Looking For Anything Specific?

ads header
  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

Gabungan SP/SB Jawa Barat Tagih Janji Kadisnakertransn, Jawa Barat

Rapat pimpinan SP/SB Jawa Barat di kantor DPD KSPSIJawa Barat pada Senin, (15/07/2024)

Bandung, MEDIA LEM - Perjuangan kenaikan upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun gabungan SP/SB Jawa Barat di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari Senin, (24/06/2024) yang juga menolak Tapera, dan Permendag Nomor 8 Tahun 2024. yang menyebabkan pabrik tutup dan PHK masal di  berbagai daerah, terutama untuk perusahaan tekstil dan produk tekstil yang belum membuahkan hasil.

Dalam menindaklanjuti perjuangan tersebut, Pimpinan Serikat Pekerja / Buruh Jawa Barat kembali mengadakan rapat gabungan di aula kantor sekretariat DPD KSPSI Jawa Barat pada Senin, (15/07/2024) atas ditolaknya kasasi apindo Jawa Barat tentang SK upah bagi pekerja dengan masa kerja di atas 1 Tahun.

Peserta Rapat gabungan SP/SB Jawa Barat pada Senin, (15/07/2024).

Semua yang hadir dalam rapat gabungan SP/SB Jawa Barat sepakat putusan MA yang menolak kasasi Apindo harus dikawal sampai keluar Surat Keputusan PJ Gubernur Jawa Barat yang menetapkan upah bagi pekerja dengan masa kerja diatas 1 Tahun untuk tahun 2024,  jelas Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta yang turut hadir dalam rapat gabungan SP/SB Jawa Barat.

" Di tempat yang sama, Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto megatakan langkah konkret yang harus kita lakukan adalah tagih janji omongan Pak Kadisnakertrans Jawa Barat yang mengatakan akan membuat SK jika Gubernur menang di MA dengan membuat surat kepada Kadisnakertrans Jawa Barat untuk menindaklanjuti pembuatan SK Upah diatas 1 Tahun 2024 " 

"Putusan Mahkamah Agung ini harus dilaksanakan walaupun ada upaya Peninjauan Kembali (PK), dan yang boleh PK adalah pihak Apindo atau Serikat Pekerja/Buruh, sedangkan PJ Gubernur / Disnaker sebagai Pemerintah tidak boleh PK karena pemerintah sebagai pihak yang dikoreksi dalam administrasi pemerintahan." tegas Roy Jinto.

Diskusi lanjut dengan materi kisruh PPDB di wilayah Bandung Jawa Barat. akan dilakukan audiensi ke Disdik Provinsi Jawa Barat dengan pemberitahuan via surat ke Disdik Provinsi Jawa Barat. Hingga berahirnya koordinasi gabungan SP/SB Jawa Barat agenda dilanjutkan dengan diskusi internal masing-masing Federasi SP/SB Jawa Barat dalam menjalankan hasil koordinasi.[ERK].

Jaminan Sosial: Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

Oleh : Ekha Rosyid Kurniawan 
Jaminan sosial merupakan sebuah konsep yang fundamental dalam upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh warga negara dalam suatu negara. Konsep ini melibatkan berbagai program dan mekanisme yang dirancang untuk memberikan perlindungan ekonomi terhadap risiko sosial tertentu seperti sakit, kehilangan pekerjaan, cacat, dan masa tua. Makalah ini akan mengulas secara mendalam tentang pentingnya jaminan sosial, komponen-komponen utamanya, tantangan dalam implementasinya, serta manfaat yang diharapkan dari sistem ini.

Pentingnya Jaminan Sosial

Jaminan sosial memiliki peran yang krusial dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dengan memberikan akses yang setara terhadap perlindungan sosial dan ekonomi, sistem ini tidak hanya melindungi individu dari ketidakpastian finansial, tetapi juga membantu mengurangi ketimpangan sosial. Keberadaannya mencerminkan komitmen moral sebuah negara terhadap kesejahteraan seluruh warga negaranya, memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan dalam upaya mencapai kemajuan bersama.

