Looking For Anything Specific?

ads header

Website Resmi DPP F SP LEM SPSI - Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia


  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

Ditolak Buruh dan Pengusaha Pemerintah Malah Ngebet Sosialisasikan TAPERA

Muhammad Sidarta Ketua DPD F SP LEM SPSI Jawa Barat


Buruh,Pemerintah Melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah fokus melakukan sosialiasi TAPERA kepada pekerja dan pengusaha. Sosialisasi dilakukan melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) karena LKS Tripnas merupakan representasi pekerja dan pengusaha. Sampai saat ini pemerintah belum mempertimbangkan penundaan implementasi “Program TAPERA”.

 

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta yang juga Wakil Ketua Umum FSP LEM SPSI menyatakan, bahwa FSP LEM SPSI kembali akan melakukan aksi damai bersama dengan Gabungan SP/SB Jawa Barat di DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari kamis 20 juni 2024 untuk meminta dukungan pembatalan TAPERA, bukan ditunda. 


"Aksi ini akan dilakukan serentak diberbagai daerah di Indonesia, bahkan dalam waktu dekat akan dilakukan aksi dengan jumlah buruh yang lebih besar di jakarta karena pemerintah tidak menggubris kemarahan buruh yang menolak iuran wajib TAPERA sebesar 3%. Pemerintah bukannya mendengar kegelisahan dan kemarahan buruh malah ngebet sosialisasikan TAPERA melalui Tripnas", Jelas Sidarta, Rabu 19/06/2024

 

Lebih lanjut, Sidarta mengatakan TAPERA ini hanya akan menjadi beban buruh karena buruh sudah terlalu banyak potongan wajib yang ditetapkan pemerintah, dimana upah buruh selama ini tidak naik-naik, kalaupun ada kenaikan itu bukan naik upah, itu hanya penyesuaian kenaikan inflasi. 


"Penyesuaian upah yang ditetapkan pemerintahpun masih jauh di bawah inflasi, tidak sebanding dengan potongan iuran TAPERA 3% jauh di atas inflasi. Saya tahu pemerintah banyak utang jatuh tempo atas kesalahannya sendiri dalam mengelola pemerintahan, pas butuh dana segar untuk bayar utang masak harus dibebankan kepada pekerja/buruh," Pungkasnya 


Di sisi lain upah pekerja/buruh tidak dinaikan, lebih- lebih buruh tidak akan menikmati manfaat uang TAPERA yang bersifat wajib itu untuk pengadaan rumah. 

"Buruh kalau mau membutuhkan rumah atau mau renovasi rumah cukup dengan uang BPJS Ketenagakerjaan yang jumlahnya lebih dari 700 triliyun",  kata Sidarta. (Rsy)

RAPAT KERJA UNIT PIMPINAN UNIT KERJA NOK FREUDENBERG BATAM (NFB)

Syaeful Badri Sofyan dalam sambutan pembekalan ke PUK PT NOK FREUDENBERG BATAM 

Buruh, Bertempat di OS STYLE HOTEL Sagulung Kota Batam Pimpinan Unit Kerja (PUK) PT.NOK FREUDENBERG BATAM (NFB) melaksanakan Rapat Kerja Unit (RAKERNIT) untuk kinerja PUK tiga tahun yang akan datang, Sabtu 15/6/2024.


Ketua pelaksana Candra Halim Manurung mengatakan keterbatasan dalam pengelolaan pelaksanaan Rapat Unit Kerja masih banyak kekurangan baik dalam pemilihan tempat maupun pemilihan tema serta hari, jika dalam pelaksanaannya nanti kurang berkenan mohon untuk di maafkan.


Rapat Kerja Unit yang mengambil Thema "Solidaritas tanpa Batas Menyatukan langkah demi kesejahteraan Bersama" bertujuan untuk menciptakan kekompakan dalam berorganisasi terutama serikat pekerja didalam perusahaan karena dengan Solidaritas dan kekompakan maka akan tercipta yang namanya kesejahteraan bersama bisa dirasakan.


Dalam sambutannya Marga Surya sastra DPC KOTA Batam menyampaikan pesan singkat untuk PUK PT NOK FREUDENBERG agar lebih aktif lagi melakukan konsolidasi untuk meningkatkan Solidaritas seperti yang di bawakan oleh panitia dalam Thema kali ini.


dengan terus melakukan konsolidasi maka akan tercipta pemahaman di semua tingkatan dan masing masing personil sampai ke anggota akan memahami pentingnya dalam melakukan kegiatan organisasi agar terciptanya kesejahteraan bersama.

