UNPAM Serang dan DPD FSP LEM SPSI Banten Akan Gelar DIKLAT Tim Advokasi

Penandatanganan Kerjasama Antara DPD FSP LEM SPSI Provinsi Banten dan Universitas Pamulang Kampus Serang

Serang  - Dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan sumber daya manusia,  khususnya di kalangan pengurus dan anggota serikat pekerja, Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Banten akan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Tim Advokasi (12/8) bertempat di Aula Gedung A Unpam Kampus Serang.(31/7/2025)

Kegiatan ini merupakan bagian dari kelanjutan kerja sama antara UNPAM Kampus Serang dengan DPD FSP LEM SPSI Banten, yang sebelumnya telah menggelar kegiatan sosial berupa santunan anak yatim di Aula Gedung A Unpam Kampus Serang. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Pimpinan dan Dosen Prodi Hukum UNPAM Kampus Serang, jajaran DPD FSP LEM SPSI Banten dan anggotanya.

Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim oleh DPD FSP LEM SPSI Provinsi Banten di Unpam Kampus Serang

Dalam pelaksanaan pembukaan DIKLAT, direncanakan akan dihadiri oleh seluruh pengurus FSP LEM SPSI se-Provinsi Banten, mulai dari jajaran DPD, DPC, PUK tingkat perusahaan, serta perangkat Bapor LEM dan anggotanya. Selain itu, kegiatan ini juga akan dihadiri oleh pimpinan UNPAM Kampus Serang dan para dosen dari Program Studi Hukum UNPAM Serang.

Kepala Program Studi Hukum UNPAM Serang, Bima Guntara, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud konkret sinergi antara dunia akademik dan serikat pekerja. “Kami berharap DIKLAT ini dapat menjadi media transformasi pengetahuan hukum yang aplikatif bagi para aktivis serikat pekerja. Ini juga bagian dari komitmen kami dalam mendukung advokasi ketenagakerjaan berbasis keilmuan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Banten, H. Dewa Sukma Kelana, S.H., M.Kn.menegaskan bahwa penguatan kapasitas advokasi merupakan prioritas organisasi. “Kegiatan DIKLAT ini penting untuk memperkuat kompetensi tim advokasi. agar semakin solid, kompeten, bermoral, cerdas, dan profesional dalam mendampingi anggota menghadapi persoalan hubungan industrial,” tegasnya.

Senada dengan Ketua DPD, Ketua Panitia DIklat Tim Advokasi Zaenal Sopyan, S.E., S.H menjelaskan, selain telah mengisi formulir dan melengkapi yang dipersyaratkan, peserta Diklat akan diiukuti dari perwakilan pengurus DPD, DPC dan PUK yang bersedia menjadi Tim Advokasi dengan disertakan Surat Tugas dan di tandatangani Ketua Sekretaris DPD, DPC, maupun PUK. Dengan syarat melampirkan Copy Sertifikat Diklatsar Bapor LEM atau menyatakan bersedia mengikuti Diklatsar Bapor berikutnya. Ini penting karena selain pengetahuan hukum, menjadi Tim Advokasi dibutuhkan mental keberanian dan militansi yang solid kompeten dan bermoral. Setelah mengikuti Diklat Tim Advokasi akan dilantik secara resmi oleh ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Banten dengan dilengkapi SK dari DPD, ID Card, Sertifikat dan Seragam.

Melalui kolaborasi ini, kedua institusi berharap terciptanya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman hukum yang baik dan memiliki kemampuan advokasi yang handal, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja..

@krd

Read More

Rakernit ke-VI PUK SP LEM SPSI PT Duta Nichirindo Pratama

Tangerang, 26 Juli 2025 — PUK SP LEM SPSI PT Duta Nichirindo Pratama menggelar Rakernit ke-VI di Grand Soll Marina Hotel, Tangerang.

Dengan tema:

“Peduli Serikat Pekerja adalah Bagian dari Perjuangan Meningkatkan SDM yang Sejahtera”,

kegiatan ini bertujuan menyusun strategi organisasi dan memperkuat komitmen dalam peningkatan sumber daya manusia serta kepemimpinan yang bermoral.

Hadir dalam acara ini:

1. Ketua PUK:

    Julius

2. Ketua DPC Kota Tangerang:                                                                                                       

    H. Sukatma, S.E.

3. Ketua DPD Banten:                                                    

     H. Dewa Sukma Kelana, S.H., M.Kn

4. Pangkonas Bapor LEM:                                          

     Agus Zaenal, S.H., M.H. (narasumber)

5. Sekretaris tim advokasi:                                         

     Zaenal Sopyan, S.E., S.H.

6. Perwakilan manajemen:

    Andre

Ketua PUK Julius menekankan pentingnya Rakernit sebagai sarana evaluasi dan perencanaan dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

Agus Zaenal menyampaikan bahwa pemimpin serikat harus memiliki integritas, kompetensi, dan moralitas agar dipercaya anggota maupun mitra kerja.

Rakernit menghasilkan rekomendasi terkait advokasi, kaderisasi, dan hubungan industrial yang lebih baik.

Acara ditutup dengan semangat yel-yel:

“Hidup Buruh! Bangkit Bergerak Satu Komando! Solid, Kompeten, Bermoral!"

@krd

Read More

Jumhur Hidayat Usulkan Batas Pendapatan Kena Pajak Naik Jadi Rp10 Juta ke Atas

 

Jumhur Hidayat Ketua Umum DPP KSPSI Sampaikan Saat Musyawarah Serikat Pekerja PT Astra Daihatsu Motor

Jakarta, 15 Juli 2025 — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI), Jumhur Hidayat, menyuarakan usulan penting terkait sistem perpajakan di Indonesia. Dalam sambutannya pada acara Musyawarah Unit Serikat Pekerja PT Astra Daihatsu yang digelar pada Selasa (14/7/2025)

Jumhur mengusulkan agar batas pendapatan kena pajak (PKP) dinaikkan menjadi Rp10 juta per bulan ke atas

Menurut Jumhur, batas PKP saat ini dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat pekerja, terutama dengan meningkatnya biaya hidup

"Sudah saatnya negara berpihak pada buruh dan masyarakat kelas menengah bawah. Pendapatan di bawah Rp10 juta seharusnya tidak dikenai pajak karena mereka masih berkutat dengan kebutuhan pokok," ujar Jumhur dalam sambutannya,

Selain isu perpajakan, Jumhur juga menyoroti kebijakan pengenaan tarif masuk oleh Amerika Serikat sebesar 32%, yang dinilai berpotensi memukul ekspor sektor otomotif Indonesia. Ia menekankan perlunya langkah strategis dari pemerintah untuk melindungi industri nasional dan lapangan kerja para buruh.

"Tarif masuk 32% dari AS itu bisa mengganggu ekspor kita, khususnya di sektor otomotif. Kita minta pemerintah segera melakukan diplomasi dagang agar tenaga kerja kita tidak jadi korban," tegasnya.

