Kesepakatan KBPP dengan Kemendagri Terkait UMSK Karawang

FSP LEM SPSI - Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) melakukan aksi unjuk rasa di Kemendagri  Jawa Barat terkait UMSK Karawang tahun 2017 yang Belum ada kejelasan. Selasa, 04/04/17.

Baca : KBPP MENUJU KE KEMENDAGRI

KBPP di terima Kementrian Dalam Negeri oleh Kabid Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Dr Handayani Ningrum, Perwakilan Biro Hukum Chandra Purwo Negoro dan Perwakilan Ditjen Bina Bangda Asrarul Anwar.

Baca : Perwakilan KBPP diterima Kemendagri

Hasil kesepakan Fasilitasi Pengaduan untuk rasa dan koordinasi yang dilaksanakan antara Perwakilan Kementenan Dalam Negeri dan KBPP Kabupaten Karawang sebagai berikut:

1. Bahwa Kementrian Dalam Negeri telah menjelaskan perkembangan dari tuntutan yang telah disampaikan oleh KBPP pada tanggal 29 Maret 2017, bahwa pada saat ini tindak lanjutnya adalah dalam tahap koordinasi Intern Kementenan Dalam Negeri.
2. Bahwa langkah selanjutnya terhadap point 1 diatas, Kementrian Dalam Negeri akan mengundang Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Karawang juga pihak-pihak terkait jika diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud dalam tempo 7 hari kerja sejak saat ini.
3. Terhadap Proses tersebut KBPP dapat mengkonfirmasi perkembangannya kepada pihak Kementrian Dalam Negeri.
4. Dalam pertemuan ini juga dikemukakan masalah yang terkait dengan KTP-el bisa diinformasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk segera menghubungi dan berkoordinasi, dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehubungan dengan sudah tersedianya blangko KTP-el.