Media LEM, fsplemspsi.or.id - Gelombang pergerakan dalam rangka menolak kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera) terus bergulir di berbagai daerah. Hal penolakan ini merupakan suatu bentuk respon masyarakat terhadap suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Anggota Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan Kepulauan Riau (Kepri) Cen Sui Lan juga memberikan pendapatnya, menurutnya masyarakat dapat mendorong agar DPR RI mengusulkan penerapan penundaan kepada pemerintah sehingga rencana kebijakan Tapera tersebut dapat menjadi perhatian lebih dengan adanya berbagai penolakan di masyarakat.

" Sepertinya sudah ditangguhkan ya, terakhir pak Bas dan Bu Sri Mulyani sudah merilis penangguhan Tapera ".

" Saya pribadi pasti memahami mengapa ada penolakan masyarakat mengenai Tapera. Penerapan penundaan bisa diusulkan di DPR RI, tinggal bagaimana DPR mengusulkan, kalau DPR yang mengusulkan berarti menunggu periode 2024-2029 dan tentu dengan kabinet yang baru terpilih. Proses pembentukan Undang-undang (UU) dengan persetujuan Pemerintah dan DPR RI, kalau perlu perubahan seperti penundaan harus kembali digulirkan ke DPR, kalau DPR melihat banyaknya penolakan dari masyarakat dan menimbang lebih keberpihakan ke masyarakat tentu akan ada tindakan. " Tutur Cen Sui Lan melalui percakapan pesan singkat WhatsApp, Jum'at 21/06/24.

Sehari sebelumnya, Kamis 20/06/24 lembaga LKS Tripartit daerah Kepri menggelar rapat perdana. Menurut salah satu anggota LKS Tripartit Kepri Doni Kurniawan S. H. belum ada pembahasan Tapera pada rapat tersebut. Hal ini terkait informasi bahwa pihak kementerian ketenagakerjaan melakukan upaya sosialisasi Tapera melalui lembaga LKS Tripartit nasional. (Red/W)

Read More

Buruh di Jabar Demo Tolak Tapera di DPRD Jabar Hari ini, Berikut Alasannya

M. Sidarta Ketua DPD F SP LEM SPSI Jawa Barat

Buruh,  Gabungan serikat buruh/serikat pekerja Jawa Barat menggelar aksi demo buruh di depan Kantor DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro Kota Bandung hari ini Kamis, 20 Juni 2024. Demo buruh hari ini digelar dengan membawa tiga tuntutan.

Ketua DPD F SP LEM SPAI Jawa Barat M Sidarta menyampaikan, salah satu poin utama dalam aksi demo hari ini adalah penolakan tabungan perumahan rakyat (Tapera).

"Memang akhir-akhir ini mencuat persoalan Tapera ini dan beberapa aksi di beberapa kabupaten/kota dan di nasional sudah dilakukan teman-teman buruh untuk menolak adanya pemotongan Tapera," jelasnya. 

Sebagaimana dalam peraturan yang ditetapkan total ada potongan 3 persen dari gaji pekerja untuk Tapera.

Menurut Sidarta, potongan Tapera ini banyak ditolak karena memberatkan buruh karena menambah banyak potongan gaji.

"Kalau ditambah Tapera 3 persen sekitar kurang lebih 13 persen upah buruh terpotong setiap bulannya sehingga kita menolak," ucapnya.

Jikapun ada, Sidarta menilai Tapera ini harusnya tidak bersifat wajib agar tak membebani masyarakat.

"Kita melihat ini pemaksaan yang dilakukan pemerintah dengan mengumpulkan dana dari buruh," ucapnya.

Selain itu, meskipun ada Tapera, buruh bekerja berpuluh-puluh tahun pun belum tentu bisa membeli rumah dengan tabungan yang terkumpul di Tapera.

Sidar mencontohkan buruh di kota Bandung dengan upah rata-rata Rp4 juta per bulan akan dipotong 3 persen sekitar Rp120.000 per bulan maka jika bekerja selama 30 tahun hanya mengumpulkan uang di bawah Rp50 juta.

"Tidak semua pekerja itu bisa bekerja secara terus menerus dan kalau kita hitung maksimal rata-rata masa kerja buruh formal itu cuma di 30 tahun dari usia dia bekerja sampai dia pensiun," sebutnya.

Terkait pembelian rumah, jelas Sidarta, sebenarnya sudah ada manfaat yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan melalui program PUMP.

