Perusahaan Komponen Elektronik terancam pindah lokasi Pabrik dari Purwakarta ke Subang, Bagaimana nasib Pekerjanya?

Konsolidasi PUK dan anggota SP LEM SPSI PT Sanwa Musen Indonesia bersama DPC FSP LEM SPSI Kab. Purwakarta dan Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat pada Sabtu, (20/01/2024) di Sekretariat DPC KSPSI Purwakarta.

Media LEM, Purwakarta - DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Purwakarta adakan konsolidasi bersama Muhamad Faisal Ketua PUK anggota PUK SP LEM SPSI PT. Sanwa Musen Indonesia pada Sabtu, (20/01/2024) di kantor Sekretariat DPC FSP LEM SPSI Kab. Purwakarta dengan menghadirkan Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Bung Ir. Muhamad Sidarta yang juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP FSP LEM SPSI. Muhamad Sidarta yang akrab dipanggil Kang Darta hadir d agenda Konsolidasi PUK PT  Sanwa Musen Indonesia atas permintaan Bahrum Komara selaku Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Purwakarta.

Dalam sambutannya Muhamad Sidarta memaparkan strategi yang dapat dilakukan untuk menyikapi isu perpindahan Pabrik komponen elektronik / Trafo di Kawasan BIC Kabupaten Purwakarta ke Kabupaten Subang.

Muhamad Sidarta Bersama dengan Ketua DPC dan Ketua PUK PT. Sanwa Musen Indonesia dalam agenda Konsolidasi di Sekretariat DPC KSPSI Purwakarta pada Sabtu, (20/01/2024).

" Lakukan koordinasi dengan LBH yang ada di DPC dan LBH di DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat untuk melakukan langkah yang perlu diambil dalam menyikapi edaran angket yang disebarkan oleh Management PT  Sanwa Musen Indonesia kepada pekerja / Karyawan. " kata Sidarta.

" Perlu ada kepastian untuk menentukan pilihan apakah mau ikut pindan atau tidak terkait dengan hak - hak yang harus diberikan oleh Perusahaan kepada setiap Pekerjanya. " tegas Muhamad Sidarta.

" Dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja dan Pengusaha bersifat perdata sehingga keputusan mustinya berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak sehingga ada negosiasi didalam mengambil keputusan." pungkas Muhamad Sidarta dalam sambutannya. [ERK].

Read More

POROS BURUH PERUBAHAN UNTUK AMIN, PEDULI BANJIR PEKAN BARU, RIAU

Foto: Media LEM TV

Poros buruh peduli banjir Riau, Di hadiri oleh Koordinator pusat yaitu Daeng Wahidin dan Dedi Zulfikar dan hadir pula koordinator Poros buruh Provinsi Riau Yandry MS Nathan, Sri Devi, dan Yenny Anggraini, mengunjungi Desa Miranti, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. Desa ini merupakan salah satu desa yang terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Siak.Pada hari Minggu, 14/01/2024,

Saat tiba di desa tersebut, poros buruh peduli banjir Riau disambut oleh masyarakat setempat. Masyarakat menyampaikan keluhan mereka atas banjir yang telah melanda desa mereka. Banjir yang terjadi telah menyebabkan kerusakan rumah dan lahan pertanian.

Yandry, selaku koordinator poros buruh peduli banjir Riau, menyampaikan keprihatinannya atas musibah banjir yang terjadi. Ia mengatakan bahwa poros buruh peduli banjir Riau akan memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir.

"Kami akan memberikan bantuan berupa sembako, pakaian, dan alat-alat kebersihan," kata Yandry "Kami juga akan membantu masyarakat untuk membersihkan rumah dan lahan pertanian yang terdampak banjir."

Selain memberikan bantuan, poros buruh peduli banjir Riau juga akan mendorong pemerintah untuk segera mengatasi banjir yang terjadi. Mereka meminta pemerintah untuk membangun infrastruktur yang dapat mencegah terjadinya banjir di masa mendatang.

