» » » » Antipasi penyelewengan dana organisasi dengan Pengawasan dan Transparann

Antipasi penyelewengan dana organisasi dengan Pengawasan dan Transparann

Penulis By on Jumat, 20 September 2019 | No comments

Daniel,SH,MH

Media  fsplemspsi.or.id. Dalam menjalankan   organisasi serikat pekerja, tentunya membutuhkan biaya untuk melaksanakan operasional organisasi, antara lain untuk kebutuhan administrasi, kesekretariatan, dana operasional, membuat sarana informasi dan publikasi dalam program kerjanya,
Daniel SH, MH,. bagian salah satu Ketua bidang pengembangan wilayah DPP F SP LEM SPSI dalam peryataannya di kediamannya,21/9/2019.
menjalankan organisasi serikat pekerja, tentunya membutuhkan biaya untuk melaksanakan operasional organisasi, antara lain untuk kebutuhan administrasi, kesekretariatan, dana operasional, membuat sarana informasi dan publikasi, program kerja dan lain – lain. Karena serikat pekerja merupakan organisasi kolektif, biaya untuk kebutuhan tersebut diutamakan dari iuran anggota. Ujarnya di sela-sela kesibukanya dalam aktifitas selain aktivis buruh Daniel juga seorang pangacara pembela kaum buruh.

Iuran Anggota merupakan modal pergerakan bagi serikat pekerja, Semaoen dalam buku “Penuntun Kaum Buruh” bahkan mengatakan: “Berani membayar iuran yang besar berarti berani untuk memerdekakan kaum buruh atau serikat buruh.” Selain secara eksternal serikat buruh dihadapkan pada persoalan perburuhan (advokasi kasus, pemogokan), serikat buruh juga menghadapi hambatan dari internal organisasi, persoalan yang terkadang dianggap remeh dan sangat sensitif, antara lain mulai tidak disiplin dalam iuran sampai dengan “korupsi kecil”.

Untuk mendorong peningkatan fungsi dan peran serikat pekerja/serikat buruh, sangat diperlukan dukungan dana yang antara lain berasal dari iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh. Dana tersebut dapat dihimpun dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien, berdasarkan pedoman tata cara pemungutan, pemafaatan dan pendistribusian iuran anggota SP/SB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber keuangan Serikat Pekerja berasal dari iuran anggota, hasil usaha dan bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.

Oleh karena itu penting sekali pengawasan dilakukan pada pengelolaan keuangan ini, agar tidak terjadi penyelewengan atau penggelapan uang organisasi. Menurut Pasal 33 UU 21/2000 Tentang SP/SB “Pemindahan atau pengalihan keuangan dan harta kekayaan kepada pihak lain serta investasi dana dan usaha lain yang sah hanya dapat dilakukan menurut anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga  serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan”.

Selain itu dalam pasal 34 diatur pula :

(1) Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan  pengelolaan keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Pengurus wajib membuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan serta  melaporkan secara berkala kepada anggotanya menurut anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Menelaah pasal diatas maka apabila pengurus terindikasi melakukan penggelapan uang iuran/kekayaan organisasi maka anggota dapat melaporkan ke Reskrimum Polda/Polres dengan membawa bukti permulaannya. Pidana penggelapan ini dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal 372 KUHP yaitu “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Sepanjang unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pengurus yang diduga melakukan penggelapan dapat dituntut dengan pasal penggelapan tersebut. Karena pengembalian dana hasil penggelapan tidaklah termasuk dalam alasan penghapusan hak menuntut/peniadaan penuntutan sebagaimana diatur dalam Bab VIII Buku I (Pasal 76 s/d Pasal 85) KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Imbuhnya lagi di tempat terpisah

*Daniel
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya