Cari Berita, Artikel

Pengikut

Total Tayangan Halaman

Media FSP LEM SPSI

Media FSP LEM SPSI

Postingan Populer

HASIL UNRAS PUK SP LEM SPSI PT. KYOKUNI KAWASAN SURYA CIPTA


FSP LEM SPSI - Karawang, Surya Cipta 17/10/18. Berdasarkan pertemuan yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Oktober 2018 antara Pihak Managemen yang diwakili oleh Manager Emily Fitri serta Kuasa Hukumnya Benny Wullur, dan dari Serikat Pekerja Ketua PUK Agus Satrio Purnomo dan sekretarisnya Rakhmat Yulianto serta didampingi oleh Perangkat DPC FSP LEM SPSI  Kab. Karawang Agus Jaenal, S.H. selaku Ketua dan Sekretaris Eko Susanto, yang menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya :

1. Management akan mulai pembahasan bipartit di bulan November 2018, hal -hal lain akan dilakukan pembahasan di Disnaker Karawang pada tanggal 18 Oktober 2018, dan agenda pertemuan resmi  PUK dan Management mengenai hal -hal general dilakukan 2 (dua)  bulan sekali. 
Hal - hal lain yang dimaksud adalah sesuia perihal yang dimohonkan PUK untuk diselesaikan melalui Disnaker. 

2. Kedua belah pihak bersepakat , beritikad baik untuk berusaha menyelesaikan perselisihan di Disnaker dengan win -win solution .



Dan terkait dengan kegiatan aksi yang dilakukan di depan gerbang PT Kyokuni dengan melibatkan PUK yang tergabung dalam Federasi SP LEM SPSI yang didominasi oleh Anggota PUK SP LEM SPSI PT ADM , dan seluruh perwakilan PUK di Kawasan Industry Surya Cipta, KIM dan Juga KIIC. Aksi Unjuk Rasa ini berlangsung dari pagi dan sampai adanya hasil tersebut. Dan dengan adanya kesepakatan itu maka aksi dibubarkan, kegiatan produksipun berjalan seperti biyasa. (rsy) .

MASIH BANYAK PERBEDAAN DALAM PENETAPAN UPAH

F SP LEM SPSI, Pemaparan dari masing-masing Perwakilan Dewan Pengupahan se Indonesia Permasalahan yang di hadapi oleh masing-masing Daerah dalam Konsolidasi Dewan Pengupahan Se Indonesia di bawah Bendera F SP LEM SPSI Hote Amaris Tebet Jakarta.15-16 Oktober 2018. Perwakilan dari Sumatera Utara Bpk Daswirman mengatakan masih kesulitan dalam menetapkan skala upah minimum di bidang UMKM.Sedangkan perwakilan dari Kepulauan Riau yang disampaikan oleh Bpk Erwin permasalahan Dewan Pengupahan di daerahnya  pada dasarnya SP kalah strategi sehingga dalam posisi lemah dibanding pengusaha.Keberadaan PP 78 membuat lemah Serikat Pekerja.
Asosiasi ada tetapi tidak mau berunding dengan Serikat Pekerja. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung membuat Dewan Pengupahan sedikit kesulitan dalam pertemuan.

Sedangkan dari Banten oleh Bpk Sukatma menyebutkan beda kultur karena ada 5 Kabupaten yang berbeda beda dan menginginkan skala Pengupahan yang sama dengan yang lainnya.
Untuk DKI JAKARTA disampaikan oleh Bpk Jayadi menyebutkan bahwasanya DKI mempunyai sejarah perjuangan dalam perkembangan upah dimulai dari tahun 2007-2018.
DKI minta untuk sektoral harus dibicarakan di Dewan Pengupahan. Dengan ketidakjelasan dari pemerintah, maka para buruh harus wajib menyampaikannya di parlemen jalanan.
Untuk Jawa Barat disampaikan oleh Bpk Supriyanto mengatakan bahwa manufacturing lebih banyak disana dan sebelum ada PP 78 Jawa Barat sudah menetapkan UMK.

