DPC F SP LEM SPSI SIDOARJO LAKSANAKAN RAKERCAB 1 DENGAN BANYAK PENCAPAIAN

Rapat Kerja Cabang DPC F SP LEM SPSI Kab.Sidoarjo Jawa Timur

Buruh Jawa Timur, Sebagai bentuk pertanggungjawaban serta evaluasi atas program - program organisasi yang sudah dicanangkan sebelumnya, DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur melaksanakan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) I DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Sidoarjo yang diladakan pada hari Jum'at - Sabtu, 28 - 29 Juni 2024 bertempat di ROYAL TRETES VIEW Hotel & Convention - Prigen - Pasuruan - Jawa Timur. 

Rakercab I DPC FSP LEM SPSI Kab. Sidoarjo dikuti sekitar 70 peserta yang berasal dari Seluruh Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) , Pengurus DPC dan Perwakilan Pengurus PUK se Kab. Sidoarjo - Jawa Timur sebagai Peninjau. 

Mokh. Soleh, SPd. SH. selaku Ketua DPC FSP LEM SPSI Kab. Sidoarjo dalam sambutan pembukaan menyampaikan maksud dan tujuan diadakan Rakercab sebagaimana yang diamanahkan oleh AD/ART SP LEM SPSI sekaligus melaporkan pencapaian program yang sudah dilakukan DPC FSP LEM SPSI Kab. Sidoarjo diantaranya :

• Pengadaan Mobil Komando (Mokom) berserta asesoris nya (sound system dll) 
• Pembentukan Tim - Tim untuk pelaksanaan program (Tim Advokasi, Tim Media & Informasi, Tim Sosial Keagamaan & Tim Mokom) 
• Penguatan Barisan Pelopor (BAPOR) LEM. 

Pada kesempatan yang sama, Muadji Santoso, SH. selaku Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Timur dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi Rakercab I DPC FSP LEM SPSI Kab. Sidoarjo menyampaikan apreasi terhadap pelaksanaan acara tersebut dan sekaligus menyampaikan keberhasilan DPC yang lain di wilayah Jawa Timur sebagai penyemangat DPC - DPC yang lain.

"Keberhasilan Pengurus dalam melaksanakan program yang di amanahkan ketika muscab adalah hasil sidang komisi-komisi, bukan keinginan pribadi dan dibutuhkan saling kerjasama dan keterbukaan serta semangat dalam mencapai apa yang di programkan," kata Muadji.

Rapat Kerja Cabang (Rakercab) I DPC FSP LEM SPSI Kab. Sidoarjo yang dilaksanakan dalam 2 (dua) hari tersebut diisi dengan Laporan Kerja & Keuangan serta evaluasi program yang sudah dilaksanakan serta membuat program baru untuk 1,5 (satu setengah) tahun masa kepengurusan ke depan sekaligus melakukan sedikit Re-posisi kepengurusan untuk mendukung pelaksanaan program - program yang sudah diputuskan dalam Rakercab tersebut. 

Acara selama 2 (dua) hari tersebut ditutup dengan pernyataan sikap seluruh peserta Rakercab. 

• Penolakan Omnibus Low. 
• Penolakan TAPERA.

(smy)

Read More

Pengembang Usul Ada Wakil Pekerja-Pengusaha buat Kawal Tapera

Ilustrasi Rumah Rakyat

Buruh Jakarta,Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat banyak penolakan dari pengusaha dan pekerja. Salah satu alasannya karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk mengelola dana ini masih minim.
Kepala Badan Kajian Strategis DPP Realestat Indonesia (REI) Ignesz Kemalarta mengusulkan cara menangani trauma masyarakat, yakni dengan mengadakan wakil pekerja dan pemberi kerja dalam lembaga pengelola dana, baik tapera atau lembaga lainnya.

"Jadi selama ini lembaga-lembaga ini tidak diisi oleh wakil pemberi kerja dan pekerja. Saya melihat dari segala tidak ada yang mewakili. Dalam kelembagaan pengadaan dana apapun lembaganya nanti yang diawasi oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), itu ada wakil dari pemberi kerja dan pekerja, karena mereka yang punya uang," ujar Ignesz dalam forum diskusi yang digelar oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) via Zoom, Selasa (11/6/2024)

Ia menjelaskan pekerja dan pemberi kerja bisa mengontrol penggunaan dan pemupukan dana. Selain itu, juga memiliki hak menolak aspek-aspek dalam kebijakan sejak awal.

Senada dengan itu, Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menekankan pentingnya perwakilan publik agar pelaksanaan Tapera berlangsung transparan. Menurutnya, komite BP Tapera belum cukup mewakili karena tidak ada unsur pekerja dan pemberi kerja. Oleh karena itu, ia khawatir masih ada celah untuk penyelewengan pengelolaan.

"Keterwakilan itu menjadi penting dalam sebuah organisasi supaya transparansi dan akuntabilitas terpenuhi. Kita tidak bisa berharap 'oh transparan', sementara keterwakilan nggak ada. Bisa terjadi insider trading yang sudah terjadi di perbankan karena kemudian tidak ada keterwakilan akuntabilitas publik, oleh karena itu perlu ada pihak dalam pengelolaan dana," katanya.

Kemudian, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi juga menyetujui pentingnya perwakilan konsumen untuk mengawasi bergulirnya kebijakan.

"Karena (pekerja) itu bagian dari konsumen, saya kira memang harus ada keterwakilan dari konsumen. Saya setuju dengan keterwakilan itu karena itu sangat penting," ungkapnya.

Di sisi lain, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Sugiyarto mengungkapkan komite BP Tapera saat ini terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan OJK. Lalu, ada unsur profesional yang saat ini masih kosong.(obn)

Read More

REI Sarankan Iuran Tapera 1,3%, Digabung dengan BPJS TK

Ilustrasi Tabungan Perumahan

Buruh Jakarta,Realestate Indonesia (REI) menyampaikan solusi untuk polemik masyarakat terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kepala Badan Kajian Strategis DPP REI Ignesz Kemalarta menyarankan agar iuran Tapera dibuat lebih ringan menjadi 1,3%.
Ignesz menilai kebijakan Tapera bisa berjalan dengan baik, maka akan ada peningkatan daya beli masyarakat terhadap rumah. Bahkan, suplai rumah dan serapan bahan bangunan dalam negeri akan meningkat.