Mega surya sastra DPC Kota Batam

Saiful Badri Sofyan menegaskan tema yang di usung Komplit sudah, tema yang di bawa oleh panitia, tinggal Korlap dan anggota yang harus menjiwainya, tinggal meminum racikan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. seperti tukang jamu orang Jawa (maaf) kalau sudah kumplit tinggal mewujudkan dan mengaplikasikan dalam penjiwaan dalam pelaksanaan mensejahteraan anggota.

Peserta Rakernit PUK PT NOK PREUDENBERG BATAM 

Pembekalan begitu pentingnya untuk semua individu dalam memahami bahwa berorganisasi dalam lingkungan pekerja itu penting karena dengan adanya perwakilan yang mewakili Anggota dalam perundingan maka akan terciptanya kesejahteraan khususnya untuk anggota karena mereka yang berunding untuk kepentingan kesejahteraan anggotanya. saling menjaga hubungan Industrial yang harmonis seperti yang tertuang dalam Panca Prasetya F SP LEM SPSI bahwa kita semua menjunjung tinggi hubungan Industrial yang harmonis untuk terciptanya kesejahteraan bersama. (leo)

PUK PT TMMIN Diskusi Masa Depan Industri Otomotif Indonesia Bersama FSP LEM SPSI dan K-SPSI

Photo bersama Kunjungan Industri Serikat Pekerja ke Industri Otomotif terbesar di Indonesia


Buruh, Kunjungan Industri Serikat Pekerja ke Industri otomotif terbesar di Indonesia Toyota Motor  Manufacturing Indonesia yang beralamatkan di Kawasan Industri KIIC Lot DD 1 Jl. Permata Raya, Karawang Barat, Sinarbaya, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat, bertempat di Auditorium Plat #3 Karawang.Jumat 14/6/2024.

visit xev center PT TMMIN Plant Karawang

Agenda ini dibagi dalam tiga sesi yaitu sesi ramah tamah (informal meeting), sesi visit ke xEV center, dan sesi diskusi.Pada sesi visit ke xEV center semua peserta berkesempatan untuk mencoba/test drive mobil-mobil listrik yang diproduksi oleh Toyota.

Tampak hadir Dalam agenda ini Bung Mohammad Jumhur Hidayat (Ketua Umum K-SPSI), Bung Arif Minardi (Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI), Bung Yusuf Suprapto (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jakarta), Bung Muhamad Sidarta (Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat), Bung Usman (Ketua DPC FSP LEM SPSI Jakarta Utara), Bung Abas Purnama (Ketua DPC FSP LEM Karawang) , dan beberapa pengurus dari perangkat tersebut.

Agenda ini diawali oleh pemaparan materi dari Bung Fajar selaku ketua PUK PT TMMIN yang salah satu isinya menitikberatkan pada perkembangan dan masa depan industri otomotif di Indonesia. Dalam sesi diskusi ini, masing-masing ketua dari perangkat memberikan advise, saran, dan pendapat yang bersifat konstruktif.

"Merupakan suatu kebanggaan bagi PUK PT TMMIN dimana dapat dikunjungi oleh semua perangkat diatasnya, terima kasih sudah sudi berkunjung ke Tempat kerja Kami, mohon maaf jika tidak berkenan", Tandas Fajar

visit Plant 3 Karawang PT TMMIN

Dalam kesempatan tersebut Jumhur Hidayat memberikan saran, pertemuan ini harus dilanjutkan dengan membuat sebuah event yang bersekala nasional yang didahului dengan aktifitas FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan pihak akademisi dan praktisi untuk membahas korelasi antara electrification vehicle dengan NZE (Net Zero Emission)

Lain Halnya Arif Minardi memberikan advisenya, bahwa Toyota sudah berpikir secara laborisme dimana sudah mempedulikan terkait job secure para pekerja dan juga supplier-nya. Sedangkan untuk item NZE, beliau senada dengan dengan Bung Jumhur, bahwa harus segera dilakukan kajian khusus terkait perkembangan NZE di Indonesia;

Berbeda dengan M Sidarta, beliau lebih melihat bahwa persaingan otomotif sekarang bukan hanya antara brand dengan brand. Namun lebih ke arah negara dengan negara. Terkait dengan perkembangan otomotif di Indonesia, beliau menyarankan untuk membuat data efect domino jika otomotif di Indonesia stagnant.

Adapun Yusup Suprapto mengapresiasi PUK PT TMMIN karena memiliki  terhadap kondisi otomotif di Indonesia sekarang ini. Jika Indonesia hanya dijadikan market saja, maka industrialisasi tidak akan berkembang sehingga beresiko menurunkan atau menghilangkan pekerjaan  yang akhirnya dapat mengurangi jumlah Anggota.