Acara Musyawarah Unit Serikat Pekerja PT Astra Daihatsu dihadiri oleh ratusan perwakilan buruh dan pengurus serikat pekerja dari berbagai wilayah. Forum ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penyerapan aspirasi buruh yang diharapkan dapat diperjuangkan melalui jalur politik dan kebijakan nasional. 

@krd

Read More

Buntut di-PHK Sepihak dan Potong Uang JHT 3,7 Persen, 24 Karyawan Somasi PT Cometa Can

T angerang, 15 Juli 2025 - Sebanyak 24 karyawan PT Cometa Can Jalan Telesonic Ujung KM. 3 Desa Pasir Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, melayangkan somasi kepada manajemen perusahaan lantaran mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa melalui prosedur yang sah. Tak hanya itu, pihak perusahaan juga diduga memotong hak Jaminan Hari Tua (JHT) para pekerja hingga sebesar 3,7 persen, yang memicu kemarahan dan upaya hukum dari para karyawan.

Somasi yang dilayangkan melalui kuasa hukum para pekerja ini menyatakan bahwa PHK dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa melalui proses bipartit maupun mediasi di Dinas Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja.

"Klien kami yang awalnya dirumahkan diberhentikan secara tiba-tiba, tanpa surat peringatan, tanpa perundingan, dan yang lebih parah lagi, hak-hak normatif mereka seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja dan hak lainya ingin diberikan tidak sesuai aturan, bahkan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan hak pekerjapun akan dipotong sepihak dan sudah ada yang dipotong dari pesangon karyawan sebelumnya yang sudah terlebih dahulu di PHK" ujar kuasa hukum karyawan, H. Dewa Sukma Kelana, S.H., M.Kn., didampingi kuasa hukum lainya Suhendra SH, Romelih SH, Zaenal Sopyan SH dari Tim Advokasi DPD FSP LEM SPSI Provinsi Banten dalam keterangan pers, Senin (15/7).

Menurutnya, pemotongan JHT sebesar 3,7 persen oleh perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dana JHT merupakan hak pekerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan terhadap dana tersebut.

Somasi tersebut menuntut agar PT Cometa Can segera membayarkan seluruh hak para pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 7 hari sejak somasi diterima. Jika tidak diindahkan, pihak pekerja akan menempuh jalur hukum melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pelaporan dugaan pidana penggelapan ke Kepolisian Desk Ketenagakerjaan dan Upaya hukum lain sesuai hukum yang berlaku. Bahkan mobil komando sudah dipersiapkan untuk aksi solideritas dengan mengerahkan seluruh anggota, jika tidak ada itikad baik perusahaan untuk menyelesaikan.

Bahkan beberapa karyawan, dalam curhatanya, mengungkapkan bahwa ia bekerja puluhan tahun di perusahaan tersebut dan merasa kecewa dengan perlakuan manajemen. “Kami bukan hanya diberhentikan begitu saja, tapi juga dirampas hak kami. Kami punya keluarga yang harus kami nafkahi,” ujarnya dengan nada emosional.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Cometa Can belum memberikan keterangan resmi terkait somasi tersebut.

Kasus ini menambah deretan panjang pelanggaran hak pekerja yang terjadi di berbagai sektor industri. Ketua umum DPP KSPSI M. Jumhur Hidayat dan Para pengamat ketenagakerjaan menilai bahwa penegakan hukum ketenagakerjaan harus diperketat dan diperkuat agar kasus serupa tidak terus berulang.

@krd

Read More

Sejarah Baru Terukir: DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Sumedang Resmi Dilantik

 Sumedang, Rabu 9 Juli 2025 — Hari bersejarah bagi gerakan serikat pekerja di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sumedang. Pada Rabu, 9 Juli 2025, organisasi Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Kabupaten Sumedang resmi terbentuk dan dilantik.

Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSP LEM SPSI Kabupaten Sumedang berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat solidaritas. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran DPC FSP LEM SPSI Kota Bandung, DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Bandung Barat, serta seluruh Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSP LEM SPSI se-Kota Bandung dan se-Kabupaten Bandung Barat.

Kehadiran para pengurus dan anggota dari berbagai daerah menunjukkan dukungan penuh terhadap terbentuknya kepengurusan baru di Sumedang. Momentum ini menjadi tonggak awal penguatan perjuangan buruh di wilayah tersebut.

Dengan terbentuknya DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Sumedang, diharapkan aspirasi serta hak-hak pekerja di sektor logam, elektronik, dan mesin semakin terorganisir dan teradvokasi dengan baik. Semangat kebersamaan, persatuan, dan perjuangan menjadi kunci utama dalam membangun gerakan buruh yang solid dan bermartabat.

@krd

Read More

112 Federasi Serikat Pekerja Siapkan Draft RUU Ketenagakerjaan, Ada Soal TKA

Sebanyak 105 Federasi dan 7 Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Forum Urun Rembug telah menyelesaikan draft RUU Ketenagakerjaan untuk dijadikan pengganti UU Omnibus Law Ketenagakerjaan

Jakarta, Sebanyak 105 Federasi dan 7 Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Forum Urun Rembug telah menyelesaikan draft RUU Ketenagakerjaan untuk dijadikan pengganti UU Omnibus Law Ketenagakerjaan.

Ketua KSPSI Moh Jumhur Hidayat menjelaskan penyusunan draft RUU Ketenagakerjaan versi pekerja/buruh itu menjawab peluang yang diberikan pemerintah dan DPR agar serikat pekerja/serikat buruh berpartisipasi dalam penyempurnaan UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Kami sudah rumuskan itu dan siap menjadi bahan dialog kami dengan DPR maupun pemerintah," kata Jumhur dalam keterangan pers terkait Sosialisasi Draft RUU Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (2/7).

Peserta urun Rembug Draf RUU ketenagakerjaan pengganti Omnibuslaw cipta kerja klaster ketenagakerjaan

Menurut Jumhur ada beberapa isu krusial yang diusulkan dalam RUU Ketenagakerjaan versi buruh itu, di antaranya tenaga kerja platform, outsourcing yang selama ini ugal-ugalan, juga tenaga kerja kontrak. "Kami ingin semua tenaga kerja mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam bekerja (job security, social security dan income security)," ujarnya.

RUU Ketenagakerjaan juga menyoroti tentang mudahnya Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. RUU ini mengembalikan ke sisten lama, bahwa hak pekerjaan bagi WNI tidak boleh diambil tenaga kerja asing (TKA). 

"RUU ini juga mengakomodasi hasil dari Konperensi ILO, bahwa pekerja itu menyangkut siapa pun yang mendapatkan penghasilan, tidak hanya upah sehingga mereka yang mendapat penghasilan dari siatem online juga disebut pekerja ," terang Jumhur.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum KASBI Sunarno menegaskas, lebih dari seratus Federasi dan Konfederasi serikat pekerja/serikat/buruh yang menyelesaikan draft RUU Ketenagakerjaan itu siap menerima masukan dari mana pun dan berdialog dengan pemerintah, DPR, dan pengusaha.

