NEGARA BUKAN PEDAGANG

Editorial Media FSP LEM SPSI

Oleh: Muhamad Sidarta

 

Jakarta, 16 Maret 2026

Negara tidak boleh berpikir seperti pedagang. Pedagang sah berburu harga termurah demi selisih keuntungan. Negara tidak sesederhana itu. Negara memikul tanggung jawab menjaga industri nasional, melindungi pekerjaan rakyat, dan memastikan masa depan ekonomi bangsa berdiri di atas kekuatan sendiri.

Karena itu, setiap kebijakan pengadaan dalam jumlah besar tidak cukup diuji dengan satu pertanyaan : berapa harganya? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah : apa dampaknya bagi industri dalam negeri, bagi pekerja, dan bagi keberlanjutan ekonomi nasional? Di situlah perbedaan antara logika dagang dan logika kenegaraan.

Industrialisasi adalah Arah, Bukan Slogan

Indonesia telah menegaskan arah pembangunan melalui hilirisasi dan industrialisasi : penguatan TKDN, substitusi impor, dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Esensinya bukan sekadar membangun pabrik, melainkan membangun kemampuan nasional untuk memproduksi, memperkuat rantai pasok, serta menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Komitmen itu diuji dalam keputusan konkret sehari-hari. Konsistensi terlihat ketika negara memilih : memanfaatkan kapasitas industri dalam negeri atau mengalihkan permintaan ke impor besar-besaran dengan alasan harga awal lebih rendah.

Ketika Kapasitas Dalam Negeri Belum Optimal

Indonesia memiliki fondasi industri manufaktur yang kuat, termasuk ekosistem otomotif yang melibatkan baja, karet, plastik, kaca, elektronik, hingga ribuan usaha kecil dan menengah. Namun kapasitas produksi belum selalu optimal. Mesin tersedia, tenaga kerja siap, tetapi volume belum maksimal, terjadi idle capacity.

Dalam teori ekonomi industri, peningkatan produksi domestik justru menurunkan biaya rata-rata dan memperkuat daya saing. Sebaliknya, ketika permintaan dialihkan ke luar negeri, tekanan terhadap utilisasi pabrik meningkat dan risiko efisiensi tak terhindarkan.

Impor tetap diperlukan bila barang belum dapat diproduksi di dalam negeri atau belum memenuhi standar. Namun jika kemampuan tersedia, keputusan impor dalam jumlah besar harus dihitung cermat karena dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial.

Skala Impor dan Dampaknya

Rencana impor 105.000 mobil pick-up dari India hampir menyamai total penjualan pick-up nasional selama satu tahun. Berdasarkan data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan pick-up nasional berada di kisaran 107.000 unit per tahun. Artinya, volume impor tersebut setara sekitar 98 persen pasar pick-up tahunan nasional.

Jika dibandingkan dengan total pasar mobil nasional sekitar 800.000 unit per tahun (data GAIKINDO), maka 105.000 unit setara sekitar 13 persen dari keseluruhan penjualan mobil nasional, angka yang sangat signifikan dalam struktur industri otomotif Indonesia.

Pada saat yang sama, industri otomotif nasional sedang melemah. Data GAIKINDO menunjukkan tren penurunan penjualan dan produksi akibat melemahnya daya beli. Tambahan impor dalam skala besar pada kondisi pasar tertekan berpotensi memperdalam tekanan terhadap produksi dalam negeri.

Harga Murah Tidak Selalu Hemat

Argumen “lebih murah” terdengar rasional. Namun dalam pengadaan modern dikenal konsep Total Cost of Ownership (TCO): harga beli hanyalah satu komponen dari total biaya.

Yang harus dihitung adalah biaya perawatan, ketersediaan suku cadang, jaringan purna jual, logistik, konsumsi energi, risiko waktu tidak beroperasi (downtime), hingga umur teknis dan nilai jual kembali. Tanpa dukungan layanan yang luas dan rantai pasok yang pasti, barang murah di awal bisa menjadi mahal dalam jangka panjang, bahkan berakhir sebagai beban anggaran yang besar.

Negara mengelola uang publik. Setiap keputusan harus dilihat dalam perspektif keberlanjutan, bukan sekadar efisiensi sesaat.

Ketepatan Spesifikasi dan Efisiensi

Rencana penyediaan kendaraan 4x4 impor untuk seluruh koperasi desa/kelurahan juga perlu ditinjau rasionalitasnya. Mayoritas kondisi jalan nasional berada dalam kategori baik hingga sedang, sementara jalan rusak berat hanya sebagian kecil dari total jaringan. Artinya, tidak semua wilayah membutuhkan kendaraan medan berat.

Pengadaan yang disamaratakan berpotensi menimbulkan pemborosan karena kendaraan 4x4 memiliki harga, konsumsi bahan bakar, dan biaya perawatan lebih tinggi dibanding 4x2. Pendekatan berbasis pemetaan kebutuhan wilayah jauh lebih efisien dan tepat guna.

Tekanan Global dan Risiko Sosial

Ketidakpastian geopolitik global, termasuk konflik Iran–AS–Israel yang dilaporkan media internasional seperti Associated Press, berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dan biaya logistik. Jika biaya energi meningkat, harga kendaraan naik, konsumen menunda pembelian, dan penjualan bisa turun lebih dalam.

Dalam pengalaman lebih dari dua dekade menangani sektor industri dan kasus PHK sejak 2003, saya melihat pola yang berulang : produksi turun, lembur dikurangi, kontrak tidak diperpanjang, jam kerja dipangkas, dan pada akhirnya PHK menjadi pilihan terakhir.

PHK bukan sekadar angka. Ia berarti keluarga kehilangan penghasilan, daya beli melemah, cicilan macet, anak putus sekolah, akses kesehatan terganggu, dan tekanan sosial meningkat. Dalam skala besar, dampaknya bisa mengganggu stabilitas ekonomi daerah bahkan nasional.

Konsistensi adalah Wibawa

Negara-negara maju pun tidak menyerahkan sepenuhnya sektor strategis pada mekanisme harga jangka pendek. Mereka melindungi dan memperkuat industrinya secara terukur dan transparan.

Indonesia memiliki ruang kebijakan untuk memprioritaskan kepentingan nasional secara rasional dan akuntabel. Publik berhak bertanya : apakah kebijakan ini memperkuat industri nasional? Apakah ia menjaga dan menambah pekerjaan rakyat? Apakah ia meningkatkan nilai tambah di dalam negeri?

Saya meminta pemerintah, kementerian teknis, lembaga pengawas, dan DPR RI memastikan setiap kebijakan strategis didasarkan pada kajian terbuka dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya juga meminta Presiden Prabowo Subianto konsisten menjalankan komitmen hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Kita tidak sedang membicarakan transaksi dagang biasa. Kita sedang membicarakan arah industri nasional dan masa depan jutaan pekerja Indonesia.

Negara bukan pedagang. Negara adalah penjaga kepentingan jangka panjang rakyatnya. Wibawa negara tidak ditentukan oleh besarnya visi, tetapi oleh konsistensi dalam menjalankannya.