Dewan Pengupahan Usulkan UMP DKI Rp 3,1 Juta

Bapor Lem, Sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta sepakat mengusulkan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016 sebesar Rp 3,1 juta, di saat aksi nasional FSP LEM SPSI di depan Istana Merdeka. Kamis, 29/10/2015.

Sidang yang merupakan kelanjutan hari sebelumnya berlangsung dari pukul 13:00 WIB dan menghasilkan kesepakatan pukul 20:00WIB.

Nilai kesepakatan itu lebih tinggi dari usulan pengusaha Rp 3.010.500. Perhitungan pengusaha menggunakan formula Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Rumusannya, Upah Minimum Provinsi 2015 Rp 2,7 juta ditambah inflasi nasional 6,83 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 4,74 persen.

Sedangkan usulan dari forum buruh dihitung berdasarkan Kehidupan Hidup Layak Rp 2.980.000 ditambah pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Rumusan itu menghasilkan Rp 3.133.000. 

Usulan itu akan diserahkan ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama paling lambat Jumat, 30 Oktober 2015 untuk mendapat persetujuan. Nantinya akan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur sebagai payung hukum UMP 2016.

Menurut Perwakilan Buruh dari FSP LEM SPSI Muhammad Toha, hal ini bertujuan menghindari kejadian tak menyenangkan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, sidang penetapan usulan tahun 2014 berakhir buruk. Buruh menuntut upah Rp 3 juta tapi pemerintah malah mengetok Upah Minimum Provinsi Rp 2,4 juta. “Kalau kami ngotot terus, pemerintah memutuskan jauh lebih buruk,” ujar Toha.

Read More

Perwakilan Istana Akhirnya Temui Buruh

Bapor Lem, Buruh FSP LEM SPSI berdemo di depan Istana Merdeka yang menuntut adanya perbaikan BPJS Kesehatan dan perekonomian nasional akhirnya kali ini ditemui oleh perwakilan pihak Istana Merdeka. Kamis (29/10/2015)

Pertemuan yang dilaksanakan dalam kompleks Kepresidenan. Perwakilan buruh ini diterima oleh Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo.

Usai pertemuan yakni sekitar pukul 15.30 WIB, Eko mendatangi massa dan disambut dengan tepuk tangan meriah. Ia pun ikut naik ke mobil komando dan bertemu ribuan buruh yang sudah menunggu. Ia mengatakan akan menyampaikan aspirasi buruh pada menteri-menteri terkait.

"Kami banyak mendengarkan terkait PP Ketenagakerjaan khususnya soal BPJS Kesehatan dan implementasinya yang memeng banyak merugikan buruh," kata Eko melalui pengeras suara.

"Tapi kami akan responsif dalam arti kami akan mendengar aspirasi dan memproses di lapangan jika ada bukti-bukti yang merugikan buruh. Khususnya yang terkait penggunakaan BPJS Kesehatan" tambahnya.

Di depan ribuan buruh ia juga mengakui paket kebijakan ekonomi I hingga III lebih mementingkan para investor. Langkah ini diambil untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang saat ini sedang memburuk.

"Kemudian masalah kebijakan ekonomi akan terus bergulir yang sekarang ada lima paket, dan paket lainnya akan saya sampaikan ke Presiden agar bisa memihak buruh" jelasnya.

Setelah perwakilan dari pihak Istana mengemukaan pertemuannya di atas mokom, barulah massa aksi mulai membubarkan diri, dan akan terus memonitor dan mengawasinya, dan jika tidak ada perubahan massa aksi bersedia datang dengan jumlah yang lebih banyak lagi. 

Read More

Aksi FSP LEM SPSI Sempat Memanas

Bapor Lem, Aksi demo buruh FSP LEM SPSI sempat memanas, pasalnya Surat Terbuka FSP LEM SPSI untuk Presiden Joko Widodo tidak difasilitasi oleh Kepolisian dan Sekretaris Istana Nagara. Jakarta 29/10/15.