Menurut Sunarno, draft RUU Ketenagakerjaan itu disusun dalam waktu 6 bulan terakhir oleh Forum Rembug yang diinisiasi ratusan Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.(obn)

Read More

Prabowo Inspektur Upacara HUT Bhayangkara 79

Presiden Indonesia Prabrowo Subianto Bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan Inspeksi angoota dalam upacara HUT Bhayangkara ke-79 di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/6/2025).

Pesiden RI Prabowo Subianto, bertindak sebagai inspektur upacara saat HUT ke-79 Bhayangkara yang berlangsung di Monas, Selasa (1/7). Usai melakukan pemeriksaan pasukan bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ia langsung memberikan amanatnya.

"Pertama-tama atas nama pribadi dan pemerintah RI dan atas nama seluruh bangsa Indonesia saya menyampaikan selamat Hari Bhayangkara ke-79 kepada seluruh keluarga besar kepolisian RI di mana pun saudara berada, Dirgahayu kepolisian RI," ujar Prabowo mengawali amanatnya pagi ini.

Ia juga meminta Polri untuk melanjutkan perjuangan demi menjaga kepercayaan rakyat.

"Jangan sekali-kali mengecewakan rakyat kita," tegasnya.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-79, jadilah insan Bhayangkara yang rasra sewakotama, polisi yang mengabdikan dirinya untuk kejayaan nusa dan bangsa. Sekali lagi, jadilah polisi yang dicintai rakyat," pesan Prabowo.

Infeksi inspektur upacara ke peserta upacara HUT Bayangkara 79 

Setelah menyelesaikan amanatnya, komandan upacara HUT ke-79 Bhayangkara, Irjen Pol Dadang Hartanto, melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.

"Upacara telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan peragaan dan defile," ujar Irjen Dadang kepada Prabowo.

"Terima kasih, komandan upacara. Sampaikan ke seluruh peserta upacara, penghargaan saya, upacara dilaksanakan dengan tertib dan disiplin," kata Prabowo.

"Siap, terima kasih bapak presiden," ucap Irjen Dadang. (Obn) 

Read More

Buruh Gabungan Ikut Ambil Bagian dalam Devile Hari Bhayangkara ke-79 di Monas

Pasukan Pengawal Organisasi BAPOR LEM dari Federasi F SP LEM SPSI gladi resik (Sabtu 28/06/2025

Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Juli 2025 mendatang, tak hanya menjadi ajang kebanggaan bagi institusi Kepolisian, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan antara Polri dan elemen masyarakat. Salah satu wujudnya adalah keterlibatan langsung para Buruh Gabungan di bawah kepemimpinan Konfederasi M.Jumhur Hidayat dan  lainnya dalam rangkaian upacara dan devile yang akan digelar.

Partisipasi tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Para Pengawal Organisasi Buruh dari berbagai wilayah akan ikut baris dalam devile, berdampingan dengan pasukan Polri dan mitra keamanan lainnya.

“Partisipasi aktif dari satuan pengamanan organisasi dan potensi masyarakat dalam upacara dan devile Hari Bhayangkara ke-79 merupakan bentuk nyata dari kemitraan Polri dan masyarakat. Ini bukan hanya seremoni, tetapi wujud kebersamaan dalam menjaga keamanan lingkungan,” ujar Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (28/6/2025).

Ia menambahkan, pelibatan unsur masyarakat dalam perayaan tahun ini merupakan bagian dari strategi membangun kedekatan institusional yang bersifat kolaboratif dan partisipatif.

“Kita ingin menunjukkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas Polri semata, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Melalui peringatan ini, kami ingin memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial di bidang kamtibmas,” lanjut Brigjen. Trunoyudo.

persiapan devile peringati Hari Bayangkara 79 Polri Indonesia

Selain Buruh Gabungan, sejumlah elemen masyarakat juga akan ikut ambil bagian dalam devile sebagai bentuk dukungan terhadap Hari Bhayangkara. Di antaranya adalah kelompok satpam, Linmas organisasi kemasyarakatan seperti Banser, Kokam, dan Persis, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, serta pemuda-pemudi Merah Putih.

Tidak hanya itu, kelompok tani, Pokdar Kamtibmas, Aisyiyah, dan Fatayat NU juga turut serta dalam barisan kebangsaan, menandakan semangat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di tengah masyarakat.

Dalam devile yang akan digelar usai upacara utama, seluruh peserta dari unsur masyarakat tersebut akan tampil mengenakan atribut dan seragam khas masing-masing, memperlihatkan kedisiplinan, semangat kebangsaan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Bhayangkara.

Polri berharap keterlibatan masyarakat dalam perayaan ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap keamanan lingkungan serta mempererat hubungan antara kepolisian dan warga sebagai mitra sejajar dalam menjaga ketertiban dan kedamaian di Tanah Air.(obn)

Read More

Sidang Pleno ILO, Jumhur Hidayat Tepis Kecemasan Pada AI dan Platform Ekonomi Digital

Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat sedang berbicara di Sidang Pleno ILO di Geneva, Swiss, Senin (9/6/2025).

Fsplemspsi- Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat selaku Ketua Delegasi Buruh Indonesia pada Konferensi Buruh International (ILO), di Geneva, Swiss, menepis kecemasan sejumlah kalangan atas berkembangnya AI dan platform ekonomi digital.

Jumhur meyakini kebingungan terhadap AI dan Platform Ekonomi Digital tidak akan berlangsung lama.

"Masalah AI dan Platform Ekonomi Digital adalah masalah pemimpin. Jika pemimpin bertekad melindungi rakyatnya, maka pasti ada jalan keluar mengatasinya," ucap Jumhur pada forum Sidang Pleno ILO, Senin (9/6).

Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat selaku Ketua Delegasi Buruh Indonesia pada Konferensi Buruh International (ILO), di Geneva, Swiss, menepis kecemasan sejumlah kalangan atas berkembangnya AI dan platform ekonomi digital.

Jumhur meyakini kebingungan terhadap AI dan Platform Ekonomi Digital tidak akan berlangsung lama.

"Masalah AI dan Platform Ekonomi Digital adalah masalah pemimpin. Jika pemimpin bertekad melindungi rakyatnya, maka pasti ada jalan keluar mengatasinya," ucap Jumhur pada forum Sidang Pleno ILO, Senin (9/6).

Dalam kesempatan itu, Jumhur Hidayat juga menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah yang mengatur Platform Ekonomi Digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.

Sementara terkait formalisasi pekerja informal, ia berharap ketika Konvensi Pekerja Platform Ekonomi Digital lahir dan diratifikasi akan terjadi pergeseran otomatis dari pekerja informal ke pekerja formal yang lebih memberikan kepastian dan keamanan.

Terkait dengan kepastian perlindungan sosial ini, Jumhur menegaskan dengan adanya outaourcing yang ilegal dan kontrak jangka pendek yang berulang, membuat pekerja formal pun terasa informal.

"Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang berencana menghapus outsourching, yang berarti juga melarang kontrak kerja jangka pendek yang berulang," sambung Jumhur.

