• Barisan Pelopor FSP LEM SPSI

    Barisan Pelopor (Bapor) lahir atas inisiasi yang dipengaruhi oleh minimnya militasi dari anggota SPSI. Pasca musyawarah FSP LEM SPSI pada tgl 28 Maret 2011 mulai diperkenalkan dalam rapat DPP FSP LEM SPSI.

  • Massa FSP LEM SPSI dalam Aksi Demo

    Massa FSP LEM SPSI senantiasa terdepan dan terbanyak dalam aksi demonstrasi menentang kebijakan yang merugikan kaum pekerja Indonesia.

  • Mobil Komando Aksi Demo LEM SPSI

    Mobil Komando adalah podium utama dalam aksi-aksi demonstrasi tempat orasi dilakukan untuk menyuarakan tuntutan atau menyampaikan aspirasi massa demonstran.

  • Spanduk Tuntutan Utama dalam Aksi Demo

    Spanduk dalam aksi demonstrasi atau unjuk rasa berisi tuntutan utama massa sekaligus aspirasi yang disuarakan.

  • Dialog dan Diskusi

    Tidak benar serikat pekerja hanya menggelar aksi demonstrasi. Serikat pekerja justru mengedepankan dialog dan diskusi. Turun ke jalan alternatif terakhir jika saluran aspirasi macet.

Media FSP LEM SPSI

Media Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) berisi profil, pengurus, program, kegiatan, dinamika, dan berita aktual seputar ketenagakerjaan dan perburuhan.
  • Anggaran Dasar

    • Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FSP LEM SPSI. Visi dan Misi Organisasi Serikat Pekerja
  • Struktur Organisasi

    • Struktur Oraganisasi Berupa Susunan Pengurus DPP FSP LEM SPSI Periode 2018-2023
  • BAPOR LEM

    • Bapor LEM adalah Barisan Pelopor Serikat Pekerja Sektor Logam, Elektronik, dan Mesin. Read More
  • Program Kerja

    • Program Kerja FSP LEM SPSI Periode 2018-2023 Konsolidasi dan Pemberdayaan Anggota
  • Berita & Opini

    • Berita kegiatan FSP LEM SPSI dan opini seputar ketenagakerjaan dan isu aktual buruh lainnyaRead More

Memperingati May Day 2022 LKS Tripartit DKI JAKARTA bagi bagi sembako

 



MEDIA LEM - Jakarta, Lembaga kerjasama Tripartit (LKS Tripartit) berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, APINDO, KADIN, BPJSK, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan stake holder terkait, Mengadakan kegiatan sosial pada Minggu ( 24/4/2022 ).

Kegiatan digelar dalam rangka memperingati hari buruh Internasional ( May Day ) 2022 dengan mengusung tema "Ketupat May Day- meraih kemenangan dengan mengutamakan Silaturahmi menuju Industrial Peace".

Iwan Adinata selaku panitia menyampaikan alasan terkait perayaan tanggal 1 Mei 2022 di majukan menjadi tanggal 24 April 2022
1. 1 Mei bertepatan dengan H-1 hari raya idul Fitri
2. Agar Bazar sembako yang di sediakan bisa di nikmati di hari raya oleh rekan rekan pekerja
3. Takut berbenturan dengan BEM yang akan turun tanggal 1 Mei ( Barisan Emak-Emak Militan ) tutur Iwan.


Acara ini di hadiri oleh ketua KADIN DKI Jakarta Hj. Diana Dewi, ketua DPD APINDO DKI Jakarta H. Sholihin, Kepala dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi DKI Jakarta Ardiansyah berserta jajarannya, kepala biro perekonomian dan keuangan Setda provinsi DKI Jakarta Ibu Dewi , BPJSK dan serikat pekerja provinsi DKI Jakarta.

kegiatan diawali dengan bazar pangan murah yang terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng satu liter, gula 1 kilogram, sirup satu botol dan tepung terigu 1 kilogram.

Dalam kegiatan bazar pangan murah, disediakan 1.000 paket sembako dengan harga semula Rp 227.752, menjadi Rp 125.000.

Selain itu, pada kegiatan May Day juga diberikan sembako gratis sebanyak 4.100 paket sembako dari BPJS Ketenagakerjaan, 300 paket dari APINDO, 300 paket dari KADIN serta 200 (dua ratus) paket dari PT JIEP.


