AD/ART

ANGGARAN DASAR
FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
MUKADIMAH

Bahwa pembangunan nasional yang terus digerakkan oleh seluruh elemen anak bangsa, merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, baik lahir maupun bathin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahwa pekerja sebagai bagian dari potensi bangsa, mempunyai posisi dan peran yang penting dan strategis sebagai pelaku aktif pembangunan nasional, khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung peningkatan ekonomi Negara. Untuk dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya terutama agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan ke depan, kaum pekerja perlu sepakat untuk bersatu meneguhkan tekad untuk terus berikhtiar meningkatkan mutu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, disiplin dan etos kerja, sesuai dengan kemajuan ilmu teknologi, sehingga pergeseran regulasi serta dinamisasi pergerakan perburuhan mampu untuk di sikapi secara positif dan berpedoman pada peran dan fungsi pergerakan serta dinamisasi tersebut ke dalam kualitas dan kuantitas yang bermoral dan bermartabat.
Bahwa seiring dengan pergeseran regulasi serta dinamisasi pergerakan perburuan dibutuhkan peran semua pihak dalam menyikapi serta menghadapi semua yang di butukan, oleh karenanya persiapan secara pribadi dalam peningkatan sumber daya manusia harus lebih di prioritaskan Bahwa untuk mencapai efektivitas peranan pekerja, diperlukan wadah dan sarana untuk berpartisipasi dan berperan aktif, yaitu organisasi serikat pekerja yang tangguh, kuat dan berwibawa yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja secara bebas dan demokratis yang tujuannya untuk membela, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja beserta keluarganya pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Atas dasar pandangan dan pemikiran kedepan, disertai rasa tanggungjawab yang tinggi sebagai anak bangsa dan pekerja Indonesia, maka didirikanlah organisasi ini secara nasional sejak 20 Februari 1973 berdasarkan lapangan pekerjaan dan industri barang dan jasa yang sejenis maupun yang tidak sejenis sesuai Anggaran Dasar sebagai berikut.
BAB I
NAMA, BENTUK, SIFAT, AZAS DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama

Organisasi ini bernama Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat FSP LEM SPSI
Pasal 2
B e n t u k

Organisasi ini berbentuk Kesatuan berdasarkan lapangan pekerjaan pada industri barang dan jasa sejenis dan tidak sejenis
Pasal 3
S i f a t

Organisasi ini bersifat demokratis, independen, profesional, fungsionalis, bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4
A z a s

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5
K e d u d u k a n

Organisasi ini berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
KEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 6
Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan tertinggi organisasi berada ditangan anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui forum permusyawaratan menurut tingkatan organisasi.

Pasal 7
Afiliasi Organisasi

  1. Organisasi bergabung dalam Serikat Pekerja Tingkat Nasional yang diakui syah menurut undang-undang
  2. Organisasi dapat berafiliasi pada organisasi sejenis ditingkat internasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan dan politik bebas aktif Negara Republik Indonesia.

BAB III
FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8
F u n g s i

Organisasi ini berfungsi :

  1. Sebagai wadah dan wahana pembinaan pekerja Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas disiplin, etos dan produktivitas kerja.
  2. Sebagai pendorong dan penggerak anggota, dalam ikut serta mensukseskan program pembangunan nasional khususnya sektor ekonomi dan sosial budaya.
  3. Sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan batin.
  4. Sebagai pelindung dan pembela hak-hak dan kepentingan pekerja.

Pasal 9
T u j u a n
  1. Turut serta secara aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita proklamasi  17 Agustus 1945, khususnya pengisian terhadap jiwa pasal 27, 28 dan 33 UUD 1945 bagi kaum pekerja dan rakyat Indonesia pada umumnya.
  2. Mengamalkan pancasila serta terlaksananya UUD1945 diseluruh kehidupan bangsa dan Negara menuju terciptanya masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.
  3. Menghimpun dan menyatukan kaum pekerja dalam sektor industri barang dan jasa atau lapangan pekerjaan sejenis atau yang dipersamakan dengan itu atau yang tidak sejenis serta mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas diantara sesama kaum pekerja.
  4. Menciptakan kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan cara melindungi, membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja beserta keluarganya
  5. Mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja.
  6. Meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional.
  7. Memantapkan hubungan industrial guna terwujudnya ketenangan bekerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju tercapainya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat umumnya dan pekerja serta keluarga pada khususnya.
Pasal 10
U s a h a

  1. Meningkatkan partisipasi, prestasi serta peranan kaum pekerja dalam pembangunan nasional untuk mengisi cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
  2. Memperjuangkan terwujudkanya perundang-undangan dan peraturan ketenagakerjaan serta peraturan  pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan nasional dan kaum pekerja.
  3. Mengadakan usaha-usaha untuk menjamin terciptanya syarat-syarat kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggung jawab sosial.
  4. Mengusahakan meningkatnya kualitas anggota terutama dengan cara mempertinggi mutu pengetahuan, keahlian dan keterampilan bidang pekerjaan dan profesi serta kemampuan berorganisasi.
  5. Bekerjasama dengan badan-badan pemerintah dan swasta serta organisasi lain didalam maupun diluar negeri untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi.
  6. Mengadakan usaha-usaha berorganisasi sesama anggota untuk melayani dan memenuhi kebutuhannya sendiri serta usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan AD /ART.
BAB IV
BENDERA, LAMBANG DAN LAGU
Pasal 11
Bendera