Pangkornas Ir M Sidarta, yang membacakan Surat Terbuka untuk Presiden meminta pihak kepolisian untuk memfasilitasi hal tersebut, agar Surat tersebut bisa langsung di terima oleh perwakilan negara atau Sekeretaris Negara.

Hal tersebut kemudian pihak Kepolisian merespon permintaan buruh untuk mengantarkan Surat Terbuka tersebut langsung ke dalam Istana Negara, Surat yang diantar langsung oleh Sekjen DPP FSP LEM SPSI Bung Idrus bersama 4 perwakilan dari perangkat FSP LEM SPSI.

Massa aksi FSP LEM SPSI semakain memanas, setelah perwakilan mereka kurang di hargai dan tidak ditemui oleh Sekretaris Negara.

"Saya mengantar Surat Terbuka ini, tidak di temui oleh siapa-siapa, cuma di arahkan ke drop box surat Istana, ini namanya kita semua tidak di hargai kawan-kawan" kesalnya di atas mokom.

"Kita akan tetap di sini, sampai kita di temui dari pihak Istana, kalau perlu kita menginap!" tambahnya.

Read More

Arif Minardi : Obat BPJS Kembali ke Jaman Jepang

Bapor Lem, Sebanyak 30 ribu massa buruh FSP LEM SPSI yang datang berbagai daerah seperti Kerawang, Bogor, Purwakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang dan juga DKI Jakarta menggelar aksi di depan Istana Merdeka, mereka menuntut perbaikan BPJS Kesehatan dan menyelamatkan perekonomian nasional dari 5 paket kebijakan pemerintah. Jakarta 29/10/15.

Dalam orasinya, Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi menyatakan bahwa perjuangan hari ini adalah perjuangan buruh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan buruh Indonesia,

"Buruh Indonesia ada 40 juta, tapi dalam penghasilan dan kesejahteraan masin memprihatinkan, seperti pelayanan BPJS kesehatan ternyata sangat mengecewakan, kami menuntut kepada Presiden Ir Joko Widodo agar segera di benahi" serunya.

"Belum lagi obat yang diberikan dari BPJS itu generik kembali pada jaman Jepang, padahal kita sudah mengiur, tidak gratis" tambahnya.

"Banyak perusahaan melakukan double cover kesehatannya, dan di BPJS Kesehatannya tidak pernah di pakai, kalau bodoh-bodohan iuran di kasin buruh kan  bisa naik gaji , karena BPJS tidak beres makanya uang itu sia-sia" geram beliau.

"Hari ini kita aksi damai, namun apabila kita tidak digubris, tidak ada perubahan kita akan melakukan aksi lebih besar lagi" tandasnya.

Kemudian beliau menyatakan permasalahan RPP Pengupahan untuk buruh dimana sekarang upah layak dan hidu layak masih jauh terutama yang sudah berkeluarga dan masa kerja lebih dari satu tahun.

Sedangkan, isyu berikutnya masalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi lambat menurutnya tidak jauh dari upah buruh yang rendah, banyak PHK, sehingga produktifitas produksi nasional tidak meningkat.

Read More

Perbaiki atau Bubarkan BPJS Kesehatan dan Selamatkan Perekonomian Nasional

Bapor Lem, Bahwa pekerja formal Indonesia yang berjumlah sekitar empat puluh juta belum termasuk keluarganya sebagai bagian dari potensi bangsa, mempunyai posisi dan peran yang penting dan strategis sebagai pelaku aktif pembangunan ekonomi nasional, khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung dan motor penggerak peningkatan ekonomi Negara melalui Hubungan Industrial ditunjang sumber daya alam yang melimpah sebagai modal dasar, seharusnya mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanah UUD 1945.

Fakta sosial yang menikmati kemakmuran dan kesejahteraan justru bukan sebagian besar rakyat Indonesia, oleh karena itu FSP LEM SPSI mengerahkan tiga puluh ribu massa aksi damai di Istana Presiden, dengan tuntutan “ Perbaiki atau Bubarkan BPJS Kesehatan dan Selamatkan Perekonomian Nasional”.