Sembako akan diberikan dan di distribusikan kepada pekerja/buruh melalui 8 federasi Serikat Pekerja di Provinsi DKI Jakarta.

“Kegiatan May Day diakhiri dengan silaturahmi dan buka puasa bersama yang diisi dengan tausiyah dan doa. Selain itu juga akan diberikan santunan serta bingkisan kepada 40 anak yatim dari pekerja/buruh.

ALIANSI FEDERASI SERIKAT PEKERJA DI DKI JAKARTA SIAP MENANGKAN PERTARUNGAN UMP 2022 DI PTUN YANG DI GUGAT OLEH APINDO

 


FSP LEM SPSI DKI JAKARTA, Aliansi Federasi Serikat Pekerja Se_DKI Jakarta berkomitmen bersama untuk secara komprehensif menjadi bagian dalam gugatan Apindo DKI Jakarta terhadap Upah Minimum DKI Jakarta Tahun 2022 yang diterbitkan oleh gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ph.D.

Aliansi Federasi Serikat Pekerja Se_DKI Jakarta telah melakukan konsolidasi guna mempertahankan kesejahteraan buruh/pekerja yang saat ini dirasa semakin sulit pasca terbitnya Undang-undang No.11 Tahun 2020 / Cipta Kerja beserta turunannya yang secara langsung mengkebiri peningkatan taraf hidup buruh/pekerja.

Gugatan tersebut dilayangkan Apindo DKI pada Kamis (13/1/2022) lalu seperti tertuang dalam situs sistem informasi penelusuran perkara PTUN Jakarta. Dalam gugatan tersebut, Apindo DKI Jakarta menuntut Anies mencabut Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021 yang mengatur UMP naik 5,1 persen atau Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Apindo juga menuntut Anies memberlakukan kembali Kepgub Nomor 1395 Tahun 2021 yang mengatur UMP hanya naik 0,85 persen atau sebesar Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935.


Inilah yang menjadi keresahan teman-teman buruh/pekerja khususnya yang mempunyai basis upah menggunakan upah minimun, “dari bahasanya saja sudah minimum kenapa mesti ditawar kembali, apakah mereka tidak mempunyai naluri”, ungkap Bung Yusup (DPD FSP LEM SPSI DKI JAKARTA) ketika secara terpisah dikonfirmasi melalui telepon.

Aliansi Federasi Serikat Pekerja ini secara menyeluruh mempunyai visi yang sama, yaitu sama-sama mempertahankan nilai yang telah ditetapkan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam KepGub nya serta bersama-sama juga menyongsong Tahun 2022 ini dengan penuh harapan serta kondusifitas dunia usaha untuk bangkit dalam kondisi perbaikan peningkatan ekonomi dan kesehatan ditengah belum usainya pandemi Covid.19 ini (ndi)

Workshop Pengupahan bersama anggota DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang

Roy Jinto Feriyanto, SH Bersama Agus Jaenal, SH., MH. dalam Workshop Pengupahan yang digelar DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang.


KARAWANG - DPC Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronika Mesin (FSP LEM) Kabupaten Karawang menggelar Workshop Pengupahan di Hotel Britz Karawang, Rabu (23/02/2022).


Acara tersebut menghadirkan dua narasumber, Ketua DPD K-SPSI Provinsi Jawa Barat Roy Jianto Ferianto, S.H., dan Saepul Anwar, S.H., selaku Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.


Dalam pemaparan Ketua DPD K-SPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto mengatakan ada beberapa dasar hukum pengupahan diantaranya UU Nomor 13 tahun 2003, PP Nomor 78 tahun 2015 dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.


"Adapun upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengamanan. Sedangkan yang termasuk jenis upah minimum yaitu Upah Minimum Propinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Propinsi/UMSP (UU Nomor 13/2003 dan PP 78/2015), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (13/2003 dan PP 78/2015)," sebutnya.


Namun, kata dia, pengupahan pasca UU Cipta Kerja hanya terdapat upah minimum berdasarkan wilayah, yaitu upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota. Penetapan upah minimum didasarkan oleh besaran makro (PE atau Inflasi) dengan menggunakan Formula Perhitungan Upah Minimum.


"Pengaturan upah pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari upah minimum, yang besarannya disepakati harus diatas persentase tertentu dari rata-rata konsumsi. Pengaturan upah dapat dibayarkan secara per jam," terangnya.