Disamping Sangsaka Merah Putih sebagai bendera Nasional Organisasi FSP LEM SPSI mempunyai panji sendiri dengan warna dasar biru muda serta lambang organisasi ditengah-tengahnya, dengan tulisan FSP LEM SPSI ( warna tulisan merah ) dibawahnya dan di atur di dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 12
Lambang Organisasi

  1. Lambang organisasi FSP LEM SPSI : Berbentuk lingkaran beroda gigi 3 (tiga) diatas, Bertulisan LEM diantara Pita Merah Putih, padi dan kapas, Mata Hari dan Petir diatas antara padi dan kapas, tiga buah rantai yang menyatukan padi dan kapas di pangkal bawahnya, segi lima warna putih bertulisan SPSI di tengan antara padi dan kapas.
  2. Bentuk dan arti lambang sebagai mana tersebut diatas di atur dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 13
L a g u
FSP LEM SPSI mempunyai lagu hymne dan mars pekerja

BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 14
A n g g o t a

  1. Yang dapat diterima menjadi anggota adalah semua pekerja Indonesia, yang bekerja pada Industri dan jasa Logam, Elektronik dan Mesin baik yang sejenis ataupun tidak sejenis serta sektor industri barang dan jasa lain yang menyetujui dan sanggup melaksanakan AD/ART FSP LEM SPSI dengan konsekwen dan konsisten.
  2. Selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas juga dapat menerima anggota sebagai berikut :
    1. Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baik sektor barang, jasa maupun industri yang berhungan dengan logam, elektronik dan mesin dapat langsung berafiliasi dengan FSP LEM SPSI sesuai dengan domisili dan di registrasi di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSP LEM SPSI daerah masing-masing
Hak dan kewajiban serikat pekerja yang berafiliasi sebagai mana tersebut diatas, diatur dalam AD / ART dan atau Peraturan Organisasi (PO).
c.  Status keanggotaan sebagimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah anggota FSP
LEM SPSI.
Pasal 15
Hak-hak Anggota
  1. Hak memilih dan hak dipilih
  2. Hak bicara, mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi.
  3. Hak aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi.
  4. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas berkurangnya hak-hak anggota sebagai pekerja.
  5. Membela dan dibela dalam sidang organisasi.
  6. Mendapat bimbingan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi.

Pasal 16
Kewajiban anggota

  1. Mentaati AD/ART organisasi serta keputusan-keputusan organisasi.
  2. Membela dan menjunjung tinggi nama organisasi.
  3. Membayar uang iuran dan uang konsolidasi
  4. Turut aktif dalam melaksanakan keputusan-keputusan organisasi.
  5. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi.
Pasal 17
Ruang Lingkup

Ruang lingkup keanggotaan  Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia meliputi pekerja di industri barang dan industri jasa.
  1. Industri mesin perkakas, seperti : mesin bubut, mesin bor, mesin freis, gerinda, mesin gergaji, mesin teknik, mesin potong dsb.
  2. Mesin dan peralatan pertanian, seperti traktor tangan, penumbuk padi, polisher, rice miling unit, pompa irigasi, dsb.
  3. Alat-alat berat, seperti : mesin pemecah batu, plate compactor, asphatx sprayer, asphalx mixing plant, vibro roller, wheel loader, motor grader, excavator, bulldozer, forklift, pengaduk beton, kran (crain) pengangkat, dsb.
  4. Industri mesin listrik seperti : transformator tenaga, panel listrik tegangan, welding generator, KWH meter, pemutus arus, transformator distribusi, generator listrik, motor listrik, jasa instalasi listrik, jasa instalasi listrik, dsb.
  5. Industri elektronika, seperti : central telepon, HF-558, radio broadcast, radio transmitter, radio cassette, PCM, station bumi kecil, VHF/UHF single chanel, TV relley station, integrated circuit, pesawat telepon, radio mobil, computer micro, TV, Amplifier, tuner, resistor, loadspeaker, komponen elektronik, alat kesehatan dsb.
  6. Kendaraan bermotor/automotive, seperti : industri kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, industri pembuatan komponen kendaraan, karoseri dan jasa perbengkelan, dsb.
  7. Industri mesin dan peralatan pabrik, seperti : boiler, blower, mesin diesel, non automotive, tangki baja,      konstruksi baja, pompa, turbin, dsb.
  8. Industri logam dan produk dasar, yang meliputi besi baja seperti : besi spons, billet baja, besi beton, batang kawat, baja lembaran, slab baja, pipa alas lurus/spiral, baja lembaran lapis (timah, seng, canai dingin/panas)dsb, serta produk bukan baja, seperti : alumuniums mailing plant, batang tembaga, alumunium extrusium, dsb.
  9. Aneka Industri alat listrik, seperti : accu, alat pendingin, lemari es, lampu pijar/TL, batterey kering, kable listrik/telepon, batu battery, organ/piano/alat musik, camera, mesin jahit, kipas angin, alat semprot, dsb.
  10. Aneka industri logam, seperti mur, baut, paku, kawat baja, kaleng kemas, sepeda, insulator keramik, logam mulia, arloji, pembuatan lemari besi, chrome, galvanizing, stainless steel dsb.
  11. Industri Galangan Kapal : Reparasi kapal, dok, interior kapal, mesin kapal dsb
  12. Aneka Industri Barang seperti : Perkayuan, Garment, Tekstil, Sepatu, Kulit, Kain, Benang, makanan, minuman, bahan dasar dari tembakau, kaca, Keramik, Kertas, Kosmetik, Minyak, Gas, Kimia dsb
  13. Perusahaan Jasa meliputi : Perbankan, Asuransi, Leasing (pembiayaan) Perniagaan, Farmasi, Kesehatan, Percetakan, Transportasi, , Ekspedisi, Paking, dsb
BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 18
Susunan Organisasi