Komponen-Komponen Utama

1. Perlindungan Kesehatan: Salah satu komponen utama dari jaminan sosial adalah jaminan kesehatan nasional. Program ini memberikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan dasar, termasuk pemeriksaan medis, perawatan rutin, dan pengobatan atas penyakit serius.

2. Jaminan Pekerjaan: Untuk melindungi pekerja dari risiko kehilangan pekerjaan, jaminan sosial menyediakan bantuan finansial sementara atau pelatihan keterampilan agar mereka dapat kembali ke pasar kerja dengan cepat.

3. Pensiun dan Masa Tua: Program ini memberikan jaminan keuangan kepada individu setelah pensiun atau tidak lagi bekerja, sehingga mereka dapat menjalani masa tua dengan layak dan bermartabat.

4. Perlindungan terhadap Cacat: Memberikan bantuan finansial kepada individu yang mengalami cacat permanen, memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka meskipun dalam kondisi yang menghambat.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi jaminan sosial nasional tidaklah mudah. Tantangan utamanya termasuk keuangan yang cukup untuk mendukung program ini secara berkelanjutan, manajemen yang efisien untuk menghindari penyalahgunaan dana, serta kebijakan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan demografis dan sosial dalam masyarakat.

Manfaat Jaminan Sosial

- Mengurangi Ketimpangan Sosial: Dengan memberikan akses yang adil terhadap layanan dasar dan perlindungan ekonomi, jaminan sosial nasional membantu mengurangi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat.

- Meningkatkan Kesejahteraan: Dengan mengurangi ketidakpastian ekonomi, program jaminan sosial nasional memungkinkan individu untuk fokus pada pengembangan diri dan kontribusi positif terhadap masyarakat.

- Stabilitas Ekonomi: Melalui konsumsi yang stabil dan keamanan finansial, program ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Jaminan sosial nasional bukan hanya tentang memberikan perlindungan finansial, tetapi juga merupakan komitmen moral untuk menghormati martabat setiap individu dalam masyarakat. Dengan mempromosikan kesetaraan dan solidaritas sosial, sistem ini membangun fondasi yang kuat untuk kesejahteraan bersama dalam sebuah negara. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk mengembangkan dan memperkuat sistem jaminan sosial nasional mereka sebagai bagian integral dari pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Penulis adalah Sekretaris Jendral Forum Serikat Pekerja Astra Otoparts, sekaligus Ketua PUK SP LEM SPSI PT. GS Battery Karawang.

BERBAGI UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA ANTAR FEDERASI

Kunjungan dan sharing section DPC F SP LEM SPSI Pasuruhan dan DPC F SP RTMM SPSI Kab Pasuruhan


Buruh, Kunjungan kerja dan silaturohim organisasi FSP LEM SPSI kabupaten Pasuruan Jawa Timur ke kantor DPC FSP RTMM SPSI Kabupaten Pasuruan dengan agenda study bersama tuk meningkatkan SDM Pengurus untuk berjuang demi kepentingan kesejahteraan anggotanya. Sabtu, 13/7/2024.


Dalam kunjungan ini para pengurus DPC saling bertemu dan sharing tugas kerja yang sudah di canangkan dalam MUSCAB masing masing Federasi. Dari FSP LEM SPSI kabupaten Pasuruan yang di komandani Bung Agus Maarif atau biasa di panggil bung Odex dengan gamblang dan semangat solidaritas dan soliditas menyampaikan segala visi,misi dan tujuan kunjungannya. 

Tukar cindra mata antar DPC


Dalam pertemuan tersebut baik dari FSP LEM dan FSP RTMM SPSI saling berintegrasi dengan baik, banyak sekali kesamaan pendapat dan tujuan dalam konsolidasi antar federasi. Mudah mudahan sinergi positif tetap terjalin demi kepentingan bersama tuk mensejahteraksn anggotanya. 