“Kita bersama-sama akan membuat kajian lebih mendalam terkait masa depan industri otomotif di Indonesia yang tentunya akan sangat berpengaruh pada lapangan kerja (job secure)” pungkas Bung Fajar di akhir sesi ini.(obn)

Apindo Jakarta bersama Tujuh Serikat Pekerja Minta Progam Tapera Dibatalkan, Ini Alasannya

Apindo Jakarta bersama tujuh serikat pekerja meminta Program Tapera dibatalkan

Buruh, Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Jakarta, bersama tujuh serikat pekerja buat nota kesepahaman tolak progam Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Ketua DPP Apindo, Solihin mengatakan ada banyak alasan program tersebut harus ditolak.


"Polemik atas terbitnya PP 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Hari ini kami menyampaikan pernyataan bersama," kata Solihin di DPP Apindo Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).


Solihin mengatakan bahwa pihaknya sejak sosialisasi Program Tapera tahun 2016 silam. DPP Apindo Jakarta telah menyatakan keberatan.


"Sehingga terbitnya PP 21 tahun 2024 tentang tapera pada tanggal 20 Mei 24 mengejutkan pengusaha dan pekerja swasta," jelasnya.


Kemudian Solihin menerangkan pungutan tambahan sebesar 2,5 persen dari upah pekerja memberatkan pekerjaan dan mengurangi daya beli pekerja.


Selain itu pemungutan sebesar 0,5 persen kepada pengusaha juga menjadi beban tambahan pengusaha. Yang saat ini sudah mencapai antara 18,24% sampai dengan 19,7%, 


Lanjut Solihin pihaknya bersama serikat pekerja juga menilai, Program Tapera merupakan duplikasi program perumahan dari manfaat layanan tambahan di BPJS Ketenagakerjaan.


"Program perumahan di BPJS Ketenagakerjaan merupakan pilihan bagi pekerja yang belum memiliki rumah. Sedangkan dalam Tapera, pekerja termasuk pekerja mandiri meski telah memiliki rumah, tetap wajib mendaftar iuran Tapera," tegasnya.


Selain itu Solihin juga menyebutkan buruh pekerja swasta tentunya memiliki potensi PHK yang tinggi. Serta kesinambungan kerjanya yang terbatas.


"Maka mekanisme pencarian dana atau keberlanjutan menjadi sulit. Berbeda dengan PNS, TNI, Polri yang masa kerja lebih stabil dan berjangka panjang," terangnya.


Kemudian Solihin menyinggung pengelolaan Program Tapera dilakukan oleh badan yang tidak melibatkan unsur pemberi pekerja. 


"Sedangkan pengelola BPJS ketenagakerjaan melibatkan unsur pemberi kerja dan pekerja Sebagai dewan pengawas dan pengawasan internal," lanjutnya.


Atas hal itu ia bersama tujuh serikat pekerja di Jakarta menegaskan menolak program Tapera.

"Dengan pertimbangan tersebut, maka kami bersepakat  untuk meminta pemerintah membatalkan. 


Sekali lagi membatalkan implementasi Tapera kepada perusahaan dan pekerja swasta sebagai suatu kewajiban," tandasnya. (obn)



Kisruh Tapera: Antara Janji Pemerintah, Keberatan Pengusaha dan Penolakan Pekerja



Buruh,Pemerintahan Presiden Jokowi sudah memutuskan pekerja baik PNS, TNI, Polri, pekerja swasta dan profesional mandiri, wajib ikut program Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat mulai Mei 2027.

Semula, tabungan ini hanya diwajibkan pad PNS dan TNI/Polri melalui Taperum. Namun sejak disyahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, kepesertaan menjadi wajib bagi semua pekerja. 

Pemerintah ingin pekerja berpenghasilan rendah bisa mempunyai rumah sendiri, sedangkan bagi pegawai berpenghasilan menengah dan tinggi, uang mereka menjadi tabungan dan bisa menyubsidi pekerja kelas bawah.

Namun kebijakan pemerintah ini mendapat penolakan dari kalangan pengusaha dan pekerja swasta. Pengusaha keberatan karena harus menanggung setengah persen iuran pekerjanya. Sedangkan para buruh menolak karena potngan 2,5 persen akan mengurangi penghasilan mereka.

Padahal pemerintah menjanjikan lokasi pembangunan rumah program Tapera berada dekat pusat-pusat perkantoran dan pabrik.

“Tentunya kita ingin masyarakat tadi bisa bertempat tinggal dalam waktu tempuh yang terjangkau (dari lokasi kerja), sekitar satu jam,” ucap Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.

Ia menuturkan bahwa pertimbangan tersebut didasarkan tingkat urbanisasi yang sangat tinggi sekarang ini. Meskipun begitu, ia belum dapat menyampaikan lokasi pembangunan tersebut dengan pasti karena sangat tergantung kebutuhan.