Organisasi ini secara Nasional disusun sebagai berikut :
  1. Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia
  2. Tingkat Propinsi meliputi seluruh wilayah propinsi.
  3. Tingkat Kabupaten/Kota, meliputi wilayah Kabupaten / Kota
  4. Tingkat Unit kerja meliputi perusahaan barang dan jasa atau tempat kerja.

Pasal 19
Kepengurusan

  1. Pada tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat DPP FSP LEM SPSI yang terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Pada tingkat Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronk dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat DPD FSP LEM SPSI
  3. Pada tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat DPC FSP LEM SPSI
  4. Pada tingkat perusahaan dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia disingkat PUK SP LEM SPSI
BAB VII
WEWENANG DAN PEMBAGIAN TUGAS ORGANISASI
Pasal 20
Wewenang Organisasi

  1. Organisasi ini berwenang menangani masalah Hubungan Industrial dan ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 17 dalam arti yang seluas-luasnya khususnya masalah sosial ekonomi demi terlaksananya hubungan industrial secara harmonis dan dinamis.
  2. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari berpedoman kepada AD/ART dan ketentuan organisasi.

Pasal 21
Pembagian Tugas Organisasi

1.   DPP FSP LEM SPSI bertugas :
a)      menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan hubungan tingkat nasional dan internasional
b)      menjalankan tugas dan fungsi dalam menempatkan SDM FSP LEM di lembaga-lembaga keterwakilan hubungan industrial di tingkat nasional
c)      memberikan sanksi tindakan pembekuan kepengurusan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen terhadap pimpinan di tingkat DPP dan DPD
d)     menyelenggarakan pendidikan dapat berasal dari bantuan baik tingkat nasional maupun internasional maupun  pihak lain yang tidak mengikat
e)      sebagai Pembina, penanggung jawab dan pelaksana advokasi dan penetapan kebijakan upah di tingkat nasional
f)       mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan di tingkat nasional

2.   DPD FSP LEM SPSI bertugas :
a)      menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan hubungan di tingkat provinsi
b)      menjalankan tugas dan fungsi dalam menempatkan SDM DPD FSP LEM di lembaga-lembaga keterwakilan hubungan industrial di tingkat provinsi
c)      memberikan sanksi tindakan pembekuan kepengurusan, pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen terhadap pimpinan di tingkat DPD dan DPC
d)     menyelenggarakan pendidikan dapat berasal dari bantuan pemerintah daerah atau instansi lainnya yang ada di tingkat provinsi maupun pihak lain yang tidak mengikat
e)      sebagai penanggung jawab dan pelaksana penetapan kebijakan pengupahan di tingkat provinsi
f)       mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan di tingkat provinsi
  3. DPC FSP LEM SPSI bertugas :
a)      menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan hubungan di tingkat kabupaten/kota
b)      memberikan sanksi tindakan pembekuan kepengurusan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian permanen terhadap pimpinan di tingkat DPC dan PUK
c)      sebagai pelaksana dan penanggungjawab advokasi di tingkat mediasi dan PHI
d)     menyelenggarakan pendidikan dapat berasal dari swadaya maupun pihak lain yang tidak mengikat
e)      mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan di tingkat kabupaten/kota
  4.  PUK SP LEM SPSI bertugas :
a)      Menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan di tingkat perusahaan
b)      memberikan sanksi tindakan pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen terhadap anggota di tingkat perusahaan
c)      sebagai pelaksana dan penanggungjawab advokasi ditingkat perusahaan dan mediasi
d)     menyelenggarakan pendidikan yang berasal dari bantuan perusahaan dan dana kas PUK
e)      mengorganisir pemogokan di tingkat perusahaan.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN  DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 22
Permusyawaratan dan Rapat-rapat

