Prabowo Inspektur Upacara HUT Bhayangkara 79

Presiden Indonesia Prabrowo Subianto Bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan Inspeksi angoota dalam upacara HUT Bhayangkara ke-79 di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/6/2025).

Pesiden RI Prabowo Subianto, bertindak sebagai inspektur upacara saat HUT ke-79 Bhayangkara yang berlangsung di Monas, Selasa (1/7). Usai melakukan pemeriksaan pasukan bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ia langsung memberikan amanatnya.

"Pertama-tama atas nama pribadi dan pemerintah RI dan atas nama seluruh bangsa Indonesia saya menyampaikan selamat Hari Bhayangkara ke-79 kepada seluruh keluarga besar kepolisian RI di mana pun saudara berada, Dirgahayu kepolisian RI," ujar Prabowo mengawali amanatnya pagi ini.

Ia juga meminta Polri untuk melanjutkan perjuangan demi menjaga kepercayaan rakyat.

"Jangan sekali-kali mengecewakan rakyat kita," tegasnya.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-79, jadilah insan Bhayangkara yang rasra sewakotama, polisi yang mengabdikan dirinya untuk kejayaan nusa dan bangsa. Sekali lagi, jadilah polisi yang dicintai rakyat," pesan Prabowo.

Infeksi inspektur upacara ke peserta upacara HUT Bayangkara 79 

Setelah menyelesaikan amanatnya, komandan upacara HUT ke-79 Bhayangkara, Irjen Pol Dadang Hartanto, melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.

"Upacara telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan peragaan dan defile," ujar Irjen Dadang kepada Prabowo.

"Terima kasih, komandan upacara. Sampaikan ke seluruh peserta upacara, penghargaan saya, upacara dilaksanakan dengan tertib dan disiplin," kata Prabowo.

"Siap, terima kasih bapak presiden," ucap Irjen Dadang. (Obn) 

Read More

Buruh Gabungan Ikut Ambil Bagian dalam Devile Hari Bhayangkara ke-79 di Monas

Pasukan Pengawal Organisasi BAPOR LEM dari Federasi F SP LEM SPSI gladi resik (Sabtu 28/06/2025

Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Juli 2025 mendatang, tak hanya menjadi ajang kebanggaan bagi institusi Kepolisian, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan antara Polri dan elemen masyarakat. Salah satu wujudnya adalah keterlibatan langsung para Buruh Gabungan di bawah kepemimpinan Konfederasi M.Jumhur Hidayat dan  lainnya dalam rangkaian upacara dan devile yang akan digelar.

Partisipasi tersebut menjadi simbol penguatan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Para Pengawal Organisasi Buruh dari berbagai wilayah akan ikut baris dalam devile, berdampingan dengan pasukan Polri dan mitra keamanan lainnya.

“Partisipasi aktif dari satuan pengamanan organisasi dan potensi masyarakat dalam upacara dan devile Hari Bhayangkara ke-79 merupakan bentuk nyata dari kemitraan Polri dan masyarakat. Ini bukan hanya seremoni, tetapi wujud kebersamaan dalam menjaga keamanan lingkungan,” ujar Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (28/6/2025).

Ia menambahkan, pelibatan unsur masyarakat dalam perayaan tahun ini merupakan bagian dari strategi membangun kedekatan institusional yang bersifat kolaboratif dan partisipatif.

“Kita ingin menunjukkan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas Polri semata, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Melalui peringatan ini, kami ingin memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial di bidang kamtibmas,” lanjut Brigjen. Trunoyudo.

persiapan devile peringati Hari Bayangkara 79 Polri Indonesia

Selain Buruh Gabungan, sejumlah elemen masyarakat juga akan ikut ambil bagian dalam devile sebagai bentuk dukungan terhadap Hari Bhayangkara. Di antaranya adalah kelompok satpam, Linmas organisasi kemasyarakatan seperti Banser, Kokam, dan Persis, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, serta pemuda-pemudi Merah Putih.