Inflasi yang berlaku saat ini sangat beda dengan KHL.
Berharap PP 78 dan Pergub 54 harap dicabut atau di tinjau kembali untuk Jawa Barat.
Untuk Jawa Timur disampaikan oleh Bpk Juandi mengatakan sangat apresiasi atas diselenggarakannya Konsolidasi ini. Di Jawa Timur  hanya ada UMK dan UMSK saja.Semua perubahan akan kenaikan upah berdasarkan atas persetujuan walikota dan bupati.Permasalahan UMSK di Jawa Timur adalah seringnya tidak hadir dari pemerintah dan APINDO, maka dengan itu SP memberi solusi yaitu dicantumkan dalam undangan jika tidak hadir maka dianggap menyetujui hasil yang di rekomendasikan.
Salah satu Pemaparan kondisi Dewan Pengupahan dalam melaksanakan penentuan upah pekerja. 

UMP DKI JAKARTA 2019 DIPREDIKSI 4,3JT, FSP LEM SPSI DKI JKT KLAIM SUDAH SESUAI KEBUTUHAN BURUH IBUKOTA

situasi Koordinasi KBJ 27 Oktober 2018 di Sekertariat DPD SP LEM SPSI DKI Jakarta, Jl.Waru Doyong No:183 Jatinegara Cakung Jakarta Timur


F SP LEM SPSI,Jelang penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) yang merupakan entitas federasi serikat pekerja dan buruh yang ada di Jakarta  bertempat di kantor DPD FSP LEM SPSI Jln. Waru Doyong No.183 Jatinegara Cakung Jakarta Timur,Senin 27/08/2018 telah mempersiapkan tim survei KHL secara serentak di lima pasar yang ada di DKI Jakarta dan dikomandoi oleh Federasi SP LEM SPSI DKI Jakarta.

FSP LEM SPSI DKI Jakarta melakukan survei KHL ke pasar-pasar tradisional yang dilaksanakan di Pasar Cengkareng Jakarta Barat, Pasar Jatinegara Jakarta Timur, Pasar Blok A Jakarta Selatan, Pasar Koja Jakarta Utara, dan Pasar Sumur Batu Jakarta Pusat pada 28 Agustus 2018.

Depeprov DKI Jakarta yang didampingi tim survey DPD FSPLEM SPSI DKI Jakarta juga melakukan survey di 15 pasar tradisional di lima wilayah DKI Jakarta pada 28 Agustus 2018, 26 September 2018, 3 Oktober 2018, dan akan ditutup di pasar modern Carrefour Cempaka Mas pada 16 Oktober 2018 sebagai pembanding.

"Pelaksanaan survei KHL di pasar tradisional tahun 2018 ini sesauai perintah Gubernur DKI Jakarta dan memang sudah sejak tahun 2017 pelaksanaan survei KHL tahun ini telah diperintahkan oleh Bapak Wakil Gubernur Sandiaga Uno sebelumnya, dalam rangka memotret kebutuhan hidup layak pekerja dan buruh yang ada di DKI Jakarta setiap tahun sebelum penetapan UMP DKI Jakarta," ungkap Yulianto, S.H Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta.

Jayadi sebagai Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur Serikat Pekerja menyampaikan, "FSP LEM SPSI DKI Jakarta telah membentuk tim survei KHL yang terdiri dari anggota yang telah dilatih dan sudah terbiasa mengikuti survei KHL bersama Anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, jadi alat survei yang digunakan, metode survei hingga perhitungan survei sama dengan apa yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, tidak ada yang beda dari teknis survei yang dilakukan oleh tim survei DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta dengan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta."

TIGA KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK SUDAH DITETAPKAN 30 OKTOBER 2017

Dari hasil perhitungan survei KHL yang telah dilakukan oleh FSP LEM SPSI DKI Jakarta pada periode Agustus 2018 di 5 (lima) pasar mewakili wilayah kota provinsi DKI Jakarta, nilai KHL sudah mencapai    Rp. 4.348.389 (empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
Dengan kenaikan item survei yang tidak disurvei namun telah di sepakati oleh Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2017 yaitu komponen Sewa Kamar dari Rp. 830.000,- sudah berubah menjadi Rp. 1.000.000,-, atau naik Rp. 170.000,- ,untuk Listrik dari Rp. 175.000,- sudah berubah menjadi Rp. 300.000,-  atau naik Rp. 125.000,- dan item Transportasi dan lainnya dari Rp. 450.000,- berubah menjadi Rp. 600.000,-, atau naik Rp. 150.000,-
total kenaikan dari 3 item yang tidak di survei oleh Dewan Pengupahan sebesar Rp. 445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2017.

