Media LEM, fsplemspsi.or.id - Gelombang pergerakan dalam rangka menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) terus bergulir di berbagai daerah. Hal penolakan ini merupakan suatu bentuk respon masyarakat terhadap suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Anggota Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan Kepulauan Riau (Kepri) Cen Sui Lan juga memberikan pendapatnya, menurutnya masyarakat dapat mendorong agar DPR RI mengusulkan penerapan penundaan kepada pemerintah sehingga rencana kebijakan Tapera tersebut dapat menjadi perhatian lebih dengan adanya berbagai penolakan di masyarakat.
" Sepertinya sudah ditangguhkan ya, terakhir pak Bas dan Bu Sri Mulyani sudah merilis penangguhan Tapera ".
" Saya pribadi pasti memahami mengapa ada penolakan masyarakat mengenai Tapera. Penerapan penundaan bisa diusulkan di DPR RI, tinggal bagaimana DPR mengusulkan, kalau DPR yang mengusulkan berarti menunggu periode 2024-2029 dan tentu dengan kabinet yang baru terpilih. Proses pembentukan Undang-undang (UU) dengan persetujuan Pemerintah dan DPR RI, kalau perlu perubahan seperti penundaan harus kembali digulirkan ke DPR, kalau DPR melihat banyaknya penolakan dari masyarakat dan menimbang lebih keberpihakan ke masyarakat tentu akan ada tindakan. " Tutur Cen Sui Lan melalui percakapan pesan singkat WhatsApp, Jum'at 21/06/24.
Sehari sebelumnya, Kamis 20/06/24 lembaga LKS Tripartit daerah Kepri menggelar rapat perdana. Menurut salah satu anggota LKS Tripartit Kepri Doni Kurniawan S. H. belum ada pembahasan Tapera pada rapat tersebut. Hal ini terkait informasi bahwa pihak kementerian ketenagakerjaan melakukan upaya sosialisasi Tapera melalui lembaga LKS Tripartit nasional. (Red/W)
0 comments:
Posting Komentar