"Kami meminta pemerintah untuk segera membangun infrastruktur yang dapat mencegah terjadinya banjir," kata Yenri. "Infrastruktur tersebut, antara lain, bendungan, tanggul, dan saluran irigasi." Kunjungan poros buruh peduli banjir Riau ke Desa Miranti mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Masyarakat berharap bahwa bantuan yang diberikan oleh poros buruh peduli banjir Riau dapat meringankan beban mereka.

"Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh poros buruh peduli banjir Riau," kata salah seorang warga Desa Miranti. "Bantuan ini sangat berarti bagi kami."

@krd

Read More

Mendagri Minta Pemda Gencar Lakukan Gerakan Pangan Murah dan Salurkan Bansos, Demi Kendalikan Inflasi.

Foto: Mendagri

Media FSP LEM SPSI, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Gencar Menggelar Gerakan Pangan Murah Atau Pasar Murah Dan Menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Kepada Masyarakat. Langkah Ini Dibutuhkan Sebagai Upaya Pengendalian Inflasi Di Masing-Masing Daerah. Pasalnya, Kondisi Inflasi Di Masing-Masing Daerah Masih Bervariasi Meski Di Tingkat Nasional Terkendali.

Dia Menyebutkan, Inflasi Akan Lebih Terkendali Apabila Seluruh Pemda Bergerak Melakukan Upaya Pengendalian. Terlebih Di Awal Tahun Anggaran, Pemda Memiliki Sumber Daya Untuk Melakukan Gerakan Pangan Murah Dan Bansos. Selain Menggunakan Anggaran Reguler, Pemda Juga Bisa Memanfaatkan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Dan Dana Dekonsentrasi Yang Diberikan Kepada Provinsi Untuk Melakukan Gerakan Tersebut.

“Digenjot Kegiatan Pasar Murahnya, Karena Kegiatan Pasar Murah Ini Sangat Bermanfaat Untuk Masyarakat Agar Mereka Dapat Tercukupi, Terutama Yang Tidak Mampu,” Terang Mendagri Saat Memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Yang Berlangsung Secara Hybrid Dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Lebih Lanjut, Mendagri Juga Telah Meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Untuk Mengecek Daerah-Daerah Yang Telah Melakukan Gerakan Pangan Murah Dan Menyalurkan Bansos. Hal Ini Akan Menjadi Catatan Bagi Kemendagri Terhadap Kinerja Kepala Daerah, Termasuk Bahan Evaluasi Untuk Penjabat (Pj.) Kepala Daerah.

Dia Menjelaskan, Kemendagri Dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bakal Memberikan Dana Insentif Bagi Daerah Yang Mampu Mengendalikan Inflasi. Tahun Lalu, Kemendagri Bersama Kemenkeu Juga Telah Memberikan Dana Insentif Tersebut Kepada Daerah Yang Dinilai Berhasil Mengendalikan Laju Inflasi.

“Total Dana Insentif Daerah Atau Sekarang Namanya Dana Insentif Fiskal Itu Besarnya Sebanyak 1 Triliun Dalam Rangka Mendorong Motivasi Daerah Untuk Mengendalikan Inflasi Di Daerah Masing-Masing,” Ujarnya.

Dilansir dari laman website Kementerian Dalam Negeri, berita kementerian.

(Red/w)

Read More

Kemenperin : Capaian Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Media FSP LEM SPSI - Industri kecil dan menengah (IKM) masih menunjukkan peran strategisnya dalam perekonomian nasional sepanjang tahun 2023. Hal ini didukung dari populasi IKM yang mencapai 4,19 juta unit usaha atau berkontribusi sebesar 99,7 persen dari total unit usaha industri di Indonesia, sehingga memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional.

“Dengan populasi tersebut, IKM turut andil terhadap penyerapan tenaga kerja, yaitu sebanyak 65,52 persen dari total tenaga kerja industri nasional. Selain itu, berkontribusi hingga 21,44 persen dari total nilai output industri, sehingga betul-betul berperan penting dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita di Jakarta, Rabu (3/1).