"Perubahan kualitas dan item survei KHL tersebut merupakan hasil akhir dari beberapa rentetan panjang perjuangan Dewan Pengupahan yang selama ini telah berjuang untuk melakukan perubahan dan perbaikan kualitas item yang lebih baik lagi dari sebelumnya," ujar Jayadi.

Didalam Peraturan Menteri No 13 tahun 2012 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sejak terbitnya hingga saat ini di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta terjadi perubahan-perubahan kualitas item ke arah yang lebih baik, karena memang faktanya banyak item yang sudah tidak relevan lagi di lapangan dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti yang di sampaikan oleh anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI  Jakarta. Dedi Hartono di beberapa kualitas item KHL yang ada di dalam aturan Peraturan Menteri No.13 tahun 2012 banyak terjadi perubahan volume isi produk, gram, dan mili liter seperti kopi, rinso, susu, dan lain sebagainya di pasar tradisional.

Dengan banyaknya komponen item KHL yang mengalami perbaikan dan perubahan tersebut FSP LEM SPSI DKI Jakarta optimis upah minimum provinsi DKI Jakarta paling rendah Rp. 4.310.000,- (Empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Dengan harapan nilai KHL tersebut diformulasikan dengan jumlah pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dan Inflasi DKI Jakarta, serta mempertimbangkan kenaikan BBM, dan Listrik yang jika diperhitungkan akan dapat mengejar ketertinggalan upah minimum DKI Jakarta dengan Upah Minimum kota penyangga di Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi.
(dht)

KENAIKAN UPAH SANGAT DITAKUTI PEMERINTAH DAN PENGUSAHA

F SP LEM SPSI,Bertempat di Hotel Amaris, Tebet Jakarta Selatan DPP FSP LEM SPSI mengadakan Konsolidasi Dewan Pengupahan FSP LEM SPSI Se Indonesia yang diikuti oleh kurang lebih 50 peserta dari berbagai propinsi di Indonesia atau setingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Acara yang diagendakan tanggal 15-16 Oktober 2018 dan di buka oleh Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI Bpk.Ir.Arif Minardi. 
Dalam sambutannya di acara Konsolidasi Dewan Pengupahan FSP LEM SPSI Ketua Umum FSP LEM SPSI Bpk.Ir.Arif Minardi mengatakan bahwa "sistim Pengupahan yang layak akan berdampak pada kesejahteraan bagi para pekerjanya. Di Amerika kenaikan upah pekerjanya dapat menopang kenaikan nilai dolar.
Tapi di Indonesia kenaikan upah merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh pemerintah dan pengusaha,"
Tandas  ketua Umum yang biasa di sapa Bung Arif. .

Acara di lanjutkan pemaparan dari mentor Dewan Pengupahan Nasional terkait pengupahan yang ada di Indonesia. Dewan Pengupahan dari Unsur Pemerintah di berikan waktu kurang lebih satu jam untuk menyampaikan baik itu pengupahan yang dari luar Negri dan juga kendalanya. (cpy)

Konsolidasi Dewan Pengupahan FSP LEM SPSI

F SP LEM SPSI, Bertempat di Hotel Amaris, Tebet Jakarta Selatan DPP FSP LEM SPSI mengadakan Konsolidasi Dewan Pengupahan FSP LEM SPSI Se Indonesia yang diikuti oleh kurang lebih 50 peserta dari berbagai propinsi di Indonesia yang Dewan Pengupahan setingkat DPD F SP LEM SPSI.
Acara yang diadakan pada tanggal 15-16 Oktober 2018 ini mengambil tema"MENUJU SISTIM UPAH LAYAK YANG BERKEADILAN" dan akan dibuka pada jam 14.00 WIB oleh Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI BPK. Ir.Arif Minardi.


