-
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3UI3APgIKDYNvMXLpjW8JlZuZ-rMp32AsTn8whkh1djevFHY4hx2EqS2c2vOLEpCBoPL2WqsBrkCqOz5V_kUbaABCTYFHu4miOF4wDdyGHPVymOoWyNQW_7PEciP4CiCVoJ3Hvmes8PqisFyfz5EgbL1aaZ-q42bZhcITOhyphenhyphenh40XGxK5nenLviVGV-1bA/s3984/IMG_1765.JPG")
This is Slide 1 Title
This is slide 1 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...
-
This is Slide 2 Title
This is slide 2 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...
-
This is Slide 3 Title
This is slide 3 description. Go to Edit HTML and replace these sentences with your own words. This is a Blogger template by Lasantha - PremiumBloggerTemplates.com...
FSP LEM SPSI May Day 2016 "Berjuang untuk Rakyat, Lawan Regulasi yang Tidak Pro Rakyat"
Bapor Lem, Tema "Berjuang untuk Rakyat, Lawan Regulasi yang Tidak Pro Rakyat"
Dokumenter Perjuangan DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta
Bapor Lem, Film Dokumenter dan Perjuangan DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta
Rudi Meraih Juara III Kejurlat Merpati Putih
Bapor Lem, Selamat dan sukses buat Ndan Rudi atas JUARA 3 yang di peroleh dalam Kejurlat merpati putih se Jakarta Timur semoga bisa menambah warna baru dalam ke baporan bisa di kenal bukan karena aksi demo saja tapi prestasi di bidang bidang lainnya dan bisa mengharumkan dan memajukan nama besar organisasi FSP LEM SPSI.
Berikut biodata singkatnya
Nama lengkap : Rudi Barokah
Tempat tgl lahir : Sukabumi 09.05.1994
Asal puk : Pt.Indometas sedjati
Jakarta Barat
Bapor angkatan : Dilatsar 1 angkatan 5
Berikut biodata singkatnya
Nama lengkap : Rudi Barokah
Tempat tgl lahir : Sukabumi 09.05.1994
Asal puk : Pt.Indometas sedjati
Jakarta Barat
Bapor angkatan : Dilatsar 1 angkatan 5
Kolat Bapor LEM SPSI Masuk Semi Final Kejurlat Merpati Putih
Bapor Lem, Kejurlat merpati putih adalah kejuaraan pencak silat antar kelompok latihan ( kolat ) merpati putih se Jakarta Timur. Tujuan Kejurlat ini diadakan adalah untuk mengukur kemampuan serta mempererat persaudaraan antar sesama pesilat merpati putih se Jakarta Timur. Kamis,05/05/2016.
Kejurlat 2016 ini di selenggarakan di GOR kali sari jl.Kalisari No.03 Kalisari pasar rebo Jakarta Timur dengan jumlah peserta mencapai 200 peserta.
Acara di mulai pukul 07:00 diawali dengan upacara tradisi perguruan serta sambutan ketua panitia setelah itu diteruskan dengan pertandingan pembuka.
Bagi kolat BAPOR LEM SPSI ini adalah event pertama dan sekaligus pencapaian terbaik yang di peroleh karena bisa masuk semu final .
Dengan persiapan dua bulan lamanya dua Athelit yang dipersiapkan untuk Kejurlat yaitu Ndan Edi dari Jakarta Timur di kelas 55 kg dan Ndan Rudi dari Jakarta Barat di kelas 65 kg di bantu oleh dua official pelatih yaitu Ndan Prapto dan Ndan Darmono.
Menurut pelatih dengan terpilihnya mereka semoga dapat memotivasi buat rekan rekan yang lain agar lebih bersemangat dalam berlatih,berprestasi serta bisa mengubah pola pikir bahwa bapor di kenal bukan hanya aksi demo saja melainkan bisa berprestasi dlm segala bidang dan bisa membawa nama besar organisasi FSP LEM SPSI .