Tidak hanya itu, kelompok tani, Pokdar Kamtibmas, Aisyiyah, dan Fatayat NU juga turut serta dalam barisan kebangsaan, menandakan semangat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di tengah masyarakat.

Dalam devile yang akan digelar usai upacara utama, seluruh peserta dari unsur masyarakat tersebut akan tampil mengenakan atribut dan seragam khas masing-masing, memperlihatkan kedisiplinan, semangat kebangsaan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Bhayangkara.

Polri berharap keterlibatan masyarakat dalam perayaan ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap keamanan lingkungan serta mempererat hubungan antara kepolisian dan warga sebagai mitra sejajar dalam menjaga ketertiban dan kedamaian di Tanah Air.(obn)

Read More

Sidang Pleno ILO, Jumhur Hidayat Tepis Kecemasan Pada AI dan Platform Ekonomi Digital

Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat sedang berbicara di Sidang Pleno ILO di Geneva, Swiss, Senin (9/6/2025).

Fsplemspsi- Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat selaku Ketua Delegasi Buruh Indonesia pada Konferensi Buruh International (ILO), di Geneva, Swiss, menepis kecemasan sejumlah kalangan atas berkembangnya AI dan platform ekonomi digital.

Jumhur meyakini kebingungan terhadap AI dan Platform Ekonomi Digital tidak akan berlangsung lama.

"Masalah AI dan Platform Ekonomi Digital adalah masalah pemimpin. Jika pemimpin bertekad melindungi rakyatnya, maka pasti ada jalan keluar mengatasinya," ucap Jumhur pada forum Sidang Pleno ILO, Senin (9/6).

Ketua Umum KSPSI Moh Jumhur Hidayat selaku Ketua Delegasi Buruh Indonesia pada Konferensi Buruh International (ILO), di Geneva, Swiss, menepis kecemasan sejumlah kalangan atas berkembangnya AI dan platform ekonomi digital.

Jumhur meyakini kebingungan terhadap AI dan Platform Ekonomi Digital tidak akan berlangsung lama.

"Masalah AI dan Platform Ekonomi Digital adalah masalah pemimpin. Jika pemimpin bertekad melindungi rakyatnya, maka pasti ada jalan keluar mengatasinya," ucap Jumhur pada forum Sidang Pleno ILO, Senin (9/6).

Dalam kesempatan itu, Jumhur Hidayat juga menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah yang mengatur Platform Ekonomi Digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.

Sementara terkait formalisasi pekerja informal, ia berharap ketika Konvensi Pekerja Platform Ekonomi Digital lahir dan diratifikasi akan terjadi pergeseran otomatis dari pekerja informal ke pekerja formal yang lebih memberikan kepastian dan keamanan.

Terkait dengan kepastian perlindungan sosial ini, Jumhur menegaskan dengan adanya outaourcing yang ilegal dan kontrak jangka pendek yang berulang, membuat pekerja formal pun terasa informal.

"Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang berencana menghapus outsourching, yang berarti juga melarang kontrak kerja jangka pendek yang berulang," sambung Jumhur.

Ketua Delegasi Buruh Indonesia itu juga mengajak peserta Konferensi ILO untuk mengingat Konferensi Asia Afrika, di Bandung, 70 tahun lalu, yang menghormati setiap hak asasi manusia, tidak boleh ada penindasan terhadap hak-hak dasar setiap orang.

"Dengan memperingari Semangat Bandung, kita berterima kasih Konferensi ILO telah menetapkan Palestina sebagai Negara Pengamat Non-Anggota," ujar Jumhur.

Luar Biasa

Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman memuji pidato Moh Jumhur Hidayat selaku Ketua Delegasi Buruh Indonesia pada Sidang Pleno ILO itu.

"Pidato yang luar biasa, pidato yang sangat kelas buruh. Isinya mengambarkan apa yang jadi pemikiran dan isu yang kita perjuangkan dan situasi konkrit dunia dan Indonesia," ucap Rudi.

