Foto : Youtube Kemenaker Perayaan May Day 2023
F SP LEM SPSI, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bicara soal upah minimum provinsi (UMP) 2024. Semua masukan dari stakeholder disebut akan dipertimbangkan, termasuk permintaan buruh yang menginginkan ada kenaikan 15%.
Ida mengatakan UMP 2024 akan dibahas bersama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Dasar penetapannya akan mengacu pada turunan UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang sedang disempurnakan."UMP 2024, itu masukan (buruh minta 15%), masukan nanti akan digodok di Depenas sembari kita akan matangkan PP 36-nya yang akan mengatur tentang pengupahan," kata Ida usai sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI tahun 2023, di Senayan, Rabu (16/8/2023).
Melihat geliat ekonomi saat ini, Ida menilai ada kemungkinan untuk UMP 2024 naik. Terkait besarannya, ia meminta agar masyarakat menunggu keputusannya yang akan diumumkan November 2023.
"Ya ada (space naik) karena ada pertumbuhan ekonomi, inflasi terkendali. Nanti kita akan sampai pada kesimpulan. Data yang kita gunakan adalah dari BPS," ucapnya.
Ida menyebut saat ini pihaknya sedang menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya dari berbagai stakeholder terkait ketenagakerjaan.
"Kita akan dengarkan baik pengusaha maupun buruh di dewan pengupahan. Dewan pengupahan ini yang akan merekomendasikan kepada Menteri," ucapnya.(obn)
0 comments:
Posting Komentar