PERJUANGAN JABAR UPAH 2019

Read More

BURUH JABAR KEMBALI DEMO TUNTUT KENAIKAN UPAH 2019

Lokasi Aksi Buruh Jawa Barat dalam perjuangan kenaikan Upah 2019

FSP LEM SPSI - Aksi Bersama Serikat Pekerja Provinsi Jawa Barat. (FSP TSK SPSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP KAHUT SPSI, FSPMI, SPN). Akan dilakukan pada hari senin, 19 November 2018 untuk menuntut kenaikan  upah 2019. Aksi akan dipusatkan di Gedung Sate Bandung dengan perkiraan sebayak lima ribu Masa aksi dibawah Komando Para Ketua Serikat Pekerja Provinsi Jawa Barat (Roy Jinto, Muhamad Sidarta, H. Dardju, H. Ateng Ruchiat, Asep Syaepudin, Sabilar Rosyad, Iyan Sopyan). dengan tuntutan : 

1. Penetapan UMK 2019 berdasarkan UU 13/2003 pasal 88 ayat (4), dan kenaikan UMK 2019 sebesar 20% dari UMK 2018. 

2. Tolak segala bentuk upah yang nilainya dibawah UMK 2019.

3. Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

4. Gubernur membuat surat pencabutan secara resmi tentang PERGUB No. 54 tahun 2018.

5. Gubernur membuat surat edaran kepada Bupati/Walikota se- Jawa Barat, untuk memfasilitasi perundingan UMSK tahun 2019.

Mohon dimaklumi, jika setiap menjelang penetapan upah selalu diwarnai dengan unjuk rasa di semua daerah padat industri, termasuk di Provinsi Jawa Barat yang merupakan pusat industri terbesar di asia tenggara, lebih-lebih setelah lahirnya PP 78/2015 tentang pengupahan Buruh merasa, bahwa PP 78/2015 tersebut menghilangkan peran serikat pekerja dan dewan pengupahan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh. Hal lain buruh juga menganggap PP 78/2015 tentang pengupahan semangatnya tidak sejalan dengan Pancasila dan bertentangan dengan UUD 1945 serta undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. 

Permohonan maaf disampaikan kepada warga kota Bandung yang akan melintas diseputar gedung sate pada hari senin, 19 November 2018 apabila terjadi kemacetan atas aksi yang dilakukan Buruh Jawa Barat yang tergabung dalam aliansi Buruh Jawa Barat dari berbagai Federasi Serikat Pekerja. (rsy). 

Read More

UMK BANDUNG BARAT NAIK 11.3%

Lanjutan
Kelanjutan UMK Bandung Barat yang akhirnya telah ditetapkan oleh bupati Bandung Barat Aa Umbara.dengan segala proses yang telah di lalui bandunB barat dapat merasakan kenaikan UMK  sebesar 11,3%berkat dukungan DPC LEM SPSI BANDUNG BARAT,serta anggotanya dan serikat-serikat yang ada di Bandung barat.slh

Read More

PENETAPAN UMK BANDUNG BARAT TAHUN 2019

Selasa rabu 12-13 November 2018

Hotel Narima Lembang dilangsungkan rapat pleno dewan pengupahan  kabupaten Bandung barat yang difasilitasi oleh DISNAKER BANDUNG BARAT
Rapat ini juga dihadiri dari pihak APINDO,Unsur serikat pekerja dan tentunya pemerintah
Dalam rapat ini berlangsung panas karena dari pihak FSP LEM SPSI dan serikat lainya melakukan WALK OUT dan tidak mau menandatangani berita acara tersebut,ujar Roni Budianto,SE perwakilan unsur serikat FSP LEM SPSI

Dirasa tidak adil karena dari unsur pemerintah lebih mendukung Apindo dan masih tetap mengacu pada PP 78,padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa akan menggunakan survey pasar sebagai acuan angka KHL yang akan dijadikan bahan masukan dan pertimbangan angka ke BUPATI yang nantinya akan direkomendasikan ke ke GUBERNUR.

