPIRASI

Koordinasi songsong  MAY DAY Pekerja Di Jawa Timur
F SP LEM SPSI, Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD F SP LEM SPSI) Jawa Timur telah merespond cepat dengan adanya intruksi DPP FSP LEM SPSI terkait dengan Aksi pada Hari Buruh Internasional atau yang akrab disebut dengan MAY DAY.

Ketua DPD F SP LEM SPSI Jawa Timur WIK AMIN langsung mengumpulkan Jajaran pengurus DPC FSP LEM SPSI se-Jawa Timur di Hotel Namira Syariah Surabaya,23 April 2018. Rapat mempersiapkan May Day pada tanggal 1 Mei 2018 agar bisa maksimal. Adapun isu yang diusung adalah 3 Tuntutan ke wakil Rakyat maupun ke Pemerintah:
1. Tolak Perpres No.20/2018
2. Tolak PP No.78/2015 yang bertentangan dengan UU No.13/2003
3. Tolak Revisi UU No.13/2003
Situasi diskusi dan konsolidasi perangkat F SP LEM SPSI Jawa Timur menyambut hari Buruh sedunia


Rapat ini dipimpin oleh Bung Sholeh Sekretaris DPD FSP LEM SPSI Jawa Timur juga sebagai Ketua DPC FSP LEM SPSI kabupaten Sidoarjo.(ikn)


AKTIVIS BURUH M SIDARTA, DAFTAR ANGGOTA DPD RI



Muhammad SIDARTA Calon Anggota DPD yang juga Aktivis Buruh
F SP LEM SPSI, Hari pertama pendaftaran atau penyerahan berkas dukungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke KPU Jabar hari pertama, Minggu (22/4/18), tercatat lima pendaftar.
Dua calon di antaranya diterima atau menerima Tanda Terima (TT) yakni Elan Heryanto dan Eni Sumarni. Tiga pendaftar lain harus memenuhi ketentuan atau syarat yang belum lengkap.
Ketiganya adalah Ayi Hambali, Muhamad Sidarta, dan Delfizar.
Menurut Komisioner KPU Jabar Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Agus Rustandi, pihaknya akan memberikan pelayanan optimal, sesuai prosedur yang berlaku.
"Para tokoh yang berkomitmen mendaftar juga diharapkan segera mendaftar, agar memiliki banyak waktu jika ada yang harus diperbaiki," katanya.
Dikatakan Agus, sejauh ini tercatat 105 tokoh yang berminat menjadi anggota DPD. "Kami berharap penyerahan berkas dukungannya jangan diakhirkan," tegasnya.
Sementara itu Muhamad Sidarta calon anggota DPD yang juga aktifis buruh membenarkan dirinya masih belum melengkapi persyaratan, "Iya kang masih ada perbaikan soal penomoran", jawabnya saat dihubungi Media lem
Saat pendaftaran hari pertama, tercatat 20 calon atau narahubung yang datang ke KPU, 15 di antaranya hanya berkonsultasi.(obn) 