"Jadi kita melihat untuk perumahan teman-teman buruh itu sudah ada di Jamsostek," tegasnya menutup.(obn)

Read More

Tolak Tapera Ribuan Buruh Jawa Barat Satronin DPRD Jawa Barat

Masa Aksi Gabungan Buruh/Pekerja Jawa Barat demi kantor DPRD Jawa Barat 

Buruh, Ribuan buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh/Serikat Pekerja Jawa Barat datangi Kantor DPRD Jawa Barat untuk meminta dukungan wakil rakyat dimana Tabungan Perumahan Rakyat TAPERA yang di gagas oleh pemerintah Jokowi itu sangat memberatkan semua kaum Pekerja di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Masa Buruh dari berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa didepan  kantor DPRD Jawa Barat Jalan Diponegoro kota Bandung,Kamis 20/6/2024

Gabungan Serikat Pekerja Jawa Barat akan terus melakukan perlawanan terhadap program Tabungan Penderitaan Rakyat yang dikemas dalam penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) sampai dengan pemerintah sadar bahwa untuk mendapatkan Perumahan atau hunian yang layak merupakan hak rakyat yang seharusnya disediakan secara gratis oleh Pemerintah. 

Apabila Pemerinta belum mampu melaksanakan kwajibannya untuk memenuhi hal rayat, maka setidak-tidaknya Pemerintah tidak menambah beban kesulitan bagi rakyatrakyat termasuk Pekerja/Buruh yang ada di dalamnya. 

Penyelenggaraan program Perumahan Rakyat justru sangat membebani para Pekerja /Buruh dan bahkan para pengusahapengusaha. Karena Pekerja/Buruh setiap bulannya harus menyetor 3 ℅ dari upah yang biasa diterima, padahal dengan kenaikan upah minimum yang sangat kecil dan tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, upah pekerja sudah banyak dipotong seperti :

• BPJS Kesehatan harus mengiur 1℅
• Bpjs Ketenagakerjaan  program JHT sebesar 2℅
• BPJS Ketenagakerjaan Program Pensiun sebesar 4℅
• Pajak Penghasilan (PPH 21) sebesar 5 ℅

Kalau ditambahkan lagi dengan Potongan 3℅ maka jelas-jelas pemerintah sedang membuat program Tabungan Penderitaan Rakyat, ekonomi Pekerja/Buruh akan semakin runtuh dan daya Beli akan semakin jauh. (Obn) 

Read More

Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera di Depan Kantor DPRD Kabupaten Tangerang

Anggota DPRD Kota Tangerang menerima perwakilan Buruh dan sepakat untuk menolak TAPERA dengan membuat rekomendasi secepatnya ke Pusat. 

Buruh Tanggerang, Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu menggelar unjukrasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (20/6/2024). 

Mereka menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang digadang-gadang pemerintah.

Dalam demonstrasi itu, tampak dua anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, yakni Yahya Ansori dan Nasrullah, turut memberikan orasi di atas mobil komando pengunjukrasa. 

Dalam orasinya, kedua anggota DPRD Kabupaten Tangerang itu menyatakan ikut menolak program Tapera.

Aliansi Buruh Banten Bersatu ini sendiri berasal dari gabungan serikat buruh yang ada di Kabupaten Tangerang. Koordinator aksi demo dari atas mobil komando mengatakan, buruh Tangerang menolak adanya program Tapera. Buruh menilai, Tapera itu adalah progam yang sangat memberatkan buruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Tangerang.

“Dengan dipotongnya gaji buruh melalui pajak, PPH 21 ditambah lagi adanya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan,BPJS Pensiun ini mau ditambah program Tapera yang akan memotong gaji sebesar 2,5 persen ini, sungguh memberatkan buruh,” lantangnya dari mobil komando.

Lebih lanjut, ia mengatakan, selain para buruh yang menolak Tapera,  para pengusaha juga ikut menjerit dan menolak program itu.

“Kami miris, rakyat dan buruh sudah menjerit semoga pada 20 Juni aksi yang dilakukan serentak ini supaya Tapera ini digagalkan,” kata Lanjutnya.

Buruh mengancam, jika aksi yang telah dilakukan ini tidak membuahkan hasil, pihaknya bersama sejuta buruh akan melaksanakan demo besar-besaran pada 27 Juni mendatang.

“Kita akan demo besar-besaran tanggal 27 Juni nanti di Jakarta. Kita berharap program ini dibatalkan,” tandasnya.

Di tempat yang sama, dua anggota DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan ikut menolak program Tapera. Setelah beberapa saat melakukan orasi, perwakilan buruh diminta memasuki gedung DPRD Kabupaten Tangerang untuk melakukan audiensi.

