Audensi FPD GEKANAS dengan Fraksi Demokrat
F SP LEM SPSI, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang disapa Ibas menegaskan, pihaknya akan mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Menurut Ibas, pihaknya tidak menginginkan RUU Ciptaker justru merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.
“Fraksi Partai Demokrat akan kawal pembahasan RUU Ciptaker dan perjuangkan aspirasi buruh. Jangan sampai ada yang dirugikan. Kita tentu ingin Indonesia semakin bergerak maju,” kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/9/2020)
Ibas mengutip pesan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yakni
“hidup buruh harus layak, dan era upah buruh murah sudah hilang”.
Menurut Ibas, permasalahan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan
duduk bersama antara tripartit.
Ibas juga telah menyampaikan itu saat FPD menerima Aliansi Gerakan
Kesejahteraan Nasional (Gekanas) di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu
(2/9/2020). Gekanas terdiri dari 17 federasi buruh nasional, peneliti,
akademisi.
Aliansi diterima langsung oleh Ibas, Sekretaris FPD Marwan Cik Asan, dan
sejumlah anggota DPR dari FPD seperti Bambang Purwanto, Hinca IP
Panjaitan, dan Zulfikar Ahmad. Selain itu hadir juga pengurus DPP Partai
Demokrat Munawar Fuad.
FPD berhasil menekan forum rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR agar tidak
membahas terlebih dahulu klaster ketenagakerjaan. “Sebagaimana
disampaikan Mas Ibas sebagai ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, kami
tentu akan terdepan mengawal isu-isu dalam RUU Ciptaker,” kata Hinca.
Koordinator Gekanas Ir.Arif Minardi menyebut, dari hasil kajian pihaknya, ada
indikasi RUU Citapker bertentangan Pancasila dan UUD 1945, khususnya
terkait ketenagakerjaan dan kelistrikan. “Jika RUU Ciptaker disahkan,
akan terjadi gradasi dari UU sebelumnya,” tandasnya.
Arif juga menyatakan, usulan utama buruh yaitu klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Ciptaker. “Moderate call-nya mendorong adanya UU Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan. Low call-nya, silakan membuat UU baru yang menyongsong perubahan,” ujar Abdullah.
Ketua Umum FSPI Indra Munaswar menambahkan bahwa RUU Ciptaker ingin menghilangkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Atas nama investasi, kata Indra, hak rakyat dikorbankan.
Indra mencontohkan Bab VII terkait tenaga kerja asing (TKA). Menurutnya, ketentuan itu secara terang benderang membuat ruang bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk mendapatkan pekerjaan sangat sempit. “Kenapa kian sempit? Karena diambil alih oleh TKA,” ujar Indra.
Zulfikar Ahmad membenarkan pernyataan yang dikemukakan Indra. “Di Kendari itu, ada TKA yang masuk tanpa izin. Saya sendiri berangkat ke Kendari untuk membuktikan bahwa itu benar,” ungkap Zulfikar.
Arif juga menyatakan, usulan utama buruh yaitu klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Ciptaker. “Moderate call-nya mendorong adanya UU Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan. Low call-nya, silakan membuat UU baru yang menyongsong perubahan,” ujar Abdullah.
Ketua Umum FSPI Indra Munaswar menambahkan bahwa RUU Ciptaker ingin menghilangkan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Atas nama investasi, kata Indra, hak rakyat dikorbankan.
Indra mencontohkan Bab VII terkait tenaga kerja asing (TKA). Menurutnya, ketentuan itu secara terang benderang membuat ruang bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk mendapatkan pekerjaan sangat sempit. “Kenapa kian sempit? Karena diambil alih oleh TKA,” ujar Indra.
Zulfikar Ahmad membenarkan pernyataan yang dikemukakan Indra. “Di Kendari itu, ada TKA yang masuk tanpa izin. Saya sendiri berangkat ke Kendari untuk membuktikan bahwa itu benar,” ungkap Zulfikar.
0 comments:
Posting Komentar