Dijelaskannya juga, adapun manfaat pengupahan bagi pekerja atau buruh yakni menjamin aspek keadilan (tidak terjadi diskriminasi), kesetaraan upah, kenyamanan bekerja serta menciptakan suasana yang kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas.

edangkan bagi pengusaha, manfaat pengupahan yaitu strategis karena mendukung filosofi perusahaan, secara administrasi berupa mekanisme kontrol biaya, upah kompetitif karena merekrut dan mempertahankan pegawai berkwalitas sehingga ada peningkatan daya saing perusahaan, serta ketenangan dan kelangsungan berusaha. Dengan demikian manfaat pengupahan secara umum yaitu mencegah terjadinya diskriminasi di perusahaan dan menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif," demikian pemaparan Roy Jinto Ferianto.


"Sementara Saepul Anwar, S.H., dalam pemaparan materinya tentang advokasi pengupahan dan strategi perundingan kenaikan upah berkala, dijelaskan tentang issue seputar upah 2022, analisis SWOT dalam perundingan kenaikan upah, faktor-faktor yang mempengaruhi upah, kenaikan upah dalam peraturan perundang-undangan, kenaikan upah menurut para ahli, kenaikan upah dalam perjanjian kerja bersama serta tahapan dan strategi perundingan kenaikan upah.


"Kenaikan upah dalam perjanjian kerja bersama (PKB) dilaksanakan satu tahun sekali per 1 Januari dengan mekanisme ditetapkan oleh pengusaha atau dirundingkan. Adapun besaran kenaikan upah merupakan hak prerogatif pengusaha atau sesuai kesepakatan," tandas Saepul Anwar, Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.


Di sela-sela pemaparan materi workshop, beberapa peserta juga menanyakan sekitar permasalahan pengupahan yang ada di perusahaan masing-masing. 


Hadir dalam kegiatan workshop ini, antara lain Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, M. Sidarta, Sekretaris DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang Eko S, Bendahara DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang Agus Jatmika, Bidang Advokasi DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang Agus Jaenal, para ketua-ketua dan anggota PUK FSP LEM SPSI Kabupaten Karawang sekira 100 orang.(RSY)

PPWI Nasional Siapkan Pendampingan Hukum bagi Korban Kriminalisasi Arthur Mumu

Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke bersama Arthur Mumu (Foto : istimewa)


Jakarta - Seorang warga Manado, Oldy Arthur Mumu (43), korban dugaan kriminalisasi oknum aparat penegak hukum di daerahnya mendatangi Sekretariat Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di Jakarta untuk meminta pendampingan hukum dan membantu usahanya mencari keadilan, Sabtu, 19 Februari 2022. Merespon permintaan tersebut, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyatakan siap memberikan pendampingan dan pembelaan hukum terhadap Arthur Mumu, yang juga merupakan anggota PPWI Sulut ini.


“PPWI Nasional akan menyiapkan tim khusus untuk membantu memberikan pendampingan dan pembelaan hukum kepada rekan wartawan Sulut, Oldy Arthur Mumu. Kita siapkan tim advokat Jakarta dan Manado,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu kepada para pemimpin media massa yang tergabung dalam jaringan PPWI Media Group usai menerima kunjungan Arthur Mumu, Sabtu, 19 Februari 2022.


Sebagaimana viral diberitakan di berbagai media online, Arthur adalah wartawan Sulawesi Utara yang berupaya mengungkap kasus dugaan penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh seorang pengusaha tajir asal Manado, Ridwan Sugianto. Seperti dikutip dari Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI), Arthur dilaporkan oleh pemilik supermarket dengan merek Jumbo Pasar Swalayan ke Polda Sulut dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui teknologi informasi alias melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik [1]. Ridwan keberatan atas postingan video live di akun facebook Arthur Mumu yang mengatakan: “Kawal kasus penguasaan hak dan pemalsuan oleh Ridwan Jumbo atas tanah milik ahli waris Glen Kemba Serentu dan Violieta Chorhelia Mailoor yang dilaporkan ke Polda Sulut.” Video live ini dilakukan oleh Arthur Mumu langsung dari lokasi tanah kedua ahli waris yang dibelanya.


Menurut Arthur Mumu, apa yang dia sampaikan itu adalah informasi yang benar, faktual, dan bukan kebohongan. Kedua ahli waris memang benar telah melaporkan Ridwan Sugianto ke Polda Sulut terkait dugaan penyerobotan tanah waris mereka dengan alat bukti adanya pagar yang dibuat oleh Ridwan Sugianto dan material bangunan di atas tanah mereka.


