BURUH AYAM JANTAN DARI TIMUR TOLAK GAJI DIPOTONG BUAT BAYAR IURAN TAPERA

Rudi ayam jantan dari Timur Indonesia Wakil ketua DPD KSPSI Sulawesi Selatan, juga ketua PD FSP MI SPSI Sulawesi Selatan

Buruh Jakarta, Ribuan masa aksi buruh Demo Tolak Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) di depan gedung Kemenkeu RI, kamis, 27/6/2024. 

Tabungan ini dinilai memberatkan kalangan buruh lantaran dipotong dari pendapatan mereka.

Masa Aksi yang tergabung dalam Aliansi Sejuta Buruh (AASB) mendatangi gedung Kemenkeu RI dengan diawali dengan long much menuju Kemenkeu RI.

Wakil ketua DPD KSPSI Sulawesi Selatan, dan juga Ketua PD FSP MI SPSI Sulawesi Selatan, Rudi dalam orasinya mengatakan buruh merasa keberatan dengan adanya iuran Tapera. Dia menilai besaran iuran Tapera 2,5% yang dibebankan pekerja tidak setara dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Iuran Tapera sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Iuran Tapera akan memotong sebesar 2,5% gaji pekerja baik swasta maupun PNS dan 0,5% ditanggung perusahaan.

"Itu UU 4/2016 pemerintah mengeluarkan PP 25/2020 aturan pemerintah itu kan sepihak dan tidak melibatkan masyarakat. Disitulah mulai ada secara teknis soal iuran 2,5% buruh pekerja pemberi kerja itu 0,5. Pekerja mandiri yang lebih parah 3% seperti ojol, buruh, tani, restoran kecil. Ini kan memberatkan ya untuk kawan buruh di tengah situasi upah yg murah. Kenaikan 2024 hanya 1% sementara potongan 2,5-3%," kata Rudi dari atas mobil komando. 

Datang jauh jauh Ayam jantan dari Timur Indonesia menolak Iuran TAPERA yang justru akan menyengsarakan kaum buruh, karena tidak sebanding dengan harga rumah yang akan di milikinya jika uang tabungan tersebut di ambil kelak. 

Di sisi lain, dia juga menyoroti terkait perumahan program rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di mana banyak perumahan yang berakhir kosong tanpa penghuni, seperti Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Dia menilai rata-rata lokasi perumahan subsidi jauh dari lokasi tempat kerja. Bahkan ada yang memakan waktu perjalanan sampai 3 jam. Menurutnya, hal tersebut tidaklah efektif. Dia bilang seharusnya perumahan dapat dijangkau dengan kalangan buruh.

Dia menyebut setidaknya lokasi perumahan dapat diakses transportasi dengan mudah. Dengan begitu, buruh tidak memakan waktu lama ke tempat bekerja.

"Jadi, perjalanan sampai 2-3 jam itu kan nggak efektif dan efisien. Artinya tuntutan kita itu Menolak Iuran TAPERA yang sudah di undangkan ," ujar dia.(obn)