May Day : Tolak Regulasi Pemerintah yang Tidak Pro Rakyat
Jakarta,1/5/2016 Dalam perayaan hari buruh sedunia yang digelar oleh kaum buruh sedunia untuk mengenang perjuangan para pendahulunya, berbagai acara dengan gegap gempita kaum buruh lakukan untuk mencari simpati dari pemerintah dan tidak ketinggalan FSP LEM SPSI ikut merayakannya dengan longmuch ke depan Istana Merdeka.
F SP LEM SPSI yang dikomandoin oleh Bung Arief Minardi sebagai ketua umum dalam orasinya yang dilakukan di depan Istana salah satu tuntutannya adalah Perbaiki,bubarkan atau boikot BPJS kesehatan.
F SP LEM SSPSI menolak iuran BPJS Kesehatan mulai 1 April 2016, karena pelayanan dari badan pengelola yang masih amburadul ,walaupun pengelola BPJS Kesehatan mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp 6 triliun rupiah.
Alasan penolakan tersebut adalah:
Pertama, kenaikan iuran tidak pernah disosialisasikan langsung dan organisasi buruh tidak dilibatkan dalam rencana iuran BPJS Kesehatan tersebut.
Kedua, iuran berdasarkan perhitungan jumlah penduduk Indonesia 250 juta jiwa, dan kewajiban seluruh warga negara membayar iuran BPJS Kesehatan adalah tahun 2019, sehingga sampai tahun 2019 akan terjadi defisit.
Ketiga, tidak ada roadmap/peta jalan tentang defisit yang akan terjadi sampai 2019, siapa yang harus menalangi defisit tersebut.
Keempat, seharusnya negara yang menalangi defisit BPJS Kesehatan sampai tahun 2019, tidak dibebankan kepada seluruh rakyat.
Kelima, warga masyarakat belum mau menjadi peserta BPJS Kesehatan, karena pelayanannya masih sangat buruk.
Keenam, buruknya pelayanan BPJS Kesehatan memaksa banyak perusahaan dan kaum buruh menggunakan asuransi kesehatan lain (pembayaran ganda). BPJS Kesehatan tidak pernah digunakan, sehingga iuran perusahaan dan kaum buruh menjadi sia-sia dan merupakan pemborosan.
Ketujuh, ada disparitas biaya pengobatan antara standar yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan biaya faktual di lapangan (rumah sakit).
Kedelapan, pemerintah belum berhasil dalam menerapkan standar biaya pengobatan penyakit, sehingga ada rumah sakit dan dokter yang merasa dibayar terlalu kecil oleh BPJS Kesehatan.
Kesembilan, sebagian besar rumah sakit di Indonesia dijadikan lahan bisnis untuk mengeruk keuntungan dari warga masyarakat yang terkena musibah. Seharusnya pendirian rumah sakit berbentuk nirlaba, yang berorentasi sosial untuk menolong warga masyarakat, bukan hanya mengambil keuntungan semata. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk segera membenahinya.
Kesepuluh, lemahnya pengawasan pemerintah, harga obat yang masih bisa dipermainkan oleh produsen yang bekerja sama dengan oknom dokter. Obat yang seharusnya sudah generik, kenyataannya dijual dengan harga obat paten.
Kesebelas, biaya kuliah kedokteran sangat mahal yang membuat biaya kesehatan juga tinggi. Biaya kuliah kedokteran harus mendapat subsidi pemerintah agar biaya kesehatan menjadi murah dan berkualitas.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut FSP LEM SPSI menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebelum ada perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan yang prima, dan menuntut pemerintah segera memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan. Kalau tidak bisa diperbaiki lebih baik dibubarkan saja atau baikot iuran BPJS Kesehatan. (01/05/2016)
BPJS Kesehatan : Nasib Pasien yang Berjuang Mencari Kesehatan
Bapor Lem, Peserta BPJS Kesehatan merasakan pelayanan buruk sejak di fasilitas kesehatan (faskes) I yang tidak bermutu. Ketika mendapat rujukan pun peserta BPJS Kesehatan mendapat pelayanan yang mengecewakan. Di antaranya sering mendapat alasan ruangan rumah sakit penuh, tidak ada dokter, obat tidak tersedia, kartu BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan lintas daerah sebagaimana prinsip Sistim Jamiman Sosial nasional, yakni prinsip portabilitas.Jakarta,4/5/2016
Seharusnya peserta bisa menggunakan kartu BPJS di seluruh wilayah Indonesia, seperti halnya menggunakan kartu ATM yang bisa digunakan di seluruh wilayah dan lain sebagainya. Akibat buruknya pelayanan kesehatan, tak sedikit peserta BPJS menjadi korban dari masalah tersebut.