Tidak jelas alasannya, penyidik Polda Sulut selanjutnya menghentikan penyelidikan atas laporan Glen dan Violieta, walaupun BPN Manado telah memberikan keterangan bahwa benar telah terjadi penyerobotan tanah kedua ahli waris dan pembuatan sertifikat palsu atas tanah itu. Sangat patut diduga bahwa penerbitan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan) atas laporan itu dilakukan agar video live yang dibuat Arthur Mumu dapat dikategorikan sebagai kebohongan atau informasi yang tidak benar.


Dengan demikian, LP yang dibuat oleh Ridwan ‘orang berduit’ Sugianto mendapatkan pijakan yang kuat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulut. Proses berikutnya terserah majelis hakim yang mengadilinya di PN Manado. Melalui industri hukum yang dimainkan, proses berlangsung dengan lancar, Arthur diganjar 9 bulan kurungan penjara. Benarlah ungkapan KH. A. Mustofa Bisri dalam sebuah puisinya: ‘penegak keadilan jalannya miring, hakim main mata dengan maling, penuntut keadilan kepalanya pusing’.


Seperti halnya Jenderal Douglas MacArthur, panglima perang sekutu pada PD II lalu, Oldy Arthur Mumu, tidak gampang menyerah menghadapi kezaliman rekayasa hukum yang dilakukan para oknum mafia berbaju hukum di negara ini. Dia seorang diri mendaftarkan permohonan banding atas vonis bersalah yang dihadiahkan oleh PN Manado.


Namun, Themis si Dewi Keadilan ternyata masih lelap tertidur akibat bius-racun para penjaganya. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menolak permohonan banding dari korban kriminalisasi, Oldy Arthur Mumu. Dalam salinan putusan setebal 11 halaman itu, majelis hakim banding PT Sulut memperkuat putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado yang menghukum Arthur dengan 9 bulan kurungan penjara.


Dugaan pemaksaan hukuman ke korban kriminalisasi Arthur Mumu semakin kuat dengan munculnya putusan PT Sulut atas kasus ini. Pasalnya, bersamaan dengan salinan putusan yang diterima Arthur melalui kiriman pesan WhatsApp oleh Kejati Sulut, Elseus Salakori, SH, MH, disampaikan juga bahwa putusan banding tersebut dinyatakan sudah berkekuatan hukum tetap alias _inkracht van gewijsde_. Hal itu tertuang dalam catatan Panitera Pengadilan Negeri Manado yang ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2022 oleh M. Abduh Abas, SH yang dikirimkan bersamaan dengan salinan putusan majelis hakim banding oleh Kejati Sulut kepada Arthur Mumu. Catatan itu berbunyi: Putusan Nomor 117/PID/2021/PT Mnd dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 31 Desember 2021 berhubung terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menerima atau tidak mengajukan upaya hukum kasasi.


“Ini benar-benar sebuah kebiadaban hukum yang dipertontonkan dengan vulgar oleh oknum di lembaga-lembaga peradilan di Sulut itu. Bagaimana mungkin Arthur Mumu bisa melakukan upaya hukum kasasi ketika pemberitahuan tentang putusan hakim banding disampaikan kepadanya pada tanggal 31 Januari 2022 hanya melalui pesan WhatsApp oleh Kejati Sulut? Fakta ini mengindikasikan bahwa pihak pengadilan diduga kuat sengaja tidak memberitahukan terdakwa terkait putusan permohonan banding yang bersangkutan dan langsung memutuskan secara sepihak bahwa terdakwa menerima dan tidak melakukan perlawanan melalui upaya hukum kasasi. Ini benar-benar perlakuan sadis oknum aparat hukum terhadap warga negara menggunakan pedang hukum!” kata Ketum PPWI, Wilson Lalengke, mengomentari fenomena hukum acak-kadut itu beberapa waktu lalu.


Sejalan dengan pernyataan Lalengke, pengacara kondang Dolfie Rompas, SH, MH mengatakan bahwa putusan majelis hakim di tingkat banding terhadap kasus kriminalisasi wartawan Arthur Mumu tidak sah dan otomatis dapat dibatalkan demi hukum. “Suatu putusan yang nyata-nyata melanggar KUHAP, tidak sesuai prosedur, maka putusan tersebut cacat formil. Akibatnya, putusan itu dinyatakan tidak sah yang oleh karenanya harus dibatalkan demi hukum,” tegas Rompas, 16 Februari 2022 lalu.