Rapat ini masih berlanjut sampai dengan pukul 00.00wib(slh)

Read More

PUK SP LEM SPSI PT. Indospring Tbk, adakan Outing Class guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis

Pasuruan- Dalam penerapan di dunia kerja, hubungan industrial yang baik akan mendorong dan mempermudah untuk mencapai program kerja serikat pekerja serta Visi dan Misi perusahaan "Dengan terciptanya keharmonisan antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan diperusahaan dan bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada" ungkap Suhadak Sholikin ketua PUK dalam sambutanya saat kegiatan Outing Class yang diadakan di Lie Mas Hotel Prigen Pasuruan pada Sabtu (3/11).

Kegiatan Outing Class ini dibuka langsung oleh Ketua DPC FSP LEM SPSI Kabupaten Gresik Ali Muchsin "Peningkatan hubungan industrial juga berdampak pada perkembangan perusahaan yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan buruh, ada kiat paling efektif sebenarnya untuk membangun hubungan baik antara keduanya, yakni dengan sering-sering dialog, karena sekarang serikat pekerja tidak hanya membawa isu tentang perusahaan, tetapi juga di luar perusahaan, oleh karena itu dialog antara kedua belah pihak sangat penting" tutur Ali saat membuka kegiatan ini.

Kegiatan ini diikuti oleh 52 anggota PUK dengan perwakilan dari beberapa Departemen/ Bagian yang ada di perusahaan dan ada juga perwakilan dari manajemen perusahaan yang juga andil untuk memberikan materi, sesuai dengan tema kegiatan kali ini yaitu "Menyelaraskan program kerja PUK SP LEM SPSI dengan Visi dan Misi perusahaan untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis" ada beberapa materi yang akan dipaparkan salah satunya yaitu saling berkomitmen untuk menjalankan Perjanjian Kerja Bersama. (ikn)

Read More

DPD FSP LEM SPSI DKI JAKARTA MENOLAK PENETAPAN UMP DENGAN PP78

Jakarta 2/11/2018 - Sehari setelah Penetapan UMP DKI 2019 yang di lakukan oleh pelaksana harian Gubernur DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, langsung banyak mendapat respon penolakan dari beberapa serikat pekerja yang ada di DKI tidak terkecuali dari serikat pekerja logam electronic dan mesin ( F SPLEM SPSI ),

Pasalnya dalam menetapkan UMP DKI masih mengunakan PP78.

Setelah di konfirmasi terkait Penetapan UMP DKI  bung Yulianto selaku ketua DPD FSPLEM SPSI DKI menyampaikan beberapa point penting sehari sebelum di tetapkannya UMP. Permintaan maaf pun ia katakan karena belum maksimal dalam perjuangan UMP 2019 kepada para pekerja yang ada di DKI Jakarta. 

Seperti yang disampaikan ke Gubernur Anies  Baswedan saat pertemuan tanggal 25 Oktober 2018 di balaikota dengan federasi federasi yang ada di DKI Jakarta terutama DPD DKI Jakarta adalah :

1. Minta gubernur untuk berani menetapkan UMP diatasi PP 78 sesuai ikrar setahun yang lalu (kontrak politik).
2. DKI sekarang ketinggalan 271rb, tahun depan ketinggalan 300rb dari Karawang.
3. Program - program subsidi yang disiapkan (kartu pekerja, KJP, dan DP 0 rupiah) dengan anggaran 8-13 triliun tidak mengcover buruh yang hampir 40% tinggal di Bekasi, Tangerang dll.
4. UMSP ditetapkan di bulan Desember 2018.

Dalam siaran pers sikap yang akan diambil DPD FSPLEM DKI terkait penetapan UMP DKI 2019 

1. Menolak penetapan UMP DKI menggunakan PP 78, seharusnya menggunakan KHL sesuai UU 13 pasal 89 ayat 2 sebagaimana angka unsur pekerja dalam berita acara sidang depeprov 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 4.373jt.
2. Program bersubsidi tidak 99 bekerja di DKI Jakarta dan tinggal diluar DKI Jakarta, karenanya wajib diperoleh juga untuk pekerja DKI yang tinggal diluar DKI.
3. Menyiapkan aksi perlawanan PP 78 agar UMP UMSP DKI tidak berpatokan PP 78 melainkan dengan UU 13/2003.

