Buruh Demo Tolak Tapera, Apa Kata Pemerintah

masa Aksi Tolak Tapera di depan gedung Kemenkeu Kamis 27/06/2024

Buruh Jakarta,Massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) menggelar aksi demo menolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada Kamis (27/6/2024). Terkait hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun buka suara.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Zainal Fatah mengatakan, kalau pemberlakuan Tapera tidak dalam waktu dekat, melainkan pada 2027 mendatang. Ia menegaskan, Tapera akan tetap dilakukan selama Undang-undang Nomor 4 tahun 2016 belum dicabut.

"Yang jelas kan menurut peraturannya (akan dilaksanakan) 2027. (Berarti akan tetap dilaksanakan?) Kalau undang-undangnya nggak dicabut kan kalau nggak dilakukan salah kita," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian PUPR, Jumat (28/6/2024).

Zainal mengatakan, pihaknya bersama Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) akan terus melakukan sosialisasi mengenai Tapera ke masyarakat.

"Ya kita akan lakukan sosialisasi karena ini kan perubahan besar, tapi bagi PNS/ASN ya biasa, karena kan dulu (ada) Bapertarum," tuturnya.

Dikutip dari fsplemspsi.or.id, Massa yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) terdiri dari beberapa federasi serikat buruh di bawah Kepemimpinan M.Jumhur Hidayat menyatakan :

1. Menolak dengan tegas Penyelenggaraan TAPERA.
2. Menuntut dicabutnya PP 21/2024 tentang Penyelenggaraan TAPERA
3. Menuntut dicabutnya UU Omnibuslaw No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
4. Menuntut dicabutnya UU No. 4 tahun 2023 tentang P2SK (liberalisasi sistem keuangan)
5. Turunkan tarif listrik dan harga BBM, stop pajak najis dan turunkan harga sembako. 

(obn)