KUHAP, tambah Rompas, sudah memberikan ketentuan yang harus dipatuhi pada setiap tahapan proses hukum. Salah satunya adalah pemberian kesempatan kepada setiap orang yang berproses hukum di pengadilan untuk melakukan upaya-upaya hukum di setiap tingkatan peradilan untuk mendapatkan keadilan.


“Nah, ketika Arthur Mumu dihilangkan haknya untuk melakukan upaya banding karena pemberitahuan putusan sangat terlambat, bahkan terkesan tidak diberitahukan terlebih dahulu sebelum dinyatakan inkracht (berkekuatan hukum tetap – red), hal itu berarti ada tahapan hukum yang dilanggar oleh penyenggara peradilan yang mengadili kasus tersebut. Putusan banding atas wartawan Arthur Mumu jelas tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum,” tambah pengacara nasional yang cukup terkenal di ibukota ini.


Kedatangannya ke Jakarta, kata Arthur, adalah sebagai bentuk perlawanan atas putusan hakim PN Manado yang menetapkan dirinya bersalah padahal pelapor serta saksi pelapor tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Bahkan, selama proses hukum, sejak dari Polda Sulut hingga di meja peradilan, rekayasa hukum atas kasus ini sangat jelas dan terang-benderang.


“Saya punya rekaman pembicaraan telepon dengan Ridwan Sugianto terkait pernyataan pelapor ini yang telah melakukan negosiasi dengan oknum jaksa dan hakim yang menangani kasus saya ini,” ungkap Arthur.


Oleh karena itu, Arthur sangat berharap PPWI berkenan membantunya. Selain itu, dirinya juga berharap kepada para petinggi Mahkamah Agung di Jakarta dapat memberikan haknya sebagai warga negara yang diperlakukan sama hadapan hukum. “Saya percaya masih ada orang baik di Mahkamah Agung yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan untuk pencari keadilan seperti saya,” kata Arthur yakin.


Di tempat yang sama, Ujang Kosasih, SH, praktisi hukum dan Advokat pegiat keadilan DPN-PPWI, yang ditunjuk langsung oleh Ketum PPWI menjadi Ketua Team Pembela Wartawan Arthur Mumu, menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi asas dalam penerapan hukum, yakni setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama.


“Hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” tegas Ujang Kosasih, SH .


Selaku penerima kuasa hukum dari Arthur, tambah Ujang Kosasih, timnya berencana akan melakukan upaya hukum untuk korban kriminalisasi itu semaksimal mungkin serta melakukan perlawanan atas dugaan ketidak-beresan dalam penanganan hukum oleh para oknum penegak hukum di Sulawesi Utara.


“Ini industri hukum namanya. Jaksa Agung harus menggunakan kewenangannya dalam proses penuntutan. Bagi lembaga kejaksaan dikenal adanya asas oportunitas atau lebih dikenal dengan istilah deponering yang menjadi tugas dan kewenangan Jaksa Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf (c) UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang berbunyi: ‘Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum’,” bebernya.


Lebih jauh Ujang Kosasih menerangkan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang di tempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya, dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah di muka hukum. "Jika ada pengecualian yang bersifat penyimpangan dan tidak sesuai dengan koridor hukum, maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum," imbuhnya.


Terkait dengan kasus kriminalisasi wartawan Arthur dan banyak kasus serupa di negara ini, Ujang Kosasih menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap wartawan harus dihentikan seperti termaktub dalam Pasal 35 huruf (c) UU Nomor 16 tahun 2004 karena masuk dalam kategori kepentingan umum. “Selain itu, Pasal 50 KUHP juga menegaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, dalam kasus ini UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, tidak boleh dipidana,” tegas Ujang Kosasi menutup pernyataannya. (Red.RSY)

Hari Ini Buruh Demo Mendesak Permenaker soal JHT Dicabut



Buruh, Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja akan berdemonstrasi mendesak Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang pembayaran jaminan hari tua (JHT) dicabut. F SP LEM SPSI Mengumumkan demo akan digelar di sejumlah lokasi hari ini, Kamis 17 Februari 2022.

mereka menuntut cabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT); kedua, copot Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah).