Mengingat lahan yang terbatas, pihaknya pun berupaya untuk mendorong masyarakat agar tertarik memanfaatkan fasilitas KPR tidak hanya untuk rumah tapak, tapi juga rumah vertikal.

Herry menyatakan bahwa subsidi untuk pembelian rumah vertikal pun akan dipertimbangkan kembali nanti, karena harganya yang mencapai dua kali lipat dari rumah tapak.

Senada dengan Herry, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan ketersediaan lokasi yang strategis merupakan tantangan bagi pihaknya dalam membangun rumah tapak saat ini.

“Apalagi kalau lihat strukturnya dari backlog (kekurangan rumah) 9,9 juta itu sebagian besar adalah masyarakat di perkotaan yang (harga) tanahnya sudah tidak terjangkau,” ujar Heru Pudyo Nugroho.

Ia pun membandingkan harga rumah subsidi di daerah yang jauh dari daerah metropolitan. Untuk di wilayah non-Papua, harganya mencapai Rp166 juta-Rp176 juta, sementara di wilayah Papua harganya sekitar Rp222 juta.

“Makanya, mindset untuk membiasakan masyarakat hidup di rumah vertikal itu juga menjadi tantangan. Karena kredit yang dari FLPP maupun yang dana Tapera itu juga kita gunakan biayai untuk rumah vertikal atau susun, bukan hanya rumah tapak,” katanya.

Kementerian Keuangan menyebutkan dana iuran Tapera yang dipotong sebesar 3 persen dari pendapatan masyarakat akan diinvestasikan ke surat berharga negara (SBN).

“Iuran Tapera bisa investasi di mana saja, karena Badan Pengelola (BP) Tapera adalah operator investasi Pemerintah. Bisa berupa deposito, SBN, termasuk sukuk. Bisa juga dalam bentuk investasi lain,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera Jakarta, Rabu,5/6/2024

Astera memastikan dana iuran Tapera oleh masyarakat akan dikelola dengan baik. Kementerian Keuangan bersama otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan terus mengawasi pengelolaan dana Tapera. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan return yang menguntungkan dari hasil setoran mereka ke Tapera.

Simulasi Iuran dan Simpanan Tapera Untuk Gaji UMR Jakarta Rp5 Juta, Bisa Beli Rumah?

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat

Buruh,Peserta program tabungan perumahan rakyat atau Tapera wajib membayar simpanan bulanan sebesar 3 persen di setiap tanggal 10. Simpanan bagi pekerja ditanggung bersama oleh pengusaha sebesar 0,5 persen dan karyawan sebesar 2,5 persen dari gaji atau upah, sedangkan pekerja mandiri (freelancer) menanggungnya sendiri. 

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.  

Kepesertaan Tapera wajib bagi pekerja dan pekerja mandiri yang telah berusia 20 tahun atau sudah menikah pada saat mendaftar. Selain itu, kewajiban berlaku dengan ketentuan pekerja memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum. 

“Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berpenghasilan kurang dari upah minimum dapat menjadi peserta,” bunyi Pasal 5 ayat (4) PP yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut. 

Pekerja yang dimaksud terdiri atas calon pegawai negeri sipil (CPNS); aparatur sipil negara (ASN), seperti pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pejabat negara. 

Kemudian, pekerja/buruh di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan badan usaha milik swasta; serta pekerja lain yang menerima gaji atau upah, antara lain Badan Pengelola (BP) Tapera, pegawai Bank Indonesia (BI), atau pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Sebagai contoh, bagi karyawan swasta yang mempunyai gaji sebesar upah minimum provinsi (UMP) atau dulu dikenal sebagai upah minimum regional (UMR) DKI Jakarta 2024, yaitu Rp 5.067.381. Maka, setiap bulannya harus menerima pemotongan gaji sebesar 2,5 persen atau Rp 126.684, sedangkan pengusaha membayar 0,5 persen atau Rp 25.336.

Dengan demikian, pengusaha akan menyetorkan dana simpanan kepesertaan sebesar Rp 152.020 per bulan kepada BP Tapera. Melansir laman resminya, imbal hasil atau return bersih (net) yang diperoleh peserta kontrak pengelolaan dana Tapera (KPDT) sebesar 8,69 persen per tahun, sejak diluncurkan pada 14 Juni 2021 hingga 18 Desember 2023.

Dengan asumsi imbal hasil sebesar 8,69 persen dari simpanan tahunan sebesar Rp 1.824.240 (Rp 152.020 dikali 12 bulan), yaitu Rp 158.526. Maka, perkiraan jumlah simpanan peserta Tapera dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 1.982.766 per tahun. 