Di sisi lain, ia menyebut terdapat kesenjangan dalam sosialisasi, sehingga masyarakat pun berpersepsi tiba-tiba ada tambahan iuran. Hal itu pun yang menimbulkan kegalauan dan unjuk rasa dari masyarakat. Untuk itu, REI ikut mencari solusi yang bisa diterima oleh masyarakat.

"Kami ingin lebih menyorot Tapera ini dari segi bagaimana ini bisa yang terbaik bagi masyarakat," ujar Ignesz dalam Forum Diskusi bersama YLKI via Zoom, Selasa (11/6/2024).

Ia mengatakan sempat ada isu soal kesamaan Tapera dan JHT Jamsostek dalam hal membantu pembiayaan membeli rumah. Keduanya sama-sama memiliki undang-undang dan berupa iuran.

Pekerja dan pemberi kerja sudah dibebankan untuk membayar iuran JHT. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk mengurangi besaran iuran Tapera sebesar selisih dari Jamsostek, yakni 1,3%.

"Ada simulasi agak kasar, saya hanya lihat kajian awal bagaimana meringankan beban perusahaan dan karyawan. Jadi Jamsostek sudah berjalan program perumahan sebesar 30% dari 5,7, jadi sebenarnya sudah dibayar oleh perusahaan 1,7%. Jadi kalau mencapai 3%, tinggal 1,3%," jelasnya.

Dana yang sudah dibayarkan oleh perusahaan dialihkan ke suatu lembaga, baik BP Tapera maupun lembaga lainnya. Dengan begitu, pengelolaan untuk pembiayaan rumah bisa dalam satu lembaga saja.

"Kalau itu kemudian sudah menjadi bagian dari perusahaan, tinggal 1,3% nih atau bagi dua supaya lebih ringan kan 3% tercapai," katanya.

Ada empat alternatif kelembagaan, antara lain menggabungkan semua pengelolaan ke satu lembaga Tapera. Kemudian, membagi ASN di Tapera sementara pekerja swasta di Jamsostek. Lembaga gabungan antara Tapera dan Jamsostek. Terakhir, membuat lembaga baru khusus untuk pembiayaan perumahan masyarakat.(obn)

Read More

Usai Tapera Bakal Ada Dana Abadi Perumahan, untuk Apa?

Ilustrasi Hitung Dana Abadi Perumahan

Buruh Jakarta,Pemerintah mengusulkan adanya dana abadi perumahan. Hal ini untuk memastikan pembangunan perumahan bisa berjalan dengan lebih baik mengingat angka backlog masih cukup tinggi yaitu 9,9 juta.

Usulan itu berangkat dari fakta bahwa dana pembiayaan perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mengalami penurunan. Pada 2023, realisasi anggaran FLPP tercatat Rp 26,3 triliun untuk memasuki 229.000 rumah, sementara pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk FLPP hanya Rp 13,72 triliun yang dapat memasok sekitar 166.000 unit rumah.


Naik turunnya dana FLPP ini bisa menyebabkan ketidakpastian terhadap jumlah kuota sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi pengembang. Belum lagi kebutuhan rumah semakin lama semakin banyak, dan setiap tahunnya ada sekitar 700.000-800.000 keluarga baru yang tentunya butuh tempat tinggal, pemerintah mengusulkan agar ada dana abadi untuk perumahan.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan pihaknya sedang menggodok mekanisme dana abadi dengan berbagai pihak, salah satunya Kementerian Keuangan. Tak hanya itu, pihaknya juga sedang menggodok soal sumber dana abadi serta pengelola dana abadi perumahan.


Adapun, prinsip yang akan digunakan pada dana abadi perumahan, kata Haryo, mirip seperti mekanisme dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP di mana dana yang didapat akan dikelola lalu diinvestasikan dan hasil return dari investasi tersebut akan digunakan untuk bantuan yang bisa diberikan, misalnya seperti bantuan uang muka, bantuan KPR, kredit pembangunan rumah, renovasi, atau bahkan sewa hunian.

"Prinsipnya sama (seperti LPDP), dana abadi perumahan ada yang berasal dari APBN, dikelola, nanti investasi ya si lembaga pengelola akan menempatkan dana-dana itu diinvestasikan sehingga hasil investasi itu memberikan return yang cukup yang hasilnya dipakai untuk subsidi kah bentuknya, itu nanti kita lihat belanjanya nanti seperti apa," paparnya dalam acara Forwapera di Aston Bellevue, Jakarta Selatan Jumat (21/6/2024).

Haryo mengatakan, bantuan yang diberikan bisa berupa sewa hunian. Sebab, tidak semua orang ingin atau butuh untuk memiliki rumah, sehingga bantuan yang akan diberikan diperluas.

"Karena pada prinsipnya adalah semua orang harus berhuni di tempat tinggal. Dan kita punya prinsip menghuni tidak harus memiliki (rumah)," ujarnya.

"Backlog 9,9 juta harus dibedah, rumah tidak layak huni harus dibedah sehingga hasil investasi ini bisa tepat sasaran yaitu pada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Ini prinsipnya," tambahnya.

Melalui dana abadi perumahan ini Haryo berharap bisa sedikit demi sedikit tidak bergantung lagi pada APBN untuk sektor perumahan tanpa mendistorsi mekanisme pasar yang sudah berjalan saat ini.

Sementara itu, Direktur Consumer & Commercial BTN Hirwandi Gafar mengatakan untuk anggaran dana abadi perumahan selain dari APBN juga bisa bersumber dari CSR BUMN, retribusi daerah, atau yang lainnya.

"Potensi untuk di luar APBN juga ada karena kita punya sumber-sumber dana perumahan, misalnya di BP Jamsostek itu ada Jaminan Hari Tua nah 30% dari hasil investasinya itu bisa dialokasikan untuk dana abadi. Atau misalnya ada di TNI AD/AL/AU itu punya iuran untuk perumahan. Nah ini semuanya di alokasikan jadi satu sehingga akan membesar dana abadi ini," paparnya.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma menyebutkan ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya yaitu:

1. Penyediaan Likuiditas Bank Penyalur;
2. Biaya dana untuk pemenuhan likuiditas tersebut;
3. Kapasitas Pengelola Dana dalam menghasilkan return investasi untuk pembayaran subsidi selisih bunga (SSB).

