Looking For Anything Specific?

ads header

Website Resmi DPP F SP LEM SPSI - Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia


DILEMA POLITIK BURUH

 

Foto: May Day 2023 Depan Gedung DPR-RI

Dalam perayaan  Peringatan Mayday atau Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2023, diharapkan tidak ada serikat buruh/pekerja yang berafiliasi dengan partai politik dalam menyampaikan aspirasinya. Hal ini  mengingat tahun ini adalah menjelang masuk tahun politik 2024.

Hal tersebut juga sesuai Undang Undang No 21 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi, serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun. Kepentingan politik atau kepentingan kesejahteraan bagi buruh di Indonesia menjadi bahan pertimbangan yang cukup dilematis. Tak bisa dipungkiri kepentingan politik juga didasari oleh perjuangan para buruh untuk mendapatkan kesejahteraan.

Partai Buruh di Indonesia sempat meramaikan panggung politik di Indonesia dan menjadi peserta Pemilu di tahun 1999, 2004 dan 2009 dengan menggunakan nama yang berbeda yaitu Partai Buruh Nasional, Partai Buruh Sosial Demokrat dan Partai Buruh. Kini status buruh cenderung menjadi komoditas dari kepentingan politik praktis. Tak ada jaminan serikat pekerja mendekati kelompok elite partai politik bisa memperjuangkan hak buruh, pun tak ada jaminan dukungan buruh tidak dimanfaatkan sebagai kendaraan elite partai politik untuk meraih suara.

Bagaimana praktik system kerja kontrak dan outsourcing memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan politik perburuhan Indonesia saat ini. Penelitian ini juga membahas bagaimana gerakan buruh melakukan politik dalam merespon parktik system kerja kontrak dan outsourcing, termasuk dalam ruang politik local/daerah yang menjadi signifikan akibat penerapan penerapan desentralisasi semenjak berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru Soeharto. Desentralisasi yang terjadi bersamaan dengan pertambahan jumlah dan aksi serikat buruh pasca berakhirnya rezim otoritarian Orde Baru Soeharto pada tahun 1998 juga menjadi penentu politik serikat buruh di tingkat local/daerah. Di tingkat local/daerah, aliansi yang di bangun gerakan serikat buruh cenderung lebih terbuka dan tidak selalu jalan dengan aliansi yang di bangun serikat-serikat buruh di tingkat nasional. Hal ini kemudian mempengaruhi kemajuan aksi/tindakan dari gerakan buruh di tingkat local/daerah dalam melakukan upaya perlawanan terhadap system kerja kontrak dan Outsourcing.


0 comments:

Posting Komentar