Penolakan UMP DKI 2019 ini disampaikan dan akan dibawa ke Rapim (Rapat Pimpinan) dan langkah yang akan di tempuh mungkin akan mencabut dukungan atau kontrak politik dengan Gubernur DKI atau bisa juga akan menggelar aksi penolakan ke Gubernur bahkan jika mungkin ke Kemenaker.
Untuk kapan waktunya setelah pertemuan Rapim. Intinya jika berbicara kecewa dengan penetapan UMP beliaulah orang pertama yang kecewa dan jajaran Pengurus DPD.semoga setelah Gubernur DKI pulang dari Argentina temen-temen DPD akan menemui Gubernur DKI menyampaikan hasil rapim atas penolakan UMP DKI yang disahkan menggunakan PP78. (why)

Read More

Ridwan Kamil Resmi Cabut Pergub 54/2018 Tentang UMP 2019

Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil resmi mencabut Pergub 54/2018 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar. Pasalnya aturan tersebut dinilai merugikan buruh. 

Pria yang akrab disapa Emil juga menyebut, Pergub 54/2018 ini merupakan produk hukum yang dikeluarkan pemimpin sebelumnya. Sehingga, kata Emil, tidak mengakomodir visi misi pasangan RINDU yang ingin menjadikan buruh juara lahir batin. 

"Saya cabut Pergub 54/2018 sesuai tuntutan buruh. Setelah pelajari peraturannya, belum memuat visi misi baru, karena ditandatangani pemimpin lama," kata Emil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (1/11/2018). 

Selain itu, lanjut dia, perlu ada pendalaman aturan yang dimuat dalam Pergub tersebut. Karena di dalam aturan itu tidak mengedepankan asas keadilan. Contohnya saja saat penentuan upah minimum sektoral (UMSK) perlu ada acuan terlebih dulu dari pelaku industri suatu di suatu daerah agar UMSK tersebut bisa diberlakukan.

"Kalau ada permohonan dari industri (baru UMSK ditetapkan), kalau tidak ada tidak akan berlanjut. Menurut saya tidak adil. Harusnya ada dan tidak ada permohonan itu proses keadilan harus dilakukan," ucapnya.

Untuk itu, dia akan mengkaji kembali agar aturan yang baru sebagai pengganti Pergub 54/2018 bisa mengakomodir visi misi pasangan RINDU. "Ada poin-poin yang perlu pendalaman, lebih pada visi misi buruh juara yang belum termuat secara maksimal di Pergub tersebut. Akan kita review diwaktu tidak lama," ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jabar Ferry Sofwan Arif menambahkan Pergub 54/2018 merupakan turunan dari aturan di atasnya PP 78/2018. Karena selama ini tidak ada payung hukum pelaksanaan dari PP tersebut. 

"Pergub 54 ini adalah mengisi kekosongan hukum khusus untuk UMSK. Karena kami selalu mendapat usulan (UMSK) sejak 2017 dan 2018 rujukan hukumnya masih PP 78/2015 dan Permenaker Nomor 7/2013 turunan lebih lanjut enggak ada," katanya. 

"Inilah kemudian inisiatif mendorong ada aturan hukum, ini juga datang dari serikat pekerja. Tapi usulan buruh nampaknya belum semua terakomodir hingga akhirnya usulan ke Pak Gubernur (Pergub tersebut) untuk dicabut," ucapnya. 

Ke depan, tambah Ferry, akan dibuat lagi payung hukum baru pengganti dari Pergub tersebut. Pihaknya akan membahas secara detail dengan kelompok buruh dan menampung usulan-usulan yang dirasa belum terakomodir. 

"Secara detail akan kita bahas. Saya juga diinstruksikan untuk menggali kembali keinginan buruh. Ke depan kita juga bikin lagi payung hukum seperti apa modelnya," ucapnya. (mso/ern)

Sumber : detikNews

Read More

Anies Tetapkan UMP DKI 2019 Sebesar Rp 3,9 Juta

Foto: Plh Gubernur DKI Saefullah mengumumkan UMP DKI 2019. 

Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi(UMP) DKI yang baru sebesar Rp 3.940.973. Angka tersebut naik 8,03 persen dari tahun sebelumnya.

"Jadi besaran UMP DKI, sesuai dengan pergub sebesar Rp 3.940.973,096. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga Jakarta menjadi kota maju dan bahagia warganya dengan UMP sebesar itu," kata Plh Gubernur DKI Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).

Saefullah mengatakan angka tersebut sudah mengakomodasi usulan semua pihak. Buruh juga mendapat kartu pekerja yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi dan subsidi bahan pangan melalui JakGrosir.