"Manfaatnya tadi sudah banyak dibahas, suku bunga KPR tidak mendistorsi pasar, meningkatkan fungsi intermediaries perbankan dalam pembiayaan KPR," katanya.

Tak hanya itu, dana abadi juga fleksibel dalam penggunaan imbal hasil dana, tidak hanya untuk kepemilikan tetapi juga untuk mensupport bantuan uang muka dan perbaikan rumah tidak layak huni.(obn)

Read More

Buruh Demo Tolak Tapera, Apa Kata Pemerintah

masa Aksi Tolak Tapera di depan gedung Kemenkeu Kamis 27/06/2024

Buruh Jakarta,Massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menggelar aksi demo menolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis (27/6/2024). Terkait hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun buka suara.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah mengatakan, kalau pemberlakuan Tapera tidak dalam waktu dekat, melainkan pada 2027 mendatang. Ia menegaskan, Tapera akan tetap dilakukan selama Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 belum dicabut.

"Yang jelas kan menurut peraturannya (akan dilaksanakan) 2027. (Berarti akan tetap dilaksanakan?) Kalau undang-undangnya nggak dicabut kan kalau nggak dilakukan salah kita," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jumat (28/6/2024).

Zainal mengatakan, pihaknya bersama Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) akan terus melakukan sosialisasi mengenai Tapera ke masyarakat.

"Ya kita akan lakukan sosialisasi karena ini kan perubahan besar, tapi bagi PNS/ASN ya biasa, karena kan dulu (ada) Bapertarum," tuturnya.

Dikutip dari fsplemspsi.or.id, Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) terdiri dari beberapa federasi serikat buruh di bawah Kepemimpinan M.Jumhur Hidayat menyatakan :

1. Menolak dengan tegas Penyelenggaraan TAPERA.
2. Menuntut dicabutnya PP 21/2024 tentang Penyelenggaraan TAPERA
3. Menuntut dicabutnya UU Omnibuslaw No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
4. Menuntut dicabutnya UU No. 4 tahun 2023 tentang P2SK (liberalisasi sistem keuangan)
5. Turunkan tarif listrik dan harga BBM, stop pajak najis dan turunkan harga sembako. 

(obn)

Read More

Tolak Tapera, Massa Buruh Bakar Ban di Depan Kemenkeu

Tolak Tapera Masa Aksi Bakar Ban Bekas depan Kantor Kemenkeu

Buruh Jakarta, Demonstrasi menolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Kantor Kemenkeu oleh gabungan organisasi buruh masih terus berlangsung. Massa buruh membakar ban di depan Kantor Kemenkeu.

Pantauan fsplemspsi.or.id di lokasi, Jl Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat. Kamis (27/6/2024), massa mulai membakar ban bekas sekitar pukul 14.35 WIB.

Masa Aksi Bakar ban bekas luapkan emosi ketidakpuasan kinerja Pemerintah

Terlihat, asap hitam membubung dari pembakaran ban bekas. Sejumlah peserta demonstrasi memfoto dan merekam video dari momen itu.

Tak hanya membakar ban bekas, massa buruh juga membakar spanduk bergambar Presiden RI Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani. Terlihat sejumlah peserta aksi mengangkat spanduk dan menaruhnya di dekat ban bekas yang terbakar.

Orator dari atas mobil komando mengatakan kebijakan Kemenkeu keliru karena ingin memotong pendapatan buruh dan pekerja lewat kebijakan Tapera. Dia menilai upah buruh akan semakin kecil jika kebijakan Tapera itu diterapkan. "Sudah upahnya rendah masih aja dipotong Tapera, bakar bannya, bakar," kata orator.

Baliho Bergambar Jokowi dan Sri mulyani yang sudah di edit di bakar masa Aksi tolak TAPERA di depan Kemenkeu

Terlihat massa buruh lainnya mengibarkan bendera, terdengar musik kencang diputar dari balik mobil komando. Polisi yang berjaga terlihat memantau aksi membakar ban bekas yang dilakukan oleh buruh.

Sebelumnya diberitakan, massa buruh dari sejumlah organisasi, seperti SPSI, Kasbi, KBMI, dan KSPN, melakukan aksi demonstrasi menolak Tapera.(obn)

Read More

Buruh Turun ke Jalan, Desak Tapera di Batalkan

 

Jutaan buruh aksi unjuk rasa di depan Kemenkeu tuntut TAPERA di batalkan

Buruh Jakarta, Aksi menolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) digelar di depan Kantor Kemenkeu, Jl. Ir. H. Juanda 1 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Lt.9, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kamis 27/06/2024

Aksi ini dilakukan oleh gabungan organisasi buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB). Jutaan buruh hadir di depan Kemenkeu ada yang hadir dari Medan dan juga Makasar. 

Mereka hadir nyebrang dari pulau untuk ikut aksi meminta Pemerintah melalui Kemenkeu agar TAPERA segera bisa dibatalkan. 

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa APBN di era Rezim Joko Widodo ini banyak dihambur-hamburkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif seperti pembangunan infrastruktur yang salah perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). 

Di samping itu juga, dalam proses pembangunan itu sendiri penuh dengan Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN) sehingga membobol dana APBN yang seharusnya untuk kepentingan rakyat.

Dana-dana yang masuk ke APBN banyak ditopang oleh utang sehingga pada tahun 2024 ini saja, APBN harus membayar bunga utang hampir Rp. 497 Trilyun, belum lagi untuk membayar utangjatuh tempo Rp. 434 Trilyun. Nilai total ini sekitar 30% dari APBN 2024. 

Kecanduan ngutang ini diperkirakan akan terus berlanjut sehingga membutuhkan sumber-sumber utang baru bagi APBN. Karena itulah berbagai cara untuk menyedot paksa uang rakyat termasuk kaum buruh harus dilakukan di antaranya dengan memanipulasi kalimat indah Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). 

