Looking For Anything Specific?

ads header
  • This is Slide 1 Title

    This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 2 Title

    This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

  • This is Slide 3 Title

    This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...

May Day 2026, Buruh Apresiasi Presiden Prabowo Tunaikan Janji Pengesahan UU PPRT

Presiden Prabowo Subianto menyapa ratusan ribu buruh yang mengikuti peringatan May Day 2026 di Kawasan Monas.


Buruh, Buruh menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pengesahan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Sebab, Presiden Indonesia itu menunaikan janji mengesahkan beleid tersebut.

"Atas nama seluruh pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru negeri, kami mengucapkan terima kasih," kata Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, Jumat, 1 Mei 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Jumhur dalam peringatan May Day 2026 di Kawasan Monas, Jakarta Pusat. Jumhur menyampaikan, perjuangan pengesahan UU PPRT sudah berlangsung selama 22 tahun.

"Selama 22 tahun UU itu sudah diperjuangkan dan di masa kepemimpinan Bapak Presiden sudah disahkan," ujar Jumhur Hidayat.

Tepat pada tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Hal itu disampaikan Kepala Negara di hadapan ratusan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Monas, Jakarta, 1 Mei 2025.

"Mudah-mudahan tidak lebih 3 bulan, RUU ini akan kita bereskan," kata Praowo di Monas, Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.

RI 1 menyampaikan, dirinya sudah menerima laporan dari pimpinan DPR soal pembahasan RUU PPRT. Bakal beleid tersebut disebut dimulai pekan depan. 

"Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco, minggu depan RUU ini (PPRT) segera akan mulai dibahas," ujar dia.

Seiring perjalanan waktu, DPR mengesahkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026.

"Apakah RUU PPRT dapat disahkan menjadi undang-undang," kata Ketua DPR Puan Maharani dikutip dari Youtube DPR, Selasa, 21 April 2026.

"Setuju," kata peserta rapat paripurna DPR yang diikuti ketuk palu pengesahan.(obn)

Aspirasi Buruh di May Day 2026: Pengesahan RUU Ketenagakerjaan hingga Tarif Ojol 10 Persen

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kawasan Monas, Jakpus.


Buruh, Memanfaatkan peringatan May Day 2026 di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ada 11 aspirasi yang disampaikan.

"Kami membawa 11 isu yang mungkin menjadi aspirasi," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat yang juga sekarang menjabat Mentri lingkungan Hidup, Jumat, 1 Mei 2026.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan (RUU Ketenagakerjaan). Jumhur berhadap bakal beleid tersebut sah menjadi UU pada May Day tahun depan.

"Biasanya, RUU Ketenagakerjaan tarikan ideologisnya sangat kuat. Dan bahkan 3 kali presiden RUU itu tidak bisa disahkan. Oleh karena itu kami memohon dengan segala hormat, melalui May Day tahun ini, mudah-mudahan May Day tahun depan RUU Ketenagakerjaan sudah disahkan," ungkap Jumhur Hidayat.

Kedua, penghapusan outsourcing dan tolak upah murah. Ketiga, deklarasi Satuan Tugas (Satgas PHK).

"Perang telah mengancam PHK. Mudah-mudahan Satgas PHK yang Bapak dengungkan bisa segera dideklarasikan," sebut Jumhur.

Keempat, reformasi pajak. Buruh menginginkan agar pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan pensiun tidak dikenakan pajak. 

"Karena pesangon adalah pertahanan terakhir buruh," ujar Jumhur.

Kelima, mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset. Keenam, meminta potongan ojek online (ojol) 10 persen.

"Bukan 20 persen dan kami tahu Bapak pro terhadap kawan-kawan ojol," kata Jumhur.

ketujuh, perlindungan terhadap industri nikel. Kedelapan moratorium terhadap industri semen yang sudah over suplay.

kesembilan, pengangkatan buruh dan honorer pekerja paruh waktu menjadi ASN. Sebab, mereka hanya menerima gaji sebesar Rp300 ribu. 

"Kesepuluh, kami meminta revisi UU Nomor 2 Tahun 2004 (UU Perselisihan Hubungan Industrial) dan terakhir kami mengharapkan apa yang menjadi perjuangan yang lalu bisa diselesaikan tahun ini," ujar Jumhur.(Obn)