1.   Permusyawaratan organisasi terdiri dari :
a)      Musyawarah Nasional ( MUNAS )
b)      Musyawarah Daerah ( MUSDA )
c)      Musyawarah Cabang ( MUSCAB )
d)     Musyawarah Unit Kerja ( MUSNIK )
2.  Rapat-rapat Organisasi terdiri dari :
a)      Rapat Pimpinan Nasional ( RAPIMNAS )
b)      Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS )
c)      Rapat Kerja Daerah  ( RAKERDA )
d)     Rapat Kerja Cabang ( RAKERCAB )
e)      Rapat Kerja Unit ( RAKERNIT)
Pasal 23
Musyawarah Nasional
  1. Musyawarah Nasional memegang kedaulatan tertinggi organisasi
  2. Musyawarah Nasional diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh :
    a)      Pengurus Dewan Pimpinan Pusat F SP LEM SPSI
    b)      Pengurus Dewan Pimpinan Daerah FSP LEM SPSI yang diutus
    c)      Pengurus Dewan Pimpinan Cabang FSP LEM SPSI yang diutus
    d)     Undangan yang ditetapkan oleh DPP FSP LEM SPSI
     3. Munas berwenang :
                a)      menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban
                b)      mengubah dan/atau menetapkan AD ART
                c)       menetapkan program umum organisasi
                d)      memilih dan menetapkan susunan personalia DPP FSP LEM SPSI
                e)      bila diperlukan membentuk komisi verifikasi.
    4. Dalam keadaan luar biasa MUNAS dapat dipercepat atau ditunda atas Keputusan Musyawarah   
        Pimpinan atau atas permintaan  sekurang-kurangnya setengah jumlah DPD dan 2/3 jumlah DPC F SP
        LEM SPSI
Pasal 24
Musyawarah Daerah

1.  Musyawarah daerah diadakan 5 (lima) tahun sekali dihadiri oleh:
a)      Pengurus DPD FSP LEM SPSI
b)      Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang diutus
c)      Pengurus DPP FSP LEM SPSI yang diutus
d)     Undangan yang ditetapkan oleh DPD FSP LEM SPSI
2. Musyawarah Daerah berwenang untuk :
a)      menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban DPD FSP LEM SPSI
b)      menetapkan program kerja daerah sebagai penjabaran program umum organisasi
c)      memilih dan menetapkan susunan personalia DPD FSP LEM SPSI
d)   bila diperlukan membentuk komisi verifikasi
 3.  Dalam keadaan luar biasa musda dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan sekurang-       kurangnya 2/3 dari jumlah DPC FSP LEM SPSI didalamnya.

Pasal 25
Musyawarah Cabang
1. Musyawarah cabang diadakan 5 (lima) tahun sekali dihadiri oleh:
    a)      Pengurus DPC FSP LEM SPSI
    b)      Pengurus PUK SP LEM SPSI yang diutus
    c)      utusan DPD FSP LEM SPSI  yang diutus
    d)     Undangan yang ditetapkan oleh DPC FSP LEM SPSI
2. Musyawarah Cabang berwenang untuk :
    a)      menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban DPC FSP LEM SPSI
    b)      menetapkan program kerja DPC FSP LEM SPSI sebagai penjabaran program kerja daerah dan program umum organisasi
    c)      memilih dan menetapkan susunan personalia DPC FSP LEM SPSI
          d)  bila diperlukan membentuk komisi verifikasi
3.  Dalam keadaan luar biasa musyawarah cabang dapat dipercepat atau ditunda atas
     permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah PUK SP LEM SPSI di daerahnya.

Pasal 26
Musyawarah Unit Kerja

1. Musyawarah unit kerja (Musnik) diadakan 3 (tiga) tahun sekali dan dihadiri oleh:
    a)      Pengurus PUK SP LEM SPSI
    b)      Perwakilan Anggota yang mendapatkan mandat dari anggota yang di wakili dalam unit kerja PUK SP LEM SPSI yang dikukuhkan oleh PUK SP LEM SPSI
    c)      Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang diutus
2.  Musyawarah Unit Kerja berwenang untuk :
    a)      menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban PUK SP LEM SPSI
    b)      menetapkan program unit kerja sebagai penjabaran program kerja cabang, program kerja daerah dan program umum organisasi
    c)      memilih dan menetapkan susunan personalia PUK SP LEM SPSI
    d)     bila diperlukan membentuk komisi verifikasi.
3.  Dalam keadaan luar biasa musnik dapat dipercepat atau ditunda atas permintaan sekurang-
kurangnya 50%+1 dari jumlah anggota

Pasal 27
Rapat Pimpinan Nasional

1. Rapat  Pimpinan Nasional adalah Rapat konsolidasi tingkat Nasional dalam rangka penguatan Organisasi.
2. Rapat  Pimpinan Nasional dihadiri oleh:
    a)      Pengurus DPP FSP LEM SPSI
    b)      Pengurus DPD FSP LEM SPSI yang diutus
    c)      undangan yang ditetapkan oleh DPP FSP LEM SPSI
3. Rapat  Pimpinan Nasional dipimpin oleh DPP FSP LEM SPSI
4. Rapat  Pimpinan Nasional diadakan sesuai dengan kebutuhan
Pasal 28
Rapat Kerja Nasional

1. Rapat kerja nasional merupakan forum konsultasi dan koordinasi program serta pengembangan
    organisasi.
2. Rakernas dihadiri oleh:
    a)      Pengurus DPP FSP LEM SPSI
    b)      Pengurus DPD FSP LEM SPSI yang diutus
    c)      Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang diutus
    d)     undangan yang ditetapkan oleh DPP FSP LEM SPSI
3. Rakernas sekurang-kurangnya diadakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
4. Rakernas dipimpin oleh DPP FSP LEM SPSI
Pasal 29
Rapat Kerja Daerah