Jika pembayaran simpanan Tapera dilakukan selama 30 tahun hingga pensiun, maka pekerja akan mendapatkan Rp 59.482.980. Hasil itu kemungkinan hanya bisa digunakan untuk pembayaran uang muka atau down payment (DP) kepemilikan rumah. Namun, angka tersebut tentu bisa bertambah atau berkurang, tergantung dari perubahan UMP setiap tahun dan imbal hasil yang diberikan.

BP Tapera menetapkan tiga skema pembiayaan perumahan, yaitu kredit pemilikan rumah (KPR), kredit pembangunan rumah (KBR), dan kredit renovasi rumah (KRR). Pemanfaatan skema pembiayaan itu berlaku bagi pekerja dengan kepesertaan paling singkat 12 bulan (dikecualikan bagi PNS mantan peserta tabungan perumahan atau Taperum), berpenghasilan bersih maksimal Rp 8 juta, dan belum pernah mempunyai rumah. 

Plafon KPR diberikan sesuai dengan limit kredit berdasarkan zonasi dan kelompok penghasilan, dengan pelunasan maksimal 30 tahun. Peserta dapat mengajukan KPR DP 0 persen dan bebas memilih lokasi hunian.

Sementara plafon KPR diberikan sesuai dengan kelompok penghasilan dan rencana anggaran biaya (RAB), dengan tenor paling lama 15 tahun. Untuk plafon KRR juga diberikan sesuai dengan kelompok penghasilan dan RAB, tetapi jangka waktu cicilan paling lama 5 tahun. (obn)

UU Cipta Kerja Diberlakukan, Segini Gaji Minimal Karyawan Mini Market di Jawa Barat! Jangan Sampai Kurang



Buruh, Presiden Jokowi telah mengesahkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja.

Meskipun sempat menjadi pro kontra, UU Cipta Kerja kini sudah memiliki 49 peraturan pemerintah dan menjadi payung hukum baru bagi para pekerja, khususnya karyawan swasta.

Peraturan Pemerintah yang paling banyak dicari oleh karyawan yaitu mengenai pengupahan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. 

Tak hanya gaji untuk karyawan yang bekerja di perusahaan besar, karyawan yang bekerja pada usaha kecil dan mikro juga telah diatur dalam peraturan ini mengenai upah terendah bagi karyawan usaha kecil atau mikro.

Diatur dalam pasal 36 pemberi kerja Ternyata harus memiliki gaji minimal yang dapat diberikan pada karyawan sehingga tidak boleh kurang.

Berikut ini adalah kriteria dari usaha kecil atau Mikro menurut PP nomor 36 tahun 2021.

a. Mengandalkan sumber daya tradisional

b. Tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat modal.

Contoh dari usaha kecil ini yaitu diantaranya minimarket, toserba, industri rumahan, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

Selain itu, ketentuan dari pemberian gaji minimal itu sebagai berikut.

a. Paling sedikit yaitu sebesar 50% dari rata-rata konsumsi provinsi

b. Paling sedikit sebesar 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi

Menurut Badan Pusat Statistik dengan data terakhir tahun 2023 garis kemiskinan di Jawa Barat mencapai Rp495.229, sedangkan rata-rata konsumsi yaitu mencapai Rp1.440.000 dengan data terakhir Tahun 2022.

Berdasarkan pada nilai tersebut, maka upah terendah atau gaji minimal karyawan minimarket di Jawa Barat sebesar Rp619.000 sampai Rp720.000 per bulan.

Dari batas tersebut, nominal yang ditetapkan akan didasari atas kesepakatan antara karyawan dengan pemberi kerja.

Para karyawan tentu mengharapkan gaji yang lebih dari itu, sehingga diharapkan juga memberi pekerjaan dapat memberikan gaji lebih besar bahkan melebihi upah minimum.(obn)

Enam Point Penting disahkannya UU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyampaikan laporan pembahasan RUU KIA kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR pengesahan RUU tersebut yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan


Buruh, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (RI) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi Undang-Undang (UU).  

Puan mengatakan, DPR RI memiliki harapan besar bahwa implementasi UU KIA dapat bermanfaat bagi kesejahteraan ibu dan anak. “Alhamdulillah, UU KIA sudah disahkan hari ini. 

Semoga bermanfaat ke depannya, berguna bagi seribu hari pertama anak untuk Indonesia emas 2045,” ujarnya lewat siaran persn, Selasa (4/6/2024). 

Dia mengatakan itu dalam Rapat Paripurna DPR pengesahan RUU tersebut yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. 

“Implementasi kebijakan dan program dari UU itu kami harapkan dapat mengangkat harkat dan martabat para ibu, meningkatkan kesejahteraannya, serta menjamin tumbuh kembang anak sejak fase seribu hari pertama kehidupan,” ujarnya dalam siaran pers.

Puan berharap, RUU yang merupakan inisiatif DPR itu semakin meningkatkan sumber daya manusia (SDM) generasi penerus bangsa demi cita-cita Indonesia Emas 2045. 