Setelah audiensi para buruh dengan anggota DPRD komisi 2 yang membidangi ketenagakerjaan mencapai kesepakatan bersama. Di mana kedua anggota DPRD Kabupaten Tangerang itu ikut menolak adanya program Tapera.

"Kami DPRD Kabupaten Tangerang mendukung AB3 dan menolak PP nomor 21 tahun 2024 atas perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),” ucap anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Yahya Amsori di depan para buruh.

Selain itu, dirinya juga akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah pusat maupun DPR RI terhadap keinginan buruh yang menolak program Tapera itu. Para buruh ingin mencabut peraturan pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2024 atas perubahan PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

"Kami menolak hal tersebut. Dan rekomendasi ini akan kita layangkan ke DPRD Provinsi dan DPR RI dan Pemerintah Pusat secepatnya,” tandasnya.(obn)

Read More

Ketua Serikat Pekerja Buka Suara Soal Tuduhan PHK 8.000 Karyawan PT Sai Apparel Semarang

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Alwi Kusmarwoto buka suara.Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Alwi Kusmarwoto dan Kepala Disnakertreans Jateng Ahmad Aziz meluruskan isu PHK dan tutupnya PT Sai Apparel Industriesmelalui konferensi pers di kantor Disnakertrans Jateng, Rabu (19/6/2024). Alwi meluruskan isu PHK dan tutupnya PT Sai Apparel Industries yang berlokasi di Jalan Brigjen Sudiarto Km 11, Bandungrejo, Kota Semarang melalui konferensi pers di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (19/6/2024).

Buruh Semarang,Merespons rumor pemutusan hubungan kerja (PHK) 8.000 di PT Sai Apparel Industries, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Alwi Kusmarwoto buka suara. Alwi meluruskan isu PHK dan tutupnya PT Sai Apparel Industries yang berlokasi di Jalan Brigjen Sudiarto Km 11, Bandungrejo, Kota Semarang melalui konferensi pers di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Rabu (19/6/2024).

“Berita 8.000 karyawan Sai Apparel Semarang yang di-PHK itu tidak benar, kami ingin meluruskan. Pada Juni 2022 sampai 2023, jumlah pegawai Sai Apparel Semarang itu masih 8.000 (orang). Namun berangsur produksinya (pabrik) berkurang di tahun 2023,” ujar Alwi kepada awak media.

Di samping berkurangnya produksi, owner PT Sai Apparel Industries juga menjual sebagian lahannya ke PT Djarum sebagai pihak ketiga. Kemudian 50 persen lahan perusahaan itu disewakan.

“Kita harus mengosongkan gedung yang mau dipakai (disewakan). Alhamdulilah 50 persen gedung itu masih bisa disewa (oleh PT SAI), biar masih ada aktivitas. Departemen laundry, washing, polybag, packing, dan beberapa produksi masih bisa beraktivitas di Kota Semarang,” jelasnya

Alwi menyebut masih ada sekitar 4.000 karyawan sampai November 2023. Lalu kini tinggal 2.500 karyawan yang masih bekerja di sana karena 1.482 karyawan di-PHK pada akhir 2023 silam. “Sebanyak 1.482 karyawan di-PHK sesuai dengan kesepakatan, hak-haknya diberikan. Meski di-PHK, mereka masih diberi kesempatan untuk bekerja, tetapi statusnya PKWT atau kontrak,” jelasnya.

Menurutnya sebanyak 1.482 karyawan itu tidak di-PHK secara sepihak karena manajemen PT Sai Apparel Industries telah berdiskusi dengan karyawan terkait. 

“Waktu itu begini, kita melakukan third partied. Kita tidak mau PHK, mau diboyong semua ke Grobogan dengan hak gaji di Kota Semarang. Kita kembalikan ke kawan-kawan, mereka gak mau, akhirnya dari pihak manajemen memutuskan PHK dengan kesepakatan,” bebernya. 

Alhasil ribuan karyawan itu memilih PHK dengan menerima hak pesangon kisaran Rp 40 juta sampai Rp 70 juta. Dia menyebut masa kerja rata-rata 24 tahun. 

Lebih lanjut, Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz turut angkat bicara perihal berita PHK yang melibatkan PT Sai Apparel Industries di Kota Semarang.