Yang lebih mengerikan, pengelolaan dana TAPERA ini akan sangat rawan dirampok oleh para penyelenggara TAPERA, mengingat contoh nyata perampokan ini sudah dilakukan oleh kegiatan pengumpulan dana serupa seperti JIWASRAYA, ASABRI dan TASPEN dengan kerugian puluhan trilyun rupian.

Dalam TAPERA ini tidak jelas ukuran manfaat pasti dan jaminan pastinya termasuk yaitu tidak mungkinnya semua kaum buruh dan rakyat yang mengiur bisa mendapatkan rumah. 

Di samping itu saat ini kaum buruh sudah banyak mendapatkan potongan-potongan dari upahnya seperti untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PPH dan lain sebagainya.

Sementara itu, dengan UU Omnibuslaw Cipta Kerja, upah buruh akan terus dipaksa rendah dan sulit meningkat. 

Dengan mengetahui, memahami dan menyadari hal di atas itu semua, maka kami menyatakan:

1. Menolak dengan tegas Penyelenggaraan TAPERA.
2. Menuntut dicabutnya PP 21/2024 tentang Penyelenggaraan TAPERA
3. Menuntut dicabutnya UU Omnibuslaw No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
4. Menuntut dicabutnya UU No. 4 tahun 2023 tentang P2SK (liberalisasi sistem keuangan)
5. Turunkan tarif listrik dan harga BBM, stop pajak najis dan turunkan harga sembako. 

Dalam orasinya Ketua Umum F SP LEM SPSI Ir. Arif Minardi mengatakan " Perampokan uang rakyat melalui potongan TAPERA adalah perbuatan yang zolim kepada rakyatnya terutama kaum buruh, karena jikalau tabungan itu tidak di wajibkan, makanya FSP LEM SPSI Menolak di undangkannya TAPERA untuk buruh".(obn) 

Read More

Mokom KASBI dihadang Polisi saat akan berangkat ke Jakarta untuk Aksi Tolak TAPERA. Tidak diperbolehkan masuk ke Jalan TOL.

Karawang, MEDIA LEM - Masa aksi dan Mobil Komando dari KASBI tertahan d depan pintu masuk akses gerbang tol Karawang Timur yang rencananya akan mengikuti Aksi Tolak TAPERA di Istana Negara Jakarta pada Kamis, (27/06/2024). Akibat penghadangan tersebut terjadi kemacetan yang cukup panjang dan perwakilan dari masa aksi Kasbi bernegosiasi dengan pihak kepolisian agar diperbolehkan lewat, setelah melalui diskusi yang alot akhirnya pihak kepolisian mengijinkan Mokom dan masa aksi untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

Read More

Ramai-Ramai Buruh Tolak Tapera: Nabung Kok Dipaksa!

Buruh dari sejumlah serikat menggelar demonstrasi di depan Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Kamis, (27/6/2024). Mereka menuntut pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Buruh Jakarta, Ribuan buruh dari sejumlah serikat menggelar demonstrasi di depan Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis, (27/6/2024). 

Mereka menuntut pemerintah membatalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Berdasarkan pantauan fsplemspsi.or.id di lokasi, ribuan buruh memadati Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat sejak siang tadi. Massa buruh yang datang berdemo di antaranya berasal dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan sebagainya.

Mereka membawa sejumlah poster yang menyatakan menolak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024; hingga Undang-Undang Cipta Kerja. Ada pula poster bergambar Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah dimodifikasi.

Tujuan utama para buruh adalah mendesak pemerintah membatalkan program Tapera. Mereka menilai pernyataan pemerintah tentang penundaan program ini adalah pembodohan. Kantor Kemenkeu menjadi sasaran demo, karena dinilai ikut menyetujui program ini.

Orator sampaikan tuntutan nya diatas mobil komando

"Pemerintah bilang menunda program ini, itu pembodohan, karena aturan ini jelas baru dilaksanakan 2027," kata salah satu orator buruh melalui pengeras suara.

Dia mengatakan potongan wajib Tapera yang mencapai 3% akan memberatkan pekerja. Dia bilang potongan itu sama dengan rata-rata kenaikan upah buruh 2024 yang hanya 3%.

"Orang nabung kok dipaksa!".

Tidak Ada Penjelasan Memadai

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto sebelumnya mengatakan, saat ini masyarakat kebingungan soal Tapera karena pejabat atau pemerintah juga tak memiliki penjelasan yang sama dan memadai.

Sebagai informasi, ayat (2) Pasal 15 PP Tapera menetapkan, besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka sebagaimana diatur dalam ayat 3.

Sementara pada Pasal 5 PP Tapera itu ditetapkan, setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta Tapera.

Pada pasal 68, pemberi kerja juga harus mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak berlakunya PP Nomor 25 Tahun 2020. Artinya para pekerja harus mendaftarkan pegawainya sebagai peserta Tapera paling lambat tahun 2027.

"Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan keberatan masyarakat, kekhawatiran masyarakat (soal Tapera). Dan ini harus diakomodasi oleh pemerintah dijelaskan dengan cara yang baik. Apakah (Tapera) tidak tepat? Ketidaktepatannya adalah karena situasional," kata Joko

"Ada pertanyaan soal masyarakat yang sudah punya rumah kenapa harus ikut dan sebagainya. Lalu misalkan buruh atau tenaga kerja yang punya BPJS apakah mereka punya produk yang bisa dikembangkan, seperti apa? Ini harus mendapat akomodasi penjelasan memadai dari pemerintah. Sehingga, masyarakat tidak bingung dan tidak dibingungkan. Karena 1 pejabat katakan 1 pejabat katakan b, c," Pungkasnya.(obn)

Read More

BURUH AYAM JANTAN DARI TIMUR TOLAK GAJI DIPOTONG BUAT BAYAR IURAN TAPERA

Rudi ayam jantan dari Timur Indonesia Wakil ketua DPD KSPSI Sulawesi Selatan, juga ketua PD FSP MI SPSI Sulawesi Selatan

Buruh Jakarta, Ribuan masa aksi buruh Demo Tolak Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) di depan gedung Kemenkeu RI, kamis, 27/6/2024. 

Tabungan ini dinilai memberatkan kalangan buruh lantaran dipotong dari pendapatan mereka.