Ceremony pembukaan konsolidasi Dewan Pengupahan se Indonesia di bawah Bendera F SP LEM SPSI begitu khidmat peserta mengikutinya.
Konsolidasi yang menghadirkan narasumber untuk saat ini masih dari pemerintah, yaitu Dewan Pengupahan dari Unsur Pemerintah.
Konsolidasi Nasional yang baru bisa direalisasikan oleh pengurus DPP F SP LEM SPSI  mendapat respon yang positif dari peserta Dewan Pengupahan se Indonesia semoga kedepan bisa terealisasikan kegiatan untuk kemajuan Para Pekerja di daerah masing-masing.(cpy)

REBUG TRIPARTITE NASIONAL

F SP LEM SPSI,Ketua  DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat MUHAMAD SIDARTA, selaku Wakil Ketua LKS Tripartit Provisi Jawa Barat dari Unsur Serikat Pekerja/Buruh, menghadiri “ Rembug Tripartit Regional”  yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Repubik Indonesia. di Primme Plasza Hotel, Sanur-Bali, 08-10 Oktober 2018.

Peserta Rembug Tripartit Regional berjumlah 120 orang yang terdiri atas :

a.  Badan Pekerja Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional.

b.  Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi, meliputipti Provinsi ( Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa  Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur).

Tujuan Rembug Triparti Regional :

1)  Memetakan permasalahan implementasi regulasi ketenagakerjaan bidang hubungan industrial, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan kerja dan perlindungan pekerja/buruh terhadap bentuk-bentuk pekerjaan baru, evaluasi kebijakan pengupahan, kompensasi akibat PHK dan Perluasan program jaminan sosial untuk perlindungan pekerja/buruh yang ter-PHK.

2)  Merumuskan solusi sebagai bahan rekomendasi perbaikan kebijakan dan regulasi bidang ketenagakerjaan.

Rembug Tripartit Regional tersebut dibuka oleh menteri tenaga kerja republik indonesia Muhammad Hanif Dhakiri.

Dalam sesi tanya jawab, Sidarta menyampaikan, bahwa teknologi digital telah berkembang sangat cepat, tetapi belum ada regulasi yang mengaturnya, jika terjadi pelanggaran atau perselisihan dan masalah kepastian kesejahteraan bagi pekerjanya, seperti yang bekerja pada transportasi online, toko online dan lain lain. Oleh karena itu agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan para pihak yang berkepentingan.(obn)

EMIL MINTA BURUH TAK BANYAK DEMO

F SP LEM SPSI, Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil,menerima perwakilan Buruh yang ada di Jawa Barat untuk beraudensi di Ruang Kerja Gubernur Gedung Sate,Senin (8/10/2018). Menurut Ridwan Kamil perwakilan buruh tersebut tadinya akan berdemo besar-besaran.
"Alhamdulillah ada komitmen tidak demo Mengapa mau mereka demo karena menuntut pencabutan PERGUB 54 terkait Upah Sektoral" Ujar Ridwan Kamil yang akrab di sapa Emil kepada Wartawan.

Menurut Emil,buruh ingin Pergub terkait uph sektoral itudicabut karena dari kacamata Buruh menurut mereka,ada pasal yang sempet tak terbatas dan mengakibatkan banyk pertanyaan, sehingga kalau dilaksanakan mereka menemukan kesulitan itu fersi mereka.
Namun, sebagai gubernur baru,ia belum hapal urusan sedetil itu jadi nanti akan mempelajarinya dulu. Emil menilai,hal ini sebenarnya masalah komunikasi.
"Tapi tolong di tulis di zaman saya nggak usah banyak demo,Capek khan. kita bahas saja secara baik-baik, dengan baik dan adil ," Katanya.

Dalam kesempatan tersebut ia mengatakan kepada Buruh,untuk apa demo, karena aspirasi tak nyampe. sekarang ia memberi ruang untuk menulis keluhan, mendengarkan dan follow up.
Hari ini Emil sedang mempelajari, mendengarkan buruh dengan segala tuntutannya. kemudian nati rapat dengan Apindo. "Setelah itu saya putuskan apakah Pergub itu ditunda apa dicabut,atau tetap setelah informasi saya dapat," Tandasnya.