Peserta BPJS Kesehatan harus mendapatkan pelayanan prima di seluruh rumah sakit yang dikehendaki peserta di seluruh Indonesia tanpa harus melalui Puskesmas sebagai mana layaknya pasien yang membayar langsung kepada rumah sakit sesuai prinsip portabilitas dalam undang undang SJSN No : 40 Tahun 2004. Kalaupun harus melalui Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama harus dapat memberikan pelayanan yang prima dengan fasilitas kesehatan yang lengkap layaknya rumah sakit.

Apabila BPJS Kesehatan tidak mampu memberikan pelayanan prima terhadap peserta BPJS Kesehatan yang sebanding dengan ancaman sanksinya “Lebih Baik Di Bubarkan Saja” karena hanya menyusahkan dan memaksa rakyat membayar iuran, tidak  prima dalam pelayanan yang menggangu produktivitas kerja dan usaha menjadi tidak efisien dan efektif.

Perekonomian nasional harus didorong kembali bergeliat untuk menyelamatkan terpuruknya perekonomian nasional, oleh karenanya :

1.        Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial harus dikelola berdasarkan UUD 1945.

2.        Pemerintah harus membangun kembali perekonomian yang kuat dan berpihak kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia.

3.        Pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan angkat pekerja outsourcing BUMN.

4.        Pemerintah harus memberikan pelatihan kompetensi bagi pekerja dan angkatan kerja.

5.        Pemerintah harus memberikan subsidi biaya kesehatan dan perumahan bagi seluruh rakyat.

6.        Pemerintah harus memberikan bantuan modal bagi pabrikan/pengusaha lokal yang terancam kolep untuk menghindari terjadinya PHK masal.

7.        Hentikan import barang dan jasa yang bisa dibuat dan dilakukan oleh pabrikan/pengusaha lokal.

8.        Buka lapangan kerja dan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia, hentikan dan lakukan audit masuknya pekerja asing.

9.        Turunkan harga BBM, Bahan Bakar Gas, Sembako, Tarif Listrik.

10.    Realisasikan Janji Kampanye Presiden Jokowi yang menjajikan : Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak.

11.    Revolusi hukum untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

FSP LEM SPSI mendukung pemerintah untuk melakukan kebijakan kebijakan yang pro rakyat/buruh yang sampai saat ini belum terlihat dan menolak kebijakan kebijakan yang tidak tidak pro rakyat/buruh.

Mohon Maaf bagi seluruh warga masyarakat apabila pada hari Kamis, 29 Oktober 2015 di seputar Patung Kuda, Monas dan Istana Presiden lalulintas terganggu, mohon dukungan semua pihak semoga aksi massa yang kami lakukan dapat memberi energi kepada Presiden untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik untuk kepentingan seluruh rakyat, bertepatan satu tahun pemerintahan Jokowi-JK sebagai evaluasi bersama.

Read More

Koordinasi Final UNRAS 29 Okt.2015

Koordinasi DPP final UNRAS 29 Okt.2015 di Rumah LEM

Read More

JK : Kampanye BPJS Harus Diperbaiki

Bapor Lem, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, ada yang dengan salah persepsi masyarakat terkait BPJS Kesehatan. Hal itu akibat kampanye yang salah, yang biasanya dilakukan dalam kampanye presiden maupun kampanye gubernur.

"Persepsinya, semua yang sakit nanti ditanggung dengan cepat oleh negara atau pemerintah. Ini saya pikir mulai berbahaya. Apalagi pada saat kampanye gubernur dan presiden ngomongnya gratis pengobatan," kata JK, di Kementerian Kesehatan, J‎akarta, Rabu (21/10/2015).

Menurut JK kalau persepsinya seperti ini, sehebat apapun dana yang diberikan akan habis. Karena persepsi yang muncul di masyrakat adalah, pokoknya kalau sakit dijamin pemerintah. Sakit apapun.

JK menuturkan, pejabat dan masyarakat seharusnya paham ‎hal utama adalah menjaga kesehatan, bukan mengobati. Bila kampanye yang salah ini tidak dihentikan, maka Indonesia bisa saja seperti Yunani yang memiliki masalah dana sosial.