1. Rapat kerja daerah merupakan forum konsultasi dan koordinasi serta evaluasi tengah tingkat provinsi
    dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program serta pengembangan organisasi di tingkat provinsi.
2. Rakerda dihadiri oleh:
    a)      Pengurus DPD FSP LEM SPSI
    b)      Pengurus DPP FSP LEM SPSI yang diutus
    c)      Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang diutus
    d)     Undangan yang ditetapkan oleh DPD FSP LEM SPSI
3. Rakerda diadakan sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
4. Rakerda dipimpin oleh DPD FSP LEM SPSI
Pasal 30
Rapat Kerja Cabang

1. Rapat kerja cabang merupakan forum konsultasi dan koordinasi tengah tingkat Kabupaten/Kota dalam
    rangka keterpaduan dan koordinasi program serta pengembangan organisasi.
2. Rakercab dihadiri oleh:
    a)      Pengurus DPC FSP LEM SPSI
    b)      Pengurus PUK SP LEM SPSI yang diutus
    c)      Pengurus DPD FSP LEM SPSI yang diutus
    d)     undangan yang ditetapkan leh DPC FSP LEM SPSI
3. Rakercab diadakan sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
4. Rakercab dipimpin oleh DPC FSP LEM SPSI
Pasal 31
Rapat Kerja Unit

1. Rapat kerja unit merupakan forum konsultasi dan koordinasi tingkat unit kerja dalam rangka menetapkan
    berbagai keputusan dan kebijakan yang memerlukan dukungan anggota secara luas dan merupakan 
    forum pendidikan.
2. Rakernit dihadiri oleh:
a)      Pengurus PUK SP LEM SPSI
b)      Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang diutus
c)      Perwakilan Anggota atau Komisariat unit kerja PUK SP LEM SPSI
3. Rakernit diadakan sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.
4. Rakernit dipimpin oleh PUK SP LEM SPSI
BAB IX
SUSUNAN PENGURUS
Pasal 32
Susunan Dewan Pimpinan Pusat

  1. Dewan Pimpinan Pusat FSP LEM SPSI terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Dewan Pembina akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat terpilih, berjumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
  3. Dewan Pimpinan Pusat FSP LEM SPSI berjumlah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.yang terdiri dari:
    a)      Seorang Ketua Umum
    b)      Beberapa orang Ketua
    c)      Seorang Sekretaris Jenderal
    d)     Beberapa orang Sekretaris
    e)      Seorang Bendahara Umum
    f)       Beberapa Bendahara
    g)      Kepala Departemen Hubungan Antar Lembaga baik dalam Negeri maupun Luar Negeri
    h)      Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan
    i)        Kepala Departemen Advokasi Litigasi dan Non Litigasi
    j)        Kepala Departemen pemberdayaan pekerja perempuan
      4. Dewan Pimpinan Pusat merupakan pemegang mandat munas secara kolektif sebagai pengelola,
          pengendali, dan pelaksana kegiatan organisasi sehar-hari.
      5. Masa bhakti kepemimpinan khusus Ketua Umum tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode 
          kepengurusan berturut-turut.
Pasal 33
Susunan Dewan Pimpinan Daerah
  1. Dewan Pimpinan Daerah FSP LEM SPSI berjumlah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.yang terdiri dari:
                  a)      seorang Ketua
                  b)      beberapa orang Wakil Ketua
                  c)      seorang Sekretaris
                  d)     beberapa orang Wakil Sekretaris
                  e)      seorang Bendahara
                  f)       seorang Wakil Bendahara
                  g)      Beberapa orang Kepala Bidang
     2. Dewan Pimpinan Daerah merupakan pemegang mandat musda secara kolektif sebagai pengelola,
         pengendali, dan pelaksana kegiatan organisasi sehar-hari.
     3. Masa bhakti kepemimpinan khusus Ketua tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode kepengurusan
         berturut-turut
  Pasal 34
Susunan Dewan Pimpinan Cabang

  1. Dewan Pimpinan Cabang FSP LEM SPSI berjumlah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.yang terdiri dari:
                a)      seorang Ketua
                b)      beberapa orang Wakil Ketua
                c)      seorang Sekretaris
                d)     beberapa orang Wakil Sekretaris
                e)      seorang Bendahara
                 f)       seorang Wakil Bendahara
     2. Dewan Pimpinan Cabang merupakan pemegang mandat muscab secara kolektif sebagai pengelola,
         pengendali, dan pelaksana kegiatan organisasi sehar-hari.
     3. Masa bhakti kepemimpinan khusus Ketua tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali periode kepengurusan
         berturut-turut.
     4. DPC FSP LEM SPSI dapat menetapkan Bidang Tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Pasal 35
Susunan Pimpinan Unit Kerja
  1. Pimpinan Unit Kerja SP LEM SPSI berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.yang terdiri dari:
                 a)      seorang Ketua
                 b)      beberapa orang Wakil Ketua
                 c)      seorang Sekretaris
                 d)     beberapa orang Wakil Sekretaris
                 e)      seorang Bendahara
                 f)       seorang Wakil Bendahara
      2. Pimpinan Unit Kerja merupakan pemegang mandat musnik secara kolektif sebagai pengelola,
          pengendali, dan pelaksana kegiatan organisasi sehar-hari.
      3. Masa bhakti kepemimpinan khusus Ketua tidak boleh lebih dari 3 (tiga) kali periode kepengurusan
          berturut-turut.
      4. Bila mana tidak ada kader / kandidat lain yang siap menggantikan ketua maka dapat di pilih kembali
          dalam rangka mempersiapkan kader berikutnya
      5. PUK SP LEM SPSI dapat menetapkan Seksi Bidang Tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Pasal 36
Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan secara vertical dibolehkan, hanya paling banyak 2 (dua) jabatan, namun bagi jabatan Ketua tidak boleh menjabat diatasnya sebagai Ketua atau Ketua Umum.
BAB X
SANKSI ORGANISASI
Pasal 37
Sanksi Organisasi