Masa Aksi yang tergabung dalam Aliansi Sejuta Buruh (AASB) mendatangi gedung Kemenkeu RI dengan diawali dengan long much menuju Kemenkeu RI.

Wakil ketua DPD KSPSI Sulawesi Selatan, dan juga Ketua PD FSP MI SPSI Sulawesi Selatan, Rudi dalam orasinya mengatakan buruh merasa keberatan dengan adanya iuran Tapera. Dia menilai besaran iuran Tapera 2,5% yang dibebankan pekerja tidak setara dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Iuran Tapera sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Iuran Tapera akan memotong sebesar 2,5% gaji pekerja baik swasta maupun PNS dan 0,5% ditanggung perusahaan.

"Itu UU 4/2016 pemerintah mengeluarkan PP 25/2020 aturan pemerintah itu kan sepihak dan tidak melibatkan masyarakat. Disitulah mulai ada secara teknis soal iuran 2,5% buruh pekerja pemberi kerja itu 0,5. Pekerja mandiri yang lebih parah 3% seperti ojol, buruh, tani, restoran kecil. Ini kan memberatkan ya untuk kawan buruh di tengah situasi upah yg murah. Kenaikan 2024 hanya 1% sementara potongan 2,5-3%," kata Rudi dari atas mobil komando. 

Datang jauh jauh Ayam jantan dari Timur Indonesia menolak Iuran TAPERA yang justru akan menyengsarakan kaum buruh, karena tidak sebanding dengan harga rumah yang akan di milikinya jika uang tabungan tersebut di ambil kelak. 

Di sisi lain, dia juga menyoroti terkait perumahan program rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana banyak perumahan yang berakhir kosong tanpa penghuni, seperti Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Dia menilai rata-rata lokasi perumahan subsidi jauh dari lokasi tempat kerja. Bahkan ada yang memakan waktu perjalanan sampai 3 jam. Menurutnya, hal tersebut tidaklah efektif. Dia bilang seharusnya perumahan dapat dijangkau dengan kalangan buruh.

Dia menyebut setidaknya lokasi perumahan dapat diakses transportasi dengan mudah. Dengan begitu, buruh tidak memakan waktu lama ke tempat bekerja.

"Jadi, perjalanan sampai 2-3 jam itu kan nggak efektif dan efisien. Artinya tuntutan kita itu Menolak Iuran TAPERA yang sudah di undangkan ," ujar dia.(obn) 

Read More

Tuntut Pemerintah Tapera di Batalkan Ribuan Buruh gruduk Kantor Kemenkeu RI

M. Sidarta saat orasi sampaikan tuntutan para buruh tolak TAPERA di kantor Kemenkeu

Buruh Jakarta, Sejumlah organisasi massa berunjuk rasa menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat atau Tapera di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, pada siang hari ini, Kamis, 27 Juni 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP LEM SPSI, Muhamad Sidarta, mengatakan demonstrasi ini dilakukan di depan kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Jl.Ir Juanda 1 Jl Dr. Wahidin Raya No 1 Pasar Baru Kota Jakarta Pusat,Kamis 27/06/2024

"Karena Kemenkeu kan bendahara negara. Masak main minta (duit) rakyat. Masak enggak bisa ngatur tentang keuangan negara?" kata Sidarta dalam orasinya di atas mobil komando

Sidarta mengatakan, demonstrasi hari ini bertujuan meminta supaya pemerintah mencabut Tapera. Dia mengatakan, adanya Tapera itu justru akan semakin memberatkan nasib kaum buruh. "Buruh akan tambah menderita. Karena ada berbagai potongan (upah)," tutur Wakil Ketua Umum  F SP LEM SPSI tersebut.

Menurut dia, kebijakan pemerintah soal Tapera tidak menguntungkan buruh. Bahkan, buruh tak mungkin menikmati hasil dari tabungan perumahan rakyat tersebut. Dia juga menyentil Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut dia, Menteri PUPR dan stafnya digaji tinggi. Namun saat membuat program perumahan, kementerian harus meminta duit dari masyarakat. Sebab itu, dia mengatakan Tapera sangat memberatkan seluruh rakyat. "Adanya pemotongan 3 persen itu memberatkan pengusaha, buruh, dan juga rakyat," ujar dia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima fsplemspsi.or.id, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan, bahwa Peraturan Pemerintah tentang Tapera menambah beban bagi pelaku usaha pada kisaran 18,24-19,74 persen. Sementara serikat pekerja menyatakan, kebijakan yang diatur dalam Tapera membebani buruh pada kisaran 15,77 persen- 18,73 persen.

Adapun dalam kebijakan yang termuat dalam Tapera, ada potongan upah sebesar 3 persen yang terdiri dari 0,5 persen dibayar pemberi kerja dan 2,5 dibayar buruh. "Bukan hanya pelaku usaha dan buruh yang konsen terhadap Tapera. Saat ini semua tertuju pada Tapera," ujar Sidarta.

Sidarta mengatakan, jumlah massa yang akan melayangkan protes di kantor Kementerian Keuangan itu berjumlah lebih dari lima ribu orang. Pedemo ini berasal dari berbagai daerah, seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dia sendiri bersama kelompok lain bertolak dari Karawang, Jawa Barat. "Saya lihat dari foto di Kemenkeu sudah penuh dengan polisi," tutur dia.

Dia mengatakan, dalam perjalanan menuju gedung perkantoran Sri Mulyani, pengunjuk rasa ini sempat dicegat anggota kepolisian. Dia mengatakan, mobil komando sempat dilarang melintasi gerbang Tol Kerawang Timur. "Karena terjadi macet akhirnya negosiasi dan bisa masuk," ucap dia. Massa yang tergabung dari 40 organisasi buruh itu bergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh.(obn)

Read More

Buruh Bakal Gelar Aksi Menolak Tapera

Wakil ketua umum DPP F SP LEM SPSI Ir. M Sidarta saat Audensi dengan DPRD Jawa Barat Sepakat besama Apindo menolak Iuran TAPERA

Buruh Jakarta, Eleman buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh akan menggelar aksi di depan Kementerian Keuangan RI, Kamis (27/6/2024). Rencananya aksi ini akan dilakukan pada pukul 12.00 WIB siang.

