![]() |
Masa aksi pengawalan Penetapan UMK dan UMSK 2025 Propinsi Jawa Barat |
Bandung, Massa buruh dari sejumlah organisasi di Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di Gedung Sate, Kota Bandung. Aksi demonstrasi ini digelar dalam rangka mengawal rapat pleno yang dilakukan Dewan Pengupahan Jawa Barat.
Pantauan fsplemspsi.or.id, Senin (16/12/2024) aksi demonstrasi ini digelar di depan kantor Gubernur Jawa Barat, dan menutup ruas Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Arus lalu lintas dialihkan karena ada aksi unjuk rasa.
"Hari ini adalah demo pengawalan, karena hari ini sampai besok ada rapat pleno dewan pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk membahas upah minimum kabupaten atau kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK)," kata Pangkorda Bapor Lem Jawa Barat Hadi Maryono usai melakukan orasi.
Hadi menjelaskan alasan buruh berdemonstrasi mengawal rapat pleno. "Melihat perkembangan di kabupaten kota, adanya penolakan dari Apindo tentang kenaikan 6,5 dan juga upah sektoral. Kita khawatir Pj Gubernur Jawa Barat akan terpengaruh dengan akan hal itu," ungkapnya.
Hadi menyebut, aksi demonstarasi ini akan digelar hingga Tanggal 18 Desember 2024 mendatang. "Oleh karena itu hari ini, dan besok kita akan lakukan aksi pengawalan. Besok akan lebih besar dan tanggal 18 puncak aksi kita karena akan ada penetapan UMK dan UMSK," tegas Hadi.
"Apindo nolak dan pemerintah kabupaten atau kota juga menolak, kita ingin pastikan itu harus ditetapkan oleh Gubernur karena itu diatur dalam undang-undang bahwa dalam Permen 16 memperbolehkan adanya UMSK," terang Hadi.
Bahkan menurut Hadi masih ada kabupaten yang belum melakukan pembahasan terkait upah ini. "Ada beberapa daerah belum selesai salah satunya Subang yang sampai hari ini belum berperoses, dan Kabupaten Bandung yang masih menandatangani berita acara pleno hari ini, itu terjadi karena adanya perbedaan dalam rapat antara pandangan pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha terkait Permen 16," pungkasnya.(obn)
0 comments:
Posting Komentar