Dirjen IKMA mengemukakan, sepanjang tahun 2023, Kemenperin proaktif meningkatkan kemampuan sektor IKM melalui berbagai program fasilitasi teknologi dan sarana prasarana teknologi, peningkatan kualitas produk dan keahlian pelaku IKM, serta peningkatan akses pasar. Misalnya, dalam program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi, Ditjen IKMA telah memfasilitasi sebanyak 65 IKM untuk mendapatkan fasilitas ini dengan total nilai restrukturisasi sebesar Rp7,9 miliar, dimana total nilai investasi mesin/peralatan yang dilakukan oleh pelaku IKM sebesar Rp60,7 miliar. Permohonan penggantian biaya terbanyak pada tahun 2023 adalahreimbursement untuk pembiayaan mesin destilator minyak atsiri dan mesin milling (CNC/manual).

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program restrukturisasi mesin/peralatan IKM, menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi IKM sebesar 103 persen sehingga kinerja usahanya dapat semakin meningkat,” ungkap Reni.

Ditjen IKMA juga melakukan peningkatan daya saing melalui fasilitasi dan pembinaan kepada 89 sentra IKM, di antaranya 21 sentra IKM berasal dari kegiatan Satker Pusat dan sebanyak 68 sentra IKM dari pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Peningkatan daya saing IKM terlihat dari hasil bimbingan, pendampingan dan sertifikasi yang diberikan oleh Ditjen IKMA sepanjang tahun lalu,” tutur Reni.

Di samping itu, berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa setelah tersertifikasi HACCP, jumlah IKM pangan yang melakukan ekspor meningkat 23 persen dan sebanyak 35,7 persen IKM berhasil melakukan ekspansi pasar. Sepanjang 2023, Ditjen IKMA telah memfasilitasi pendampingan sertifikasi HACCP kepada 11 IKM makanan dan minuman. Tak hanya itu, Ditjen IKMA turut memfasilitasi sertifikasi SNI garam kepada 4 IKM, sertifikasi SNI mainan anak bagi 15 IKM, dan SNI pakaian bayi bagi 20 IKM.

Adapun fasilitasi pendaftaran perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) melalui Klinik KI Ditjen IKMA telah diberikan kepada 611 IKM. Di samping itu, juga diiberikan fasilitasi desain dan cetak kemasan melalui Klinik Desain Merek dan Kemasan Ditjen IKMA kepada 319 IKM. “Demi meningkatkan kualitas proses bisnis IKM, Ditjen IKMA memberikan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015) kepada 3 IKM, dan pendampingan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) kepada 4 IKM,” imbuhnya.

Sesuai dengan gerakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Ditjen IKMA juga memberikan bimbingan teknis dan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam NegeriIndustri Kecil (TKDN – IK) kepada 853 IKM. “Berdasarkan monitoring TKDN – IK per 27 Desember 2023, tercatat sebanyak 8.030 sertifikat telah diterbitkan,” sebut Dirjen IKMA.

Berikutnya, upaya perluasan akses pasar pun tak luput dari perhatian Ditjen IKMA. Hingga triwulan IV tahun 2023, sebanyak 4.057 IKM telah bergabung dalam program e-smart IKM. Sebanyak 458 IKM berhasil onboarding dalam marketplace, serta tujuh IKM telah difasilitasi oleh Ditjen IKMA untuk mengidentifikasi/mengimplementasikan teknologi industri 4.0 pada lini produksi, yang antara lain berupa penyusunan aplikasi CRM (Customer Relationship Management), Warehouse Management System, serta penyusunan ERP (Enterprise Resource Planning) yang mencakup produksi, pemasaran dan keuangan.

“Program e-Smart IKM ini disinergikan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” ujar Reni. Tahun lalu, Kemenperin dan pemerintah daerah telah memfasilitasi 30 IKM terpilih melalui Gernas BBI/BBWI Bengkulu. Total penjualan 30 IKM secara online dan offline sejak 1 September 2023 sampai 11 November 2023 tercatat sebesar Rp11,72 miliar. Selama pendampingan tercatat rata-rata omzet bulanan total mencapai nilai Rp5,2 miliar dengan peningkatan rata-rata bulanan sebesar 63,44 persen.