Sebagai delegasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Konferensi ke-113 ILO 113, Rudi HB Daman mengaku sangat berbangga karena isu-isu yang di perjuangankan bisa dikatakan berhasil di menangkan.

"Amandemen konvensi pekerja maritim, Isu Palestina, Myanmar, biogical hazard dan ekonomi platform semuanya sesuai harapan dan tuntutan kaum buruh Indonesia, sejalan dengan pemerintah," terang Rudi.

Sementara wakil dari APINDO Aditya Warman mengingatkan, pentingnya membangun kapabilitas pekerja dan produktivitas pekerja dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing SDM bagi cita cita bersama yakni Indonesia sejahtera.(obn)

Read More

Hari Ini May Day 2025, Ratusan Ribu Buruh Bakal Padati Monas

Masa Aksi peringati Hari Buruh Internasional 1 May 2025 konfoi menuju Tugu Monas Jakarta Pusat 

Jakarta,Hari Buruh,Hari ini, Kamis (1/5/2025), ratusan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia akan memadati Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Aksi ini menjadi momentum bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka kepada pemerintah.

Ketua Umum Konfederasi KSPSI M.Jumhur Hidayat menyatakan bahwa, sekitar 300.000 buruh akan mengikuti aksi May Day di Jakarta. Mereka berasal dari tiga provinsi yang dekat dengan Jakarta, yakni DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

"300.000 buruh akan hadir di lapangan Monas. Yang berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Di tiga provinsi yang dekat dengan DKI Jakarta ini buruhnya akan datang ke Jakarta ke lapangan Monas," ungkap Jumhur dalam jumpa pers pada Senin (28/4/2025).

Jumhur menjelaskan, perayaan itu bakal digelar sejak pukul 09.30 hingga 12.30 WIB. Sementara itu, menurutnya, aksi memeringati "May Day" tentu akan digelar serentak di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengaku total seluruh buruh yang akan memeringati "May Day" hari ini sejumlah 1,5 juta orang.

"Jumlah buruh yang terlibat di seluruh Indonesia adalah melebihi angka 1,5 juta orang, berdasarkan laporan dari daerah-daerah,” ujarnya

Tuntutan utama buruh Dalam aksi May Day 2025,

para buruh membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya:

1. Penghapusan sistem outsourcing

2. Pemberian upah layak

3. Bentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan baru

5. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

6. Sahkan RUU Perampasan Aset

Jumhur berharap beberapa isu tersebut bisa direspons positif oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir dalam acara Hari Buruh di Lapangan Monas.

"Kami percaya. Kami mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Buruh-buruh Indonesia secara mayoritas. buruh Indonesia dengan perayaan May Day 2025 ini adalah bentuk dukungan. Bentuk kebersamaan," ungkapnya. "Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh," lanjut dia. (obn)

 

Read More

H-1 May Day di Monas, DPR Kumpulkan Serikat Buruh dan Perwakilan Istana

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pihak Istana Kepresidenan berkumpul bersama serikat Buruh dalam sebuah acara silaturahmi di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025), menjelang Hari Buruh Nasional yang jatuh pada esok hari

F SP LEM SPSI- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pihak Istana Kepresidenan berkumpul dengan serikat buruh dalam sebuah acara silaturahmi di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025), menjelang Hari Buruh Nasional yang jatuh pada esok hari. 

Adapun pihak Istana Kepresidenan yang terlihat hadir adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. 

Sementara itu, ketua serikat buruh yang hadir, yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita Silaban.

Dalam sambutannya, Dasco mengatakan, tugas DPR adalah menjembatani aspirasi antara pekerja dan pemerintah supaya kompak. Oleh karenanya, DPR mengumpulkan para buruh bersama wakil pemerintah pada hari ini.

