Asap Pekat menjulang tinggi di dekat Istana efek Aksi Unjuk Rasa Buruh

 

F SP LEM SPSI, Masa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin (F SP LEM SPSI) kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja di area patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Rabu 28/10/2020.

Buruh awalnya menyampaikan orasi-orasi nya terkait penolakan terhadap RUU Omnibuslaw Cipta Kerja. 

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo meminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) membatalkan UU Cipta Kerja. 

"Semoga aksi hari ini presiden mau mendengarkan dan kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan aksi unjuk rasa tolak Omnibuslaw Cipta Kerja, memang kita capek kita disini tetapi kita tetap bertarung" kata Arif Minardi dalam orasinya di mobil Komando. 

Setelah selesai orasi dari ketua Umum F SP LEM SPSI, Masa buruh mengeluarkan bomb smoke atau petasan asap yang berwarna merah dan biru.  Seketika area patung Kuda arjuna wiwaha diselimuti asap pekat dengan jarak pandang satu meter dan asap menjulang tinggi ke angkasa. 

Iringan musik perjuangan menjadikan peserta aksi bersemangat dalam melakukan aksi di area patung Kuda arjuna wiwaha tersebut. 

Sementara itu aparat keamanan yang melihat masa buruh tak memberikan respon.  Personel aparat tampak berjaga dan siaga dibalik kawat berduri dan beton. 

Sebelumnya masa aksi Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin(F SP LEM SPSI)  melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Omnibuslaw Cipta tanggal 28/10/2020 bertepatan dengan hari Sumpah pemuda. 

Arif Minardi mengatakan dalam aksi hari ini mengusung tema semangat Sumpah Pemuda melawan resesi ekonomi sebagai dampak Pademi Covid-19 dan menuntut kepada Presiden Joko Widodo meminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)  batalkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja. 

"Kami meminta kepada bapak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan PERPPU Pembatalan UU Omnibuslaw Cipta Kerja, " kata Arif Minardi dalam orasinya 

Ia menambahkan akan ada orasi perwakilan Buruh dari daerah daerah dan juga akan ada perwakilan Buruh yang memakai pakaian adat dalam aksi unjuk rasa menolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja tersebut. (obn) 

Read More

Aksi Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Patung Kuda, Massa Bacakan Sumpah Buruh-Tembakkan Bom Asap

F SP LEM SPSI, Ribuan massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) berunjuk rasa di sekitar Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka berdemo menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

 Rabu (28/10/2020) pukul 11.30 WIB,

Massa buruh tersebut membacakan orasi tentang penolakan omnibus law UU Cipta Kerja. Setelah itu, demo dilanjutkan dengan pembacaan sumpah buruh.

Pembacaan sumpah buruh dipimpin oleh massa yang menggunakan pakaian adat. Kemudian diikuti seluruh massa yang berada di lokasi.

pembacaan sumpah buruh selesai, mereka langsung menembakkan smoke bomb atau bom asap berwarna-warni dengan mengarah ke langit.

Saat smoke bomb dinyalakan, lagu mars buruh juga diputar sebagai bentuk penyemangat. Terlihat massa bersorak sambil menyalakan smoke bom.

Sumpah buruh Indonesia,
Kami buruh Indonesia bersumpah, bertanah air satu, tanah air tanpa dikuasai asing,
Kami buruh Indonesia bersumpah, berbangsa satu, bangsa yang berpancasila,
Kami buruh Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa yang bermartabat dalam solidaritas,
Kami buruh Indonesia bersumpah, bercita-cita satu, bekerja tanpa perbudakan,
Kami buruh Indonesia bersumpah, menolak omnibus law yang mengkebiri kesejahteraan rakyat Indonesia.(obn) 

Read More

Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Nasip Buruh Tahun Ini

F SP LEM SPSI, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( F SP LEM SPSI) Arif Minardi mengatakan buruh Indonesia meminta agar upah minimum tahun 2021 naik. Dia menolak permintaan kalangan pengusaha yang meminta agar di tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum.

Menurutnya, kenaikan upah yang ideal adalah sebesar 8 persen. Hal ini didasarkan pada kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir.

