Bapor Lem, Setelah Aksi Buruh Penolakan Regulasi Jaminan Hari Tua dan rencana revisi PP No 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT), Kementrian Tenaga Kerja menggelar pertemuan dengan Pimpinan Federasi dan Aliansi Buruh se Indonesia. Kantor Kemenaker, Jakarta Pusat (7/7/15).
Pada kesempatan tersebut FSP LEM SPSI juga menyempatkan diri untuk hadir. " Presiden sudah sering di permalukan oleh menteri-menterinya dari kasus tanda tangan dan pernyataan hal ini kalau berulang nanti rakyat dan buruh bilang presiden tidak cakap" Ujar Pangkornas Ir M Sidarta.
"Kedua ngundang seratus Federasi serikat pekerja hanya bahas satu pasal PP JHT terkait PHK", tambahnya.
Menurutnya, pemerintah harus memperbaiki dan menangani masalah kebijakan perburuhan yang masih banyak masalah merugikan buruh.
Tidak hanya itu, sejumlah serikat pekerja menyatakan kecewa selama ini tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan PP tersebut.
0 comments:
Posting Komentar