Sebelumnya,  Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menekankan, pentingnya program tabungan perumahan rakyat (Tapera) untuk meningkatkan kepemilikan rumah. Hal itu karena Indonesia menghadapi kesenjangan kepemilikan rumah yang masih tinggi.

"Data dari Susenas BPS di 2023, kesenjangan kepemilikan rumah atau keluarga yang belum memiliki rumah masih di angka 9,95 juta unit. Dengan pertumbuhan demand keluarga baru di angka 700 ribu sampai 800 ribu per tahun​," kata Heru dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Kamis (6/6/2024).

Apalagi, ujarnya, ditambah dengan kondisi rumah yang tidak layak huni saat ini masih sangat tinggi hingga mencapai angka 29,6 juta. Untuk itu, program Tapera ini diperlukan.

"Tapera ini merupakan perluasan dari Bapertarum yang sudah dikembangkan sejak zaman Orde Baru. Namun kepesertaannya terbatass hanhya untuk PNS," ujarnya.

Wakil Ketua Umum FSP LEM SPSI Muhamad Sidarta mengatakan,  aksi ini menuntut pembatalan  Tabungan Perumaha Rakyat (Tapera). Pasalnya, jika dilaksanakan maka Tapera akan memotong upah buruh. 

"SPSI tetap menolak Tapera sejak pertama kalinya diundangkan, kata Sidarta kepada fsplemspsi.or.id, Selasa (25/6/2024).

Apalagi, kata dia, sampai saat ini pemerintah belum mempertimbangkan penundaan implementasi “Program Tapera tersebut, justru pemerintah melalui menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah fokus melakukan sosialiasi Tapera kepada pekerja dan pengusaha. 

Dengan mengetahui, memahami dan menyadari hal di atas itu semua, maka kami menyatakan:

1. Menolak dengan tegas Penyelenggaraan TAPERA.
2. Menuntut dicabutnya PP 21/2024 tentang Penyelenggaraan TAPERA
3. Menuntut dicabutnya UU Omnibuslaw No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
4. Menuntut dicabutnya UU No. 4 tahun 2023 tentang P2SK (liberalisasi sistem keuangan). (obn). 

Read More

Tuntut Batalkan TAPERA di Kemenkeu RI, FSP LEM SPSI akan Bergabung dengan Aliansi Besar “Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB)”

FSP LEM SPSI saat melaksanakan aksi tolak TAPERA di Kantor DPRD Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/06/2024). (Foto Ist)

BANDUNG, MEDIA LEM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan, bahwa PP 21/2024, Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) menambah beban bagi pelaku usaha pada kisaran 18,24% - 19,74%. Serikat Pekerja juga menyatakan, kebijakan pemerintah ini membebani buruh pada kisaran 15,77% - 18,73%. Potongan TAPERA sebesar 3% yang terdiri dari 0,5% dibayar pemberi kerja dan 2,5% dibayar buruh. Bukan hanya pelaku usaha dan buruh yang konsen terhadap TAPERA, saat ini semua tertuju pada TAPERA.

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta yang juga Wakil Ketua Umum FSP LEM SPSI menyatakan bahwa FSP LEM SPSI sejak tahun 2016 menolak Undang-Undang TAPERA dan menagih janji kampanye Presiden Jokowi pada periode pertama yang dikenal dengan “Tri Layak”: Kerja Layak, Hidup Layak dan Upah Layak.

Janji tersebut sampai sekarang tak satupun yang direalisasikan, justru yang terjadi pemerintah terus menggerus upah buruh dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015), PP 36/2021 dan Undang-Undang nomor 6/2023 yang melahirkan PP 51/2023 yang semua itu bagian dari upaya sistematis pemerintah untuk menekan laju kenaikan upah buruh.

Dijelaskannya, terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut menghilangkan Upah Minimum Sektoral, kemudian penetapan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi bersyarat yang mengakibatkan kenaikan upah buruh menjadi lebih rendah dari laju inflasi. 

"Kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah ini jelas semakin memiskinkan buruh, karena kenaikan upah buruh sangat kecil jauh di bawah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi potongan upah buruh semakin besar dan banyak jenisnya, diantaranya potongan BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian), BPJS Kesehatan, Pajak (Pph21), TAPERA dan kewajiban/pajak lainnya. Oleh karena itu FSP LEM SPSI tetap menolak TAPERA sejak pertama kalinya diundangkan," kata Sidarta, Rabu (26/06/2024).

Lebih lanjut, Sidarta menggambarkan simulasi potongan upah buruh tahun 2024 di Jawa Barat dengan upah terendah di Kota Banjar dan yang tertinggi di Kota Bekasi sebagaimana dalam table berikut :

Note: Posisi Tabel Disini (tulisan ini dihapus)

Take home pay tersebut untuk membayar kewajiban dan kebutuhan lain, seperti biaya sekolah anak, gas, listrik, cicil motor/transport kerja, cicil/kontrak rumah, kebutuhan sembako, kebutuhan sosial dalam bermasyarakat dan keperluan lainnya tidak mencukupi. Lebih dari itu sampai saat ini pemerintah belum mempertimbangkan penundaan implementasi “Program TAPERA” tersebut, justru pemerintah melalui menteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah fokus melakukan sosialiasi TAPERA kepada pekerja dan pengusaha. Sosialisasi dilakukan melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) karena LKS Tripnas merupakan representasi pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja serikat/buruh yang memenuhi syarat, melihat kondisi ini membuat kaum buruh semakin resah dan memicu buruh untuk melakukan unjuk rasa kembali pada 27 Juni 2024 yang dipusatkan di Kantor Kementerian Keuangan RI setelah 20 Juni 2024 lalu melakukan unjuk rasa serentak di berbagai daerah di Indonesia. 

"Dalam unjuk rasa ini, FSP LEM SPSI akan bergabung dengan aliansi besar, gabungan lebih dari 40 organisasi buruh yaitu Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB)," jelas Sidarta.[ERK]

Read More

Audensi di DPRD Jawa Timur, Buruh nyatakan Keberatan Iuran TAPERA.