“Kami juga terus memfasilitasi pelaku IKM dalam pameran nasional dan internasional. Sebanyak 374 IKM telah berpartisipasi dalam berbagai event yang diselenggarakan tahun 2023, antara lain IFEX, JIFFINA, Hari Batik Nasional (HBN), Trade Expo Indonesia, Inacraft, Ambiente di Jerman, Gebyar IKMA 2023, dan beberapa kegiatan lainnya,” papar Reni.

Menurutnya,upaya penguatan IKM dalam rantai pasok industri manufaktur nasional turut dilakukan melalui link and match dan optimalisasi perjanjian kerja sama dengan kementerian atau lembaga. Sebanyak 214 IKM telah difasilitasi melalui business matching dan link and match dengan industri besar (tier ATPM) maupun sektor ekonomi lain. Hingga saat ini sebanyak 20 IKM telah melakukan kemitraan hingga tahap komitmen atau kontrak.

Dilansir dari laman Kemenperin, Siaran Pers.

Read More

Kemnaker RI : Daftar Lembaga Yang Telah Mendapatkan Sertifikat Standar Terverifikasi

Media FSP LEM SPSI - Melansir laman website Kemnaker RI, Berikut ini daftar lembaga yang telah mendapatkan Sertifikat Standar Terverifikasi sampai dengan bulan Desember 2023. PENGUMUMAN klik disini

Read More

Penutupan Turnamen Mini Soccer PUK McDerrmot dan Pertandingan Persahabatan.

Read More

Konsisten Kawal Peningkatan Upah Buruh, DPD FSP LEM SPSI Kepri Rencanakan Diklat Pengupahan.

Foto: Rapat Pengurus DPD FSP LEM SPSI Kepri

Media FSP LEM SPSI, Kepri - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Kepulauan Riau bahas agenda kegiatan pendidikan dan pelatihan pada rapat bulanan Kamis 28/12/2023.

Dalam pembahasan, Dony Kurniawan Ketua Bidang Organisasi paparkan kebutuhan akan pengetahuan pengurus atas materi Struktur dan Skala Upah sebagaimana diatur dalam Permenaker No.1 Tahun 2017 menjadi hal yang penting, dimana kepahaman tersebut dapat menjadi dasar bagi pengurus serikat khususnya yang ditugaskan dalam negoisasi dengan pihak manajemen perusahaan.

" Pemerataan pemahaman pengurus serikat hendaknya dilakukan, khususnya soal Struktur dan Skala Upah, sehingga pengurus dapat meningkatkan kualitas hubungan terhadap manajemen perusahaan dan juga dapat dimungkinkannya upaya negosiasi yang baik atas harapan peningkatan upah pada unsur level pekerja yang lebih dari 1 tahun bekerja, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan memberikan ruang untuk terwujudnya negosiasi dimaksud " papar Dony.

Menyambut paparan, Ketua DPD Syaiful Badri S S.H. sepakat untuk segera diadakannya Diklat Struktur dan Skala Upah sebagaimana dimaksudkan. Menurutnya memang ini salah satu topik bahasan yang penting untuk bisa segera dapat kita laksanakan di awal tahun 2024 ini.

" Saya sepakat untuk segera kita mengadakan Diklat dengan bahasan Permenaker No.1 tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, kalau perlu sekalian kita upayakan pemateri dari Kementerian secara langsung, agar tuntas sehingga rekan-rekan pengurus dapat bernegosiasi dengan manajemen perusahaan dengan kondisi yang mumpuni " ujarnya.

Rencana diklat tersebut bukan hanya kegiatan yang sekedar untuk dilaksanakan saja, namun lebih kepada langkah-langkah strategis yang bersifat antisipatif, disebabkan lemahnya pengawasan pihak pemerintah terhadap perusahaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Diketahui per Desember 2023, jumlah perusahaan di Provinsi Kepulauan Riau menurut Disnaker Provinsi Kepri sekitar 24.000 (dua puluh empat ribu) perusahaan, dari jumlah tersebut 1.600 (seribu enam ratus) perusahaan berskala menengah keatas atau berstatus wajib membuat Struktur dan Skala Upah, terdata pada Disnaker sekitar 270 atau 16,8% perusahaan memenuhi kewajiban tersebut.