Dengan kondisi tersebut di atas banyak perusahaan dan buruh terpaksa membayar dua skema jaminan kesehatan, yakni BPJS Kesehatan dan asuransi lain, untuk menghindari turunnya produktivitas akibat gangguan kesehatan buruh.
Karena buruknya pelayanan BPJS Kesehatan pada faskes I dan rumah sakit, perusahaan dan buruh tidak mengambil pelayanan BPJS Kesehatan dan terpaksa ke tempat lain. Dengan demikian iuran perusahaan dan kaum buruh menjadi sia-sia dan merupakan pemborosan.
"Kami selalu mendapati anggota kami yang selalu kesulitan disaat berobat menggunakan BPJS,dan selalu bersitegang dengan pihak Rumah Sakit karena tidak ada kamar perawatan, mau minta solusinya harus seperti apa kalau anggota kami masih dipersulit saat berobat menggunakan kartu BPJS kesehatan", tandas salah satu peserta saat ditanya alasannya kenapa menghadiri Audensi dengan Badan pengelola BPJS disela-sela acara Audensi di kantor BPJS ketenagakerjaan Jl.Gatot subroto kemaren.
Audensi BPJS : Iuran buruh ada dimana pak Direktur
Bapor Lem, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Pekerja (FSP) Logam, Elektronik dan Mesin (LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) bersama perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten akan beraudiensi dengan pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Rabu (4/5/2016) pukul 10.00 WIB selesai.
“Kami akan minta penjelasan terkait pengelolaan iuran uang peserta, besaran uang pensiun yang akan diterima peserta saat pensiun, tingginya pajak progresif ketika peserta mengambil dana jaminan hari tua (JHT), dan manfaat yang bisa diakses oleh peserta program apa saja. Sehinga peserta benar benar merasakan manfaat BPJS Ketenagakerjaan dengan baik,” kata Ketua Bidang Advokasi DPP FSP LEM SPSI, Muhammad Sidarta, dalam audensi dengan badan pengelola BPJS ketenagakerjaan.
May Day 2016 : Satu-satunya serikat pekerja yang boleh sampaikan aspirasi 100 meter dari Istana
Bapor Lem, Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( F SP LEM SPSI ) merayakan May Day di depan istana merdeka Jakarta menagih janji kampanye Presiden Jokowi.
Pasalnya hingga saat ini belum nampak realisasinya satupun justru Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang diterbitkan.
Ribuan buruh ini melakukan aksi longmuch pada hari Minggu ( 01/05/2016 ) pada peringatan May Day Internasional di Jakarta.
Ketua Umum F SP LEM SPSI Bung Arief Minardi menegaskan, pihaknya datang bersama sekitar 50.000 buruh yang tergabung dalam satu kesatuan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia untuk menagih janji pada saat kampanye agar segera merealisasikan apa yang sudah di janjikan oleh Bapak Presiden dan segera mendefinisikan KERJA LAYAK,UPAH LAYAK,DAN HIDUP LAYAK bagi kemanusiaan dengan melibatkan seluruh stake holder ketenagakerjaan.
"Berjuang Untuk Rakyat,lawan Regulasi yang tidak Pro Rakyat" itu thema kami yang diusung tandasnya.
Lebih lanjut beliau menambahkan,aksi ini untuk mengingatkan pemerintah mohon jangan membuat regulasi-regulasi yang tidak pro rakyat.
Janjinya membuat Tri layak pekerja yang belum nampak malah mengeluarkan PP No 78 Tahun 2015 diterbitkan.