Dia juga mengapresiasi kinerja Komisi VIII DPR, pemerintah, berbagai lapisan masyarakat, serta seluruh stakeholder lain yang terlibat dalam pembahasan UU KIA.  

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu berterima kasih pula atas dukungan rakyat Indonesia yang telah membantu realisasi UU KIA. 

Sebelum UU KIA disahkan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyampaikan laporan pembahasan RUU tersebut. 

UU itu terdiri dari 9 bab, 46 pasal, yang pengaturannya meliputi hak dan kewajiban, tugas dan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak, data dan informasi, pendanaan serta partisipasi masyarakat. 

Kemudian, Puan meminta persetujuan anggota dewan untuk pengesahan RUU KIA menjadi undang-undang. 

“Sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RUU KIA pada fase seribu hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan. 

Anggota DPR pun menjawab setuju dan Puan mengetok tanda RUU KIA kini telah resmi menjadi UU. 


Poin penting UU KIA 

Berikut beberapa poin penting dalam UU KIA adalah yang disahkan DPR RI. 

Pertama, perubahan judul dari RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Kedua, penetapan definisi anak dalam RUU KIA pada fase seribu hari pertama kehidupan adalah kehidupannya dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai dengan berusia dua tahun. Sementara itu, definisi anak secara umum dapat merujuk pada UU Perlindungan Anak.

Ketiga, perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan, yaitu paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya, jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 

Setiap ibu yang bekerja dan melaksanakan hak atas cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya. Para ibu tersebut juga berhak mendapatkan upah secara penuh untuk tiga bulan pertama dan bulan keempat serta 75 persen dari upah untuk bulan kelima dan keenam.

Keempat, penetapan kewajiban suami untuk mendampingi istri selama masa persalinan dengan pemberian hak cuti selama dua hari dan dapat diberikan tambahan tiga hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan pemberi kerja.  

Selain itu, jika istri yang mengalami keguguran, suami berhak mendapatkan cuti dua hari.

Kelima, perumusan tanggung jawab ibu, ayah, dan keluarga pada fase seribu hari pertama kehidupan.  Kemudian, ada pula tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. 

Keenam, pemberian jaminan pada semua ibu dalam keadaan apa pun, termasuk ibu dengan kerentanan khusus.  Kondisi rentan yang dimaksud, antara lain ibu berhadapan dengan hukum ibu di lembaga pemasyarakatan, di penampungan, dalam situasi konflik dan bencana; ibu tunggal korban kekerasan; dan ibu dengan HIV/AIDS. 

Kondisi lainnya adalah ibu di daerah tertinggal terdepan dan terluar; dan/atau ibu dengan gangguan jiwa; termasuk juga ibu penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan peraturan perundangan mengenai penyandang disabilitas.(obn)












Sah ...!! RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Jadi UU

Puan Maharani memimpin rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan V tahun sidang 2023-2024


Buruh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan. 

Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Selasa (4/6/2024) hari ini. 

Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat menanyakan kepada seluruh fraksi apakah RUU KIA bisa disahkan menjadi Undang-Undang (UU). 

Hasilnya, semua fraksi menyetujui RUU KIA menjadi UU. Hanya PKS yang menyetujui dengan catatan. 

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU KIA pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan dapat disetujui untuk menjadi UU?" tanya Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. 

"Setuju," seru anggota DPR.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga yang hadir dalam rapat paripurna menyebut RUU KIA bisa memberi jaminan kepada semua ibu di Indonesia. 

"RUU ini memberikan jaminan kepada semua ibu dalam keadaan apapun," ujar Bintang.

Menurut Bintang, keadaan apapun yang dimaksud ialah mulai dari seorang yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan, pengidap HIV, hingga penyandang disabilitas. 

"Ibu berhadapan dengan hukum, ibu di lembaga pemasyarakatan, di penampungan, di situasi konflik dan bencana, ibu tunggal, korban kekerasan, ibu dengan HIV/Aids, ibu di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dan atau ibu dengan gangguan jiwa. 

Termasuk juga ibu penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan aturan perundangan mengenai penyandang disabilitas," imbuhnya.

Sebelumnya, DPR menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (28/3/2024). 

Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan alasannya adalah saat ini ada agenda yang harus diprioritaskan dan tidak semua agenda dapat dimasukkan dalam rapat paripurna. 

