 |
| Ilustrasi TKA cina |
Buruh LEM, Kabar akan datangnya 500 pekerja asal China ke Sulawesi Tenggara bikin kaget. Maklum, kabar ini muncul di saat Indonesia sedang terdampak akibat Covid-19. Banyak perusahaan gulung tikar. Jutaan pekerja di rumahkan hingga di-PHK. Kalau ini benar terjadi, tentu akan melukai hati pekerja tanah air yang di-PHK gegara corona.
Upaya mendatangkan 500 TKA China dilakukan oleh dua perusahaan di Konawe, Sulawei Tenggara; PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Kedua perusahaan itu mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), 1 April lalu. Harusnya, 28 April kemarin, 500 TKA China itu sudah masuk ke dalam negeri.
Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi memastikan, 500 TKA asal China itu belum memasuki Sulawesi Tenggara. Ia juga menyebutkan, kedatangan TKA asal China itu ditunda.
Yang ada, kata dia, 660 TKA yang sudah datang dan berada di lokasi sejak akhir tahun 2019. Kemudian, pada tanggal 15 Maret 2020, perusahaan kembali mendatangkan 49 TKA, setelah melewati persyaratan karantina sesuai Permenkumham No. 07 Tahun 2020.
"Total TKA yang ada di dua perusahaan tersebut adalah 709," kata Jodi, kepada Rakyat Merdeka tadi malam.
Dari 709 TKA itu, masing-masing 249 diantaranya bekerja di PT VDNI dan 460 di PT OSS. Sementara total tenaga kerja Indonesia, sebutnya adalah 11.084 orang. "VDNI 5.867 dan OSS 5.217," sambungnya.
Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi sebelumnya, mengaku tidak bisa menolak kedatangan para TKA tersebut. Karena semua legalitasnya terpenuhi, termasuk penggunaan TKA pada masa pandemik Covid-19. Mereka mengacu pada Permen Hukum dan HAM No 11 Tahun 2020, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf f.
"Secara legalitas? Kemnaker tak bisa menolak," kata Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Aris Wahyudi, Kamis (30/4).
Wacana impor 500 TKA asal China itu mendapat penolakan keras dari pihak kepala daerah. Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Dia tak mau para TKA itu masuk wilayahnya meskipun mereka telah dilengkapi dokumen bebas Covid-19.
Jika para TKA itu tetap dipaksakan datang, Ali mengaku akan turun ke jalan memimpin aksi penolakan. "49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona, tidak tepat dengan memasukkan TKA asal China," kata Ali.
Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Kery Saiful juga seirama. Ia bahkan mewanti-wanti agar tidak ada TKA yang secara sembunyi-sembunyi masuk ke daerahnya. Apalagi, dirinya tidak diberitahu oleh pemerintah pusat terkait izin masuk 500 TKA asal China itu. "Ini yang kita khawatirkan," kata Kery dalam kanal YouTube Talk Show TVOne, Rabu (29/4).
Ia juga menyinggung janji bantuan dari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sebagai kompensasi masuknya para TKA asal China ke wilayahnya, yang belum kunjung terealisasi. Begitu pula perusahaan yang beroperasi di daerahnya. Belum ada kontribusi apapun dalam membantu daerahnya yang tengah berjuang melawan wabah Covid-19.
“Menko Maritim (Luhut) katakan, ‘sudah Ker, apa yang kau minta kami siapkan’, tapi sampai sekarang kenyataannya juga belum ada, bagaimana kita ini?" kesalnya.
Setelah urusan TKA China ini menimbulkan polemik, akhirnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah angkat bicara. Dia menegaskan, telah melarang kedatangan TKA dari China. Bahkan, Ida menyebut, larangan itu juga berlaku untuk seluruh orang asing ke Indonesia.
"Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan pelarangan dan penghentian TKA dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok) serta larangan sementara bagi orang asing masuk ke Indonesia," kata Ida saat memberikan keterangan Pers Memperingati Hari Buruh di Kantor BNPB, Jakarta, kemarin.
Ida menegaskan, Kemnaker saat ini terus membina tenaga kerja dan buruh melalui dialog sosial secara tripartit. Dialog itu dilakukan secara informal untuk mengantisipasi dampak Covid-19.
"Untuk membahas berbagai permasalahan antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 terhadap kelangsungan usaha dan konsumen bekerja, kami juga melakukan koordinasi yang Intens dengan pemerintah daerah guna mencegah dan mengatasi terjadinya perselisihan hubungan industrial maupun PHK," ujar Politikus PKB itu.
Meskipun kedatangan para TKA China itu sudah dinyatakan ditunda, penolakan tetap berlanjut. Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menilai kebijakan pemerintah mengizinkan masuk 500 TKA asal China di tengah badai PHK imbas Covid-19 sangat menyakitkan bagi tenaga kerja lokal.
Kebijakan ini, menunjukkan pemerintah diskriminatif dan berpihak kepada kepentingan investor. "Di saat warga sendiri dibatasi, warga negara lain malah leluasa dibiarkan masuk. Di saat tenaga kerja lokal banyak yang di PHK, pemerintah malah memasukkan tenaga kerja dari negara lain. Ini kan paradok sekali," kata Ilhamsyah kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Di dunia maya, rencana kedatangan 500 TKA China ramai jadi sorotan. Mayoritas wargenet menyampaikan penolakan. "Saat rakyat sendiri dilarang mudik, pemerintah kita bersrimulat mendatangkan TKA dari China. Hal ini menunjukkan begitu bergantungnya pemerintah kita ke asing," cuit akun @faizalumam.
"TKA dari RRT ini terus didatangkan, maksudnya apa ya? Padahal di negara ini rakyat yang sedang tidak punya pekerjaan bejibun, dan ini masa pandemi Covid 19 dimana hampir seluruh negara di dunia termasuk indonesia mengadakan pembatasan keluar masuk orang," timpal akun @pgtrahardjo. (obn)
0 comments:
Posting Komentar