  1. Sanksi dapat dikenakan kepada anggota atau pimpinan yang melakukan pelanggaran disiplin adminitrasi dan atau tindakan perbuatan yang merugikan baik materil maupun nama baik organisasi.
  2. Sanksi atas pelanggaran disiplin administrasi dapat dikenakan kepada anggota atau pimpinan berupa:
                a)      teguran/peringatan lisan
                b)      peringatan tertulis
                c)      skorsing
                d)     pemberhentian sebagai pimpinan
                e)      pemberhentian sebagai anggota
      3. Sanksi hukum baik perdata maupun pidana dapat dikenakan kepada anggota atau pimpinan yang
          melakukan penyalahgunaan/penyelewengan keuangan organisasi untuk kepentingan pribadi, 
          khususnya yang menyangkut iuran (Chek Of System).
BAB XI
KEUANGAN
Pasal 38
Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari :
  1. Iuran anggota
  2. Sumbangan yang tidak mengikat
  3. Hasil usaha lain yang syah baik berupa hasil usaha kerjasama dengan pihak lain maupun hasil usaha pemberdayaan ekonomi organisasi.
  4. Dana konsolidasi
BAB XII
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 39
Pergantian Antar Waktu

  1. Pergantian antar waktu adalah pergantian seorang atau beberapa orang pimpinan yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Bab X  pasal 37  Anggaran Dasar ini, mengundurkan diri atau meninggal dunia.
  2. Pergantian antar waktu dapat dilakukan atas persetujuan rapat pengurus pada tingkat masing-masing dan disyahkan oleh perangkat organisasi satu tingkat diatasnya.
BAB XIII
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 40
Peraturan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 41
Penutup

Anggaran Dasar ini disyahkan dalam munas VI FSP LEM SPSI dan merupakan pedoman operasional organisasi sampai dengan Munas berikutnya.



========================================================================



ANGGARAN RUMAH TANGGA
FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Ketentuan Keanggotaan

Yang dapat diterima menjadi anggota adalah semua pekerja Indonesia yang bekerja di sector sebagaimana yang dimaksud dalam Bab V Anggaran Dasar FSP LEM SPSI

Pasal 2
Cara-cara Menjadi Anggota
  1. Mengajukan permintaan menjadi anggota secara tertulis yang memuat:
    1. Pernyataan menyutujui AD&ART FSP LEMSPSI
    2. Pernyataan menyutujui program kerja organisasi FSP LEMSPSI
  2. Permintaan menjadi anggota FSP LEMSPSI dialamatkan kepada PUK ditempat kerja masing-masing untuk di sampaikan ke Perangkat Organisasi tingkat DPC FSP LEMSPSI.
  3. Dalam hal PUK belum terbentuk ditempat kerja dimana pekerja menginginkan menjadianggota, maka permintaan menjadi anggota dialamatkan kepada DPC FSP LEMSPSI
  4. Dalam hal Dewan Pimpinan Cabang FSP LEM SPSI pada ketentuan pasal 2 ayat (3) belum terbentuk, maka permintaan menjadi anggota dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat FSP LEMSPSI
  5. Setiap anggota FSP LEM SPSI wajib memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
  6. Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) di tingkat PUK dikeluarkan oleh DPC, di Tingkat DPC di keluarkan oleh DPD dan di Tingkat DPD di keluarkan oleh DPP
  7. Bentuk Kartu Tanda Anggota (KTA) di tentukan dalam Peraturan Organisasi (PO)
  8. Formulir Pendaftaran sebagai mana tersebut pada ayat 2 diatas di keluarkan oleh DPP FSP LEM SPSI dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.
  9. Bentuk formulir Pendaftaran tersebut pada ayat 8 diatas akan di buatkan melalui Peraturan Organisasi (PO)

Pasal 3
Berakhirnya Keanggotaan

Seorang anggota FSP LEM SPSI berakhir/hilang keanggotaannya, karena :
  1. Meninggal dunia
  2. Mengundurkan diri secara tertulis
  3. Menjadi anggota serikat pekerja lain.
  4. Pemberhentian organisasi
Pasal 4
Pemberhentian Keanggotaan

  1. Anggota dapat diberhentikan karena dengan sengaja tidak melakukan kewajiban sebagai anggota atau karena perbuatan yang bertentangan dengan keputusan, azas dan  tujuan
  2. Keputusan diberhentikan dilakukan oleh pengurus FSP LEMSPSI berdasarkan rekomendasi atau usulan pengurus SP LEM SPSI ditingkatnya atau setingkat dibawahnya.
  3. Pemberhentian dapat bersifat sementara atau bersifat permanen( dipecat ).
  4. Anggota yang diberhentikan sementara atau yang permanen (dipecat), dapat mengajukan permintaan banding kepada tingkat organisasi yang lebih tinggi sampai dengan MUNAS FSP LEMSPSI