Terlebih, tantangan ke depan akan lebih berat. Ada banyak situasi ekonomi domestik dan global yang membuatnya harus bertahan bersama. "Kita harus kompak dan kita harus optimis. Karena pada saat-saat seperti sekarang ini kita mempunyai, bukan karena presidennya dari Partai saya, tetapi kita mempunyai pimpinan negara yang sangat memperhatikan aspirasi teman-teman pekerja," ucap Dasco dalam acara tersebut.

Dasco juga mengingat saat dirinya berdiskusi dengan pimpinan konfederasi membahas masalah kenaikan upah pekerja sebelum bertemu dengan Presiden. 

Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sempat takut karena ada perbedaan persentase kenaikan upah antara serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). 

Namun, Prabowo memberikan solusi. 

"Pak Presiden menyampaikan, justru bahwa upah dari pekerja kita itu harus dinaikkan. Supaya apa? Supaya daya beli naik. Kalau daya beli naik, itu ekonomi kita bergerak," jelasnya. Sementara itu, Said Iqbal menjelaskan, Prabowo berencana hadir dalam acara Hari Buruh di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, esok hari. Hal ini sudah dipastikan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi.

Dia bilang, ada sekitar 200.000 buruh se-Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta yang terdiri dari sejumlah serikat buruh. 

"Jadi ini hampir bisa dipastikan 90 persen lebih buruh berkumpul merayakan May Day di Lapangan Monas," bebernya. 

Setidaknya, ada enam plus satu isu yang menjadi tuntutan. Isu-isu itu meliputi penghapusan outsourcing, pemberian upah layak, pembentukan Satgas PHK, dan pengesahan RUU Ketenagakerjaan. 

"Yang kelima adalah sahkan RUU PPRT dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Perlindungan Buruh Perikanan," jelasnya.

(obn)

Read More

Serikat Pekerja Undang Prabowo Hadiri May Day di Monas

Masa aksi konfoi menuju silang monas untuk menghadiri perayaan May Day 2025

F SP LEM SPSI - Lebih kurang 200.000 pekerja dari empat konfederasi serikat pekerja akan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 pada 1 Mei di Monumen Nasional. Mereka mengundang Presiden Prabowo Subianto hadir dalam kesempatan itu.

Buruh-buruh itu merupakan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Jumhur Hidayat, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Andi Gani, dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). 

Mereka bekerja di industri yang berlokasi di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Acara direncanakan mulai sekitar pukul 09.30 WIB.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (28/4/2025), mengatakan, Presiden ke-1 Indonesia Soekarno menghadiri peringatan May Day pada 1965. Jika Presiden Prabowo hadir pada May Day 2025, peristiwa itu akan menjadi sejarah kedua kehadiran presiden pada peringatan May Day di dalam negeri. 

Keempat konfederasi serikat pekerja juga mengundang sejumlah pejabat pemerintah lainnya. Di antaranya adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo. Sekitar 20 kedutaan besar juga diundang. 

”Kami juga mengundang Presiden International Trade Union Confederation (ITUC) global Akiko Gono,” kata Jumhur.

Keempat konfederasi yang hadir di Monumen Nasional (Monas) saat May Day 2025, menurut Jumhur, mengusung sejumlah isu. Di antaranya adalah pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (RUU Ketenagakerjaan), Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Isu lainnya adalah penghapusan alih daya, kebijakan pengupahan, dan pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK). Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto yang hadir bisa mendengarkan langsung aspirasi mereka atas isu-isu tersebut.

Terkait RUU Ketenagakerjaan, dia menyampaikan, ini adalah amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Cipta Kerja. MK telah memutuskan paling lambat 2 tahun sudah ada UU Ketenagakerjaan baru. Komisi IX DPR RI juga sudah membentuk panja RUU Ketenagakerjaan.

”Pembahasan RUU Ketenagakerjaan kali ini harus partisipatif. Serikat pekerja harus dilibatkan,” katanya. 

Mengenai mengapa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga diusung, Said menjelaskan karena pembahasannya sudah bertahun-tahun dan belum ada titik temu. Sementara pekerja rumah tangga membutuhkan regulasi perlindungan yang jelas. 

