 |
| Ketua DPD F SP LEM SPSI Jawa Barat Ir. Muhammad Sidarta |
Kabar Buruh,Menjelang proses penetapan upah minimum tahun 2026. Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jawa Barat, Muhamad Sidarta, memberikan tanggapan atas pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang meminta pemerintah jangan terlalu diatur organisasi buruh soal upah. "Kami menilai pernyataan tersebut kurang mencerminkan semangat dialog sosial yang konstruktif, yang seharusnya dijaga oleh seluruh pihak, khususnya oleh pejabat negara. Organisasi buruh tidak pernah bermaksud mengatur pemerintah," ujar Sidarta dalam keterangannya, Minggu 19 Oktober 2025.
Menurut dia, organisasi buruh berperan sebagai penyambung aspirasi pekerja berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan, melalui mekanisme yang sah secara hukum dan konstitusi.
"Ini adalah fungsi kami sebagai representasi pekerja/buruh dalam memperjuangkan hak, kepentingan dan kesejahteraan mereka," ucapnya. Dikatakan Sidarta, yang perlu dijaga bersama adalah keseimbangan antara berbagai kepentingan. Pemerintah tidak dapat hanya mendengar satu suara saja, apalagi jika hanya mewakili kepentingan modal, seperti yang terjadi selama ini.
"Kami di serikat buruh mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat dan produktif, namun di saat yang sama, kami juga menginginkan agar pekerja memperoleh penghargaan yang layak sesuai kontribusinya," ucapnya.
Oleh karena itu, apabila terdapat pandangan yang memposisikan serikat buruh sebagai penghambat, pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut. Terlebih hal itu dapat memicu pekerja/buruh menjadi resah.
"Kami berharap para pejabat negara, termasuk Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, dapat memberikan sikap yang lebih bijak dan terbuka terhadap aspirasi pekerja/buruh," ungkapnya. Dia menambahkan, pernyataan yang kurang tepat dikhawatirkan dapat memperkeruh hubungan industrial dan menurunkan martabat pekerja/buruh, padahal mereka adalah bagian penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi nasional.(Obn)
0 comments:
Posting Komentar