"Jadi memang kan kita prioritaskan, tidak bisa semuanya kemudian masuk dalam rapat paripurna dan badan musyarawah. Karena tadi saja banyak agenda yang sudah harus dimasukkan dalam paripurna," kata Puan. (obn)



UPAH BURUH, IURAN TAPERA DAN ILUSI GENERASI EMAS INDONESIA (MENGAPA BURUH MENOLAK IURAN TAPERA)

Oleh: Yosep Ubaama Kolin
.
        Tanggal 20 Mei 2024, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (PP 21/2024). Regulasi ini memberikan beban yang dimaknai sebagai “simpanan peserta” sehubungan penyelenggaraan TAPERA sebesar 3% yang terdiri dari 0,5% kontribusi pemberi kerja dan 2,5% kontribusi buruh. Adalah wajar jika kebijakan ini mendapat penolakan dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Salah satu pernyataan APINDO menegaskan bahwa kebijakan ini menambah beban bagi pelaku usaha pada kisaran 18,24% - 19,74%. Kebijakan yang sama juga membebani buruh pada kisaran 15,77% - 18,73%. 

       Kebijakan Pemerintah ini sangat ironis jika mengetahui bagaimana buruknya kebijakan pengupahan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 8 (delapan) tahun terakhir, yang diawali dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015). Kondisi buruknya kebijakan pengupahan semakin parah sejak lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPPU 2/2022) dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) 

      Realita yang kontras dengan janji kampanye yang hiperbolik “Tri Layak” – Kerja Layak, Hidup Layak dan Upah Layak. Faktanya tak satupun janji kampanye tersebut direalisasikan, yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini sebagaimana nyata dari berbagai produk hukum yang diundangkan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. UU 11/2020 melahirkan PP 36/2021 dan UU 6/2023 melahirkan PP 51/2023 yang kesemuanya bagian dari upaya sistematis untuk menekan laju kenaikan upah buruh/buruh. Regulasi tersebut menghilangkan penetapan Upah Minimum Sektoral dan perhitungan dan penetapan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dilakukan secara bersyarat. Dampaknya adalah kenaikan upah buruh bahwa lebih rendah dari laju inflasi. Fakta ini tentu sangat konyol. Pemerintah secara sadar merancang kebijakan pengupahan yang memiskinkan buruh. Menjadi anomali ketika pada satu sisi Pemerintah berbicara mengenai Indonesia emas 2045 dimana sangat dibutuhkan penguatan sumber saya manusia yang dilengkapi dengan berbagai kompetensi dan pada sisi lainnya APINDO yang merepresentasi pengusaha menyuarakan rendahnya keahlian (skill) buruh Indonesia.

      Wacana Indonesia emas nampaknya hanya bui, pemanis dalam berbagai diskusi publik dan maraknya berbagai program yang seakan mengarahkan masyarakat bangsa ini menuju kesana patut dipertanyakan. Apakah wacana Indonesia emas ini hanya euforia atas potensi bonus demografi yang akan dialami bangsa ini pada beberapa waktu ke depan? Indonesia emas yang dimulai dengan kebijakan upah murah adalah omong kosong belaka. Kita tentu paham betul perihal lemahnya penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) yang sudah jelas dan tegas saja, nyaris tidak tampak adanya penegakan hukum yang serius dari Pemerintah, khususnya pihak berwenang, apalagi melihatnya lemahnya kebijakan pengupahan dalam UU 6/2023 dan keseluruhan peraturan pelaksananya. Pesimisme ini wajar karena Pemerintah sendiri yang memberikan teladan ketidakpatuhan terhadap putusan lembaga peradilan. Berbagai pelemahan terhadap instrumen penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan dirasakan oleh segenap penggiat ketenagakerjaan. Pada kondisi dan kasus tertentu, penggiat ketenagakerjaan bahkan sama sekali tidak percaya dengan keseluruhan instrumen penegakan hukum ketenagakerjaan.

      Realita ini seakan paralel dengan turun indeks persepsi korupsi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Melansir pemberitaan dari berbagai media, pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada peringkat 34. Dalam perjalanan pemerintahan sempat naik sampai dengan 40 namun pada akhir 2022, kembali melorot ke peringkat 34. Turunnya IPK ini tentu memperlihatkan lemahnya penegakan hukum. Hal ini cukup wajar sebab pada era Presiden Joko Widodo, terjadi pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis. Untuk hal ini tentu sudah jamak diketahui publik. Turunnya IPK paling tidak berkorelasi dengan dua hal penting yakni lemahnya komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta lemahnya penegakan hukum. Isu tebang pilih pengungkapan kasus korupsi sudah biasa ditelinga kita. 