Adapun alasan mengapa isu Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disertakan ialah kasus korupsi merajarela. Dampaknya ke kesejahteraan pekerja. Regulasi itu bisa memiskinkan koruptor sehingga tingkat korupsi bisa mengecil.

”Isu pembentukan Satgas PHK untuk merespons maraknya kasus PHK di tengah perang dagang Amerika Serikat - China. Isu upah layak untuk menyuarakan kenaikan upah minimum setiap tahun demi kesejahteraan rakyat. Adapun hapus alih daya karena kami merespons pernyataan (janji) Prabowo sejak 10 tahun lalu,” ucap Jumhur. 

Dihubungi secara terpisah, Presiden KSBSI Elly Rosita mengatakan, khusus isu RUU Ketenagakerjaan, KSBSI berharap pemerintah khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo membuka ruang dialog yang lebih luas dengan serikat buruh. Mereka menginginkan partisipasi aktif dalam proses pembuatan UU agar substansi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi pekerja.

Selain RUU Ketenagakerjaan, KSBSI mengusung beberapa isu strategis yang berbeda untuk May Day 2025. Pertama, KSBSI menolak kewajiban iuran dalam UU Tabungan Perumahan Rakyat. Kewajiban ini membebani buruh. KSBSI telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Isu kedua adalah KSBSI menolak PHK massal. KSBSI meminta pemerintah dan perusahaan untuk menghentikan PHK massal dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja. 

Isu ketiga ialah perlindungan hak pekerja di era digital dan kecerdasan buatan. Pemerintah perlu melakukan transisi yang adil menuju ke era industri digital. 

“May Day tahun-tahun sebelumnya, kami masih fokus ke isu upah, kerja layak, dan tolak UU Cipta Kerja. Sekarang, kendati kami tidak secara spesifik menyuarakan upah dan kerja layak, kami tetap suarakan yang berkaitan dengan dua topik itu, yakni maraknya PHK massal. Kami minta kehadiran pemerintah untuk bertindak adil,” ucap Elly. 

Di kesempatan berbeda, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mengatakan, pihaknya memilih tidak bergabung dalam agenda May Day di Monas pada 1 Mei 2025. Sebaliknya, Aliansi Gebrak melakukan aksi di Dukuh Atas bersama serikat pekerja kampus, organisasi petani, komunitas pengemudi ojek daring, dan masyarakat adat. 

”Menurut kami, tidak ada cukup alasan untuk hadir. Rakyat merasakan kebijakan dan perlakuan yang represif,” ujarnya.

Program Astacita Prabowo-Gibran tentang lapangan pekerjaan berkualitas belakangan justru berbanding terbalik dengan adanya sejumlah PHK. Ini misalnya banyak terjadi di industri-industri padat karya, ekstraktif, media/kreatif, dan pendidikan.

Ada pula tren lenturnya hubungan kerja berakibat ketidakpastian hubungan kerja hingga jaminan sosial dan kesehatan yang masih berdasarkan iuran kepesertaan laiknya asuransi swasta. 

Menurut Sunarno, ada beberapa isu May Day 2025 yang diusung oleh Aliansi Gebrak. Salah satunya ialah penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang partisipatif, transparan, dan memihak pada buruh. 

”Cabut UU Cipta Kerja beserta peraturan pemerintah turunannya yang masih berlaku. Lawan badai PHK massal, sahkan RUU Ketenagakerjaan pro buruh, dan berikan kepastian kerja layak,” ujar Sunarno. (obn)

Read More

Sosialisasi HUT KSPSI Ke 52 Sebagai Tonggok Persatuan Buruh Seluruh Indonesia.

 

Photo bersama Ketua KSPSI Pembaruan Jumhur Hidayat

Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi DKI Jakarta selenggarakan sosialisasi Hari Ulang Tahun (HUT) KSPSI yang ke 52 Tahun. bertempat di Gelanggang Olahraga Otista (GOR Otista) Jakarta Timur, 11/2/2025.

