» » Buruh DKI Tuntut Revisi UMP Sebesar 3.9 Juta

Buruh DKI Tuntut Revisi UMP Sebesar 3.9 Juta

Penulis By on Kamis, 09 November 2017 | No comments


KEKECEWAAN BURUH

Pasca kemenangan Pasangan Anis Sandi, buruh menaruh harapan besar akan perbaikan upah minimum di DKi Jakarta. Dimana dalam kontrak politik yang ditanda tangani bersama Koalisi Buruh Jakarta, berjanji akan menetapkan UMP DKI Jakarta diatas PP 78. Tuntutan yang disuarakan buruh sebesar 3,9 juta didasarkan pada hasil survey kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Dimana hasil survey KHL dan 3 item KHL yang disepakati Dewan Pengupahan yaitu Sewa kamar, Transportasi dan Listrik, telah dilakukan penyesuaian. Sehingga didapatlah angka KHL sebesar 3.603.531. Adapun berita yang tersebar bahwa KHL sebesar 3.149.631 itu merupakan pembohongan publik yang dilakukan oleh Appindo, dimana 3 item KHL sewa kamar, transportasi dan listrik, oleh Dewan Pengupahan disepakati untuk dilakukan pembahasan dalam sidang Dewan Pengupahan, karena ada ketentuan standar kualitas baik yg telah disepakati, jadi 3 item KHL tersebut tidak didasarkan pada hasil survey lapangan. Bila pertumbuhan ekonomi sebesar 4.99 % dan Inflasi sebesar 3.72 %, sehingga formulasi penetapan UMP yang usulkan Dewan Pengupahan perwakilan buruh adalah  KHL + Pertumbuhan Ekonomi + Inflasi diperoleh angka 3.9 juta. Namun Gubernur tetap menggunakan formula PP 78 dalam menetapkan UMP DKI Jakarta, sebesar 3.648.000. Ini yang membuat Buruh kecewa terhadap Gubernur yang telah ingkar janji.

2. MENAGIH JANJI

Buruh Jakarta yang kecewa akan terus mengawal janji politik Gubernur terpilih, untuk melaksanakan penetapan UMP DKI lebih tinggi dari daerah penyangga, yang juga berada pada angka 3.9 juta. Aksi tanggal 10 November 2017 yang gelar masa aksi FSP LEM SPSI DKI JAKARTA adalah murni gerakan yang dibangun atas kesadaran nurani untuk mengawal 10 tuntutan hati nurani rakyat (Sepultura). Kami akan terus mengawal dan menagih janji Gubernur terpilih untuk menepati janjinya. Gubernur DKI Jakarta harus berani merevisi UMP DKI Jakarta 2018 sebesar 3.6 juta berdasarkan PP 78.
Gubernur juga harus menepati 9 janji berikutnya yang tertuang dalam Sepultura, agar menjadi pelajaran bagi pemimpin yang akan datang bahwa apa yang sudah disepakati pada kampanye harus diwujudkan sebagai komitmen pelayanan terhadap rakyatnya.
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya