• Barisan Pelopor FSP LEM SPSI

    Barisan Pelopor (Bapor) lahir atas inisiasi yang dipengaruhi oleh minimnya militasi dari anggota SPSI. Pasca musyawarah FSP LEM SPSI pada tgl 28 Maret 2011 mulai diperkenalkan dalam rapat DPP FSP LEM SPSI.

  • Massa FSP LEM SPSI dalam Aksi Demo

    Massa FSP LEM SPSI senantiasa terdepan dan terbanyak dalam aksi demonstrasi menentang kebijakan yang merugikan kaum pekerja Indonesia.

  • Mobil Komando Aksi Demo LEM SPSI

    Mobil Komando adalah podium utama dalam aksi-aksi demonstrasi tempat orasi dilakukan untuk menyuarakan tuntutan atau menyampaikan aspirasi massa demonstran.

  • Spanduk Tuntutan Utama dalam Aksi Demo

    Spanduk dalam aksi demonstrasi atau unjuk rasa berisi tuntutan utama massa sekaligus aspirasi yang disuarakan.

  • Dialog dan Diskusi

    Tidak benar serikat pekerja hanya menggelar aksi demonstrasi. Serikat pekerja justru mengedepankan dialog dan diskusi. Turun ke jalan alternatif terakhir jika saluran aspirasi macet.

Media FSP LEM SPSI

Media Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) berisi profil, pengurus, program, kegiatan, dinamika, dan berita aktual seputar ketenagakerjaan dan perburuhan.
  • Anggaran Dasar

    • Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FSP LEM SPSI. Visi dan Misi Organisasi Serikat Pekerja
  • Struktur Organisasi

    • Struktur Oraganisasi Berupa Susunan Pengurus DPP FSP LEM SPSI Periode 2018-2023
  • BAPOR LEM

    • Bapor LEM adalah Barisan Pelopor Serikat Pekerja Sektor Logam, Elektronik, dan Mesin. Read More
  • Program Kerja

    • Program Kerja FSP LEM SPSI Periode 2018-2023 Konsolidasi dan Pemberdayaan Anggota
  • Berita & Opini

    • Berita kegiatan FSP LEM SPSI dan opini seputar ketenagakerjaan dan isu aktual buruh lainnyaRead More

Buruh Jawa Barat Kembali Bergerak Kepung Gedung Sate Bandung

Buruh kepung Gedung Sate Bandung


Bandung, MEDIA LEM - 29 November 2021, Buruh Jawa Barat dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat kembali bergerak kepung Gedung Sate Bandung. Mereka meminta Gubernur Jawa Barat agar tetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai rekomendasi Bupati/Walikota se-Jawa Barat dan tetapkan upah diatas minimum/upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) paska pembacaan putusan uji formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi RI.


Ketua DPD K-SPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menjelaskan, unjuk rasa kali ini diikuti oleh berbagai serikat pekerja/serikat buruh dari kabupaten/kota di Jawa Barat, paska putusan Mahkamah Konstitusi RI kamis 25 November 2021 yang menyatakan bahwa, UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 Cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945.


Berdasarkan Amar putusan MK Angka (7) yang pada pokoknya menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/Kebijakan yang bersifat Strategis dan berdampak luas,  serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana baru berkaitan dengan UU Cipta Kerja, oleh karena Pengupahan merupakan Program Strategis Nasional sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan metode formula pengupahan akan berdampak luas kepada para Pekerja/Buruh di Indonesia, maka dalam penetapan Upah Minimum Tahun 2022 tidak didasarkan pada PP No. 36 Tahun 2021, jelas Roy Jinto.

Lebih lanjut Roy Jinto menjelaskan bahwa, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah melakukan Rapat Pleno UMK Tahun 2022 terhadap Rekomendasi/Usulan Bupati/Walikota Se-Jawa Barat pada Tanggal 26 Nopember 2021 sampai malam hari, dimana mayoritas rekomendasi UMK tahun 2022 yang disampaikan oleh Bupati/Walikota Se-Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat tidak lagi berdasarkan atau mengacu pada perhitungan Formula PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, maka berdasarkan hal tersebut kami menyatakan sikap atau tuntutan SBB :

Menolak penetapan UMK Tahun 2022 berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Meminta Gubernur Jawa Barat MENETAPKAN  Upah Minimum Kab/Kota (UMK) Tahun 2022 sesuai dengan Rekomendasi atau Usulan yang terakhir Bupati/Walikota Se-Jawa Barat yang telah disampaikan Kepada Gubernur Jawa Barat.