Empat Strategi agar Serikat Buruh tetap Solid dan Berkembang



UNGARAN - Pemerintah mendorong Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar dapat memberikan andil membela dan mensejahterakan pekerja/buruh dengan menerapkan empat strategi penengembangan organisasi.
Pertama solidaritas dan soliditas organisasi. Artinya harus fungsikan SP/SB secara optimal. Kedua membentuk SDM berkualitas dan kompeten. Ketiga meningkatkan layanan dan memangkas regulasi serta menyederhanakan birokrasi yang tidak sesuai tantangan jaman sekarang.
Keempat bagaimana peraturan perundang-undangan, AD/ART dapat diimplementasikan di masyarakat dan AD/ART dapat mengimplementasikan di anggotanya.
"Jangan AD/ART hanya kamuflase saja, tetapi dalam pelaksanaanya tidak bisa dilakukan dengan baik. Kami berharap AD/ART dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anggotanya, " kata Direktur KKHI Aswansyah mewakili Menaker Hanif Dhakiri dalam sambutan sekaligus membuka Musyawarah Nasional (Munas) VI Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Perkat Logam Elektro Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP FSP LEM SPSI) di Wujil Resort and Convention, Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (11/4/2018).
Munas VI dihadiri oleh Ahmad Aziz selaku Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Plh Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Jateng mewakili Gubernur Jateng, Kadisnakertrans Jateng Wika Bintang, Ketua Dewan Pembina FSP LEM SPSI Soeripto, Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Winardi dan Wiryanto, Ketua Panitia Munas VI Sidharta, Ketua DPD Apindo Jateng Frans Kongi, Direktur Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan Nyoman Masra.
"Munas ini merupakan suatu Munas penyatuan untuk kekuatan di dalam SP khusus LEM SPSI, " kata Aswansyah.
"Perlu dipertanyakan apakah SP/SB sudah dapat memenuhi ekspektasi anggotanya dengan kenyataan jumlah anggotanya semakin berkurang?. Ini PR buat FSB LEM SPSI?, " ujarnya.
Menurut Aswansyah program kerja FSP LEM SPSI menjadi kunci sukses organisasi di masa depan untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
"Namun FSP LEM SPSI juga dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yakni kepentingan bangsa dan negara, dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, " katanya.
Ditegaskan Aswansyah diperlukan sinergitas antar pengusaha, pekerja dan pemerintah terkait masih banyak permasalahan ketenagakerjaan, terutama permasalahan hubungan industrial pada dunia industri.
Dibutuhkan pula dialog dan kerjasama antara manajemen/pengusaha serta pekerja/buruh dalam mewujudkan adanya perlindungan yang optimal dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja/buruh yang lebih baik lagi.
"Untuk itu rekomendasi Munas VI FSP LEM SPSI harus ditujukan bagi kepentingan pekerja/buruh dengan memperhatikan kelangsungan perusahaan, " katanya.
Pemerintah memberikan apresiasi penyelenggaraan Munas VI FSP LEM SPSI untuk melakukan pembahasan AD/ART, program kerja, organisasi dan keuangan serta rekomendasi.
"Rekomendasi FS LEM SPS ditujukan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh anggota FS LEM SPS, " kata Aswansyah.
Direktur Aswansyah menegaskan pengurus FSP LEM SPSI harus memiliki kualitas mumpuni dan hubungan industrial sudah seharusnya dikelola secara kredibel dan akuntabel. Untuk itulah diperlukan SDM hubungan indilustrial yang kompeten dan profesional, tidak hanya kompetensi pembinaan, tetapi juga kompetensi pelasanaan yang diperlukan para praktisi seperti pengurus SP/SB. "Pengurus juga harus membekali diri dengan kemampuan substabtif yang holistik dan kemampuan berbahasa asing, " katanya
Sementara Ketum Arif Winardi berpendapat pemerintah harus memperoleh perhatian lebih kepada para buruh yang berjumlah 47 juta pekerja formal. "Kalau ada perhatian dari Presiden sebulan sekali saja, mungkin permasalahan buruh bisa selesai, " katanya.(jgr)

Sumber : okezonenews.

PENGUSAHA TERUS BERKELIT BURUH KARAWANG MENJERIT

Buruh Karawang menyampaikan aspirasinya perihal UMSKnya yang tak kunjung datang

FSP LEM SPSI - Buruh Karawang yang tergabung dalam KBPP untuk kesekian kalinya mendatangi kantor Gubernur Jawa Barat pada Senin, 23 April 2018 dalam rangka menanti kesepakatan Dewan Pengupahan Propinsi yang sedang menplenokan hasil Rekomendasi UMSK 2018 untuk 3 wilayah yaitu, KBB, Purwakarta, dan Karawang.

Update hasil sementara yang disampaikan Koordinator Aksi 4 SPA Bung Roi Jinto dari FSP TSK SPSI mennyampaikan bahwa untuk UMSK Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipastiakan Ditolak, dan Kabupaten Purwakarta sampai informasi ini disampaikan Apindo masih mempermasalahkan Sektor 1 (satu) dan 3 (tiga), sedangkan rapat pleno penetapan untuk UMSK Kabupaten Karawang masih menunggu giliran proses penetapan, dihimbau untuk masa aksi tetap ikut mengawal sidang Pleno sampai selesai.

Orasi ketua DPD F SP LEM SPSI Jawa Barat Bung Ir.M.Sidarta

Dalam kesempatan yang sama diinformasikan juga oleh Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Bung Ir. M. Sidarta melalui mobil komando bahwa pagi tadi tepatnya Pukul 08.00 Wib telah dilaksanakan rapat LKS Tripartit Propinsi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heryawan. Seusai rapat Ir. M. Sidarta menyampaikam kepada Gunernur agar UMSK Karawang 2018 segera ditetapkan.

Pasukan pengawal masa aksi UMSK 2018

Seperti yang sudah diberitakan oleh media FSP LEM SPSI sebelumnya bahwasanya perpanjangan batas akhir penetapan UMSK 2018 adalah tanggal 20 April 2018 yang kemudian dirubah pada 23 April 2018 dan sampai berita ini diturunkan masa aksi masih menunggu di depan Kantor Gubernur Jawa Barat / Gedung Sate.(rsy)
 

BERITA

PENDIDIKAN

VIDEO

EDUKASI

RUBRIK KHUSUS

KEBAPORAN

OPINI

PERNIK PERJUANGAN

GALLERY