“Untuk relokasi ini tidak merugikan pekerja. Bahkan dari pekerja yang ada 8.000 itu, kalau mereka mau ikut ke Grobogan, semua akan diterima oleh perusahaan. Perusahaan menyarankan begitu, tetapi ada sebagian karyawan tidak mau, sehingga memilih PHK sesuai PP,” terang Aziz.(obn)

Read More

Menaker Ida Fauziyah akan Sosialisasi Tapera, Federasi Serikat Pekerja Logam Sebut Pemerintah Tak Dengar Kemarahan Buruh

Aksi Buruh Tolak Tapera

Buruh, Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  (FSP LEM SPSI) Jawa Barat mengecam pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang akan menyosialisasikan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera berencana memungut 3 persen dari penghasilan pekerja untuk Tapera.

“Bikin kami marah. Pemerintah bukannya mendengar kegelisahan dan kemarahan buruh malah ngebet sosialisasi Tapera,” kata Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta saat dihubungi pada Rabu, 19 Juni 2024. 

Sidarta, yang juga Wakil Ketua Umum FSP LEM SPSI, menyebut pungutan untuk Tapera ini akan membebani buruh karena sudah banyak terpotong penghasilan mereka.  Dia menyebut penghasilan buruh saat ini telah dipotong untuk BPJS Kesehatan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan aneka potongan lainnya. 

Oleh karena itu, Sidarta menyebut potongan Tapera ini hanya modus bagi pemerintah untuk memungut pendapatan dari masyarakat. “Saya tahu pemerintah banyak utang jatuh tempo atas kesalahannya sendiri dalam mengelola pemerintahan, pas butuh dana segar untuk bayar utang masak harus dibebankan kepada pekerja dan buruh,” kata dia. 

Tak hanya itu, Sidarta menyebut organisasinya juga akan berunjuk rasa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat untuk meminta dukungan agar penolakan terhadap PP Tapera ini didengar pemerintah. Dia menyebut aksi yang digelar pada Kamis, 20 Juni 2024 ini melibatkan serikat pekerja dan buruh di Jawa Barat. 

“Untuk meminta dukungan pembatalan Tapera, bukan ditunda. Aksi ini bakal digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia,” kata Sidarta. Meski demikian, dia menyebut belum bisa memastikan akan ada berapa buruh dan pekerja yang akan mengikuti aksi damai ini.  

Sepekan aksi di Jawa Barat, Sidarta menyebut, PSP LEM SPSI juga akan berunjuk rasa secara massal di Jakarta. Tujuannya meminta pemerintah mencabut dan membatalkan PP Tapera. 

Sidarta menyebut aksi di Jakarta ini akan lebih besar dari unjuk rasa di daerah. “Jumlah buruh yang lebih besar di Jakarta karena pemerintah tidak menggubris kemarahan buruh,” kata dia. 

Menaker Ida sebelumnya menyebut akan fokus sosialisasi Tapera kepada pekerja dan pemberi kerja sepanjang tahun ini. Dalam sosialisasi ini, Ida menyebut akan melibatkan LKS Tripnas.  "Kami sedang public hearing karena sebenarnya waktu implementasi program Tapera masih panjang. Sampai akhir 2024, kami masih akan mendengarkan pandangan para pekerja dan pemberi kerja," kata Ida di kompleks parlemen pada Kamis, 12 Juni 2024.(obn)

Read More

Tapera Malah Jadi Beban Tambahan, Buruh Siap Geruduk DPRD Jabar

TAPERA (Ilustrasi)

Buruh, Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, kini tengah fokus melakukan sosialisasi program Tapera kepada pekerja dan pengusaha. Sosialisasi ini dilakukan melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang mewakili kepentingan pekerja dan pengusaha. 

Meskipun mendapat penolakan dari berbagai pihak, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan implementasi program Tapera. 

Muhamad Sidarta, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Umum FSP LEM SPSI, menyatakan bahwa FSP LEM SPSI akan mengadakan aksi damai bersama Gabungan SP/SB Jawa Barat di DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 20 Juni 2024. Aksi ini bertujuan untuk meminta pembatalan, bukan hanya penundaan program Tapera. 

Sidarta mengungkapkan bahwa aksi serupa akan dilakukan serentak di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, aksi yang lebih besar direncanakan akan digelar di Jakarta dalam waktu dekat karena pemerintah tidak menanggapi penolakan buruh terhadap iuran wajib Tapera sebesar 3 persen. 

"Pemerintah bukannya mendengar kegelisahan dan kemarahan buruh, malah ngebet mensosialisasikan Tapera melalui Tripnas," kata Sidarta, Rabu 19 Juni 2024.

