» » Buruh Siap Mogok Nasional, Pemerintah Tetapkan UMP Tanpa Survei KHL

Buruh Siap Mogok Nasional, Pemerintah Tetapkan UMP Tanpa Survei KHL

Penulis By on Jumat, 28 Oktober 2016 | No comments

Konferensi Pers GBJ di Wisma Antara 28/10/16
Bapor Lem, Gerakan Buruh Jakarta siang tadi (28/10/2016), melakukan konferensi pers di Wisma Antara, terkait keputusan Gubenur tentang penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2017. Pemprov DKI Jakarta menetapkan UMP Jakarta sebesar Rp 3.355.750. Konferensi pers ini dihadiri oleh dewan pengupahan unsur buruh dan presidium Gerakan Buruh Jakarta.
Dalam hal penetapan upah, sebenarnya Gubernur DKI Jakarta, Ahok, tidak ingin menentukan UMP melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan. Alasan ia menentukan upah dikarenakan keluarnya surat keputusan pemerintah yang diturunkan oleh Mentrri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri dan Menteri Dalam Negri Cahyo Kumolo. Mereka menyampaikan bahwa semua unsur pemerintah di Indonesia dalam menetapkan UMP harus menggunakan PP 78 /2015.
Menurut GBJ ini jelas bahwa pemerintah Indonesia sendiri yang menginginkan upah murah untuk rakyat Indonesia. GBJ menilai pemerintah jelas tidak pro rakyat. “Maka dari itu kami selaku buruh Jakarta akan terus melakukan perlawanan lewat selebaran-selebaran, agar tercipta mogok daerah menuju mogok nasional,” ujar salah seorang juru bicara GBJ.
Dewan Pengupahan unsur buruh sebelumnya sudah melakukan survei pasar kebutuhan hidup layak, yang didasarkan pada Undang-undang nomor 13/2016 mengacu dalam permen no. 13 /2013. Namun dalam hal penetapan UMP ini pemerintah tetap memaksakan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015.
Anwar Sanusi selaku presidium dari KASBI Jakarta menyatakan bahwa buruh akan terus melakukan perlawan terhadap PP 78/2015 dan akan menuntut pencabutan aturan tersebut. “Karena PP 78 jelas sangat memiskinkan rakyat secara teruktur yang dilakukan pemerintah. Maka kami akan terus melakukan konsolidasi ke setiap Federasi, PUK, SBA sampai ke konfederasi, agar menjadi satu tujuan, yaitu mogok nasional untuk cabut PP 78/2015,” kata Anwar.
Sementara itu, menurut Yulianto selaku presidium GBJ dari SPSI LEM, juga berpendapat bahwa pemerintah dan Apindo sudah bekerja sama untuk membuat struktur upah murah. “Maka kami selaku buruh akan terus melawan dengan melakukan konsolidasi ke semua element agar bergerak menuju mogok nasional,” ujarnya.
Sedangkan menurut Mirah Sumirah dari Aspek Indonesia, buruh Jakarta siap untuk terus melawan kebijakan upah murah yang dikeluarkan oleh pemerintah. “Dalam hal pengupahan pemerintah lebih pro modal. Maka dari itu GBJ akan melakukan mogok secara Nasiona yang akan dilakukan dengan cara tutup tol, tutup kawasan-kawasan Industri, dan tutup bandara. Hal ini sebagai perlawanan atas upah murah yang telah dibuat oleh pemerintahan Jokowi. Pada bulan November ini kami akan melakukan persiapan untuk mogok nasional ini,” pungkas Mirah.
Sumber : http://kabarburuh.com/pemerintah-tetapkan-ump-tanpa-survei-khl-buruh-siap-mogok-nasional/
Baca Juga Artikel Terkait Lainnya