 

Audensi Buruh se Jawa Timur Tolak TAPERA di kantor DPRD Jawa Timur

Buruh Jawa Timur, Kalangan Buruh Jawa Timur menyatakan keberatan dengan Rencana pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang di gagas oleh pemerintah pusat, Lantaran akan menambah beban pekerja karena sudah banyak potongan mulai dari Pajak, dan juga BPJS. 

Keberatan tersebut di sampaikan dalam audensi di DPRD Jawa Timur terkait PP No 21/2024 tentang penyelenggaraan TAPERA, Selasa 25/06/2024.

Audensi ini di hadiri oleh DPC F SP LEM SPSI se Jawa Timur dan puluhan buruh se Jawa Timur dari berbagai organisasi serikat pekerja. 

Anggota Dewan dari Komisi E tidak hadir dan audensi diterima oleh DPD beserta pengurusnya, buruh menyampaikan melalui juru bicara Aji Santoso, SH dikarenakan Anggota DPRD tidak hadir mohon untuk disampaikan agar DPRD bisa :

1. penerbitan DRPD surat pengantar kepada PRESIDEN dan DRP RI untuk penolakan TAPERA 1 (satu) minggu dari sekarang, Bila mana tidak,maka kami akan mengadakan unjuk rasa di DPRD meminta jawaban akan hal itu.

2. DPRD untuk membuat surat pengantar perihal PPDB AFIRMASI(anak buruh) ke GUBERNUR untuk di permudah anak buruh sekolah.

3. Mendorong Sumber Daya Manusia seluruh serikat pekerja seluruh Jawa Timur untuk bisa dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

4. Menjadwalkan ulang pertemuan kembali soal permintaan audensi hari ini sudah terealisasikan atau belum (sesi ke 2) 

Empat tuntutan tersebut disampaikan diharapkan DPD Jawa Timur bisa menjembatani dan memfasilitasi agar semua permasalahan ketenagakerjaan di Jawa Timur tetap bisa kondisi kondusif dan aman. 

Buruh se Jawa Timur Audensi dengan DPD Beserta pengurusnya di kantor DPRD tolak TAPERA

Kantor DPRD yang beralamatkan di Jl. Indrapura No.1, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur akan kembali diramikan denga aksi Demo buruh apabila tuntutan buruh tidak terakomodir secepatnya terkait Penolakan TAPERA. 

Hasil audensi dengan anggota Dewan setelah selesai disampaikan ke para Buruh yang tidak bisa ikut hadir di ruang rapat disampaikan hasil oleh DPC DPC se Jawa Timur yang ikut hadir di Rapat Audensi di DPRD tersebut. , para Buruh membubarkan diri dengan tertib setelah mendapatkan informasi dan hasil audensi, pabila tuntutan nya tidak berhasil maka akan kembali dengan membawa temen temenya kembali ke DPRD Jawa Timur.(obn) 

Read More

Serikat Buruh,Dinaskertrans,DPRD dan APINDO Jawa Barat Sepakat Tolak TAPERA

Audensi Pimpinan DPRD, Komisi V, Apindo, Dinaskertrans dan Serikat Buruh Propinsi Jawa Barat sepakat Menolak Tapera dan merekomendasikan ke Pemerintah Pusat untuk mencabut TAPERA 

Buruh, Aksi Ribuan Buruh Jawa Barat kembali satronin Kantor DPRD Jawa Barat Jl.Diponegoro No 27 Bandung Jawa Barat, Senin 24/6/2024 setelah kemaren di tanggal 20/6/2024 Perwakilan buruh hadir di kantor DPRD Jawa Barat hanya di temui oleh staff DPRD karena Para Anggota Dewan sedang dalam Kunjungan Kerja.

Ribuan Buruh dari berbagai macam organisasi bergabung menjadi satu menyuarakan dan bergerak konvoi menuju gedung DPRD Jawa Barat, tidak lama berada di depan gedung DPRD langsung di sambut baik oleh anggota Dewan meminta perwakilannya untuk audensi dengan para Anggota Dewan.

Bertempat di ruangan rapat komisi V DPRD Propinsi Jawa Barat, Pimpinan DPRD dan Komisi V Propinsi Jawa Barat serta Dinaskertrans, APINDO dan KADIN PHRI menerima Perwakilan buruh untuk audensi. 

Photo bersama setelah pembahasan selesai menolak Tapera

Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat H.Oleh Soleh, SH yang di temani Wakil Ketua Komisi V DPRD Propinsi Jawa Barat H.Abdul Hadi Wijaya, Beserta Yohan Perwakilan APINDO Jawa Barat dan Umar Chack PHRI Propinsi Jawa Barat melakukan pembahasan Permasalahan dan merekomendasikan:

1. DPRD Propinsi Jawa Barat menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, sebagai aturan turunan dari Undang-undang No 4 Tahun 2016tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
2. DPRD Propinsi Jawa BArat meminta Kepada Pemerintah Pusat melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk membangun fasilitas rumah layak huni bagi buruh dan Pekerja.
3. Agar Pemprov mengevaluasi pengelolaan rumah susun/Rumah singgah yang sudah ada untuk melibatkan serikat Pekerja dan Dinaskertrans untuk pengelolaannya.
4. DPRD Propinsi Jawa-Barat meminta pemerintah Pusat agar mencabut Peratura Mentri Perdagangan No 8 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri Perdagangan No 36 Tahun2023 tentang Kebijakan Pengaturan Impor dan merekomendasikan kepada DPR RI untuk memasukkan RUU anti dumping kedalam program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025.

Forum Rapat bersama ini memandang Rekomendasi ini sangat penting dan mendesak yang harus di tindaklanjuti oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.(obn)

Read More

Musnik PUK SP LEM SPSI PT. EBARA Indonesia, Terpilih Ketua PUK Baru

Agenda Musnik PUK SP LEM SPSI PT EBARA Indonesia di Kota Depok Jawa Barat, pada Sabtu, (22/06/2024).

