Batam - DPD FSP LEM SPSI Kepri adakan rapat kordinasi bersama DPC Kota Batam FSP LEM SPSI, dalam rangka konsolidasi terkait agenda utama organisasi yakni kesejahteraan buruh, serta terkait isu terkini mengenai Pemilu 2024 dengan pergerakan Poros Buruh. Rapat koordinasi tersebut dihadiri dari kepengurusan DPD-DPC.
Dalam pokok bahasan mengenai kesejahteraan pekerja, Ketua DPD Syaiful Badri Sofyan S. H. memberikan arahan umum kepada forum rapat agar dapat ikut serta menyampaikan masukan strategis, dan juga kepada Tim Kuasa Hukum DPD FSP LEM SPSI Kepri terkait tindak lanjut dari kasus gugatan perdata soal UMK Kota Batam dan UMP Provinsi Kepri yang mana kasasi yg dimohonkan oleh Gubernur Kepri ditolak oleh Mahkamah Agung dan sudah berkekuatan hukum tetap, namun sampai saat ini belum ada penjelasan dari PTUN Tanjungpinang dalam hal ini sebagai eksekutor.
DPD-DPC FSP LEM SPSI Kepri juga berencana menyelenggarakan acara Pendidikan dan Pelatihan Dasar (diklatsar) bagi pengurus organisasi. Dalam arahan umum pada rapat kordinasi Minggu (17/12/2023) sekitar pukul 15.30 WIB, Ketua DPD menyampaikan acara diklatsar ini bertujuan untuk memperkuat soliditas dan solidaritas serta membangun militansi organisasi.
" Penguatan mental kebersamaan adalah salah satu pondasi utama bagi organisasi kita, jika kita mampu membangun dan menciptakan mental kebersamaan dalam keorganisasian ini secara baik, maka hasil dari perjuangan dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja pasti akan mengikuti " jelas Syaiful dalam arahan.
Rapat yang dilaksanakan di We Star Majestic Cafe & Resto, Ruko Mega Legenda 2 Blok G3 No. 10 Baloi Permai, Kec. Batam Kota selama kurang lebih dua jam tersebut berlangsung interaktif dengan berbagai masukan serta usulan dari pengurus DPC Kota Batam yang juga dihadiri oleh Ketuanya, Marga Suryasastra.
Dalam kesempatan sesi tanggapan, Ketua DPC menyampaikan masukan serta usulan DPC terkait personil pengurus yang ditugaskan pada Dewan Pengupahan Provinsi (DP Prov.) dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari unsur Serikat Pekerja/Buruh, Pemerintah, dan Pengusaha, agar dapat memasukan kepengurusan DPC pada bagian dari unsur Serikat Pekerja.
Pada sesi bahasan terakhir terkait Poros Buruh direncanakan acara deklarasi dalam waktu dekat.
0 comments:
Posting Komentar