Ketua Delegasi Buruh Indonesia itu juga mengajak peserta Konferensi ILO untuk mengingat Konferensi Asia Afrika, di Bandung, 70 tahun lalu, yang menghormati setiap hak asasi manusia, tidak boleh ada penindasan terhadap hak-hak dasar setiap orang.

"Dengan memperingari Semangat Bandung, kita berterima kasih Konferensi ILO telah menetapkan Palestina sebagai Negara Pengamat Non-Anggota," ujar Jumhur.

Luar Biasa

Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman memuji pidato Moh Jumhur Hidayat selaku Ketua Delegasi Buruh Indonesia pada Sidang Pleno ILO itu.

"Pidato yang luar biasa, pidato yang sangat kelas buruh. Isinya mengambarkan apa yang jadi pemikiran dan isu yang kita perjuangkan dan situasi konkrit dunia dan Indonesia," ucap Rudi.

Sebagai delegasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Konferensi ke-113 ILO 113, Rudi HB Daman mengaku sangat berbangga karena isu-isu yang di perjuangankan bisa dikatakan berhasil di menangkan.

"Amandemen konvensi pekerja maritim, Isu Palestina, Myanmar, biogical hazard dan ekonomi platform semuanya sesuai harapan dan tuntutan kaum buruh Indonesia, sejalan dengan pemerintah," terang Rudi.

Sementara wakil dari APINDO Aditya Warman mengingatkan, pentingnya membangun kapabilitas pekerja dan produktivitas pekerja dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing SDM bagi cita cita bersama yakni Indonesia sejahtera.(obn)

Read More

Hari Ini May Day 2025, Ratusan Ribu Buruh Bakal Padati Monas

Masa Aksi peringati Hari Buruh Internasional 1 May 2025 konfoi menuju Tugu Monas Jakarta Pusat 

Jakarta,Hari Buruh,Hari ini, Kamis (1/5/2025), ratusan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia akan memadati Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Aksi ini menjadi momentum bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah.

Ketua Umum Konfederasi KSPSI M.Jumhur Hidayat menyatakan bahwa, sekitar 300.000 buruh akan mengikuti aksi May Day di Jakarta. Mereka berasal dari tiga provinsi yang dekat dengan Jakarta, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

"300.000 buruh akan hadir di lapangan Monas. Yang berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Di tiga provinsi yang dekat dengan DKI Jakarta ini buruhnya akan datang ke Jakarta ke lapangan Monas," ungkap Jumhur dalam jumpa pers pada Senin (28/4/2025).

Jumhur menjelaskan, perayaan itu bakal digelar sejak pukul 09.30 hingga 12.30 WIB. Sementara itu, menurutnya, aksi memeringati "May Day" tentu akan digelar serentak di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengaku total seluruh buruh yang akan memeringati "May Day" hari ini sejumlah 1,5 juta orang.

"Jumlah buruh yang terlibat di seluruh Indonesia adalah melebihi angka 1,5 juta orang, berdasarkan laporan dari daerah-daerah,” ujarnya

Tuntutan utama buruh Dalam aksi May Day 2025,

para buruh membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya:

1. Penghapusan sistem outsourcing

2. Pemberian upah layak

3. Bentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan baru

5. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

6. Sahkan RUU Perampasan Aset

Jumhur berharap beberapa isu tersebut bisa direspons positif oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir dalam acara Hari Buruh di Lapangan Monas.

"Kami percaya. Kami mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Buruh-buruh Indonesia secara mayoritas. buruh Indonesia dengan perayaan May Day 2025 ini adalah bentuk dukungan. Bentuk kebersamaan," ungkapnya. "Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," lanjut dia. (obn)

 

Read More

H-1 May Day di Monas, DPR Kumpulkan Serikat Buruh dan Perwakilan Istana

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pihak Istana Kepresidenan berkumpul bersama serikat Buruh dalam sebuah acara silaturahmi di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025), menjelang Hari Buruh Nasional yang jatuh pada esok hari

F SP LEM SPSI- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pihak Istana Kepresidenan berkumpul dengan serikat buruh dalam sebuah acara silaturahmi di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025), menjelang Hari Buruh Nasional yang jatuh pada esok hari. 

Adapun pihak Istana Kepresidenan yang terlihat hadir adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. 

Sementara itu, ketua serikat buruh yang hadir, yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita Silaban.

Dalam sambutannya, Dasco mengatakan, tugas DPR adalah menjembatani aspirasi antara pekerja dan pemerintah supaya kompak. Oleh karenanya, DPR mengumpulkan para buruh bersama wakil pemerintah pada hari ini.

Terlebih, tantangan ke depan akan lebih berat. Ada banyak situasi ekonomi domestik dan global yang membuatnya harus bertahan bersama. "Kita harus kompak dan kita harus optimis. Karena pada saat-saat seperti sekarang ini kita mempunyai, bukan karena presidennya dari Partai saya, tetapi kita mempunyai pimpinan negara yang sangat memperhatikan aspirasi teman-teman pekerja," ucap Dasco dalam acara tersebut.

Dasco juga mengingat saat dirinya berdiskusi dengan pimpinan konfederasi membahas masalah kenaikan upah pekerja sebelum bertemu dengan Presiden. 

Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sempat takut karena ada perbedaan persentase kenaikan upah antara serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). 

Namun, Prabowo memberikan solusi. 

"Pak Presiden menyampaikan, justru bahwa upah dari pekerja kita itu harus dinaikkan. Supaya apa? Supaya daya beli naik. Kalau daya beli naik, itu ekonomi kita bergerak," jelasnya. Sementara itu, Said Iqbal menjelaskan, Prabowo berencana hadir dalam acara Hari Buruh di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, esok hari. Hal ini sudah dipastikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.

Dia bilang, ada sekitar 200.000 buruh se-Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta yang terdiri dari sejumlah serikat buruh. 

"Jadi ini hampir bisa dipastikan 90 persen lebih buruh berkumpul merayakan May Day di Lapangan Monas," bebernya. 

Setidaknya, ada enam plus satu isu yang menjadi tuntutan. Isu-isu itu meliputi penghapusan outsourcing, pemberian upah layak, pembentukan Satgas PHK, dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan. 

"Yang kelima adalah sahkan RUU PPRT dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Perlindungan Buruh Perikanan," jelasnya.

(obn)

Read More

Serikat Pekerja Undang Prabowo Hadiri May Day di Monas

Masa aksi konfoi menuju silang monas untuk menghadiri perayaan May Day 2025

F SP LEM SPSI - Lebih kurang 200.000 pekerja dari empat konfederasi serikat pekerja akan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 pada 1 Mei di Monumen Nasional. Mereka mengundang Presiden Prabowo Subianto hadir dalam kesempatan itu.

Buruh-buruh itu merupakan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Jumhur Hidayat, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Andi Gani, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). 

Mereka bekerja di industri yang berlokasi di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Acara direncanakan mulai sekitar pukul 09.30 WIB.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (28/4/2025), mengatakan, Presiden ke-1 Indonesia Soekarno menghadiri peringatan May Day pada 1965. Jika Presiden Prabowo hadir pada May Day 2025, peristiwa itu akan menjadi sejarah kedua kehadiran presiden pada peringatan May Day di dalam negeri. 

