FSP LEM SPSI - koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) Mendatangi Kantor KEMENDAGRI, terkait Status UMSK Karawang tahun 2017 yang sampai saat ini belum disahkan oleh Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat. Ketawang, 29/03/17.
Pertemuan ini diterima oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan menyatakan bahwa Kesepakatan kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang terkait rekomendasi Bupati Karawang berdasarkan kesepakatan Asosiasi Sektor Pengusaha dengan Perwakilan Sektor Serikat Pekerja sudah dapat dikategorikan sebuah kesepakatan.
Oleh karena itu seharusnya Gubernur sudah dapat mengesahkan dalam sebuah Surat Keputusan.
Biro Hukum KEMENDAGRI sudah memehami permasalahan proses UMSK Karawang, dan akan memanggil Biro Hukum Propinsi Jabar, mereka minta waktu sampe tgl 31 maret 2017 untuk memproses kasus ini.(rsy).
0 comments:
Posting Komentar