(Red/W)

Read More

Tuntut Kenaikan Upah diatas 1 Tahun, Buruh adakan Audiensi dengan PJ Gubernur Jabar

Aksi tuntut Kep.Gub Kenaikan Upah diatas satu tahun untuk Upah Tahun 2024, Bandung, Kamis,(28/12/2023).

BANDUNG, FSP LEM SPSI - Serikat Pekerja/Buruh adakan aksi di gedung sate Bandung pada Kamis,(28/12/2023) dengan tuntutan kenaikan upah diatas 1 (satu) Tahun dengan S.Kep Gubernur atas kenaikan upah diatas satu tahun untuk kenaikan upah Tahun 2024, disela aksi yang dilakukan ada audiensi antara pimpinan SP/SB dengan pemerintah provinsi Jawa Barat dengan menyampaikan argumentasi dan kepastian terkait apakah PJ Gubernur Jabar akan mengeluarkan Kep Gub terkait dengan penetapan upah diatas satu tahun sebesar 7,21% s.d 14% sesuai rekomendasi Dewan pengupahan Provinsi Jawa Barat.

Masa aksi SP/SB se-Jabar tuntut kenaikan upah diatas satu tahun, Bandung, Kamis, (28/12/2023).

Roy Jinto Feriyanto,S.H. selaku perwakilan dari pimpinan SP/SB menyampaikan ke ahli hukum pemprov Jabar bahwa Buruh butuh kepastian terkait dengan Kep Gub yang diusulkan oleh SP/SB .

" Kamu butuh kepastian dari pemerintah apakah akan mengeluarkan surat Kep.Gub upah diatas satu tahun, jika mau dikeluarkan itu kapan biar kita jelas." tegas Roy.

" Ini kan bukan hal baru, 2 tahun terakhir Gubernur RK juga mengeluarkan Surat Kep.Gub diatas satu tahun, tinggal melanjutkan kebijakan gubernur sebelumnya saja." Tandas Roy.

Audiensi dengan ahli hukum pemprov Jabar, Kamis, (28/12/2023)

Pemerintah provinsi Jawa Barat menanggapi permintaan dari Buruh melalui Firman selaku Tim Biro Hukumnya bahwa Pak PJ Gubernur tidak akan menerbitkan S Kep.Gub diatas satu tahun.

" Kami dari Tim Hukum akan mencarikan solusi terkait dengan kenaikan upah diatas satu tahun dan merumuskan instrumen yang sesuai dengan hukum administrasi yang bisa dipertanggung jawabkan." Jelas Firman.

Terjadi adu argumen antara Perwakilan Pimpinan SP/SB Jabar dengan ahli hukum Pemprov Jabar terkait landasan dan dasar serta argumen hukum terkait dengan bagaimana cara menerapkan apakah dengan Kep.Gub, atau Peraturan Gubernur.

" Kita akan diskusi kalau memang mau mencari solusi, tapi kalau sudah dikunci ngak akan mengeluarkan putusan makan ya tidak akan ketemu." Tandas Roy.

Ketua DPD FSP LEM SPSI sekaligus Waketum DPP FSP LEM SPSI  Ir. Muhamad Sidarta juga memberikan penguatan kepada ahli hukum pemprov Jabar bahwa Struktur dan Skala Upah (SUSU) yang digadang gadang oleh PJ Gubernur itu tidak berjalan.

" Saya selaku wakil kelua LKS Tripartite Provinsi melihat penerapan susu di industri manufaktur tidak berjalan, makanya masih diperlukan Kep.Gub untuk kenaikan upah diatas satu tahun." jelas Sidarta.

Diskusi makin hangat dan pemerintah semakin terpojok dengan narasi dan argumentasi yang dibangun oleh pihak Buruh dan meminta apa alasan PJ Gubernur tidak mau melaksanakan tuntutan Buruh terkait dengan Surat Kep.Gub tentang upah diatas satu tahun. sampai berita ini direlased masih belum ada kepuasan diskusi masih berlangsung.[ERK].