Keempat konfederasi serikat pekerja juga mengundang sejumlah pejabat pemerintah lainnya. Di antaranya adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Sekitar 20 kedutaan besar juga diundang. 

”Kami juga mengundang Presiden International Trade Union Confederation (ITUC) global Akiko Gono,” kata Jumhur.

Keempat konfederasi yang hadir di Monumen Nasional (Monas) saat May Day 2025, menurut Jumhur, mengusung sejumlah isu. Di antaranya adalah pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (RUU Ketenagakerjaan), Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Isu lainnya adalah penghapusan alih daya, kebijakan pengupahan, dan pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK). Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto yang hadir bisa mendengarkan langsung aspirasi mereka atas isu-isu tersebut.

Terkait RUU Ketenagakerjaan, dia menyampaikan, ini adalah amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Cipta Kerja. MK telah memutuskan paling lambat 2 tahun sudah ada UU Ketenagakerjaan baru. Komisi IX DPR RI juga sudah membentuk panja RUU Ketenagakerjaan.

”Pembahasan RUU Ketenagakerjaan kali ini harus partisipatif. Serikat pekerja harus dilibatkan,” katanya. 

Mengenai mengapa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga diusung, Said menjelaskan karena pembahasannya sudah bertahun-tahun dan belum ada titik temu. Sementara pekerja rumah tangga membutuhkan regulasi perlindungan yang jelas. 

Adapun alasan mengapa isu Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disertakan ialah kasus korupsi merajarela. Dampaknya ke kesejahteraan pekerja. Regulasi itu bisa memiskinkan koruptor sehingga tingkat korupsi bisa mengecil.

”Isu pembentukan Satgas PHK untuk merespons maraknya kasus PHK di tengah perang dagang Amerika Serikat - China. Isu upah layak untuk menyuarakan kenaikan upah minimum setiap tahun demi kesejahteraan rakyat. Adapun hapus alih daya karena kami merespons pernyataan (janji) Prabowo sejak 10 tahun lalu,” ucap Jumhur. 

Dihubungi secara terpisah, Presiden KSBSI Elly Rosita mengatakan, khusus isu RUU Ketenagakerjaan, KSBSI berharap pemerintah khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo membuka ruang dialog yang lebih luas dengan serikat buruh. Mereka menginginkan partisipasi aktif dalam proses pembuatan UU agar substansi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi pekerja.

Selain RUU Ketenagakerjaan, KSBSI mengusung beberapa isu strategis yang berbeda untuk May Day 2025. Pertama, KSBSI menolak kewajiban iuran dalam UU Tabungan Perumahan Rakyat. Kewajiban ini membebani buruh. KSBSI telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Isu kedua adalah KSBSI menolak PHK massal. KSBSI meminta pemerintah dan perusahaan untuk menghentikan PHK massal dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja. 

Isu ketiga ialah perlindungan hak pekerja di era digital dan kecerdasan buatan. Pemerintah perlu melakukan transisi yang adil menuju ke era industri digital. 

“May Day tahun-tahun sebelumnya, kami masih fokus ke isu upah, kerja layak, dan tolak UU Cipta Kerja. Sekarang, kendati kami tidak secara spesifik menyuarakan upah dan kerja layak, kami tetap suarakan yang berkaitan dengan dua topik itu, yakni maraknya PHK massal. Kami minta kehadiran pemerintah untuk bertindak adil,” ucap Elly. 

Di kesempatan berbeda, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mengatakan, pihaknya memilih tidak bergabung dalam agenda May Day di Monas pada 1 Mei 2025. Sebaliknya, Aliansi Gebrak melakukan aksi di Dukuh Atas bersama serikat pekerja kampus, organisasi petani, komunitas pengemudi ojek daring, dan masyarakat adat. 

”Menurut kami, tidak ada cukup alasan untuk hadir. Rakyat merasakan kebijakan dan perlakuan yang represif,” ujarnya.

Program Astacita Prabowo-Gibran tentang lapangan pekerjaan berkualitas belakangan justru berbanding terbalik dengan adanya sejumlah PHK. Ini misalnya banyak terjadi di industri-industri padat karya, ekstraktif, media/kreatif, dan pendidikan.

Ada pula tren lenturnya hubungan kerja berakibat ketidakpastian hubungan kerja hingga jaminan sosial dan kesehatan yang masih berdasarkan iuran kepesertaan laiknya asuransi swasta. 

Menurut Sunarno, ada beberapa isu May Day 2025 yang diusung oleh Aliansi Gebrak. Salah satunya ialah penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang partisipatif, transparan, dan memihak pada buruh. 

”Cabut UU Cipta Kerja beserta peraturan pemerintah turunannya yang masih berlaku. Lawan badai PHK massal, sahkan RUU Ketenagakerjaan pro buruh, dan berikan kepastian kerja layak,” ujar Sunarno. (obn)

Read More

Sosialisasi HUT KSPSI Ke 52 Sebagai Tonggok Persatuan Buruh Seluruh Indonesia.

 

Photo bersama Ketua KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat

Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi DKI Jakarta selenggarakan sosialisasi Hari Ulang Tahun (HUT) KSPSI yang ke 52 Tahun. bertempat di Gelanggang Olahraga Otista (GOR Otista) Jakarta Timur, 11/2/2025.

Antusias peserta Kegiatan ini berlangsung cukup meriah karena di hadiri hampir seluruh perwakilan unit kerja anggota FSP LEM SPSI se DKI Jakarta.

Penanggung jawab kegiatan ini Bung Toha menerangkan bahwa keterwakilan yang hadir pada hari ini berjumlah sekitar 400 orang sesuai target. 

"Peserta yang hadir hampir sesuai target keterwakilan anggota, keterwakilan yang hadir pada acara ini berjumlah hampir 400 (empat ratus) orang, dimana masing-masing perwakilan unit kerja diberikan kuota sebanyak 4 (empat) orang",tandas Bung Toha penanggung jawab acara pertemuan ini. 

Peserta Sosialisasi HUT KSPSI dari DKI Jakarta di GOR Otista

Dihadiri langsung pimpinan pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Bung Moh Jumhur Hidayat, didampingi Sekjend Bung Arif Minardi menyampaikan sosialisasi HUT KSPSI ini adalah sebagai tonggok persatuan buruh seluruh Indonesia, dan dalam sambutannya juga Bung Moh Jumhur Hidayat memberikan pesan kepada peserta yang hadir untuk memantapkan soliditas diantara sesama buruh atau pekerja walau berbeda warna bendara dan organisasi.

Sosialisasi peringatan HUT KSPSI 52 

Memaknai HUT KSPSI Ke 52 adalah bukan usia muda lagi, KSPSI sebagai organisasi tertua serikat buruh/pekerja mesti menjadi teladan dalam perjuangan serta menjadi referensi pergerakan dan dinamisasi hubungan industrial yang semakin dinamis dimasa kini dan yang akan datang.