BAB II
BENTUK BENDERA, BENTUK LAMBANG DAN ARTI LAMBANG
Pasal 5
  1. Bentuk Bendera Aksi :
Bentuk bendera dan ukuran  2 : 3
2. Bendera PATAKA
Bentuk Bendera Pataka


Ukuran Bendera PATAKA adalah  Lebar  =  100 cm dan Panjang = 150 cm (100 x 150 ) cm, Lambang Organisasi dan nama FSP LEM SPSI di bordil, sisi bendera diberi hiasan berwarna kuning emas
Pasal 6
Bentuk Lambang dan Arti Lambang

1. Bentuk Lambang FSP LEM SPSI :

2. Arti Lambang  :
  1. Lingkaran bergigi 3 (tiga)             :  Kecepatan dalam bertindak
  2. Pita Merah Putih                          :  Kehormatan dan nasionalisme
  3. Padi dan Kapas                           :  Kesejahteraan
  4. Matahari dan Petir                       :  Menerangi dengan menyelesaikan masalah  dengan Singkat,     cepat dan tepat
  5. Tiga buah rantai warna merah       :  Kekuatan persatuan dan kesatuan
  6. Tulisan LEM dibawah                   :  Nama kebesaran organisasi Federasi
  7. Tulisan SPSI di dalam segi lima     :  Nama kebesaran Konfederasi
  8. Segi Lima                                     :  Seluruh sila dalam Pancasila
  9. Warna Biru Muda telur asin          :  Kesejukan dan berwawasan luas

Arti secara keseluruhan   :
“  Berani menyelesaikan masalah secara cepat, tepat, akurat, bermoral, bermartabat dan berrtanggung  jawab “

BAB III
UNIFORM / SERAGAM
Pasal 7
Baju, Kaos, Jaket dan Topi



Pasal 8
Peserta dan Hak Suara dalam MUNAS

1. Peserta dalam Munas terdiri dari :
  1. Seluruh pengurus DPP
  2. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah yang diutus
  3. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang yang diutus
  4. Undangan yang ditetapkan oleh DPP FSP LEM SPSI sebagai peninjau
2.  Hak suara dalam Munas adalah :
  1. Perangkat organisasi FSP LEM SPSI mulai dari DPC, DPD, DPP FSP LEM SPSI yang hadir masing-masing mempunyai hak suara
  2. DPC, DPD, DPP yang hadir adalah pengurus yang masih legal sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari perangkat

Pasal 9
Peserta dan Hak Suara dalam Musda
1. Peserta Musda adalah :
  1. Seluruh Unsur DPD FSP LEM SPSI
  2. Pengurus DPC FSP LEM SPSI yang diutus
  3. Pengurus DPP FSP LEMSPSI yang diutus
2. Hak suara ditetapkan sebagai berikut :
  1. Peranggkat organisasi FSP LEM SPSI mulai dari DPC, DPD, DPP FSP LEM SPSI yang hadir masing-masing mempunyai hak suara
  2. DPC, DPD, DPP FSP LEM SPSI yang hadir adalah pengurus yang masih legal sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari perangkat
  3. Khusus untuk DPP FSP LEM SPSI mempunyai 1 (satu) suara
Pasal 10
Hak Suara dalam Muscab

1. Peserta Muscab adalah
  1. Seluruh unsur DPC F SP LEM SPSI
  2. Pengurus PUK SP LEMSPSI yang di utus
  3. Pengurus DPD F SP LEMSPSI yang di utus
2. Hak suara ditetapkan sebagai berikut :
  1. Perangkat organisasi FSP LEM SPSI mulai dari PUK, DPC dan DPD FSP LEM SPSI  yang hadir masing-masing mempunyai hak suara
  2. PUK, DPC dan DPD FSP LEM SPSI yang hadir adalah pengurus yang masih legal sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari perangkat
  3. Khusus untuk DPD FSP LEM SPSI mempunyai 1 (satu) suara
BAB IV
SYAHNYA MUSYAWARAH DAN
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 12
Syahnya Musyawarah

Setiap Musyawarah sebagaimana diatur dalam BAB II pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan syah apabila dihadiri oleh 2/3 dari seluruh utusan.

Pasal 13
QourumSidang

Sidang-sidang syah apabila dihadiri oleh lebih separuh dari jumlah utusan yang hadir.
Pasal 14
Pengambilan Keputusan

1. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat diadakan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak.

BAB V
TATA KERJA PIMPINAN
Pasal 15
Tata Kerja Pengurus FSP LEM SPSI

1. Sistem kerja pengurus FSP LEM SPSI adalah kepemimpinan kolektif.
2. Pembidangan dan pembagian tugas serta tata kerjanya diatur lebih rinci dalam tatakerja Pengurus FSP LEM SPSI ditingkat masing-masing dan disesuaikan dengan Peraturan Organisasi (PO)
3. Tata kerja pengurus disyahkan oleh Pengurus FSP LEM SPSI ditingkat masing-masing.

