![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3UI3APgIKDYNvMXLpjW8JlZuZ-rMp32AsTn8whkh1djevFHY4hx2EqS2c2vOLEpCBoPL2WqsBrkCqOz5V_kUbaABCTYFHu4miOF4wDdyGHPVymOoWyNQW_7PEciP4CiCVoJ3Hvmes8PqisFyfz5EgbL1aaZ-q42bZhcITOhyphenhyphenh40XGxK5nenLviVGV-1bA/s3984/IMG_1765.JPG")
 |
| Foto: FURN di depan Gedung KPK |
Jakarta, Selasa 9 Desember 2025 — Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dimanfaatkan oleh Forum Urun Rembug Nasional (FURN) untuk menyuarakan keresahan buruh dan elemen rakyat terhadap maraknya praktik korupsi di berbagai sektor. Bertempat di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, ratusan massa buruh yang tergabung dalam FURN menggelar aksi damai yang diikuti oleh perwakilan dari 8 konfederasi dan 107 federasi serikat pekerja dari berbagai daerah di Indonesia.
Sejak Siang hari, massa aksi berkumpul dengan membawa spanduk, poster, serta atribut serikat pekerja. Mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, segera mengambil langkah konkret dan tegas dalam membersihkan lembaga negara dari oknum-oknum korup yang dinilai telah merusak sendi-sendi keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Korupsi Dinilai Merampas Hak Buruh
Dalam orasinya, Arif Minardi, yang juga dikenal sebagai Sekretaris Jenderal KSPSI, menegaskan bahwa dampak korupsi tidak hanya berhenti pada kerugian keuangan negara, tetapi langsung dirasakan oleh kaum buruh dan rakyat kecil.
“Korupsi bukan sekadar soal uang negara yang hilang, tapi soal upah yang tak layak, jaminan sosial yang bocor, PHK semena-mena, dan masa depan buruh yang dirampas. Karena itu, perjuangan anti korupsi adalah perjuangan buruh,” tegas Arif di hadapan massa.
Menurut FURN, selama praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih dibiarkan bercokol di lembaga negara dan dunia usaha, maka beban ekonomi akan terus ditanggung oleh buruh, petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Desakan Reformasi Bea Cukai dan Pajak
Selain isu penegakan hukum, FURN juga menekankan pentingnya reformasi di sektor Bea Cukai dan Perpajakan. Mereka menilai lemahnya pengawasan di wilayah tersebut membuka celah masuknya barang impor ilegal dan membanjirnya produk luar negeri yang merugikan industri dalam negeri.
FURN menyebut bahwa kebijakan impor yang tidak berpihak pada produksi nasional telah menyebabkan banyak pabrik lokal terlilit masalah, bahkan terpaksa mengurangi jumlah pekerja atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.
“Jika Bea Cukai dan Pajak tidak direformasi secara menyeluruh, maka pengusaha jujur, industri lokal, dan buruh akan terus menjadi korban, sementara oknum-oknum korup tetap menikmati keuntungan,” ungkap salah satu orator.
Dihadiri Tokoh Buruh dan Aktivis
Aksi ini turut dihadiri sejumlah tokoh buruh dan aktivis, antara lain Daeng Wahidi selaku Presiden PPMI, serta Ajat Sudrajat yang bertindak sebagai Jenderal Lapangan dan Andi Mulyadi sebagai Koordinator Aksi.
Sejumlah tokoh publik juga terlihat hadir memberikan dukungan moral kepada massa, seperti Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, Babe Aldo, dan Bang Rizal.
Aman dan Tertib
Aksi yang berlangsung hingga siang hari tersebut berjalan dengan tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi dan doa bersama sebagai simbol perlawanan terhadap praktik korupsi dan bentuk harapan terwujudnya pemerintahan yang bersih.
Di akhir aksi, FURN menyampaikan pernyataan sikap berisi tuntutan agar pemerintah:
-
Membersihkan lembaga negara dari oknum korup,
-
Memperkuat peran penegak hukum dalam pemberantasan korupsi,
-
Melakukan reformasi total di sektor Bea Cukai dan Perpajakan,
-
Melindungi industri dalam negeri dari serbuan impor ilegal.
FURN menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Mereka menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan siap menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.
@krd
.jpeg)
.jpeg)