JHT menjadi perbincangan publik setelah Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menerbitkan regulasi soal JHT baru bisa dicairkan saat peserta atau penerima manfaat mencapai usia 56 tahun. 

Sementara pada peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2015, peserta dapat memperoleh JHT saat ia berhenti bekerja yang diakibatkan pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 

Ida Fauziyah buka suara ihwal penolakan masyarakat terhadap aturan bikinannya. Dia bilang JHT dimaksudkan untuk kepentingan jangka panjang demi menyiapkan para pekerja saat usia yang tidak produktif atau tua. 

"Sesuai namanya, program JHT adalah merupakan usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya, di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik," ujar Ida, Kamis (17/2/2022). di hadapan perwakilan buruh di ruang rapat kerjanya kemenaker.

Ida mengatakan ketentuan JHT diberikan kepada peserta yang mencapai usia 56 tahun tidak berlaku bagi yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap. 

Menurut Ida, pemerintah menyiapkan beberapa program lain untuk kepentingan jangka pendek. Misalnya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) guna membantu para pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja.

Beliau juga siap membuka dialog terkait ketenagakerjaan, agar segala permasalahan bisa selalu cair dalam hal khususnya ketenagakerjaan. (obn)




FSP LEM SPSI Desak Menaker Cabut Permen JHT No. 2/2022, Arif, “Jangan Anggap Enteng Masalah Ini”

 


Butuh, FSP LEM SPSI melakukan aksi di Kantor Kementrian Tenaga Kerja, 17 Februari 2022 mendesak Menaker Ida Fauziyah mencabut Permen JHT No. 2/2022. Massa aksi dari Jabodetabek, Jakarta Bekasi Karawang Bogor Banten, meneriakkan pencabutan peraturan ini, pasalnya buruh baru dapat mengambil uangnya setelah mencapai usia 56 tahun.


Ketentuan Pasal 3 Permenaker 2/2022 mengatur, manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun. Berbeda dengan peraturan sebelumnya (Permenaker No. 19/2015) dimana uang JHT dapat dicairkan setelah melewati masa tunggu satu bulan pasca berhenti bekerja

Nampak mobil komando aksi Bekasi dan Karawang berjajar di depan Kantor Kementrian Tenaga Kerja sejak pukul 09.00 WIB. 


Arif Minardi, Ketua Umum FSP LEM SPSI mempertanyakan, bagaimana mungkin buruh harus menunggu sampai usia 56 tahun untuk mengambil uangnya yang dipotong tiap bulan dari keringat jerih payahnya sendiri. 


“Filosofinya adalah kenapa orang marah, kalo dia PHK umur empat puluh harus menunggu enam belas tahun, sementara pesangon sudah tidak ada, pesangon itu sudah tidak ada lho jangan bilang ada, memang masih ada jumlahnya tapi semua akan ke kontrak _outsourcing_, sehingga tinggal _stop_ aja, ambil uang gak ada, mau ngambil JHT lima puluh enam tahun kan..”, jelas Arif Minardi. 


Uang JHT ini sangat dibutuhkan setelah tidak lagi bekerja untuk menyambung kehidupan. 


“Jangan dikira sepuluh juta itu kecil, sepuluh juta itu bisa dipake modal, lima juta beli gerobak lima juta nya modal gorengan atau apa itu bisa hidup, karena orang yang bikin kebijakan ini orang yang gak tahu di lapangannya.”, tegasnya.  


Airif Minardi mendesak pejabat Kementrian tidak menganggap masalah ini enteng, karena ini langsung terkait urusan perut pekerja/buruh yang ter PHK dan tidak lagi dapat penghasilan. 


“Jangan macam-macam, ini langsung masalah perut pekerja. Kebiasaan pejabat negara kita, kalo gak demo besar dia tenang tenang aja tidurnya nyenyak”, pungkas Arif Minardi. 


FSP LEM SPSI akan terus menggalang kekuatan persatuan Konfederasi dan Federasi untuk menekan agar Menteri Tenaga Kerja mencabut Permen 2/2022. (yul).

Jumhur Hidayat Terpilih Terpilih Jadi Ketum KSPSI dalam Kongres ke-X


Mohammad Jumhur Hidayat terpilih menjadi Ketum KSPSI

Buruh, Mantan kepala BNP2TKI Muhammad Jumhur Hidayat terpilih sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ).dalam Kongres ke-X di Hotel Golden Boutique, Jakarta pusat, Rabu (16 Februari 2022 

Jumhur sekaligus akan menjadi Formatur untuk menyusun kepengurusan KSPSI di periode 2022-2027 mendatang. 