Hubungan Antar Lembaga FSP LEM SPSI DKI Jakarta, Bung Andi Nuryahya juga turut hadir bersama pengurus lainnya guna memastikan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan aman. (Ndi)

Read More

Karyawan Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak, Ini Aturannya!

Jakarta, Pemerintah telah resmi menerbitkan aturan insentif pajak penghailustrasi p0psilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP untuk para pekerja di sektor tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025.

Adapun pekerja yang menerima insentif tersebut adalah yang melakukan kegiatan usaha pada bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, dan kulit dan barang dari kulit.

Serta untuk pekerja dengan kode klasifikasi lapangan usaha tertentu yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

"Pegawai tertentu yang dimaksud adalah pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu," bunyi pasal 4 PMK Nomor 10 Tahun 2025 dikutip Jumat (7/2/2025).

Selain itu, insentif pajak hanya diberikan oleh pekerja dengan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp 10 juta dan pekerja tidak tetap dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 500 ribu per hari.

Baca juga : https://www.fsplemspsi.or.id/2024/11/banyak-yang-naik-gaji-setoran-pajak.html?m=1&zx=773968d09b63c4c8

Insentif ini berlaku sejak Januari 2025 hingga Desember 2025.

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial.

"Telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal berupa pajak ditanggung pemerintah," tulis PMK Nomor 10 Tahun 2025.(obn) 

Read More

SEMINAR KETENAGAKERJAAN DPC F SP LEM SPSI JAKARTA UTARA

Jumhur Hidayat Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Jakarta, Bertempat di Gedung Employee PT KOMATSU INDONESIA Jl Cakung Cilincing Km 4 Jakarta 14140. Seminar Ketenagakerjaan yang di laksanakan atas kolaborasi antara DPC F SP LEM SPSI Jakarta Utara dengan PUK SP LEM SPSI PT. KOMATSU INDONESIA Rabu 5/2/2025.

Pelaksanaan Seminar Ketenagakerjaan selain untuk mempererat tali silaturohmi antar pengurus Unit Kerja juga tempat Pendidikan pemahaman tentang ketenagakerjaan dimana pasca di undangkannya UU Cipta Kerja Suka tidak suka kita terus mengkaji isi dari UU tersebut, apalagi pasca diputuskan oleh MK tandas Ketua DPC F SP LEM SPSI Jakarta Utara Bung Usman.

Dengan mendatangkan Narasumber Nasional berharap semua PUK bahkan sampai ke Anggota dapat pemahaman baru tentang ketenagakerjaan, apalagi dengan pemerintahan yang baru akan seperti apa kira kira Nasib Buruh Indonesia kedepan. akankah lebih baik atau bahkan lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya perihal kebijakan kesejahteraan kaum Buruh.

Tantangan dan peluang serikat pekerja di pemerintahan yang baru materi yang di sampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)Pembaruan Moh Jumhur Hidayat. beliau menuturkan bahwa segala sesuatu kebijakan pemerintah perihal perburuhan bisa dibicarakan dan dikomunikasikan dengan pemerintah, kita berikan masukan yang bagus dengan realita yang ada di lapangan, bukan mengada-ada bahkan apalagi mencari untuk kepentingan pribadi.

Ketua Federasi juga tidak mau ketinggalan memberikan motifasi kepada para Pengurus Unit Kerja dalam memperjuangkan hak-hak kesejahteraan Anggota. beliau berharap anggota F SP LEM SPSI yang beliau pimpin harus satu langkah lebih maju dibanding dengan anggota Serikat Yang lain dalam pemahaman Ketenagakerjaan makanya harus sering banyak Baca agar tidak di kerdilkan baik kawan maupun lawan.

Antusias dan semangat dari Peserta Seminar dilihat dari tetap terus mengikuti seminar tersebut, banyak pertanyaan yang di sampaikan ke nara sumber khususnya ke Pemateri setelah selesai penyampaian dan di jawab dengan baik dan bermanfaat untuk terus bergerak melakukan Konsolidasi guna kesejahteraan kita bersama.(obn)    

Read More

Temui Aliansi Buruh Sektor Jakarta, Pemprov DKI Bahas Revisi UMSP 2025

materi di sampaikan ke PJ Gubernur kepada perwakilan buruh berikan

Jakarta, alam aksi yang digelar di depan balaikota Jakarta, para buruh masih dengan tuntutan yang sama, menuntut pemerintah provinsi dan Dewan Pengupahan agar menetapkan kenaikan UMSP yang layak, mengakomodir 10 Sektor Unggulan dan 88 Sub Sektor masuk dalam UMSP tahun 2025.

Meski UMSP 2025 sudah ditetapkan, namun menimbulkan kekecewaan bagi pihak buruh. Dalam keputusan yang tertuang dalam Kepgub 832 tahun 2024 ada beberapa sektor yang tidak masuk dalam UMSP 2025. Diantaranya sektor otomotif, sektor transportasi dan sektor Jasa Kelistrikan.

Dalam aksi di Kantor Balaikota DKI Jakarta dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta Buruh FSP LEM SPSI DKI Jakarta menyampaikan tuntutan yang pertama, mendorong Pj. Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI untuk melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan untuk mengakomodir 10 Sektor Unggulan dan 88 Sub Sektor masuk dalam UMSP tahun 2025.

Kedua, buruh FSSP LEM SPSI  Jakarta menuntut agar sektor transportasi masuk dalam sektor unggulan UMSP tahun 2025 tanpa kajian.

Pertemuan yang dijadwalkan Aliansi Buruh Sektor Jakarta bersama pihak Pemprov DKI Jakarta akhirnya terlaksana sekitar pukul 14.00 wib. Pertemuan antara Pimpinan Federasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sektor Jakarta dengan Kadisnaker Provinsi DKI Jakarta berlangsung di Gedung PPKD Jakarta Timur, untuk mendiskusikan Sektor sektor dan besaran nilainya yang belum terakomodir di KEPGUB 832/2024.(Obn)

Read More

PENDIDIKAN DAN PEMBEKALAN PLENO DAN KOORDINATOR PLENO

Peserta Pendidikan dan pembekalan Plenodan Korplen Puk PT Gemala Sarana Utama Jakarta Utara

Jakarta, Bertempat di Aula DPC FSP LEM SPSI Jakarta Utara pendidikan dan Pembekalan Pleno dan Koordinator Pleno PUK SP LEM SPSI PT. GEMALA SARANA UTAMA (GSU) Sabtu 1/2/2025.

Agenda yang dimulai pukul 10:00 dan selesai pukul 15:00 dimulai dengan Pembukaan yang mana acara tersebut dibuka oleh Ketua DPC F SP LEM SPSI Jakarta Utara bung Usman. 

Dalam sambutanya beliau menyampaikan bahwa penguatan organisasi itu melalui pendidikan dan konsolidasi, maka akan tercipta kesolidan dalam organisasi karena semua akan memahami apa yang akan dilakukan dalam mengemban amanah kedepan dan itu semua sangat penting untuk keberlangsungan organisasi itu sendiri dan kesejahteraan pada umumnya. Hal ini akan menciptakan kesolidan dalam organisasi dan memastikan semua pihak memahami tugas dan tanggung jawab mereka.