Menambah beban buruh

Sidarta menambahkan, Tapera hanya akan menjadi beban tambahan bagi buruh yang sudah menghadapi banyak potongan wajib dari pemerintah.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini upah buruh tidak mengalami kenaikan yang signifikan, dan jika ada, itu hanya penyesuaian terhadap inflasi. Bahkan, penyesuaian upah yang ditetapkan pemerintah masih jauh di bawah inflasi, sehingga potongan iuran Tapera sebesar 3 persen jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat inflasi. 

"Saya tahu pemerintah memiliki banyak utang jatuh tempo akibat kesalahannya sendiri dalam mengelola pemerintahan. Ketika butuh dana segar untuk membayar utang, kenapa harus dibebankan kepada pekerja atau buruh?," katanya 

Di sisi lain, upah pekerja atau buruh tidak dinaikkan. Lebih-lebih, buruh tidak akan menikmati manfaat uang Tapera yang bersifat wajib itu untuk pengadaan rumah. Jika buruh membutuhkan rumah atau ingin merenovasi rumah, cukup dengan uang BPJS Ketenagakerjaan yang jumlahnya lebih dari Rp700 triliun.

Aksi protes ini mencerminkan kekecewaan dan ketidakpuasan buruh terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan mereka. Pemerintah diharapkan dapat mendengar aspirasi buruh dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang dianggap membebani mereka. (obn)

Read More

Ditolak Buruh dan Pengusaha Pemerintah Malah Ngebet Sosialisasikan TAPERA

Muhammad Sidarta Ketua DPD F SP LEM SPSI Jawa Barat

Buruh,Pemerintah Melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah fokus melakukan sosialiasi TAPERA kepada pekerja dan pengusaha. Sosialisasi dilakukan melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) karena LKS Tripnas merupakan representasi pekerja dan pengusaha. Sampai saat ini pemerintah belum mempertimbangkan penundaan implementasi “Program TAPERA”.

 

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta yang juga Wakil Ketua Umum FSP LEM SPSI menyatakan, bahwa FSP LEM SPSI kembali akan melakukan aksi damai bersama dengan Gabungan SP/SB Jawa Barat di DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari kamis 20 juni 2024 untuk meminta dukungan pembatalan TAPERA, bukan ditunda. 

"Aksi ini akan dilakukan serentak diberbagai daerah di Indonesia, bahkan dalam waktu dekat akan dilakukan aksi dengan jumlah buruh yang lebih besar di jakarta karena pemerintah tidak menggubris kemarahan buruh yang menolak iuran wajib TAPERA sebesar 3%. Pemerintah bukannya mendengar kegelisahan dan kemarahan buruh malah ngebet sosialisasikan TAPERA melalui Tripnas", Jelas Sidarta, Rabu 19/06/2024

 

Lebih lanjut, Sidarta mengatakan TAPERA ini hanya akan menjadi beban buruh karena buruh sudah terlalu banyak potongan wajib yang ditetapkan pemerintah, dimana upah buruh selama ini tidak naik-naik, kalaupun ada kenaikan itu bukan naik upah, itu hanya penyesuaian kenaikan inflasi. 

"Penyesuaian upah yang ditetapkan pemerintahpun masih jauh di bawah inflasi, tidak sebanding dengan potongan iuran TAPERA 3% jauh di atas inflasi. Saya tahu pemerintah banyak utang jatuh tempo atas kesalahannya sendiri dalam mengelola pemerintahan, pas butuh dana segar untuk bayar utang masak harus dibebankan kepada pekerja/buruh," Pungkasnya 

Di sisi lain upah pekerja/buruh tidak dinaikan, lebih- lebih buruh tidak akan menikmati manfaat uang TAPERA yang bersifat wajib itu untuk pengadaan rumah. 

"Buruh kalau mau membutuhkan rumah atau mau renovasi rumah cukup dengan uang BPJS Ketenagakerjaan yang jumlahnya lebih dari 700 triliyun",  kata Sidarta. (Rsy)

Read More

Penjelasan Disnaker Kota Semarang soal PHK Massal di PT Sai Apparel

PT. Sai Apparel, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). (Dok. PT. Sai Apparel Semarang)

Buruh Semarang, PT Sai Apparel yang terletak di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) diketahui melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada seribuan pekerjanya. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno.

Menurutnya, PT Sai Apparel mencari lokasi yang mempunyai biaya operasional lebih murah dibanding di Kota Semarang. 