Dalam Audensi tersebut intinya Emil menjelaskan bahwa Buruh ingin metode negosiasinya diperbaiki karena lebih banyak dirugikan, Contohnya ada persyaratan bahwa untuk negosiasi Apindo itu harus ada surat kuasa dari perusahaan Pusat. bagi buruh hal tersebut mustahil karena tak ada surat kuasa maka Apindo punya alesan tidak negosiasi.
"ada Kecurigaan begitu maka saya mau cek bener nggak dalam pasal itu tidak terjadi perundingan,'' Katanya.

Intinya untuk agenda hari ini Gubernur Baru Jawa Barat menerima  aspirasi Buruh dan langkah Gubernur yang akan di lakukan adalah:

  1.  Akan mengumpulkan ASN di bidang Ketenagakerjaan untuk mendalami lebih lanjut terkait Pergub tersebut.
  2. Akan memanggil Apindo sebagai salah satu stakeholder perburuhan
  3. Akan memanggil kembali Serikat Buruh/Serikat Pekerja setelah mendengar seluruh aspirasi (obn)
Sumber : Republika on line

DPC FSP LEM SPSI GRESIK LAUNCHING PROGRAM BARU



Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Ketua DPC FSP LEM SPSI Gresik Ali Muchsin, S.H yang ke 40 tahun pada Minggu, 07 Oktober 2018 Divisi Keagamaan Sosial dan Budaya DPC FSP LEM SPSI launching program baru yaitu "Majelis Dzikir Sabilillah".

Tak hanya itu Divisi Keagamaan, Sosial dan Budaya juga memperkenalkan Kotak Infaq Buruh (KOIN B) pada 77 pengurus yang hadir "Program ini memang sengaja kami buat untuk menambah keimanan seluruh keluarga besar DPC FSP LEM SPSI Gresik mulai dari anggota dan seluruh pengurus baik tingkat PUK maupun DPC, harapan kami semoga dengan adanya program ini anggota dan pengurus bisa lebih solid sehingga bisa menumbuhkan kedekatan emosional untuk bisa bersama-sama berjuang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sekaligus juga bisa bersedekah dan berinfaq untuk saling membantu sesama anggota yang lagi kesusahan" kata Munir ketua Divisi Keagamaan, Sosial dan Budaya.

Pertama kalinya kegiatan ini diadakan di kediaman Ketua DPC FSP LEM SPSI Gresik namun untuk kegiatan selanjutnya akan diadakan dikediaman para pengurus secara bergiliran, dalam kesempatan ini beberapa pengurus DPC FSP LEM SPSI Sidoarjo juga hadir untuk memberikan suport "Semoga Program ini bisa dilaksanakan dengan istiqomah seperti di DPC FSP LEM SPSI Sidoarjo yang sudah berjalan 2 tahun ini" kata Ketua Majelis Dzikir DPC FSP LEM SPSI Sidoarjo (ikn).

DPD FSP LEM SPSI Jatim Intruksikan Galang Dana Bencana Sulawesi Tengah



MEDIA FSP LEM SPSI JAWA TIMUR  Bencana Gempa dan Tsunami yang terjadi beberapa hari lalu di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah, menjadi topik utama dari Rapat Koordinasi DPD FSP LEM SPSI Propinsi Jawa Timur pada Kamis, 04 Oktober 2018 di R.M Primarasa Surabaya.

Dalam Rapat ini Ketua DPD FSP LEM SPSI Jatim menegaskan "Kita harus cepat dalam merespons suatu permasalahan yang ada, baik itu terkait dengan masalah dalam organisasi maupun diluar organisasi, salah satu contohnya bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah" Tegas Ali Muchsin, S.H saat memimpin rapat yang dihadiri oleh 15 pengurus DPD FSP LEM SPSI Jatim.

Masih dalam kesempatan yang sama pembahasan upah juga menjadi topik hangat, kali ini 4 perwakilan FSP LEM SPSI yang berada di Dewan Pengupahan Kota juga hadir dalam rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dan bagaimana menyikapi upah tahun 2019. (ikn)
 

BERITA

PENDIDIKAN

VIDEO

EDUKASI

RUBRIK KHUSUS

KEBAPORAN

OPINI

PERNIK PERJUANGAN

GALLERY