Motivasi Berorganisasi untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi berorganisasi di kalangan anggota khususnya Pleno dan Koordinator Pleno, materi yang disampaikan oleh bidang Organisasi Bung Sutono menjabarkan bahwa seseorang yang sudah masuk dalam berorganisasi antar penting dan mana yang di dahulukan di antara yang penting intinya berawal dari diri sendiri, bahwa kita semua dalam berserikat pekerja adalah kita semua yang butuh organisasi tersebut jadi kita semua yang harus bisa menghidupkan semangat berorganisasi untuk kepentingan bersama. kewajiban tersebut bukan di tangan seorang ketua atau pengurus inti yang lainnya akan tetapi tugas dan tanggung jawab bersama sampai level anggota untuk bersama menghidupkan dan selalu semangat berorganisasi.

Tupoksi Pleno dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan struktur organisasi masing-masing. adapun tugas pokok Pleno maupun Koordinator Pleno salah satunya adalah mengkoordinasikan kegiatan organisasi,Mengelola dan mengawasi pelaksanaan program kerja,Membuat laporan kemajuan dan evaluasi program,Menghadiri rapat dan pertemuan organisasi sampai Mewakili organisasi dalam kegiatan eksternal.

Pleno Dan Korplen jalani pendidikan berorganisasi Serikat Pekerja

Adapun Fungsi dari Pleno dan Koordinator Pleno adalah Mengembangkan strategi dan rencana kerja organisasi, Mengelola sumber daya manusia dan anggaran, Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan organisasi, Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sampai Mewakili kepentingan organisasi dalam forum internal dan eksternal.

Sedangkan untuk tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja, bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya, bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas kegiatan, bertanggung jawab atas kerjasama dengan pihak lain dan bertanggung jawab atas representasi organisasi. materi tersebut disampaikan oleh Sekretaris bidang Organisasi bung Supriyanto.

Agenda terakhir adalah Diskusi ketenagakerjaan Diskusi ini membahas isu-isu terkait ketenagakerjaan dan bagaimana organisasi dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. dan Acara ditutup dengan harapan bahwa pengetahuan dan motivasi yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam kegiatan organisasi sehari-hari.(obn).

Read More

SIDANG UPAH SEKTORAL TAK KUNJUNG SELESAI, FSP LEM SPSI JAKARTA SAMBANGI BALAIKOTA

 

Masa aksi penetapan sidang pengupahan UMSP DKi Jakarta yang di janjikan

Jakarta, 31 Januari 2025 Ratusan anggota FSP LEM SPSI Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan pendapat serta menagih janji Pemprov DKI Jakarta dalam penetapan Upah Sektoral (UMSP) yang masih menjadi perdebatan sengit di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

Dan menurut informasi yang diterima tim redaksi bahwa Sidang Dewan Pengupahan Provinsi tersebut sedang berlangsung ditempat berbeda dan sudah dimulai sejak pagi hari tadi.

Pasukan pengamanan organisasi BAPOR LEM Menjaga masa aksi dari hal hal yang tidak di inginkan

Bung Yusup Suprapto menyampaikan dalam orasi pembukanya bahwa FSP LEM SPSI DKI Jakarta telah melakukan lobi-lobi baik dengan pemerintah maupun pengusaha namun hingga kini belum menemui titik tengah terhadap nilai Upah Sektoral yang sejak 2021 sudah tak diberlakukan lagi pasca Undang-undang Ciptakerja yang digulirkan oleh Rezim Joko Widodo.

Ketua DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta sampaikan orasi penyampaian pendapat di depan Balai Kota DKI Jakarta

Massa aksi yang berasal dari tiga wilayah FSP LEM SPSI ini melakukan longmarch dari depan Kedubes AS hingga depan balaikota kemudian diistirahatkan jelang Sholat Jumat dan kembali akan melanjutkan aksi hingga pengawalan Sidang Dewan Pengupahan ini selesai. (Ndi)

Read More

Ekspedisi Nusantara Green: Perjalanan Hari Pertama dan Kedua Menuju Mandalika

 

Persipan perjalanan breafing dan berdo'a 

Sumedang, 27 Januari 2025 – Perjalanan turing sepeda Nusantara Green resmi dimulai. Pada hari pertama, tim yang dipimpin oleh Gustav berangkat dari rumahnya menggunakan Daihatsu Taft Hi Line tua, kendaraan andalannya selama 30 tahun. Mobil ini, yang telah menemani perjalanan jauh sejak kelahiran putra pertamanya, kembali digunakan untuk mengangkut enam sepeda dan berbagai perlengkapan menuju tujuan pertama, Semarang.

Malam sebelum keberangkatan, Bang Toto menginap di rumah Gustav untuk membantu persiapan. Putra bungsunya, Gauri, juga datang dan menginap agar bisa mengantar kepergian ayahnya. Dengan suasana penuh kehangatan, perjalanan pun dimulai dengan sarapan khas di Pasar Munjul, menikmati lontong sayur favorit sebelum berangkat tepat pukul 09.00 WIB.

Perhentian di Sumedang: Silaturahmi dan Kuliner Khas

Perjalanan menuju Sumedang melalui Tol Cibitung untuk menjemput sepeda Mas Suroso dan Teh Sapti. Namun, alih-alih mampir ke Bandung, tim langsung bertemu di Restoran Bumi Saji, Cimalaka. Restoran khas Sunda ini menjadi titik temu yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Teh Sapti. Menu makanan sudah dipesan lebih awal, memastikan kenyamanan di tengah kepadatan restoran.

Kehadiran Kang Agus, mantan Asisten Bupati Sumedang sekaligus pimpinan band HeartBeat, menambah semarak suasana makan siang. Band yang pernah tampil di Liverpool ini menjadi perbincangan hangat, selain ajakan untuk ikut serta dalam turing sepeda Nusantara Green. Makanan di restoran pun mendapatkan pujian, terutama tahu khas Sumedang yang menjadi primadona.

Melanjutkan Perjalanan ke Semarang

Setelah makan siang, perjalanan berlanjut dengan logistik tambahan berupa lontong, lemper, roti, dan kue-kue dari Teh Yenni. Enam sepeda yang telah tertata rapi di mobil semakin menambah semangat perjalanan. Dalam perjalanan menuju Semarang, Gustav menerima telepon dari seniornya, Pak Budi Setiadharma, yang memberikan doa dan dukungan, diselingi obrolan tentang saham.

Di Semarang, tim menginap di RedDoorz dekat Universitas Diponegoro di Jalan Setiabudi. Penginapan sederhana dengan harga ekonomis ini menjadi pilihan utama bagi turing jarak jauh, mengingat perjalanan panjang yang masih menanti. Dengan tarif 200 ribu per malam, fasilitas cukup memadai, meski tanpa handuk, yang telah diantisipasi dengan membawa perlengkapan sendiri.

Malam harinya, tim mencicipi sajian di restoran Dadar Beredar, yang chef-nya pernah berpartisipasi dalam MasterChef. Dadar dan sambalnya mendapat pujian, meski pedasnya cukup menggigit.