"Salah satu yang sebabkan Yunani bangkrut itu karena tinggi biaya sosial. Saya setuju dan dorong, kita rubah pikiran jadi hidup sehat bukan segala macam penyakit ditanggung, dengan langkah preventif," ujar dia.

‎karena itu, JK menyarankan agar dilakukan sebuah kampanye nasional yang disinergikan dengan kampanye lokal mengenai kesehatan. Pemerintah saat ini bisa belajar dari zaman Presiden Soeharto yang gencar melakukan kampanye 4 sehat 5 sempurna.

"Kita harus kembali belajar dari masa lalu. Konsep 70-an justru tepat. Yang dibuat adalah coba sehat. Tiap Jumat‎ senam pagi, ada yang periksa bakteri, macam-macam, ada 4 sehat 5 sempurna," imbuh mantan Ketua Umum Golkar ini.

Selain itu, dengan menjaga kesehatan, pendapatan masyarakat pun niscaya bertambah. Pemerintah menerbitkan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat. 

‎"Sehebat apapun kita jamin, bisa kurangi bebannya. Tapi kalau dia sakit tak ada pendapatan, dia miskin. ya tetap saja jadi susah," terang JK.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2345775/jk-kampanye-bpjs-kesehatan-harus-diperbaikiJK

Read More

Pendidikan Advokasi BAPOR LEM Jakarta Timur

BAPOR LEM,
Dalam pergerakan perjuangan yang semakin kompleks karena permasalahan di lapangan kerja yang semakin beragam Perlu adanya pembekalan di kader-kader militansi pada organisasi khususnya BAPOR yang bersinggungan langsung dengan masa aksi.maka DPC FSP LEM SPSI JAKTIM yang di ketuai bapak Surya Sanjaya dan Kepala bidang pendidikan Bapak Arifin Sulaiman memandang perlu adanya pembekalan dan pengetahuan advokasi terutama hukum buruh serta pidana dan perdata yang di adakan di PTC Pulogadung acara diawali dan dibuka oleh bidang organisasi Bapak Arifin,dan sambutan oleh ketua DPC FSP LEM SPSI karena Pak Surya Sanjaya masih dalam perawatan sakit,maka di wakili oleh Sekretaris DPC FSP LEM SPSI Bapak Agus.P.I.

"Permasalahan yang bersifat perorangan atau pelanggaran normatif,tidak perlu menurunkan massa aksi cukup di advokasi dan dilaporkan kalau di perusahaan tersebut telah melakukan pelanggaran",ujar pak kaspo di pendidikan advokasinya pada kawan BAPOR JAKTIM

Acara ini berlangsung dari pukul 09:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB.
Setelah makan istirahat siang di lanjutkan wejangan dari PANGKORDA DKI Bapak Yus wartoyo,dan di teruskan PNGKORNAS Bapak M.Sidarta di tutup wejangan ketua umum FSP LEM SPSI Bpk Arif Winardi

Read More

KHL 2015 DKI Jakarta Sudah Putus

Bapor Lem, Rentetan isyu RPP pengupahan yang terjadi pada akhir pekan ini, Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan perumusan KHL sebagai rekomendasi UMP DKI Jakarta tahun depan.

Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta setelah melalui proses perundingan panjang akhirnya menemui titik temu tepat pukul 15:00 WIB (22/10/2015).
Dan hasilnya sebagai berikut;

1. Apindo merekomendasikan KHL Rp.2.880.024,-

2. Pemerintah merekomendasikan KHL Rp.2.880.024,-

3. Perhitungan SP utk KHL proyeksi Regresi 2016 Rp. 2.909.832,- dan meminta pertimbangan penambahan Hasil Survey di Carefour Rp.3.596.771,- atau 3,2%, minta penambahan KHL Rp.100.000,-

Kemudian Hasil Keputusan KHL 2015 DKI Jakarta sebesar Rp.2.980.000,-

Read More

Gallery Rakorcab 1 Bapor Lem Jakarta Utara

Read More