Cari Berita, Artikel

Pengikut

HALAL BI HALAL KELUARGA BESAR DPC FSP LEM SPSI KABUPATEN KARAWANG



Halal bi halal DPC FSP LEM SPSI KARAWANG bersama seluruh PUK dan Pimpinan DPD dan DPP FSP LEM SPSI

FSP LEM SPSI-18/06/19.
DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang mengadakan acara Halal bi halal bersama PUK SP LEM SPSI se-Kabupaten Karawang, dan Ketua DPD FSP LEM SPSI JAWA BARAT Bung Ir. Muhamad Sidarta beserta jajaran,  Ketua DPP FSP LEM SPSI Bung Ir. Arip Minardi beserta jajaran, dan Seluruh pengurus DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang. Acara Halal bi halal ini diselenggarakan di Indo Alam Sari  pada  Selasa,  18 Juni 2019 dengan mengusung tema " Silaturahmi dapat melapangkan rizky, menguatkan soliditas dan solidaritas."  Ketua DPC FSP LEM SPSI Karawang Bung Agus Jaenal, S.H. sebagai tuan rumah penyelenggaraan halal bi halal, yang bertujuan untuk menjalin kebersamaan antar anggota PUK se - Kabupaten Karawang dalam Solidaritas Serikat Pekerja yang kuat.

PUK SP LEM SPSI Kab Karawang peserta Halal bi halal DPC FSP LEM SPSI Kab. Karawang
Dalam kesempatan ini juga disampaikan terkait dengan progres UMSK Kab. Karawang yang belum di SK kan oleh Gubernur Jawa Barat karena memang masih menunggu rekomendasi dari Bupati Karawang yang memang terkait dengan hasil perundingan antara asosiasi sektor baik pengusaha ataupun serikat pekerja sudah sepakat dalam tatibnya untuk diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini adalah Bupati Karawang, untuk selanjunya diserahkan ke Gubernur Jawa Barat untuk di sah kan dalam bentuk SK,  oleh karena itu maka Pimpinan Federasi meminta kepada seluruh anggota untuk tetap berjuang dan mendukung proses penetapan kenaikan upah sektoral yang InsyaAllah akan selesai dalam waktu dekat ini. (rsy) .




SANTUNAN ANAK YATIM DAN BUKBER BAPOR F SP LEM SPSI JAKARTA-TIMUR




F SP LEM SPSI, Selasa 21/05/2019 bertempat di DPC F SP LEM SPSI JAKARTA TIMUR tepat jam 14.45 WIB acara dimulai dengan pembukaan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bpk Bambang dan dilanjutkan dengan sambutan WAPANGKORCAB Bpk Subardi
dalam sambutannya beliau  mengatakan bahwa dengan adanya acara ini dapat menjalin silaturahmi sesama Bapor di bulan suci Ramadhan 1440 H. khususnya Bapor yang ada di Jakarta Timur.

Sedangkan dari Ketua DPC F SP LEM SPSI Bpk Endang Hidayat SH mengatakan bahwa Bapor Jakarta belum memiliki SOP dalam setiap aksi, kedepan harus mempunyai SOP dalam pergerakan karena semua itu untuk memberikan rasa semangat kepada komandan Bapor dalam setiap aksi nya, beliau juga  meminta untuk diaktifkan kembali DIKLATSAR BAPOR khusus PUK-PUK JAKARTA TIMUR yang belum ada Bapornya.

Selain acara Buka Bersama Bapor, agenda hari ini juga santunan anak Yatim warga sekitar kantor sekretariat DPC F SP LEM SPSI JAKARTA TIMUR yang berada di jalan Rawa kuning no.32 Pulo gebang Jakarta Timur.(cpy)


THR Bermasalah, Pekerja Bisa Adukan di Posko Kemenaker


Mentri Ketenagakerjaan saat meresmikan Posko pengaduan THR Pekerja tahun 2019

F SP LEM SPSI, Menaker Hanif Dhakiri membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) menjelang Idul Fitri 2019. Posko berada di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. 
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meresmikan pembukaan pusat komando pengawalan pembayaran tunjangan hari raya (THR). Posko ini akan dibuka mulai hari ini hingga tanggal 10 Juni.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang memiliki masalah terkait THR bisa langsung melaporkan ke posko ini.