Read More

GEGER..!! DI SOLO RAYA, DEKLARASI POROS BURUH UNTUK PERUBAHAN DUKUNG AMIN (ANIES - MUHAIMIN)

Foto: Deklarasi Poros Buruh Untuk Perubahan Solo Raya

Media FSP LEM SPSI, Solo,Sebanyak Sekitar 500 peserta dari berbagai Perwakilan serikat buruh di Solo Raya menghadiri deklarasi Poros Buruh untuk Perubahan yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024. Deklarasi dilaksanakan di Gedung Umat Islam Jl. Kertopuran, Jayengan, Surakarta, Jawa Tengah, pada hari Sabtu, 23 Desember 2023.

Dalam deklarasi tersebut, para peserta menyatakan dukungannya kepada Anies-Muhaimin karena dinilai memiliki komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh. Selain itu, Anies-Muhaimin juga dinilai memiliki visi dan misi yang sejalan dengan keinginan buruh, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.

"Kami buruh di Solo Raya siap mendukung Anies-Muhaimin menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029," kata Daeng Wahidin, Koordinator Poros Buruh untuk Perubahan.

Selain Daeng Wahidin, deklarasi tersebut juga dihadiri oleh tokoh-tokoh buruh lainnya, seperti Sunarti, Rudi HB Daman, dan Co Capitan Tim Pemenangan Nasional AMIN  Moh Jumhur Hidayat. Deklarasi tersebut juga dihadiri oleh tokoh pejuang Solo sepuh, yaitu Bapak Mudrick Sangidu, yang merupakan Tokoh politik legendaris Solo.

Foto: Suasana Deklarasi Poros Buruh Untuk Amin (anies Muhaimin) Solo Raya

Mudrick Sangidu menyatakan dukungannya kepada Anies-Muhaimin karena dinilai sebagai pasangan yang memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan Indonesia.

"Saya yakin Anies-Muhaimin bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera," kata Mudrick Sangidu.

Deklarasi Poros Buruh untuk Perubahan di Solo Raya merupakan salah satu bentuk dukungan buruh terhadap pasangan Anies-Muhaimin. Sebelumnya, deklarasi dukungan serupa juga telah digelar oleh buruh di berbagai daerah, seperti Jawa Barat,Jawa Tengah,Jawa Timur Jambi, Sumatra Barat dan Makasar.

@krd

Read More

Buruh Kecewa SK UDUM Gubernur Tak Sesuai Harapan

Media FSP LEM SPSI - Tanjung Pinang, Gubernur Kepulauan Riau mengeluarkan SK Nomor 1376 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Stuktur dan Skala Upah Untuk Upah Diatas Upah Minimum.

SK tersebut berisi petunjuk kepada perusahaan untuk menerapkan Stuktur dan Skala Upah (SUSU). Bagi perusahaan yang tidak menerapkan Stuktur Skala Upah akan di kenakan sangsi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Anggota dewan pengupahan kota dari unsur Serikat pekerja LEM SPSI Murianto (22/12/23) mengatakan bahwa SK tersebut tidak sesuai dengan keinginan buruh.

Menurut Muri, Stuktur dan Skala Upah sebenarnya sudah di atur di permenaker Nomor 1 Tahun 2017. Jadi yang harusnya dilaksanakan adalah pengawasan dan tindakan yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan SUSU, bukan membuat SK yang tidak perlu.

"Yang diperlukan buruh adalah SK untuk perlindungan pekerja atau buruh yang perusahaan nya tidak ada Stuktur dan Skala Upah" ungkap Muri.

Foto: Murianto ~ Anggota Dewan Pengupahan Kota (DPK BATAM)

"Kalau SK yang dikeluarkan Gubernur ini kesannya hanya pengguguran kewajiban untuk memenuhi surat rekomendasi tentang upah minimum kota (UMK) Batam Nomor 674/500.15.14.1/XI/2023, dari Walikota Batam yang didalamnya merekomendasikan supaya Gubernur membuat SK UDUM terpisah dari SK UMK" pungkas Muri.

Read More