"Pekerja akan difasilitasi oleh pemprov berupa kartu pekerja dengan mendapat tambahan manfaat. Jadi kalau kita punya kartu pasti ada manfaatnya," sebut Saefullah.

Kenaikan UMP 2019 sudah diteken Anies dalam Pergub pada Jumat (26/11). Penetapan tersebut dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengingatkan kepada seluruh Gubernur agar mengumumkan kenaikan UMP sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sebesar 8,03%.

Hanif menegaskan, jika dalam waktu pengumuman masih terdapat provinsi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan disesuaikan menjadi 8,03%.

"Kita lihat nanti, kita kembalikan UU, PP 78 kita lakukan," kata Hanif di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

sumber : detik.com

Read More

UMP DKI JAKARTA DI TETAPKAN 1 NOVEMBER 2018

F SP LEM SPSI, Hari ini Rencananya UMP untuk tahun 2019 secara serentak akan di Umum kan oleh para Gubernur.

Angka kenaikan sesuai surat Edaran Menaker adalah 8,03%,.(inflasi 2,88% & Pertumbuhan Ekonomi 5,15%)

DKI Jakarta ( Daerah Khusus Ibukota ) yang ke khususannya tidak berlaku untuk Upah Pekerja nya  masih harus tertingal dan semakin jauh tertingal dengan daerah penyangga ( Kerawang - Bekasi ).

Meskipun secara jelas hasil Survey Dewan Pengupahan Provinsi DKI, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Seorang Pekerja Lajang di Jakarta tahun 2018 adalah Rp. 3.908.020.,
dengan UMP tahun 2018 sebesar Rp. 3.648.035 saja sudah ada selisih minus sebesar Rp.259.985.,Yang harus di tanggung oleh Pekerja tiap bulannya.

Kalau Gubernur DKI menetapkan UMP sesuai dengan surat Edaran Menaker, yaitu kenaikannya 8,03% maka UMP DKI tahun 2019 adalah sebesar Rp. 3.940.973,.
angka Yang hampir sama dengan KHL tahun 2018, bisa dibayangkan

 "Kebutuhan hidup Layak di tahun 2018 disamakan dengan Kebutuhan hidup di tahun 2019."

Apakah bisa dijamin selama tahun 2019 harga-harga Kebutuhan hidup tidak berubah /tidak ada kenaikan.

Angka usulan Yang sangat realistis dari Dewan Pengupahan DKI Unsur SP/SB adalah Hasil Survey KHL thn 2018 , kena untuk kebutuhan hidup di tahun 2019 maka dikalikan dengan Pertumbuhan Ekonomi (5,15%) & Inflasi (2,88%),
Setelah itu di tambah  angka kompensasi kenaikan BBM Yang pernah dijanjikan oleh Gubernur kepada Buruh Jakarta sebesar 3,6%.
Total jumlah Rp. 4.373.820

Masih ada sedikit asa tersisa dari Buruh Jakarta, akan datangnya ke ajaiban, Gubernur DKI Jakarta diberikan kekuatan & keberanian untuk menetapkan UMP DKI Jakarta untuk tahun 2019 berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan PROVINSI DKI Unsur SP/SB. (obn)

Read More

AKADEMI ADVOKASI LBH DKI JAKARTA

Photo bersama setelah selesai pendidikan akademi advokasi

F SP LEM SPSI,Pendidikan Akademi Advokasi LBH DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta 26-27 Oktober 2018 di Sofyan Hotel Cikini Jakarta Pusat.

Kegiatan selama dua hari berturut-turut diberikan kepada calon advokad DPD F SPLEM SPSI DKI Jakarta di bawah LBH DPD F SP LEM SPSI DKI Jakarta Ibu Nurul Amalia. SH
Peserta yang dari anggota di masing masing wilayah, Jakarta Timur, Utara dan Barat mereka antusias mengikuti program pendidikan Advokasi.

Pertemuan yang ke tiga kali ini memasuki bagaimana mengaplikasikan teori yang sudah didapat.
Mulai dari penyiapan berkas sampai proses persidangan.

Suasana workshop pelatihan akademi advokasi

Pendidikan ini di selenggarakan untuk memberikan pemahaman soal hukum ketenagakerjaan kepada anggota dimana masih banyak perselisihan di perusahaan-perusahaan dengan serikat pekerja ataupun dengan karyawan dan sering berujung PHK.(obn)

Read More