Pasal 16
Pengesahan Pimpinan FSP LEM SPSI

Pengesahan dan pembuatan Surat Keputusan Pimpinan FSP LEM SPSI dibuat dan dikeluarkan oleh perangkat satu tingkat diatasnya.

Pasal 17
Alat Kelengkapan Organisasi


1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi FSP LEM SPSI di semua tingkatan dapat membentuk alat kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan yang dibentuk oleh Perangkat masing-masing
2. Alat kelengkapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
  1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
  2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan
  3. Barisan Pelopor (BAPOR) FSP LEM SPSI
3. Untuk petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Departemen Penelitian dan Pengembangan diaturd alam Peraturan Organisasi (PO)
4. Khusus untuk Barisan Pelopor (BAPOR) petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya di atur  dalam Peraturan Organisasi (PO) dan disusun secara tersendiri serta disesuaikan dengan jenjang hirarki dan kewenangan Organisasi FSP LEM SPSI.

BAB VI
TINDAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN
DARI KEPENGURUSAN
Pasal 18
Tindakan Disiplin

Tindakan disiplin yang dapat dikenakan kepada anggota pengurus FSP LEM SPSI yang indisipliner adalah berupa :
  1. Peringatan lisan
  2. Peringatan tertulis
  3. Skorsing
  4. Diberhentikan

Pasal 19
Berhenti dari Pengurus
Berhenti dari kepengurusan anggota pengurus FSP LEM SPSI berhenti karena :
  1. Permintaan sendiri (mengundurkan diri) secara tertulis.
  2. Meninggal dunia
  3. Tindakan disiplin
  4. Menjadi anggota organisasi pekerja diluar F SP LEM SPSI


Pasal 20
Pemberhentian Sementara Anggota Pengurus dan Pembelaan diri

  1. Tindakan pemberhentian sementara terhadap anggota pengurus, karena :
    1. Melalaikan tugas
    2. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi
    3. Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi
  2. Tindakan pemberhentian sementara oleh Pimpinan FSP LEM SPSI untuk tingkat masing-masing atas dasar keputusan rapat yang diadakan khusus untuk itu
  3. Tindakan pemberhentian sementara diambil setelah melalui proses peringatan  tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 bulan.
  4. Tindakan pemberhentian dapat diambil cepat apabila pelanggarannya berat dan menggoyahkan/merusak citra organisasi.
Pasal 21
Pembelaan Diri
  1. Pembelaan diri akibat pemberhentian sementara dapat dilakukan dalam Rapat Pengurus.
  2. Apabila ternyata diadakan pemberhentian sementara dan atau pemecatan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka terhadap yang bersangkutan diadakan rehabilitasi pada waktu MUNAS/MUSDA/MUSCAB/MUSNIK.
  3. Untuk melaksanakan tindakan pembelaan diri disetiap tingkatan disesuaikan menurut tingkat masing-masing dan berdasarkan isi pasal ini

BAB VII
KEADAAN DARURAT
Pasal 22
Dalam keadaan darurat pengurus FSP LEM SPSI mempunyai wewenang melakukan pembekuan, mengangkat pengurus sementara Pimpinan FSP LEM SPSI setelah mengadakan koordinasi dan mendapat rekomendasi dari tingkat perangkat organisasi satu tingkat diatasnya.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 23
Uang Pangkal dan Iuran

Besarnya uang pangkal dan uang iuran organisasi ditetapkan sebagai berikut :
  1. Uang Pangkal sebesar 2% dari upah pokok sebulan sesuai AD/ART.
  2. Uang Iuran sebesar 1% dari upah pokok perbulan tiap bulannya.

Pasal 24
Pembagian Pangkal dan Uang Iuran

  1. Uang pangkal anggota seluruhnya (100%) DI setorkan ke rekening DANA ABADI ORGANISASI (DAO) FSP LEM SPSI oleh PUK SP LEM SPSI
  2. Uang Iuran Anggota ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :
    1. PUK SP LEM SPSI sebesar : 50 %
    2. DPC FSP LEM SPSI sebesar : 25 %
    3. DPD FSP LEM SPSI sebesar : 15 %
    4. DPP FSP LEM SPSI Sebesar : 10 %
  3. Pembagian iuran sebagaimana dimaksud ayat(2) pasal ini langsung disetorkan kerekening masing-masing Perangkat oleh PUK SP LEM SPSI


BAB IX
LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam  Peraturan Organisasi (PO) FSP LEM SPSI

Pasal 26
Penutup

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dirubah bila diminta 50% lebih anggota yang diwakili oleh DPC, DPD dan DPP FSP LEM SPSI dan disetujui dalam forum MUNAS FSP LEM SPSI.
DITETAPKAN DI      :    BANDUNG
PADA TANGGAL     :    29 Maret 2013
MUSYAWARAH NASIONAL VI
FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

Pimpinan Sidang
Ttd                                                Ttd



NASROL ADILSUKATMA

1 komentar:

Eko Surya 22 Juni 2018 19.12

Kok ngak ada pdf nya ya,apakah ada yg bisa membantu nya

 

BERITA

PENDIDIKAN

VIDEO

EDUKASI

RUBRIK KHUSUS

KEBAPORAN

OPINI

PERNIK PERJUANGAN

GALLERY