Depok, MEDIA LEM - PUK SP LEM SPSI PT. EBARA Indonesia menggelar Musnik dengan mengambil tema " Dengan Musyawarah Unit Kerja PUK SP LEM SPSI PT  EBARA Indonesia kita tingkatkan kesadaran untuk melakukan estafet perjuangan organisasi " pada Sabtu, (22/06/2024) di lingkungan Perusahaan PT. EBARA Indonesia dengan dihadiri oleh peserta dan Undangan, diantaranya Jayadi Ketua DPC FSP LEM SPSI Kota Depok, dan Muhamad Sidarta Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat, serta Dewi Anggraeni management PT EBARA Indonesia. Hadir juga Wahyu dari APINDO Kota Depok dalam Musnik PUK SP LEM SPSI PT EBARA Indonesia. Dalam rangkaian acara Musnik terpilih Saudara Muttaqin sebagai Ketua Terpilih periode 2024 - 2027 yang sudah dilakukan pemilihan ketua secara langsung pada tanggal 21 Juni 2024 lalu.

Agenda berlangsung hikmat dari awal opening dengan menyampaikan lagu Indonesia Raya, Mars FSP LEM SPSI, dan Pembacaan Panca Prasetya, Laporan Ketua Panitia, dan Sambutan -sambutan. Namun Rohman selaku Ketua PUK tidak dapat hadir karena sakit, sambutan selanjutnya oleh Ketua APINDO Kota Depok. Dalam sambutannya Wahyu Isnaeni mengapresiasi atas terselenggaranya Musnik dengan lancar.

Sambutan Wahyu selaku APINDO Kota Depok dalam agenda Musnik PT. EBARA Indonesia Sabtu, (22/06/2024).

" Organisasi harus punya kontribusi terhadap fungsi dan aspirasi dari buruh yang menjadi anggotanya, dengan sarana komunikasi dengan steak holder baik ditingkat perusahaan yaitu Pekerja dan Pengusaha, jika tidak selesai d tingkat bawah, naik ke perangkat atas dan mencari win win solution." tutur Wahyu dalam sambutannya.

Management PT. EBARA Indonesia memberikan sambutan dalam agenda Musnik dengan harapan bisa bermitra dengan perusahaan untuk mendorong kemajuan perusahaan dan meningkatkan Kesejahteraan karyawan.

Dewi Anggraeni memberikan sambutan pada Musnik PT. EBARA Indonesia mewakili Management pada Sabtu, (22/06/2024)

"Selamat kepada Bapak Mutakin selaku Ketua terpilih semoga bisa bermitra dengan perusahaan dan harapan bisa bermitra dengan baik dan harmonis untuk mendorong kemajuan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan Karyawan." disampaikan Dewi Anggraeni dalam sambutannya.

" Terimakasih untuk pengurus sebelumnya dan mohon maaf apabila dalam berkomunikasi selama ini ada hal yang kurang berkenan " Tutup Dewi.

Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Muhammad Sidarta selaku Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat yang menjelaskan bahwa Musnik sifatnya adalah mandatori artinya wajib dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan di tingkat unit kerja / Perusahaan.

Muhammad Sidarta selaku Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat memberikan sambutan pada Musnik PT EBARA Indonesia pada Sabtu, (22/06/2024).

" Jadikanlah Musnik ini sebagai ajang silaturahmi, dan ajang konsolidasi membangun kesolidan anggota, juga jadikan Musnik sebagai ajang untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja yang sudah dilaksanakan selama satu periode kepengurusan PUK, serta sebagai ajang memilih ketua dan kepengurusan Baru dengan menjalankan program kerja amanah Musnik." Jelas Sidarta.

" Saya menganggap PUK sebagai anak anak dan perusahaan seperti menantu, dan kalo anak dan menantu sudah bahagia, maka saya selaku mertua sudah cukup senang." lanjut sidarta dalam sambutannya.

Agenda pembukaan Musnik berlangsung lancar dan rencana akan dilanjutkan dengan sidang paripurna untuk menyelesaikan rangkaian acara Musyawarah Unit Kerja PUK SP LEM SPSI PT. EBARA Indonesia, hingga berita di release agenda Musnik masih berlangsung. [ERK].

Read More

Begini Cara Mengecek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

Buruh, Jakarta, BPJS Kesehatan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dengan prinsip ini, jaminan kesehatan hadir untuk menjamin peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

Kendati demikian, peserta yang akan melakukan atau memeriksa kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan harus memiliki status aktif. Berikut cara mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan. 

1. Melalui Mobile JKN

• Buka Aplikasi Mobile JKN
• Masuk atau login dengan NIK atau nomor kepersertaan BPJS Kesehatan
• Masukkan Captcha, lalu klik "Login"; serta
• Pilih"Status kepesertaan" untuk melihat status BPJS

2. Melalui Pesen di Media sosial

Peserta dapat memeriksa kepesertaan BPJS Kesehatan melalui direct message atau DM (pesan langsung) di Twiter (kini bernama X) dan Instagram dengan cara berikut :

• Buka media sosial dan caei BPJS Kesehatan
• Pilih Fitur DM
• Tuliskan nomor kartu BPJS Kesehatan; dan
• Admin akan memberikan informasi status BPJS Kesehatan.

3. Melalui Care Center 165

Peserta dapat menghubungi Care Center 165 selama 24 jam dalam seminggu untuk mengecek status BPJS Kesehatan dengan cara berikut:

• Telpon ke 165;
• Pilih menu layanan 1
• Pilih status kepesertaan
• Masukkan NIK atau nomor peserta dan tanggal lahir; dan 
• Care Center 165 akan memberikan informasi status kepesertaan

4. Melalui Chika

Status BPJS Kesehatan dapat diperiksa melalui Chika (Chat Assistant JKN) yang tersedia di  Facebook Messenger facebook/BPJSKesehatanRI, Telegram @hika_BPJSKesehatan_bot, dan WhatsApp 08118750400. Peserta dapat memasukkan NIK atau nomor peserta dan tanggal lahir ke Chat Chika. Setelah itu, Chika akan memberitahu status peserta BPJS Kesehatan.

5. Petugas BPJS Satu

Jika ingin melakukan pengobatan di salah satu fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, peserta BPJS Kesehatan bisa menanyakan langsung kepada petugas BPJS Satu. Saat bertanya, petugas akan memberitahu status kepesertaan BPJS Kesehatan. (obn)

Read More