Tukar cindramata antar DPC


Pertemuan tersebut di akhiri dengan acara ada tukar cindera mata berlogo masing2 federasi dan photo bersama. (snr) 

LEM Jakarta, Merekatkan Kolaborasi Hubungan Industrial Bersama APINDO

Penanda tanganan MoU F SP LEM SPSI DKI Jakarta dengan APINDO DKI Jakarta

Jakarta, Jumat 12 Juli 2024 bertempat di Rawamangun Jakarta Timur kembali DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta mengadakan perjanjian kerja sama ketenagakerjaan guna meminimalisir adanya penyelesaian problematika perburuhan di wilayah Jakarta.


Kolaborasi berkelanjutan pasca Rakerda FSP LEM SPSI DKI Jakarta tahun 2023 lalu, dimana isinya mengamanatkan organisasi F SP LEM SPSI DKI Jakarta agar untuk bisa melakukan kerjasama yang efektif dengan para pemangku kebijakan, baik dari sisi Pemerintah maupun Pengusaha.


Pada Kesempatan ini dilakukan penandatangan kerja sama Bipartit, ini semua mempunyai beberapa tujuan yang salah satunya adalah untuk mengharmonisasi hubungan industrial yang berpancasila sesuai dengan amanat KepMen 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila.

Prosesi Penanda Tanganan MoU antara DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta dengan Apindo

MoU yang ditandatangi langsung oleh Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta, Bung Yusup Suprapto juga menyampaikan hal penting dalam perjanjian ini adalah, terbentuknya asas kepercayaan dari masing-masing pihak, karena itu adalah point' penting kita dalam melaksanakan harmonisasi hubungan industrial.

Photo Bersama setelah penandatanganan Mou DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta dengan APINDO

Selain itu Bapak H.Solihin SH,MH. juga memberikan pesan singkatnya dalam sambutannya yang kembali mengingatkan tujuan utama dari pengusaha untuk sama-sama menjaga iklim secara kondusif serta orientasi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang terus bersaing dengan pihak luar, karena lawan dunia bisnis kita adalah tantangan bersama yang mesti dihadapi dengan bergandengan tangan antara Pengusaha dan Pekerja.


Tentunya dari masing-masing pihak juga sangat mengharapkan, Jakarta sudah siap menghadapi tantangan global seiring bergesernya wilayah ke khususan Jakarta sebagai Ibukota menjadi Kota Global. (4nd)

Pj Bupati Dani Ramdan Terima Aspirasi Buruh dari Puluhan Serikat Pekerja

Pj Bupati Dani Ramdan menerima perwakilan aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) dari puluhan serikat pekerja industri di Kabupaten Bekasi, di Kantor Bupati Bekasi, Komplek Pemkab Cikarang Pusat, pada Kamis (04/07/2024).


Buruh Bekasi,Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Edi Rochyadi menerima perwakilan buruh dari aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM). Mereka terdiri dari puluhan serikat pekerja industri di Kabupaten Bekasi, di Ruang Rapat Bupati Bekasi, Komplek Pemkab Cikarang Pusat, pada Kamis (04/07/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Aliansi Buruh menyampaikan aspirasi diantaranya mencabut PP 21 tahun 2024 tentang Tapera, mencabut Omnibus Law, mencabut outsourcing dan tolak upah murah, menegakkan Perda No. 4 tahun 2016 tentang ketenagakerjaan dan segera bangun Gedung PHI di Kabupaten Bekasi. 

Pj Bupati Dani Ramdan menerima perwakilan aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) dari puluhan serikat pekerja industri di Kabupaten Bekasi


Pj Bupati Dani Ramdan menyampaikan pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Bekasi memahami sekaligus mendukung aspirasi yang dibawa para buruh ini. 

Misalnya mengenai Tapera, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan melayangkan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar poin yang kurang menguntungkan buruh ini bisa ditinjau ulang.

