Jokowi Minta BUMN dan Swasta Latih Pemegang Kartu Pra Kerja

Presiden Joko Widodo

Buruh, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan kementerian terkait untuk memulai Program Kartu Pra Kerja pada Januari 2020. Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat memberikan pengantarnya dalam Rapat terbatas Program Kartu Pra Kerja di Kantor Presiden, Selasa, 12 November 2019. "Kami harapkan saat menginjak bulan Januari (2020) program ini sudah dijalankan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, dia menginginkan adanya reformasi sistem yang memungkinkan para pencari kerja dan pemilik kartu pra kerja bisa memilih langsung pelatihan melalui platform digital. Tak hanya itu, Jokowi meminta swasta dan BUMN dilibatkan untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pemegang kartu pra kerja.

"Kami harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena bumi memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif," ujarnya.

Jokowi mengemukakan 58 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SMP ke bawah sehingga reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi.

Kartu pra kerja membidik tiga kalangan yakni para pencari kerja, pekerja, dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Nantinya, pemerintah akan memberikan pelatihan tiga bulan kepada pemegang kartu pra kerja sesuai dengan kriterianya masing-masing.

Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 10 triliun dalam RAPBN 2020 untuk mendukung program Kartu Pra Kerja. Pada tahun depan, peserta dari program tersebut ditargetkan mencapai 2 juta peserta. Sebanyak 1,5 juta pemegang kartu bakal mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500.000 sisanya bakal mendapatkan pelatihan secara reguler.(obn)