Kongres diikuti 22 DPD, 270 DPC, 13 DPP, dan 12 Serikat Pekerja Anggota (SPA) KSPSI. Jumhur terpilih secara aklamasi setelah ketua sidang Nainggolan dari DPD Sumatera Utara, dalam rapat paripurna pertama menawarkan kepada peserta baik peserta online maupun offline untuk mengajukan nama calon.

Tawaran ini disambut DPC Sulut dan Tangerang yang mengikuti secara online. Mereka mengusulkan Jumhur Hidayat untuk memimpin KSPSI lima tahun ke depan 

Dalam pidatonya sebagai ketum KSPSI, Jumhur menyampaikan agar keberhasilan gerakan buruh ditentukan oleh keberhasilan memperjuangkan kesejahteraan anggotanya. “Jika buruh sejahtera maka rakyat akan sejahtera," ujarnya 

Ia juga menegaskan posisi buruh dalam konsep tripartit setara dengan pemerintah dan pengusaha. Oleh karena itu buruh tidak boleh menunduk-nunduk kepada pemerintah dan pengusaha.(obn)


Aliansi Buruh Batam Unjuk Rasa di MA, Minta Putusan Kasasi UMK Batam 2021 Bebas Intervensi Gubernur Kepri


Aliansi Buruh Batam melakukan unjuk rasa ke Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta, Rabu (16/2/2022).  

Buruh – Aliansi Buruh Batam melakukan unjuk rasa ke Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Aliansi Buruh Batam yang datang ke Mahkamah Agung itu terdiri FSP LEM SPSI, KEP KSPSI, FSPMI KSPI, LOMENIK KSBSI, TSK KSPSI.

Kedatang buruh itu meminta agar Mahkamah Agung tidak terpengaruh intervensi Gubernur Kepri dalam memutus perkara UMK Batam 2021.

Sebab, aliansi buruh tersebut mengkhawatirkan indpendensi Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang diajukan kasasi oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait UMK Batam 2021.

Pasalnya Ketua Mahkamah Agung, Syarifudin pernah ditemui Gubernur Kepri terkait hibah lahan di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang untuk Pembangunan Pengadilan Tinggi Kepri pada Jumat (28/1/2022) lalu di Natra Bintan.

“Kami mengkhawatirkan Mahkamah Agung tidak independen memutus perkara UMK Batam 2021, setelah ditemui oleh Gubernur Kepri”, ungkap Syaiful Badri, Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri.

Syaiful menuturkan, buruh Batam telah menerima penetapan UMK 2021 menggunakan rumus di PP 78/2015 sebesar 3,27 persen atau naik Rp 136 ribu.

Namun Gubernur Kepri secara sepihak menetapkan UMK 2021 hanya naik sebesar 0,5 persen atau sebesar Rp 20.600.

DPD FSP LEM SPSI Kepri telah mensomasi Gubernur namun tidak digubris, sehingga DPD FSP LEM SPSI Kepri dan PD KEP SPSI Kepri melayangkan gugatan ke PTUN Tanjung Pinang dan dimenangkan oleh Penggugat, tertuang dalam amar putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN TPI, tanggal 11 Mei 2021.

“Gubernur terus diajak duduk bareng oleh buruh, namun malah dia banding ke PTTUN Medan. Amar putusan Nomor: 144/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 28 September 2021 menguatkan putusan PTUN Tanjung Pinang”, jelas Syaiful.

Disebutkannya, pasca putusan banding PTTUN Medan, demo buruh terus berlangsung di Batam. Pada 22 Januari 2022 terbit relaas panggilan sidang kasasi dari MA, dimana kasasi teregister tanggal 6 Januari 2022.

Aliansi Buruh Batam khawatir Mahkamah Agung memutus kasasi perkara UMK Batam 2021 tidak independen.

“Dikhawatirkan buruh, Ketua MA datang menemui Gubernur Kepri 28 Januari, dikhawatirkan ada lobby-lobby memenangkan kasasi, yang kedua Jika kalah kasasi maka jadi preseden buruk di Batam”, tegasnya.(obn) 

LEM TV

Terbaru


Labels

Blog Archive