       Dalam keseluruhan carut marut pengelolaan negara yang demikian, diundangkan PP 21/2024 yang memberikan beban tambahan bagi pemberi kerja 0,5% dan bagi buruh 2,5%, yang kemudian secara kumulatif beban bagi pemberi kerja mencapai kisaran 18,24% - 19,74%, dan bagi buruh pada kisaran 15,77% - 18,73%, tentu kami menolak. Pemerintah seharusnya malu kepada buruh karena buruknya kebijakan pengupahan namun selalu cerdik meminta “setoran” dalam berbagai bentuk kepada buruh. Sebagai ilustrasi mari kita berhitung sejauh mana seorang pekerja di Kabupaten Banjar dan Kota Bekasi menikmati upah minimum yang didapat pada setiap bulannya. Pemilihan kedua wilayah ini karena Kabupaten Banjar merupakan daerah dengan upah minimum terendah di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi merupakan daerah dengan upah minimum tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Perhitungan ini dengan asumsi terdapat potongan yang bersifat wajib baik yang merupakan implementasi kebijakan pemerintah melaui berbagai jenis iuran BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, iuran organisasi Serikat Buruh/Serikat Buruh dan iuran Koperasi. Beberapa nilai diasumsikan secara umum, sebatas sebagai estimasi yang mendekati kenyataannya. Merujuk pada keterangan APINDO, diasumsikan juga keseluruhan perusahaan pada setiap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan program Dana Pensiun mandiri, yang nilai potongannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tampak jelas bahwa terdapat pengurangan take home pay yang signifikan bagi buruh, yakni pada kisaran 15,77% - 18,73%. Pada tahun 2024 upah seorang buruh di Kabupaten Banjar senilai Rp 2.070.192,-. Setelah dikurangi berbagai “setoran wajib” kepada Pemerintah dan berbagai asumsi potongan wajib lainnya, maka total potongan atas upahnya senilai Rp 387.757, sehingga nilai take home pay adalah Rp 1.682.435,-. Terdapat pengurangan sebesar 18,73%. Bagi seorang buruh di Kota Bekasi, pada tahun 2024 menikmati upah minimum senilai Rp 5.343.430,-. Total potongan atas upah minimum senilai Rp 842.737,-. Sehingga take home pay senilai Rp 4.500.693,-. Terdapat pengurangan sebesar 15,77%. 

        Mencermati dengan baik simulasi sederhana tersebut, mungkinkah kita berbicara mengenai Indonesia emas 2045? Penting untuk disadari bahwa upah bagi seorang buruh adalah untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Bahwa berbagai “potongan wajib” tersebut belum lagi jika ditambahkan dengan kewajiban buruh pihak ketiga, misalnya membayar cicilan perumahan, atau membayar cicilan sepeda motor dan/atau kewajiban lainnya, Belum lagi biaya pendidikan untuk anak buruh dan biaya hidup sosial bermasyarakat. Maka dipastikan nilai take home pay tersebut akan semakin kecil. Take home pay yang semakin tergerus tersebutlah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup si buruh dan keluarganya. Bisa di bayangkan bangsa ini akan menghasilkan generasi emas murni atau emas-emasan yang dijajakan pedagang keliling kampung? Mungkin berlebihan, tapi inilah realita. Generasi Indonesia emas tampaknya hanya ilusi. Mungkin sebagian kita pernah mendengar kisah anak direktur yang bekerja sebagai operator produksi yang kemudian setelah 6 (enam) bulan bekerja dipromosikan jabatan yang tinggi dengan alasan “berprestasi”. Seperti itulah mimpi tentang generasi Indonesia emas yang digaung Pemerintah. Generasi emas lahir dari insan yang sehat, berkepribadian tangguh dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang menunjang pengembangan minat, bakat dan kemampuan, dan lain-lain indikator yang ditentukan berbagai lembaga yang gencar bicara tentang generasi Indonesia emas. Semua itu tidak mungkin diraih oleh buruh pabrik dan generasi penerusnya yang take home pay senantiasa tergerus oleh berbagai setoran wajib kepada Pemerintah. 

       Sebagai misal seorang buruh di Banjar yang tanpa kewajiban kepada pihak ketiga dan tidak menyekolahkan anaknya yang berjumlah 3 orang, biaya hidup sehari per orang adalah Rp 11.216,-. Bisa dibayangkan jika yang bersangkutan mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga dan/atau disertai menyekolahkan anaknya? Kehidupan seperti apa yang mereka jalani? Belum lagi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang upah minimumnya lebih rendah dari Kabupaten Banjar. Kondisinya akan semakin memprihatinkan. Maka adalah wajar jika segenap kaum buruh menolak tambahan setoran wajib kepada Pemerintah berupa iuran TAPERA. Bereskan dulu korupsi, berantas dulu KKN, perbaiki kinerja birokrasi dan tegakkan hukum setegak-tegaknya. Cukuplah penderitaan kaum buruh dengan buruknya kebijakan pengupahan pada rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jangan tambahkan lagi beban hidup kaum buruh dengan kebijakan yang tidak pernah mereka nikmati secara langsung.

 Tolak iuran TAPERA.!!!