Meminta Kepada Gubernur untuk menetapkan Upah diatas Upah Minimum Tahun 2022 atau menetapkan UMSK kembali.

Bahwa Kaum Buruh di Jawa Barat khususnya anggota K-SPSI Provinsi Jawa Barat akan mengawal penetapan UMK Tahun 2022 baik dengan cara Aksi Unjuk Rasa maupun Mogok Kerja pada Tanggal 29 dan 30 November 2021, yang dilaksanakan 

“ PERNYATAAN SIKAP DPD FSP LEM SPSI JAWA BARAT “ MENGENAI PUTUSAN MK DAN PENETAPAN UMK TAHUN 2022

Foto media lem : Pimpinan Federasi Tingkat Daerah Jawa Barat

Bandung, MEDIA LEM - Mahkamah Konstitusi RI Pada Tanggal 25 Nopember 2021 telah membacakan putusan pengujian formil UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pada tanggal 26 nopember 2021 Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah mengadakan Rapat Pleno terhadap Rekomendasi/usulan UMK Tahun 2022 yang disampaikan oleh Bupati/Walikota Se Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat, Rapat Pleno dilakukan sampai malam hari, dan tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga masing – masing unsur dalam Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat menyampaikan pendapat dan usulan yang dituangkan dalam Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Nopember 2021, yang akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengambil keputusan.

Rapat Dewan Pengupahan Propinsi unsur serikat Pekerja bersama Depekab se Jawa Barat

Berdasarkan hal tersebut kami menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pembentukan  UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan metode dan tekhnik penyusunan peraturan perundang – undangan sebagaimana di maksud pada UU No.12 tahun 2011 JO UU No.15 Tahun 2019 tentang pembentukan UU sebagai amanat pasal 22 A UUD 1945.

2. Bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melanggar “asas” kejelasan Rumusan sebagaimana UU No.12 Tahun 2011.

3. Bahwa alasan Pemerintah untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan UU dengan menggabungkan 78 UU dengan metode Omnibus Law dengan dalil agar lebih cepat dan efisien, menurut pendapat MK persoalan lamanya waktu dalam membentuk suatu UU, tidak dapat dijadikan dasar pembenar untuk menyimpangi atau melanggar UUD 1945.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah terjadi perubahan materi muatan secara substansial UU No. 11 tahun 2020  Pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh MK sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan MK.

5. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan mengenai “ asas keterbukaan “ pembentuk UU tidak memberikan ruang partisipasi publik kepada Masyarakat secara maksimal, dan NA (naskah akademik) RUU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sehingga UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil.

6. Bahwa berdasarkan Amar putusan MK Angka (7) yang pada pokoknya menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/Kebijakan yang bersifat Strategis dan berdampak luas,  serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana baru berkaitan dengan UU Cipta Kerja

7. Bahwa oleh karena Pengupahan merupakan Program Strategis Nasional sebagaimana dinyatakan dalam PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan metode formula pengupahan sebagaimana  PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan akan berdampak luas kepada para Pekerja/Buruh di Indonesia, maka dalam penetapan Upah Minimum Tahun 2022 tidak didasarkan pada PP No.36 Tahun 2021.

8. Bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah melakukan Rapat Pleno UMK Tahun 2022 terhadap Rekomendasi/Usulan Bupati/Walikota Se Jawa Barat pada Tanggal 26 Nopember 2021 sampai malam hari.

9. Bahwa mayoritas rekomendasi UMK tahun 2022 yang disampaikan oleh Bupati/Walikota Se Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat tidak lagi berdasarkan atau mengacu pada perhitungan Formula PP No.36 Tahun 2021 tentang pengupahan, maka berdasarkan hal tersebut kami menyatakan sikap atau tuntutan SBB :

       1. Menolak penetapan UMK Tahun 2022 berdasarkan PP No.36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

      2. Meminta Gubernur Jawa Barat MENETAPKAN  Upah Minimum Kab/Kota (UMK) Tahun 2022 sesuai dengan Rekomendasi atau Usulan yang terakhir Bupati/Walikota Se Jawa Barat yang telah disampaikan Kepada Gubernur Jawa Barat.