Jika Upah Minimum tidak naik, kata Arif, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Bak seperti peribahasa Sudah Jatuh Tertimpa Tangga nasip buruh tahun ini,dimana kaum buruh sedang berjuang untuk menolak omnibuslaw dapet kabar Upah minimum tahun depan tidak ada kenaikan. Seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.

Menurut Arif, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat. Bandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.

"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen jadi kira-kira gitu," kata Arif.

“Jadi tidak ada alasan upah minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena pertumbuhan ekonomi sedang minus. Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17 persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu tetap naik bahkan mencapai 16 persen,gitu lo" ujarnya.

Menurut Arif, bila Upah Minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi juga akan jatuh. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian.

Pihaknya juga mengingatkan, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

Dengan kata lain, bagi perusahaan yang masih mampu harus menaikkan upah minimum. Lalu untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah menyediakan jalan keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum.

Sementera itu kalangan pengusaha meminta agar tidak menaikkan Upah minimum, baik Kabupaten /Kota(UMK) ataupun Upah Propinsi (UMP) pada tahun depan.

Alasan kenapa pengusaha meminta untuk tidak ada kenaikan karena kondisi Ekonomi saat ini masih sulit,kondisi karena terdampak dari Pademi Covid-19.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan Jika perhitungan UMK didasarkan pada aturan yang masih berlaku yakni PP 78 Tahun 2015, maka sebenarnya tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021.

" Kalau menggunakan rumusan UMP dan UMK masih pakai PP 78 tahun 2015 itu kelihatannya tidak ada kenaikan,sesuai rumusan kenaikannya nol persen," kata sarman saat di konfirmasi fsplemspsi.or.id.

Dijelaskan Sarman ,dalam regulasi perhitungan kenaikan upah minimum tahun berikutnya yakni didasrkan pada upah minimum tahun berjalan dikalikan dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

" Nah sekarang kalau pakai hitungan itu, sekarang pertumbuhan ekonomi dalam setahun bisa saja diperkirakan nol persen atau mungkin minus. Lalu kemudian tahun ini mengalami deflasi bukan inflasi,artinya kalau pakai penghitungan dengan PP 78 tahun 2015 maka tidak perlu ada kenaikan UMP dan UMK,"  Imbuh Sarman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta ini. 

Sebelumnya Pemerintah lewat Kementrian Ketenaga kerjaan (kemenaker) mempertimbangkan usulan agar upah minimum Propinsi (UMP) 2021 sama seperti tahun 2020. Hal ini sesuai dengan keputusan Dewan Pengupahan Nasiona.(obn)

Read More

Kabar Buruk dari Kementrian Republik Indonesia

 F SP LEM SPSI,  Kabar yang diterima oleh Team Tripartite Nasional dari sektor Buruh terkait surat edaran mentri perihal penetapan Upah Minimum Propinsi tahun 2021.Selasa, 27/10/2020

SK Menaker tentang Penyampaian surat edaran mentri ketenagakerjaan tentang penetapan upah tahun 2021 pada masa pademi Corona Virus disease 2019 (COVID-19) dengan NO 4/1083/HK.00.00/X/2020.

Surat edaran tersebut berisi himbauan terkait kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan pada masa Pademi Covid-19 serta dalam rangka melindungi keberlangsungan kerja bagi Pekerja/Buruh dan menjaga kelangsungan usaha.

Pademi Covid-19 yang berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah, maka dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja juga kelangsungan usaha.

Surat edaran yang di keluarkan oleh kementrian tertanggal 26/10/2020 berisi soal penetapan upah 2021 yang isinya,

penetapan Upah Minimum Tahun 2021 mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa Pademi Covid-19 perlunya pemulihan ekonomi nasional maka kementrian meminta kepada Gubernur untuk:

1. Melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum 2021 sama dengan nilai Upah Minimun tahun 2020
2. Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai peraturan perundang-undangan
3. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Propinsi tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020

dari ketiga pedoman tersebut untuk kenaikan Upah minimum Propinsi (UMP) tahun 2021 tidak ada kenaikan.

Apakah perekonomian di Indonesia sudah tidak ada pergerakan, Klik di sini untuk mengetahui aslinya surat edaran tersebut

Read More

SURAT EDARAN MENTRI KEMENAKER TRANS

 

Read More