Antusias peserta Kegiatan ini berlangsung cukup meriah karena di hadiri hampir seluruh perwakilan unit kerja anggota FSP LEM SPSI se DKI Jakarta.

Penanggung jawab kegiatan ini Bung Toha menerangkan bahwa keterwakilan yang hadir pada hari ini berjumlah sekitar 400 orang sesuai target. 

"Peserta yang hadir hampir sesuai target keterwakilan anggota, keterwakilan yang hadir pada acara ini berjumlah hampir 400 (empat ratus) orang, dimana masing-masing perwakilan unit kerja diberikan kuota sebanyak 4 (empat) orang",tandas Bung Toha penanggung jawab acara pertemuan ini. 

Peserta Sosialisasi HUT KSPSI dari DKI Jakarta di GOR Otista

Dihadiri langsung pimpinan pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Bung Moh Jumhur Hidayat, didampingi Sekjend Bung Arif Minardi menyampaikan sosialisasi HUT KSPSI ini adalah sebagai tonggok persatuan buruh seluruh Indonesia, dan dalam sambutannya juga Bung Moh Jumhur Hidayat memberikan pesan kepada peserta yang hadir untuk memantapkan soliditas diantara sesama buruh atau pekerja walau berbeda warna bendara dan organisasi.

Sosialisasi peringatan HUT KSPSI 52 

Memaknai HUT KSPSI Ke 52 adalah bukan usia muda lagi, KSPSI sebagai organisasi tertua serikat buruh/pekerja mesti menjadi teladan dalam perjuangan serta menjadi referensi pergerakan dan dinamisasi hubungan industrial yang semakin dinamis dimasa kini dan yang akan datang.

Hubungan Antar Lembaga FSP LEM SPSI DKI Jakarta, Bung Andi Nuryahya juga turut hadir bersama pengurus lainnya guna memastikan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan aman. (Ndi)

Read More

Karyawan Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas Pajak, Ini Aturannya!

Jakarta, Pemerintah telah resmi menerbitkan aturan insentif pajak penghailustrasi p0psilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP untuk para pekerja di sektor tertentu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025.

Adapun pekerja yang menerima insentif tersebut adalah yang melakukan kegiatan usaha pada bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, dan kulit dan barang dari kulit.

Serta untuk pekerja dengan kode klasifikasi lapangan usaha tertentu yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

"Pegawai tertentu yang dimaksud adalah pegawai tetap tertentu dan pegawai tidak tetap tertentu," bunyi pasal 4 PMK Nomor 10 Tahun 2025 dikutip Jumat (7/2/2025).

Selain itu, insentif pajak hanya diberikan oleh pekerja dengan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp 10 juta dan pekerja tidak tetap dengan penghasilan tidak lebih dari Rp 500 ribu per hari.

Baca juga : https://www.fsplemspsi.or.id/2024/11/banyak-yang-naik-gaji-setoran-pajak.html?m=1&zx=773968d09b63c4c8

Insentif ini berlaku sejak Januari 2025 hingga Desember 2025.

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat dan menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial.

"Telah ditetapkan paket stimulus ekonomi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian fasilitas fiskal berupa pajak ditanggung pemerintah," tulis PMK Nomor 10 Tahun 2025.(obn) 

Read More

SEMINAR KETENAGAKERJAAN DPC F SP LEM SPSI JAKARTA UTARA

Jumhur Hidayat Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Jakarta, Bertempat di Gedung Employee PT KOMATSU INDONESIA Jl Cakung Cilincing Km 4 Jakarta 14140. Seminar Ketenagakerjaan yang di laksanakan atas kolaborasi antara DPC F SP LEM SPSI Jakarta Utara dengan PUK SP LEM SPSI PT. KOMATSU INDONESIA Rabu 5/2/2025.