    3. Meminta Kepada Gubernur untuk menetapkan Upah diatas Upah Minimum Tahun 2022 atau menetapkan UMSK kembali.

    4. Bahwa Kaum Buruh di Jawa Barat khususnya anggota KSPSI Provinsi Jawa Barat akan mengawal penetapan UMK Tahun 2022 baik dengan cara Aksi Unjuk Rasa maupun Mogok Kerja pada Tanggal 29 dan 30 Nopember 2021, yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

   

MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki, Buruh: Kami Yakin Masih Ada Keadilan


Buruh Lem, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja selama 2 tahun. Buruh tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) merespons hal tersebut.

Ketua Umum F SP LEM SPSI Arief Minardi mengapresiasi keputusan MK. Ia meyakini masih ada keadilan yang bisa ditegakkan.

"Kami menyatakan rasa apresiasi yang tinggi kepada Mahkamah Konstitusi. F SP LEM SPSI dan buruh Indonesia termasuk KSPI,KSPSI AGN meyakini masih ada keadilan yang bisa ditegakkan dalam proses perjuangan buruh untuk melawan oligarki partai politik," katanya dalam konferensi pers, Kamis (25/11/2021).

"Saya ulangi oligarki partai politik di parlemen bersama dengan pemerintah untuk mengurangi untuk hak-hak buruh bahkan menghancurkan masa depan buruh melalui omnibus law Undang-undang Cipta Kerja terkait klaster ketenagakerjaan. Kami apresiasi keputusan hakim Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

MK telah meminta pemerintah dan DPR untuk membahas sesuai dengan Undang-undang P3 dan tidak melanggar Undang-undang Dasar 1945. Serta, melibatkan partisipasi publik. Arif minardi mengatakan, pihaknya akan mengawal undang-undang ini.

"Kami akan ikuti dan siap sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan sepanjang tidak mengurangi hak-hak dasar kaum buruh," katanya.

Masa aksi dari buruh segera membubarkan diri dengan tertip setelah putusan dari MK di sampaikan dari mobil komando.(obn)




PEMERINTAH DILARANG MEMBUAT ATURAN TURUNAN DAN KEBIJAKAN TURUNAN DARI UU CIPTA KERJA SELAMA 2 TAHUN

Photo sidang MK Putusan MK UU Cipta Kerja

Buruh Lem, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidangnya Hari ini memutuskan memerintahkan DPR dan Pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam Jangka waktu kerja 2 tahun kedepan. Bila tidak di perbaiki maka UU yang di revisi oleh UU Cipta kerja di anggap berlaku kembali. 

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," Kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan Chanel You Tube MK, Kamis 25/11/2021 

Photo Putusan MK

Bila tidak di perbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.Pemerintah dilarang membuat aturan turunan dan kebijakan turunan dari UU Ciptaker selama 2 tahun kedepan.

"Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang dicabut oleh UU Nomer 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali," Ujar Anwar Usman.

"Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," Ucap Anwar

Kuasa Hukum pemohon uji formil, Viktor Santosa Tandiasa, Menerangkan bahwa ini adalah pertama kalinya uji formil dikabulkan oleh MK.Keputusan ini diluar dugaan karena sebelumnya para pemohon uji formil yang terdiri atas buruh dan mahasiswa telah hilang harapan.(obn)

Ribuan Buruh Dari Berbagai Organisasi Melakukan Unjuk Rasa Di Mahkamah Konstitusi.

 

Ir. Arif Minardi Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI

JAKARTA, MEDIA LEM - Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi kembali melakukan aksi unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi. Aksi tersebut bertepatan dengan sidang pleno pengucapan putusan perkara pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada hari kamis 25 november 2021, pukul 10,00.

Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 sejak perencanaan hingga pengesahannya banyak mendapat penolakan secara massif, termasuk melalui unjuk rasa dari berbagai kalangan dan kaum buruh khususnya hingga menjelang pengucapan putusan perkara tersebut.

Ketua Umum FSP LEM SPSI Arif Minardi mengatakan, 

" aksi unjuk rasa kali ini dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dan Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Nasional yang secara bersama-sama akan menyampaikan aspirasi dan permohonan kepada yang mulia para Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya berdasarkan fakta-fakta persidangan menurut keterangan saksi ahli maupun saksi fakta."