"PT Sai Apparel relokasi ke Grobogan dengan alasan cari biaya operasional yang lebih ringan," ujarnya saat dikonfirmasi fsplemspsi.or.id, Rabu (19/6/2024).

Diketahui, PT Sai Apparel Industri Semarang merupakan perusahaan manufaktur yang proses produksinya bergerak dalam industri garmen.

Dibeli PT Djarum Dia menjelaskan, para pekerja yang tidak bersedia pindah ke Grobogan, Kabupaten Demak ada 1.500 buruh. Saat ini ribuan buruh tersebut sudah diberikan pesangon.

"Selesai sepakat bipartit dan sudah diberikan edukasi oleh Disnaker Kota Semarang terkait tahap-tahap memperoleh manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," kata dia. 

Saat ini, lanjutnya, kondisi PT Sai Apparel yang berada di Kecamatan Pedurungan Semarang sudah dibeli oleh PT Djarum.  

"Sekarang masih ada tersisa sekitar 1.200 status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)," paparnya.

Awalnya, pada 2012-2023, PT Sai Apparel juga terdampak pandemi Covid-19 hingga melakukan PHK secara bertahap. 

 "Akumulasi kurang lebih PHK 1.000-an waktu itu, awalnya dirumahkan dibayar 25 persen," ucap dia.  

Informasi yang diterimanya, karyawan yang terkena PKWT masih relatif muda dan memilih mencari pekerjaan di perusahaan yang lain. "PKWT proses pensiun bertahap," pungkasnya.(obn)

Read More

RAPAT KERJA UNIT PIMPINAN UNIT KERJA NOK FREUDENBERG BATAM (NFB)

Syaeful Badri Sofyan dalam sambutan pembekalan ke PUK PT NOK FREUDENBERG BATAM 

Buruh, Bertempat di OS STYLE HOTEL Sagulung Kota Batam Pimpinan Unit Kerja (PUK) PT.NOK FREUDENBERG BATAM (NFB) melaksanakan Rapat Kerja Unit (RAKERNIT) untuk kinerja PUK tiga tahun yang akan datang, Sabtu 15/6/2024.

Ketua pelaksana Candra Halim Manurung mengatakan keterbatasan dalam pengelolaan pelaksanaan Rapat Unit Kerja masih banyak kekurangan baik dalam pemilihan tempat maupun pemilihan tema serta hari, jika dalam pelaksanaannya nanti kurang berkenan mohon untuk di maafkan.

Rapat Kerja Unit yang mengambil Thema "Solidaritas tanpa Batas Menyatukan langkah demi kesejahteraan Bersama" bertujuan untuk menciptakan kekompakan dalam berorganisasi terutama serikat pekerja didalam perusahaan karena dengan Solidaritas dan kekompakan maka akan tercipta yang namanya kesejahteraan bersama bisa dirasakan.

Dalam sambutannya Marga Surya sastra DPC KOTA Batam menyampaikan pesan singkat untuk PUK PT NOK FREUDENBERG agar lebih aktif lagi melakukan konsolidasi untuk meningkatkan Solidaritas seperti yang di bawakan oleh panitia dalam Thema kali ini.

dengan terus melakukan konsolidasi maka akan tercipta pemahaman di semua tingkatan dan masing masing personil sampai ke anggota akan memahami pentingnya dalam melakukan kegiatan organisasi agar terciptanya kesejahteraan bersama.

Mega surya sastra DPC Kota Batam

Saiful Badri Sofyan menegaskan tema yang di usung Komplit sudah, tema yang di bawa oleh panitia, tinggal Korlap dan anggota yang harus menjiwainya, tinggal meminum racikan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. seperti tukang jamu orang Jawa (maaf) kalau sudah kumplit tinggal mewujudkan dan mengaplikasikan dalam penjiwaan dalam pelaksanaan mensejahteraan anggota.

Peserta Rakernit PUK PT NOK PREUDENBERG BATAM 

Pembekalan begitu pentingnya untuk semua individu dalam memahami bahwa berorganisasi dalam lingkungan pekerja itu penting karena dengan adanya perwakilan yang mewakili Anggota dalam perundingan maka akan terciptanya kesejahteraan khususnya untuk anggota karena mereka yang berunding untuk kepentingan kesejahteraan anggotanya. saling menjaga hubungan Industrial yang harmonis seperti yang tertuang dalam Panca Prasetya F SP LEM SPSI bahwa kita semua menjunjung tinggi hubungan Industrial yang harmonis untuk terciptanya kesejahteraan bersama. (leo)

Read More