"Hari ini Kemnaker buka pusat komando satuan tugas kawal kasus THR, hari ini mulai dibuka. Jadi H-20 sampai H+10, jadi dari 20 Mei sampai 10 Juni 2019, yang fungsinya untuk fasilitasi pengaduan-pengaduan dan konsultasi mengenai THR," ungkap Hanif di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).
Hanif mengatakan semua laporan dan aduan masalah THR akan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Posko ini sendiri bertempat di lantai 1 Gedung B Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan.

"Bagi yang THR-nya bermasalah jadi bisa daftar ke sini untuk dapatkan tindak lanjut. Posko ini merupakan upaya pemerintah agar masalah-masalah THR bisa cepat selesai," kata Hanif.

"Kalau ada orang mengadu, kita perjelas dahulu masalahnya di sini, nanti kita tentukan yang tangani siapa apakah pengawas langsung, atau mediator nanti kan ada pembagian tugasnya lah," tambahnya.
Selain di kantor pusat Kemnaker, Hanif mengatakan posko serupa juga sudah ada di Dinas Tenaga Kerja setiap provinsi. Posko daerah juga dapat menerima laporan mengenai masalah THR lalu menindaklanjutinya.

"Setiap provinsi ada, di Disnakernya ada. Nanti dari provinsi akan dorong ke kabupaten. Saya juga sudah terbitkan surat edaran untuk memonitor terhadap pelaksanaan pembayaran THR," kata Hanif.(obn)

Perusahaan Tak Bayar THR, Kemana harus mengadu

F SP LEM SPSI,  Tunjangan Hari Rakyat (THR) menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu banyak pekerja. Namun, bagaimana bila THR ternyata tidak diberikan, apalagi bagi pegawai swasta yang tidak dijamin negara pemberian THR-nya.

Lalu kalau sampai tidak diberikan THR, apa yang harus dilakukan?

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang menjelaskan bahwa bagi pegawai yang tidak diberikan THR oleh perusahaannya dipersilakan untuk melaporkan hal tersebut.

Pegawai yang ingin melapor bisa mendatangi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di daerahnya masing-masing. Ataupun langsung mendatangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.


Pengusaha ataupun perusahaan sendiri dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 tahun 2016 diwajibkan membayar THR kepada pegawai atau buruhnya.

Pemberian THR sendiri diberikan waktu paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan sesuai Pasal 5 ayat 4. Jika tidak, maka akan mendapat sanksi.

Sanksi ini dimuat dalam Bab IV mengenai denda dan sanksi administratif. Pasal 10 ayat 1 pada bab ini menjelaskan, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat 4 dikenai denda 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

"Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," bunyi Pasal 10 ayat 2.(obn)

Buka Bersama Struktural Bapor DKI Jakarta

F SP LEM SPSI, Bertempat di Sekertariat DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta Jalan Waru Doyong Kel. Jatinegara Jakarta Timur Buka Bersama Struktural Bapor dengan Pengurus DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta berjalan dengan khidmad. Ramadhan Tahun ini berbeda dengan tahun kemaren, dikarenakan untuk Buka Bersama tahun ini berbuka dengan Pengurus DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta Periode 2019-2024 di bawah kepemimpinan bung Yusup Suprapto.

Perkenalan Pengurus dengan Struktural Bapor DKI Jakarta ini selain di bekali oleh Ustadz yang mengisi tauziah. Materi yang disampaikan begitu bagus perihal perjuangan di bulan Suci Ramadhan dalam khisah Rosullulah Bersama sahabat dalam perjuangan Islam.

Pertemuan yang di awali dengan penyampaian Program Bapor kedepan kepada Perangkat dan tanggapan dari perangkat terlihat harmonisasi antara perangkat dengan Sayap Organisasi Barisan Pelopor yang ada di DKI Jakarta. intinya akan terus di support dalam kegiatan dalam menjadi penggerak organisasi terutama di DPD DKI Jakarta. Agenda yang di mulai dari pukul 14:00 WIB tetap semangat walaupun kondisi sedang menjalani syahum Romadhan.

"Buka Bersama sekaligus perkenalan Personil DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta serta penyampaian Program Barisan Pelopor kepada Pengurus Baru agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pergerakan kedepan,karena sebuah organisasi akan berjalan dengan lancar apabila sebuah komunikasi terus dibangun untuk perjuangan Bersama." tandas Pangkorda DKI Jakarta Andi Nuryahya yang sekaligus sudah menjadi Pengurus DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta untuk periode 2019-2024 .(obn) 
 

BERITA

PENDIDIKAN

VIDEO

EDUKASI

RUBRIK KHUSUS

KEBAPORAN

OPINI

PERNIK PERJUANGAN

GALLERY