Hari Kedua: Kejutan di Perjalanan dan Perubahan Rencana

Saat melanjutkan perjalanan, kejutan menyenangkan datang di salah satu rest area. Dua sahabat lama, Tommy dan Heri, yang merupakan teman kuliah di ITB dan Wanadri, tiba-tiba muncul setelah melihat mobil 1339 terparkir. Mereka sedang dalam perjalanan menuju Banyuwangi untuk reuni 50 tahun angkatan 75 ITB. Rangkulan hangat dan nostalgia mengiringi pertemuan mendadak ini.

Awalnya, tim berencana menginap di Banyuwangi lalu menyeberang ke Lombok. Namun, setelah mempertimbangkan biaya dan efisiensi, Bang Toto menyarankan jalur melalui Bali. Dengan pergerakan yang lebih santai, akhirnya diputuskan untuk menginap di Probolinggo, meskipun Laurike yang masih di Jakarta harus bersusah payah mencari hotel karena libur panjang. Akhirnya, pilihan jatuh pada Hotel Karisma di Situbondo, dengan tarif 300 ribu per malam untuk twin bed.

Hotel ini cukup luas, dengan lobi nyaman dan kamar yang setara dengan standar Amaris. Cukup untuk para petualang seperti kami. Setelah perjalanan panjang, mandi dan tidur menjadi prioritas utama sebelum melanjutkan perjalanan esok hari.

Refleksi di Perjalanan: Mengingat Jejak Pahlawan

Sepanjang perjalanan, diskusi pun berlanjut, salah satunya mengenai fenomena penipuan oleh sosok yang mengklaim sebagai habib. Keprihatinan muncul melihat sebagian masyarakat mudah tertipu dan rela mencium kaki mereka. Padahal, leluhur bangsa ini adalah para pejuang dengan kehormatan dan harga diri yang tinggi.

Pentingnya mengenang jejak para pahlawan pun kembali dibahas. Tahun lalu, tim mengadakan gowes Hari Pahlawan dari Ambarawa ke Surabaya, menggelar upacara kecil pada 10 November. Perjalanan itu juga membawa mereka ke Magelang, bertemu dengan pimpinan SMA Taruna Nusantara, Mayjen Asrobudi, yang menjamu dengan keramahan luar biasa.

Salah satu gagasan besar yang sedang dipertimbangkan adalah gowes dari Aceh ke Sumedang, melewati Danau Toba, Padang, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, dan Bandung. Perjalanan ini untuk mengenang jasa para pahlawan perempuan seperti Tjut Nyak Dien, Rasuna Said, Fatmawati, dan Dewi Sartika. Semoga bisa terlaksana tahun ini atau tahun depan.

Menuju Banyuwangi dan Bali

Saat menulis catatan ini, tim sedang sarapan dan bersiap bergerak menuju Banyuwangi, menyeberang ke Gilimanuk, dan menginap di Singaraja. Semoga tersedia kamar di Hotel Pop, tempat tim Nusantara GO5000 pernah menginap dalam perjalanan dari Sabang ke GWK, Bali. Perjalanan itu ditutup dengan upacara kecil di Pantai Pandawa pada 17 Agustus. Kenangan yang tak terlupakan dan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan Nusantara Green.

Read More

Beberapa Serikat Pekerja Akan Melakukan Unjuk Rasa Jelang Penetapan UMSP Jakarta

Pasca Konsolidasi persiapan pengawalan Revisi penetapan UMSP 2025 di Kantor DPC F SP LEM SPSI Jakarta Timur Cakung

JAKARTA – Dalam rangka penetapan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Ketua DPC LEM SPSI Jakarta Timur, Endang Hidayat, akan melakukan pengawalan dalam aksi sidang UMSP yang akan berlangsung pada hari Jumat, 31 Januari 2025.

Kami tetap akan menjaga kondusivitas dalam pelaksanaan aksi tersebut, ujar” Endang Hidayat ketua DPC LEM SPSI Jakarta Timur.

Keputusan Gubernur Nomor 832 Tahun 2024 mengenai UMSP Tahun 2025 dinilai memiliki cacat moral dalam proses penetapannya, demikian penilaian dari ketua DPC LEM SPSI, Endang Hidayat.

“Kami bersama buruh dari FSP LEM SPSI perlu bergerak dan menekan Pj. Gubernur DKI untuk segera merevisi Keputusan Gubernur Nomor 832 tersebut, ungkapnya di kantor DPC F SP LEM SPSI Cakung Jakarta Timur, Rabu, (22/01/2025).

“Kami memandangnya pentingnya kesejahteraan buruh sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Provinsi Jakarta, Kondisi sosial dan ekonomi yang semakin sulit menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak buruh, termasuk dalam hal penetapan upah minimum sektor-menerus provinsi, tambahnya.

Dalam hal ini, sambung Endang, ” kami akan terus memberikan dukungan dan advokasi kepada para pekerja agar hak-hak mereka bisa diperjuangkan dengan baik. Kami berharap agar Pj Gubernur DKI dapat mendengarkan suara kami dan merespon tuntutan dari FSP LEM SPSI dengan serius.

Perjuangan untuk kesejahteraan buruh merupakan salah satu poin utama dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai representasi dari buruh yang menghadapi dampak langsung dari kebijakan seperti UMSP, kami siap bersatu dan bergerak bersama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua.,pungkasnya. (Obn) 

Read More

KONSOLIDASI SATGASUS DAN BAPOR LEM KAB PASURUHAN

Konsolidasi Satgasus dan BAPOR LEM Pasuruhan

Pasuruhan, Minggu, 05 Januari 2025 konsolidasi satgas KSPSI antara BAPOR LEM dan SATGASUS RTMM di Taman Dayu Pandaan Pasuruhan Jawa Timur. Disini kita bersinergi menyatukan misi dan visi mengawal penuh bendera SPSI di Kabupaten Pasuruan. Kedepannya akan kita laksanakan Latihan Bersama (Lakber) untuk menempa lebih dalam dalam pengawalan panji panji organisasi KSPSI. 

Diskusi konsolidasi di dalam Ruangan para pengawal organisasi Buruh

Para ketua DPC SPSI LEM Bung Agus Maarif dan ketua DPC RTMM Bung Suherman memberikan motivasi dan semangat penuh dalam menjalankan tugas Garda terdepan dalam berorganisasi dan berserikat.

Konsolidasi Out door para pengawal organisasi

Dalam moment diskusi ini juga di bahas tentang kegiatan dan perform BAPOR LEM dan SATGASUS RTMM diluar agenda ketenagakerjaan. Kita dianjurkan untuk bisa bersosialisasi dengan bagus dalam lingkungan kemasyarakatan. Kita harus bisa bermanfaat bagi lingkungan, baik mencakup kegiatan keagamaan, sosial maupun ketatanegaraan di tempat tinggal masing-masing. BAPOR dan SATGASUS sinergi untuk kemaslahatan dan kemanfaatan untuk agama dan bangsa.(sny)

Read More