Lebih lanjut, Arif Minardi menjelaskan

" undang-undang Nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja tersebut secara formil melanggar tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, contohnya setelah diputuskan dalam sidang pari purna DPR-RI pada 5 oktober 2020 telah terjadi perubahan jumlah halaman dan perubahan redaksi maupun subtansi. Secara materiil undang-undang cipta kerja beserta turunannya mendegradasi hak dan kepentingan kaum buruh."

"contohnya banyak daerah tahun 2022 yang tidak naik upah."tegas Arif. 

Sementara itu,  salah satu Koordinator Lapangan Aksi Nasional uhamad Sidarta menyampaikan.

" aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi maupun di berbagai daerah  tersebut sebagai bentuk kegelisahan luar biasa bagi pekerja/buruh, sehingga menimbulkan gejolak dalam bentuk aksi unjuk rasa yang semakin massif diberbagai daerah di Indonesia."

"untuk menyampaikan tuntutan : Batalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Tetapkan Upah Minimum tidak berdasarkan PP 36 tahun 2021, tentang pengupahan." tegasnya pria yang sering disapa dengan sebutan kang darta

Aksi akan dimulai dari titik kumpul di parkir IRTI menuju kedepan gedung MK, berikut Kontak Person Penangung jawab aksi : Arif Minardi : 0818 420 060, Muhamad Sidarta : 0857 1007 6059. (rsy).

Bupati Cellica Nurachadiana Rekomendasikan UMK Karawang Tahun 2022 naik 5,27%

Foto media lem, pertemuan KBPP dengan Bupati Karawang Teh Cellica Nurachadiana

KARAWANG, MEDIA LEM
- Aksi Massa dari Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) yang dilakukan 2 hari berturut-turut sejak 23-24 Nopember 2021, akhirnya berbuah manis. Hal ini setelah ada kesepakatan antara Tim Depekab Serikat Pekerja dengan Bupati Karawang, tentang kenaikan Upah Minimum Kabupaten Karawang sebesar 5,27%. Dan Esok harinya direvisi menjadi 7,68%.

Sebelumnya semenjak siang, massa yang tergabung dalam Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) Karawang penuh semangat mengawal jalannya perundingan di Kantor Bupati Karawang. Bupati Cellica Nurrachadiana didampingi Kadisnaker Asip Suhendar melakukan perundingan dengan Tim Depekab Serikat Pekerja antara lain Abas Purnama, SE dari FSP LEM SPSI, Dion Untung Wijaya, SH, dari FSP TSK SPSI, Bambang Subagyo dari FSP RTMM, Rusmita dari FSPEK KASBI, H. Pupung SK dari K-SARBUMUSI, Asmat Serum, SH, dari FSPMI, dan Suparno, SH, dari FSP KEP SPSI.

Sementara itu, setelah ada kejelasan hasil perundingan Tim Depekab Serikat Pekerja selesai. Mereka berkesempatan menyampaikan kabar gembira tersebut kepada massa aksi KBPP. 

Foto media lem, penyampaian hasil rekomendasi kepada masa aksi KBPP

"Hidup buruh, hidup buruh Karawang, KBPP, KBPP, karawang," demikian penyampaian Dion Untung Wijaya, SH,  perwakilan Depekab Serikat Pekerja di atas mobil komando didampingi H. Pupung, Abas Purnama, Asmat Serum, dan Bambang Subagyo. 

"Teman-teman semua, kawan-kawan massa aksi yang sungguh luar biasa sampai dengan saat ini masih bertahan di depan kantor bupati untuk sama-sama mengawal perundingan Upah Minimum Kabupaten Karawang tahun 2022 dan kita sudah mulai dari kemarin sampai tadi tengah malam, dilanjutkan lagi hari ini," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua FSP TSK SPSI Kabupaten Karawang penuh bangga. 

Dijelaskannya juga, alhamdulillah setelah melalui perundingan yang cukup alot, kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah rekomendasi UMK tahun 2002 untuk Kabupaten Karawang. 

"Dan kita masih melihat keberpihakan Bupati Teteh kita, Teh Cellica kepada buruh Kabupaten Karawang kepada rakyatnya. Hidup Cellica, hidup Teh Celli," teriak Bung Dion dengan semangat.