Pelaksanaan Seminar Ketenagakerjaan selain untuk mempererat tali silaturohmi antar pengurus Unit Kerja juga tempat Pendidikan pemahaman tentang ketenagakerjaan dimana pasca di undangkannya UU Cipta Kerja Suka tidak suka kita terus mengkaji isi dari UU tersebut, apalagi pasca diputuskan oleh MK tandas Ketua DPC F SP LEM SPSI Jakarta Utara Bung Usman.

Dengan mendatangkan Narasumber Nasional berharap semua PUK bahkan sampai ke Anggota dapat pemahaman baru tentang ketenagakerjaan, apalagi dengan pemerintahan yang baru akan seperti apa kira kira Nasib Buruh Indonesia kedepan. akankah lebih baik atau bahkan lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya perihal kebijakan kesejahteraan kaum Buruh.

Tantangan dan peluang serikat pekerja di pemerintahan yang baru materi yang di sampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)Pembaruan Moh Jumhur Hidayat. beliau menuturkan bahwa segala sesuatu kebijakan pemerintah perihal perburuhan bisa dibicarakan dan dikomunikasikan dengan pemerintah, kita berikan masukan yang bagus dengan realita yang ada di lapangan, bukan mengada-ada bahkan apalagi mencari untuk kepentingan pribadi.

Ketua Federasi juga tidak mau ketinggalan memberikan motifasi kepada para Pengurus Unit Kerja dalam memperjuangkan hak-hak kesejahteraan Anggota. beliau berharap anggota F SP LEM SPSI yang beliau pimpin harus satu langkah lebih maju dibanding dengan anggota Serikat Yang lain dalam pemahaman Ketenagakerjaan makanya harus sering banyak Baca agar tidak di kerdilkan baik kawan maupun lawan.

Antusias dan semangat dari Peserta Seminar dilihat dari tetap terus mengikuti seminar tersebut, banyak pertanyaan yang di sampaikan ke nara sumber khususnya ke Pemateri setelah selesai penyampaian dan di jawab dengan baik dan bermanfaat untuk terus bergerak melakukan Konsolidasi guna kesejahteraan kita bersama.(obn)    

Read More

Temui Aliansi Buruh Sektor Jakarta, Pemprov DKI Bahas Revisi UMSP 2025

materi di sampaikan ke PJ Gubernur kepada perwakilan buruh berikan

Jakarta, alam aksi yang digelar di depan balaikota Jakarta, para buruh masih dengan tuntutan yang sama, menuntut pemerintah provinsi dan Dewan Pengupahan agar menetapkan kenaikan UMSP yang layak, mengakomodir 10 Sektor Unggulan dan 88 Sub Sektor masuk dalam UMSP tahun 2025.

Meski UMSP 2025 sudah ditetapkan, namun menimbulkan kekecewaan bagi pihak buruh. Dalam keputusan yang tertuang dalam Kepgub 832 tahun 2024 ada beberapa sektor yang tidak masuk dalam UMSP 2025. Diantaranya sektor otomotif, sektor transportasi dan sektor Jasa Kelistrikan.

Dalam aksi di Kantor Balaikota DKI Jakarta dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta Buruh FSP LEM SPSI DKI Jakarta menyampaikan tuntutan yang pertama, mendorong Pj. Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI untuk melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan untuk mengakomodir 10 Sektor Unggulan dan 88 Sub Sektor masuk dalam UMSP tahun 2025.

Kedua, buruh FSSP LEM SPSI  Jakarta menuntut agar sektor transportasi masuk dalam sektor unggulan UMSP tahun 2025 tanpa kajian.

Pertemuan yang dijadwalkan Aliansi Buruh Sektor Jakarta bersama pihak Pemprov DKI Jakarta akhirnya terlaksana sekitar pukul 14.00 wib. Pertemuan antara Pimpinan Federasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sektor Jakarta dengan Kadisnaker Provinsi DKI Jakarta berlangsung di Gedung PPKD Jakarta Timur, untuk mendiskusikan Sektor sektor dan besaran nilainya yang belum terakomodir di KEPGUB 832/2024.(Obn)

Read More