F SP LEM SPSI, Dinamika perburuhan atas terbitnya edaran Kementrian Tenaga Kerja tertanggal 13 Oktober 2017 terkaiat ppenggunaan formula PP No; 78 Tahun 2015 tentang pengupahan untuk ditetapkan dalam penetapan UMP 2018.
Dalam berita Acara Rapat Dewan Pengupahan propinsi DKI Jakarta pada selasa 24 Oktober 2017 terkait Upah Minimum Propinsi (UMP) 2018 unsur pemetintah pengusaha dan unsur pemerintahan tidak memperhatikan komponen Hidup Layak (KHL) dan tetap bersikukuh menggunakan formula PP 78/2015, akan tetapai dari unsur buruh mengusulkan perbaikan kualitas ithem KHL dan melakukan Survey pasar di lima wilayah DKI Jakarta.
Sidang Dewan Pengupahan yang didahului audensi dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno Kamis 26/10/2017 di Balaikota DKI Jakarta jln.Merdeka selatan no 8-9 Jakarta Pusat.
Dalam audensinya Wakil Gubernur mengarahkan agar melakukan Survey KHL di lima pasar sebelum menetapkan rekomendasi UMP untuk ditandatangani.
Beliau mempertanyakan juga kepada ketua Dewan Pengupahan kenapa tidak melakukan survey sebelum diadakannya sidang padahal sudah di info dan diinstruksikan untuk melakukan survey. Kondisi ini membuat muka KaDinas memerah dihadapan anggota sidang pengupahan.
Setelah audensi selesai, Rapat Dewan pengupahan dilanjutkan agar upah bisa diselesaikan.
Dari unsur Apindo dan unsur pemerintahan terus bersikukuh akan tetapai dari berbagai pertimbangan juga masukan akhirnya luluh juga dan diputuskan bahwa untuk UMP DKI dilakukan survey pasar di lima pasar yang ada di DKI Jakarta yaitu: Pasar Koja,Pasar Jatinegara,Pasar Cempaka Putih,Pasar Blok A dan Pasar Cengkarang.
Untuk survey sendiri dilakukan tanggal 27/10/2017 Jumat dan langsung diolah di hari sabtunya 28/10/2017.
Baca :KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL)
Kerja keras yang harus dilakukan untuk besok, dari melakukan survey di lima wilayah. Dewan Pengupahan mohon Doa dan suport dari semua buruh untuk besok agar apa yang diinginkan bisa tercapai sesuai harapan bersama.(obn)
Dalam berita Acara Rapat Dewan Pengupahan propinsi DKI Jakarta pada selasa 24 Oktober 2017 terkait Upah Minimum Propinsi (UMP) 2018 unsur pemetintah pengusaha dan unsur pemerintahan tidak memperhatikan komponen Hidup Layak (KHL) dan tetap bersikukuh menggunakan formula PP 78/2015, akan tetapai dari unsur buruh mengusulkan perbaikan kualitas ithem KHL dan melakukan Survey pasar di lima wilayah DKI Jakarta.
 |
| Dewan Pengupahan Tahun 2018 dari unsur Pekerja |
Sidang Dewan Pengupahan yang didahului audensi dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno Kamis 26/10/2017 di Balaikota DKI Jakarta jln.Merdeka selatan no 8-9 Jakarta Pusat.
Dalam audensinya Wakil Gubernur mengarahkan agar melakukan Survey KHL di lima pasar sebelum menetapkan rekomendasi UMP untuk ditandatangani.
Beliau mempertanyakan juga kepada ketua Dewan Pengupahan kenapa tidak melakukan survey sebelum diadakannya sidang padahal sudah di info dan diinstruksikan untuk melakukan survey. Kondisi ini membuat muka KaDinas memerah dihadapan anggota sidang pengupahan.
Setelah audensi selesai, Rapat Dewan pengupahan dilanjutkan agar upah bisa diselesaikan.
Dari unsur Apindo dan unsur pemerintahan terus bersikukuh akan tetapai dari berbagai pertimbangan juga masukan akhirnya luluh juga dan diputuskan bahwa untuk UMP DKI dilakukan survey pasar di lima pasar yang ada di DKI Jakarta yaitu: Pasar Koja,Pasar Jatinegara,Pasar Cempaka Putih,Pasar Blok A dan Pasar Cengkarang.
Untuk survey sendiri dilakukan tanggal 27/10/2017 Jumat dan langsung diolah di hari sabtunya 28/10/2017.
Baca :KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL)
Kerja keras yang harus dilakukan untuk besok, dari melakukan survey di lima wilayah. Dewan Pengupahan mohon Doa dan suport dari semua buruh untuk besok agar apa yang diinginkan bisa tercapai sesuai harapan bersama.(obn)
0 comments:
Posting Komentar