"Misalnya Tapera, supaya ditinjau ulang di sana (pusat), memang melihat kesiapan kita, kondisi ekonomi saat ini, rasanya belum memungkinkan pembebanan pada buruh," kata Dani Ramdan. 

Dia melanjutkan, dalam bahasan itu, Pemkab Bekasi ke depan menawarkan perumahan khusus buruh perusahaan yang ada di kawasan, untuk bisa membangun rumah susun sewa (Rusunawa) maupun Rusunami (Rumah susun milik) agar biaya pemilihan rumah tidak berat bagi buruh. Opsi ini juga menurutnya, akan berdampak baik pada pengurangan kemacetan lalu lintas.

"Makanya tadi kami menawarkan opsi kalau kami ingin bikin Rusunawa, Rusunami, dengan tanah yang disiapkan kawasan industri supaya harga jual atau sewanya jadi murah," tuturnya.

Mengenai pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di mana fungsinya adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial, Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah menyiapkannya. Hanya saja, tinggal menunggu pemerintah pusat realisasinya.

"Surat rekomendasi, surat dukungan, dan sebagainya kita siapkan. Jadi sebenarnya memang tinggal dari pusatnya saja memutuskan adanya PHI ini ," terangnya.

Surat Rekomendasi Pj Bupati Dani Ramdan menolak TAPERA yang disampaikan oleh aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM)


Hal lainnya, mengenai pemagangan pekerja yang diadukan akan mendapat perhatian dan monitoring-evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bekasi. 

Dalam kesempatan tersebut Dani Ramdan juga menerima laporan mengenai PT. Hung-A yang diadukan oleh Aliansi BBM telah membuka perusahaan kembali. Padahal sebelumnya sudah menyatakan untuk menutup perusahaan.

Dia menandaskan akan melakukan monitoring dan evaluasi serta pendalaman terhadap pabrik ban asal Korea ini. 

"Itu akan kita monev juga. Apa yang sudah mereka lakukan, atau ada kebijakan lain, ini harus kita dalami," tandasnya. (obn) 

RIBUAN BURUH DIBAWAH ALIANSI BURUH BEKASI MELAWAN TUNTUT KEADILAN DI KANTOR BUPATI BEKASI

Masa Aksi berkumpul di kawasan Industri bersama menyuarakan Tolak TAPERA dan Omnibuslaw


Buruh Bekasi, Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) melakukan Aksi unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) Kekantor Bupati Bekasi,Kamis,4/7/2024

Ribuan masa Aksi yang tergabung dalam BBM berkumpul di masing-masing Kawasan dan bergerak menuju kantor bupati Pj.Bupati Dani Ramlan. Dalam Aksinya tuntutan dari kaum Buruh Bekasi yang tergabung dalam BBM menyampaikan tuntutannya adalah

  • Pencabutan PP 21 Tahun 2024
  • Pencabutan Omnibuslaw
  • Penghapusan Outcorcing
  • Penolakan Upah Murah
  • Penegakan PERDA No.4 Tahun 2026 Tentang Ketenagakerjaan
  • Serta Pembangunan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Bekasi
Masa dari masing masing Federasi melakukan long much menggunakan kendaraan roda dua dengan membawa Bendera dan juga bagi yang berjalan kaki membawa spanduk yang selanjutnya ketika sudah sampai di kantor Bupati mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan Orasi penyampaian pendapat dari atas mobil komando. 

Dari mobil komando para buruh berharap Pj.Bupati Dani Ramlan bisa menjembatani aspirasi jeritan buruh khususnya yang dibekasi supaya tuntutannya bisa di akomodir demi kesejahteraan Buruh Bekasi.

Cerita Karyawan Indofarma Belum Digaji Penuh sejak Awal Tahun: Tiap Bulan Deg-degan..

