» » Mustahil KHL DKI Jakarta di bawah UMP

Mustahil KHL DKI Jakarta di bawah UMP

Penulis By on Senin, 30 Oktober 2017 | No comments

Yulianto bersama Wakil Gubernur membicarakan KHL DKI Jakarta, depan Balaikota, Senin, 30/10/17

FSP LEM SPSI, Adanya berita yang beredar bahwa hasil survey kebutuhan hidup layak (KHL) di DKI Jakarta sebesar Rp  3.149.631 berdasarkan pada hasil survey pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan,  dimana hasil survey KHL di bawah Upah Minimum Provinsi DKi Jakarta yang sebesar Rp  3.355.750,-,  dengan ini Federasi SP LEM SPSI DKI Jakarta menyatakan bahwa berita tersebut menyesatkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

"Survey KHL yg dikomandani oleh ketua Dewan Pengupahan Propinsi (depeprov) DKI Jakarta adalah survey setengah hati yang hanya menggugurkan kewajiban karena perintah wagub saat sidang depeprov DKI Kamis 26 Oktober 2017," terang Yulianto ketua DPF FSP LEM SPSI DKI Jakarta.

"Diduga bahwa survey KHL tersebut, merupakan kecerobohan dan ketidakmauan Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta untuk memotret apa adanya kondisi real kebutuhan buruh," kata Yulianto, senin (30/10/2017).

Menurutnya, proses penetapan KHL setengah hati ini banyak keanehan, antara lain :

1. Survey hanya dilakukan di 5 pasar tradisional tanpa *pembanding* pasar modern sebagaimana survey depeprov 2015 yang menjadikan survey Carrefour sebagai  pembanding. Akan tetapi depeprov pada Jumat 27 Oktober 2017 tidak melakukan survey di Pasar modern.


2. Sewa kamar/kontrakan tidak dilakukan survey.
Seharusnya survey dilakukan di sekitar 5 pasar tradisional tempat buruh berbelanja yaitu pasar santa, Jatinegara, Cempaka putih, Koja, dan Cengkareng. 

Syarat yg ditentukan oleh permenaker No. 13/2012 bahwa kamar/kontrakan yg disurvey adalah yang mampu memuat item KHL: dipan, kasur, galon, gas elpiji, kompor, meja kursi, tv, rice cooker, meja 4 kursi.

Bukan asal nanya kepada security n office boy Disnaker saat bersidang. 

Buruh yg sewa kontrakan di sekitar pasar Cengkareng menerangkan bahwa harga sewa 1,2jt sebulan. 

3. Harga listrik melambung tinggi,
 sejak dicabut subsidinya oleh pemerintah. Pengeluaran token maupun tagihan sebulan harus konkret, bukan semata berdasar pada harga dasar PLN untuk listrik 900 kva, dan faktanya masyakat Jakarta menggunakan listrik 1300 kva yang pengeluaran rata-ratanya 300-350 ribu setiap bulannya.

4. Hal aneh lainnya ditemukan bahwa hasil survey KHL dibawah UMP tahun berjalan. Hasil survey KHL 3,149,631 sedangkan UMP berjalan 3,355,750.

"Padahal angka hasil survey KHL sejak 2012-2015 KHL berjalan selalu diatas UMP berjalan. UMP 2013 2.2 jt, KHL 2.299 jt
UMP 2014 2.441jt, KHL 2.490 jt
UMP 2015 2.7 jt, KHL 2.98 jt
UMP 2016 3.1 jt, KHL tidak ada survey
UMP 2017 3.355 jt, KHL kok 3.149.631, ini sangat aneh," terang Yulianto.

5. Survey KHL yang dilakukan tidak berdasarkan kebiasaan survey yang diatur oleh tata tertib Dewan Pengupahan Propinsi DKI Jakarta, dimana survey selalu dilakukan pada awal pekan dan awal bulan agar harga survey pasar dalam tingkat dan kondisi normal.

"Jadi angka KHL sebesar 3.149.631 adalah angka yang belum dapat diterima sebagai dasar penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2018. Karena berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam menetapkan UMP, selain KHL juga memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan produktifitas," tegas Yulianto.
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya