Perusahaan Tak Bayar THR, Kemana harus mengadu

Oleh -

F SP LEM SPSI,  Tunjangan Hari Rakyat (THR) menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu banyak pekerja. Namun, bagaimana bila THR ternyata tidak diberikan, apalagi bagi pegawai swasta yang tidak dijamin negara pemberian THR-nya.

Lalu kalau sampai tidak diberikan THR, apa yang harus dilakukan?

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang menjelaskan bahwa bagi pegawai yang tidak diberikan THR oleh perusahaannya dipersilakan untuk melaporkan hal tersebut.

Pegawai yang ingin melapor bisa mendatangi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di daerahnya masing-masing. Ataupun langsung mendatangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.


Pengusaha ataupun perusahaan sendiri dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 tahun 2016 diwajibkan membayar THR kepada pegawai atau buruhnya.

Pemberian THR sendiri diberikan waktu paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan sesuai Pasal 5 ayat 4. Jika tidak, maka akan mendapat sanksi.

Sanksi ini dimuat dalam Bab IV mengenai denda dan sanksi administratif. Pasal 10 ayat 1 pada bab ini menjelaskan, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat 4 dikenai denda 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

"Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," bunyi Pasal 10 ayat 2.(obn)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SIAPA PUN BOLEH IKUT AKSI 10 AGUSTUS 2023, SELAMA MENGIKUTI KOORDINASI ALIANSI AKSI SEJUTA BURUH

Oleh -
Gambar
  Arif Minardi Ketua Umum LEM SPSI MEDIA LEM SPSI, Dalam Roadshow Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) Konsolidasi Akbar dengan Grasroots pengurus  tingkat perusahaan yang di gelar di Sentul,Bogor, Jawa Barat. Dalam rangka persiapan menuju aksi kepung jakarta yang diangendakan 10 Agustus 2023, hadir sekitar 30 Pengurus tingkat Perusahan dari berbagai serikat pekerja wilaya D'BOCIMI Depok,Bogor, Cianjur dan Sukabumi, Selasa 4/7/2023. Acara di mulai sekitar Pukul 10.00 Wib. Dan di buka dengan menyanyikan Indonesia Raya  di lanjut orasi dan pendapat peserta masukan dari para pimpinan pengurus tingkat perusahaan bergiliaran dengan penuh semangat selalu menerikan yel-yel penuh semangat, hadir beberapa pimpinan nasional ketua umum dari federasi dan konfederasi diantaranya ketua umum FSP LEM SPSI sekaligus Sekretaris Umum KSPSI Arif Minadi, Presiden PPMI dan Ketua Umum KBMI Daeng Wahidin, Ketua Umum SBSI'92 Sunarti hadir juga Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat dan Beberapa Pemimpin Serikat P
Baca selengkapnya

Sambutan Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar Dalam Musnik V Kab. Bogor

Oleh -
Gambar
Bapor Lem, Sambutan Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat Setelah Pelantikan Ketua Terpilih dan Pengurus DPC FSP LEM SPSI Kabubaten Bogor Periode 2016-2021. Di Hotel Katulistiwa, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, 20-21Mei 2016. Bismillahiromannirohim Yang saya Cintai dan Banggakan  Ketua terpilih dan seluruh pengurus DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Bogor Periode 2016-2021. Seluruh panitia Muscab V DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Bogor. Seluruh peserta dan peninjau dari PUK SP LEM SPSI Se Kabupaten Bogor. Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh. Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua Pertama marilah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena kehendaknya kita bisa berkumpul ditempat ini melaksanakan Muscab V DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Bogor. Salam sholawat semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapat safaatnya di akhir zaman nanti, Aamiin YRA. Kawan kawan semua. Muscab V ini dilaksanakan pada momentum yang baik pada tanggal 20 Mei yaitu b
Baca selengkapnya

Mengenal Check Off System Serikat Pekerja/Buruh di Indonesia

Oleh -
Gambar
Bapor Lem , Pertanyaan bagaimana serikat buruh mencukupi kebutuhannya, bukanlah hal yang baru. Tapi, sudah dipikirkan lama oleh para pengurus serikat buruh sejak awal kemerdekaan. Mereka sudah menyadari pentingnya kelancaran uang iuran COS (Check Off System) dalam pembiayaan keuangan organisasi. Mereka sadar bahwa lancarnya iuran suatu organisasi adalah salah satu kekuatan sebuah serikat pekerja/buruh. Serikat pekerja/buruh di zaman 1945-1950 tidak memiliki iuran anggota yang pasti. Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) adalah satu organisasi yang pada masa itu punya anggota cukup besar. Meski demikian, sumber keuangan dari anggota (iuran bulanan dan uang pangkal anggota) hanya 1,6% dari total pemasukan bulanan. Karena itu, serikat pada masa itu bergantung pada sumber keuangan dari luar. Dari data keuangan organisasi, hampir 89% berasal dari pinjaman DKARI (perusahaan negara kereta api pada masa itu). Uang pinjaman itu dipergunakan untuk mendirikan koperasi. Pada masa itu memang umum banyak
Baca selengkapnya