Dia kembali menjelaskan tentang hasil perundingan yang dilaksanakan Depekab Serikat Pekerja dengan Bupati Karawang hari ini, Rabu (24/11/2021).

"Baik kawan-kawan semua, seperti mungkin yang sudah beberapa kali kami share kepada anggota. Alhamdulillah rekomendasi sudah ditangani oleh Ibu Bupati, kita naik 5,27% tidak mengikuti PP 36. Hidup buruh, hidup buruh," jelasnya sembari menyampaikan kenaikan UMK Kabupaten Karawang menjadi Rp. 5.051.183 dari Rp. 4.798.312 pada tahun 2021.[rsy fr Ari]

PENETAPAN KENAIKAN NILAI UPAH KARAWANG AKAN DITETAPKAN BUPATI - DIKAWAL MASA AKSI BURUH KBPP

Penyampaian hasil pertemuan dengan Bupati Ter Cellica Nurachadiana tentang kenaikan upah

KARAWANG, MEDIA LEM - Massa Aksi Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) tetap bertahan hingga tengah malam menunggu kepastian kenaikan upah yang dibahas dengan Bupati Karawang, Selasa (23/11/2021).

"Tadi kita sudah berunding ya dengan Ibu Bupati ya, lumayan cukup alot tadi. Yang pertama untuk masalah UMK ya, kita untuk kesepahaman sudah kita melakukan satu kesepahaman bahwa kita tetap untuk Karawang itu akan melakukan kenaikan dari Ibu Bupati," demikian kata  Anggota Tim Depekab dari Serikat Pekerja, Abas Purnama, SE, diatas mobil komando. 

Lanjut dia, cuma untuk angkanya ya tadi kita masih alot di angka keinginan kita tetap tinggi tapi dari Ibu Bupati belum bisa memberikan angka yang tinggi. 

"Jadi kita kita masih ada selisihnya lumayan cukup jauh. Dan rencananya besok akan diteruskan perundingan," imbuhnya.

Sambung dia, ya tadi karena sudah malam. Teringat rekan-rekan di sini juga menunggu,  sudah kelelahan ya malam, jadi kita putuskan untuk perundingan itu kita besok. 

"Besok jam 1 di Pemda. Jadi tinggal kita menentukan angka untuk rekomendasi UMK tahun 2022. Jadi saya harapkan, itu hasil yang tadi kita lakukan perundingan," tutup Abas Purnama, SE yang juga menjabat sebagai Ketua FSP LEM SPSI Karawang ini.

Seusai mendengarkan penjelasan Tim Perunding KBPP,  massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Direncanakan, siang nanti (hari ini), massa KBPP Karawang akan kembali melakukan aksi di depan kantor bupati.(rsy fr Ari).

BURUH MASIH BERTAHAN BERSAMA API UNGGUN - MENUNGGU KEPASTIAN UPAH

Buruh masih bertahan dengan api unggun menanti kenaikan upah


Karawang, MEDIA LEM - Masa aksi buruh Karawang masih bertahan didepan kantor Pemda Kabupaten Karawang hingga larut malam karena mereka belum menerima hasil dari tuntutan kenaikan upah. Dari informasi yang disampaikan oleh salah satu anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang bahwa perundingan upah dinyatakan tidak ada kesepakatan, karena dari pihak APINDO mengusulkan untuk kenaikan upah minimum kabupaten mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 turunan dari UU. No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebesar 0%. sedangkan dari unsur Serikat Pekerja masih mengusulkan kenaikan UMK Karawang Tahun 2022 sebesar 15% yaitu Rp. 5.518.058,- mengacu pada inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi serta proyeksi kedepan. Sedangkan untuk usulan Serikat Pekerja / Buruh terkait dengan Upah Kelompok Usaha Tahun 2021 diusulkan sebesar 5,30% berdasarkan rekomendasi dari tim perumus pengupahan kabupaten Karawang yang sudah melakukan kajian kajiannya.

Karena tidak ada kesepakatan maka Depekab sepakat untuk memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memutuskan dan teetuang dalam berita acara yang akan disampaikan langsung kepada Cellica Nurachadiana selaku Bupati Karawang.

Sampai saat ini masih belum ada update terkait dengan pertemuan antara Depekab dan Bupati Karawang Teh Cellica Nurachadiana.(rsy).

LEM TV

Terbaru


Labels

Blog Archive