Karyawan Indofarma Group melakukan aksi penuntutan upah Juni 2024 yang tak kunjung diterima, serta beberapa permasalahan perusahaan lainnya, di Indofarma Marketing Office, Manggarai pada Selasa, 2 Juli 2024


Buruh Jakarta, Karyawan Indofarma Group terus menuntut pihak direksi agar membayarkan gaji bulan Juni 2024 yang hingga saat ini tak kunjung dibayarkan. Para karyawan juga menuntut agar manajemen Indofarma memberikan hak berupa tunjangan pendidikan.

“Bayarkan gaji kami, karena dari Januari sampai Mei 2024 ini gaji kami tak penuh. Januari dibayarkan 50 persen, Februari sampai Mei itu bergradasi. Sampai hari ini kami belum gajian,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma, Meida Wati, di Indofarma Marketing Office, Selasa, 2 Juli 2024.

Lebih jauh Meida menceritakan, belakangan pembayaran gaji terhadap karyawan tak pernah tepat waktu, tak tanggung-tanggung terlambat hingga lewat bulan. Bahkan, kata Meida, kali ini perusahaan belum membayar gaji karyawan sama sekali. 

"Sampai detik ini hak-hak pekerja masih ada yang belum dibayarkan terutama terkait gaji. Masih ada sisa-sisa gaji yang belum dibayarkan, artinya banyak hal yang tertunda. Makanya kami minta ke direksi untuk dibayarkan,” ucap Meida.

Selain gaji, kata Meida, karyawan juga menuntut agar direksi Indofarma memberikan tunjangan pendidikan, mengingat telah memasuki ajaran baru.

“Ini juga sepertinya sulit untuk dibayarkan. Makanya kami sangat khawatir,” ujarnya.

Meida mengatakan serikat pekerja sudah bertemu dengan direksi, bipartit, namun tak ada kejelasan pembayaran gaji. Direksi, kata dia, mengaku tak memiliki dana untuk membayar gaji karyawan.

“Kami sudah ke mana-mana, karena permasalahan Indofarma ini pemerintah harus turun tangan. Tak boleh berlarut-larut. Karyawan ada di dalamnya dan kami jadi korban. Jadi siapa pun yang berwenang, presiden, menteri BUMN, Kemenaker juga agar memperhatikan nasib kami,” ujarnya.

Menurut dia, telatnya pembayaran gaji disebabkan adanya indikasi fraud dan pinjaman online (pinjol), sehingga Indofarma tak punya modal kerja dan kesulitan mencari pesanan. 

“Makanya ini berdampak pada kami sampai Januari, sampai sekarang itu gajian akan sulit. Makanya kami tiap bulan deg-degan gajian enggak ini,” ujarnya.

Senada, seorang karyawan Indofarma, Tri Sukarno meminta Menteri BUMN Erick Thohir agar menperhatikan para karyawan. “Kami betul-betul butuh penyelesaian masalah ini secepatnya. Sejauh ini hanya wacana bagaimana menyelamatkan perusahaan, tapi konkretnya kami karyawan butuh segera diselesaikan. Jadi hak-haknya dipenuhi, gaji dan tunjangan itu menyangkut kelanjutan hidup kami,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Indofarma, Warjoko Sumedi membeberkan penyebab krisis keuangan perusahaan farmasi pelat merah ini. Ia menyatakan krisis bermula saat pandemi Covid-19.

"Penjualan kami tidak sesuai harapan. Kami tidak mempunyai modal kerja untuk belanja material," katanya.

Tidak adanya modal kerja itu membuat perusahaan tak mampu memproduksi, sehingga berdampak pada penghasilan perusahaan. Ketika pandemi, Warjoko mengatakan bahwa perusahaan Indofarma dituntut untuk mampu menyediakan produk obat-obatan yang berkaitan dengan Covid-19 secara cepat. Karena kebutuhan masyarakat itu, Indofarma tidak ingin obat-obatan hasil produksinya kosong di pasaran.(obn)